Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstract. Irian Jaya study aims to analyse the flexibility and productivity of the urban informal sector of regional economy in Jayapura. The approach used is qualitative in nature. The findings of the study show that the informal sector in Jayapura is very flexible in recruiting human resources of varying backgrounds (gender, age, education, even capital). The study also finds that the productivity of the sector is very high as the profit gained by the informal sector actors is significantly higher than the cost. Factors attributing to the flexibility of the informal sector in Jayapura are labour and demand whereas factors attributing to productivity are labour and demand, which are positively correlated, and flexibility, which is negatively correlated.

Abstrak :
ABSTRAK
Sektor informal yang berada pada kota besar khususnya Jakarta menimbulkan permasalahan. Dengan penempatannya yang tidak tertata, keberadaan sektor informal kerap tidak sesuai dengan perencanaan penataan rung kota dari pemerintah. Dalam menyelesaikan permasalahan ini kerap kali pemerintah melakukan penggusuran paksa. Di sisi lain sektor informal juga berperan dalam menjaring tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Sementara munculnya sektor informal di perkotaan bukan akibat dari kekalahan mereka bersaing memenuhi kebutuhan hidup saja namun ternyata kemunculan ini merupakan pengaruh peran pemerintah juga. Pembelajaran tentang sektor informal dalam tulisan ini bertujuan untuk memahami definisi sektor informal dan menjelaskan kriteria-kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam membedakan sektor informal dengan sektor formal. Penelitian ini juga disertai studi kasus mengenai pedagang stasiun yang masuk ke dalam kategori sektor informal di perkotaan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara memahami bagaimana perlakuan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kehadiran sektor informal di perkotaan.

---

ABSTRACT
The existence of informal sectors in big cities, especially Jakarta does create problems. The disorganized placement is one of the crieteria of the informal sector, since it?s not accordance with the urban planning made by the government. In order to solve these problems, the action of forge destruction is usually taken. On the other hand, the informal sector is actually helps in decreasing the unemployed. Meanwhile, the existence of them in big cities is not only caused by their unability to compete in fulfilling their needs, but also caused by the regulations the government made. The goal of this study about the informal sectors is to get better understanding of definition of it and obtain the important criterias to differentiate with formal sectors. It is also completed with a case study about street vendors surrounding and or near by the station, which is included as an urban informal sector. It is done in order to wisely decide how to handle the problems occured by the existence of informal sectors in urban context.

Abstrak :
This paper defines the informal sector (IS) as being self employed persons assisted by family and other non-wage earners. It discusses some theoretical aspects of the urban informal sector and presents some pertinent findings in indonesia such as why persons enter the informal sector. relationships of the informal sector to itself and the formal sector (FS), factors affecting the competitiveness and potential of the informal sub- sectors. and the interpretation of a change in the size of the informal sector relative to the format sector. An analysis of Central Bureau of Statistics data shows that the rate of growth of the informal sector from 1985 to 1990 was much tower than the formal sector and much lower than the informal sector from 1980 to 1985, with the construction and transportation sectors being exceptions and the female informal sector growth rate being 39 % that of males.

Abstrak :
Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang kakilima. Tesis ini berusaha mengkaji beberapa isu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy level, organizational level dan operational level. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk mengetahui pola-pola interaksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilima di wilayah Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian pola-pola interaksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0 menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi. Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan. Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi (Organizational Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada operasional level Pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan kebijkan yang sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan pengembangan pedagang kakilima. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku, pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak (terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu juga terlihat adanya hubungan antara variabel sikap responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang signifikan).

Abstrak :
Munculnya sektor informal dibidang ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam dua dekade pembangunan nasional, telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan dapat memutar roda perekonomian secara mantap dan mandiri. Dampak negatifnya, konstribusi mereka yang minim terhadap penerimaan negara (pajak), terutama pajak pusat seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penyebabnya adalah, selain faktor struktur sosial yang memang berbeda dengan sektor formal, undang-undang pajak yang ada terlalu terfokus kepada sektor formal yang besar-besar, dan sektor informal terlalu dilindungi dengan berbagai aturan yang membuat mereka lolos dari jejaring pajak dan semakin "hard to tax". Kebijakan penerapan norma penghitungan penghasilan neto untuk pengusaha kecil dan menengah yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap, nampaknya. merupakan kebijakan sepihak yang tidak mendidik dan bertentangan dengan prinsip "Self Assesment". Juga merugikan pengusaha keeil dan menengah yang dipaksa tidak boleh mengakui kerugian dalam usahanya. Untuk mengatasinya, penulis mencoba memberikan solusi secara umum, dengan Cara memasukkan secara tegas sektor informal kedalam undang-undang Pajak kita, dan memproduksi undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit yang berlaku umum dan tidak khusus semisal undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dimana dari sini diharapkan sektor informal sebagai salah satu bentuk usaha mau melakukan pencatatan atau pembukuan atas segala transaksi usahanya. Ini dalam rangka mendidik mereka agar mau melakukan tertib administrasi, yang akan membuat diri mereka lebih memformilkan diri, sehingga berubah menjadi sektor formal yang berkembang dan maju, yang akhirnya bisa dipajaki. Penulis juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan deregulasi atas undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan. lni penting sekali untuk memberdayakan peran akuntan publik nasional, dan mengantisipasi diberlakukannya undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit, yang pada saatnya nanti sangat memerlukan banyak sekali tenaga akuntan. Deregulasi ini dirasakan amat mendesak, untuk mendobrak status quo, yang tanpa di sadari telah menjauhkan sektor informal dari jejaring pajak, sehingga semangat "gotong royong" memikul beban pajak yang menjiwai sistim perpajakan kita, menjadi omong kosong belaka, dan faktor Equity atau keadilan, sebagai salah satu prinsip perpajakan semakin jauh untuk digapai.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mendiskusikan Sektor Informal dalam Ruang Ekonomi, dengan merunjuk pada Kota Depok sebagai lokus penelitian. Metodologi yang digunakan adalah Soft Systems Mehtodology based Action Research. Kerangka Teori yang digunakan adalah The New Institutionalism In Economic Sociology. Temuan penelitian ini adalah value bersama (ideologi) “Gotong-Royong” yang ada dalam diri aktor ekonomi di sektor informal, memberikan kontribusi positif pada outcome ekonomi. Rekomendasi teoritik yaitu (a) mempertimbangkan konteks saat menggunakan kerangka berpikir utama, (b) menggunakan model epistemologi untuk membangun tipe ideal yang dapat menggambarkan konteks lokus penelitian dan meletakkannya dalam kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa apa yang menjadi research interest. Rekomendasi praktik adalah perlu penguatan value-bersama (ideologi) untuk memperkecil potensi konflik horisontal dalam ruang ekonomi di sektor informal, dimana aktor-aktor yang berinteraksi adalah aktor dengan value etnik/agama masing-masing.

---

ABSTRACT
This research discusses the Informal Sector in the Economic Field. Locus of the research is Kota Depok. This research uses the methodology „Soft Systems Methodology based Action Research‟. By using the framework of thinking “The New Institutionalism In Economic Sociology”, the finding of this research is common-values (ideology) „Gotong-Royong‟ provides a positive influence to the economic outcome with low negative implications. Theoretical recommendations as follows (a) have to consider the context of the locus, (b) to use epistemology model as an ideal type based on context of the locus, to debate the phenomenon which is the research interest of the researcher. Practical recommendation is to strengthen common-value (Ideology) „Gotong-Royong‟ to avoid horizontal conflicts among actors of the economic informal sector.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan: Untuk mengetahui prevalensi asma dan hubungannya dengan pajanan amonia pada pekerja informal peternak ayam.Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Pemeriksaan 69 responden dengan menggunakan kuesioner, pengamatan langsung, pemeriksaan fisik, pemeriksaan spirometri menggunakan alat spirometer, pengukuran Arus Puncak Ekspirasi APE menggunakan peak flowmeter dan pengukuran kadar amonia di udara lingkungan peternakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS. Terhadap semua variabel dilakukan uji bivariat, kemudian variabel yang mempunyai nilai p

---

ABSTRACT
Objective To determine the prevalence of asthma and its corelation with ammonia exposure among informal workers of poultry farmers.Method This study design was a cross sectional analytic to 69 respondents using questionnaires, field observation, physical examination, spirometry measurement, and peak flowmeter test to diagnose work related asthma and measurement of ammonia level in air environment of farm. All variable were bivariate tested by using Chi square test or Fischer test. The variables which have p value

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Ratna Indra SariProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Implementasi Program Kader Jaminan Kesehatan-KartuIndonesia Sehat JKN-KIS Di Kota Bekasi Tahun 2018Pembimbing : dr. Adang Bachtiar, MPH, D.ScProgram Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

ABSTRACT
ABSTRACTName Ratna Indra SariStudy Program Public Health SciencesTitle Analysis of The Implementation of National Health InsuranceCadre ndash Program of Healthy Card JKN KIS at Bekasi City2018Counsellor dr. Adang Bachtiar, MPH, D.ScThe JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program.Keywords policy implementation JKN KIS Cadre the informal sector

Abstrak :
ABSTRAK
Sektor informal masih memiliki peranan yang besar dalam perekonomian Indonesia, serta memiliki hubungan yang erat sebagai pendorong perekonomian sebagaimana kurang lebih 45 persen output di Indonesia diproduksi oleh usaha-usaha sektor informal dan hampir 90 persennya merupakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia. Kendati demikian, perhatian seringkali lebih ditekankan pada bagaimana cara membuat para pelaku sektor informal ini untuk berpindah menjadi formal alih-alih menargetkan secara langsung sektor informal tersebut untuk berbagai program pembangunan. Padahal, terdapat beberapa bukti empiris yang menemukan bahwa sektor informal di negara-negara berkembang seperti di Indonesia tidak mendukung model ekslusi exclusion model mdash;mereka ada karena pertimbangan rasional rrational exit model dan melayani pasar yang berbeda dengan sektor formal dual economy. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan seringkali tidak mengakumulasikan adanya heterogenitas dalam sektor informal yang meyebabkan implementasi kebijakan tidak tepat sasaran karena adanya perbedaan karakteristik. Penelitian ini mereplikasi peelitian yag dilakukan oleh Grimm, Knorringa, Lay 2012 di Afrika yang mencoba untuk membagi sektor informal di Indonesia menjadi tiga kelompok mdash;top performers, constrained gazelles, dan survivalists mdash;serta mencari tahu bagaimana heterogenitas sektor informal di Indonesia ini berpengaruh pada performa perusahaan yang diukur dari level profit perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga melihat pengaruh dari heterogenitas pada keinginan pengusaha untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank.

---

ABSTRACT
The informal sector still plays a significant role in Indonesian economy, as well as associated with one of the growth factor as roughly 45 percent of total output is produced by informal Small and Micro Enterprises SMEs and more than 90 percent of them provide jobs for the labor force in Indonesia. However, many of the policy makers rsquo attention is placed on how to formalize these firms instead of targetting the informal sector directly for development programs, even though some evidences about the informal sector in dynamic developing countries like Indonesia say that their existence is more driven by the rational exit model and dual economy model instead of exclusion model. In other words, the informal sector exists toserve different market than that of formal sector, and their existence is a product of some rational cost benefit calculation. Moreover, the implemented policies, both policy about how to formalize these firms and financing policy for especially SMEs usually don rsquo t take into account the heterogeneity within the informal sector, which make such policies ineffective and inefficient due to diverse characteristics of groups in informal sector. This research tries to homogenize the informal sector in Indonesia into groups that are first introduced by Grimm, Knorringa, Lay 2012 which is the top performers, the constrained gazelles, and the survivalist, and also to further research whether the heterogeneity within Indonesian informal sector affects firms rsquo growths. This research also tries to see if heterogeneity, in any way, affects informal entrepreneurs rsquo willingness to expand their busniesses through the formal financial setors rsquo financing.

Abstrak :
Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut sebesar 187,2 juta ton per hari setelah Tiongkok yang mencapai 262,9 juta ton per hari pada Tahun 2015. Plastik merupakan bahan penting yang masih dapat ditingkatkan dalam Ekonomi Sirkular. Di negara berkembang khususnya Indonesia, pemulihan sampah sangat tergantung pada kegiatan Sektor Informal, tetapi belum banyak penelitian mengenai peran sektor informal dan kaitannya dengan Ekonomi Sirkular. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sektor Informal pengelolaan sampah plastik khususnya Bandar terhadap Ekonomi Sirkular. Penelitian ini dilakukan dengan teknik snowball sampling, hasilnya sektor informal yang berhasil dipetakan sebanyak 29 Lapak dan 5 Bandar tersebar di Kota Depok, dengan kemampuan daur ulang dan karakteristik mencerminkan sampel yang ada. Bandar Pak Eno merupakan salah satu Pelaku Sektor Informal pengelolaan sampah plastik terbesar di Kota Depok dimana dalam sehari mampu mengelola sampah plastik sebanyak 1621,61 kg/hari sehingga mengurangi sampah plastik yang masuk ke TPA Cipayung (daur ulang) sebesar 1,23% pada Tahun 2019. Bandar Pak Eno mampu memperoleh keuntungan (hasil keuangan) dari proses pengelolaan sampah plastik melalui kontribusinya dengan pemulihan material limbah plastik sebesar Rp 2.883.984,-/hari. Selain itu Bandar Pak Eno membuka lapangan kerja bagi 50 Lapak yang bekerja sama mengirimkan barangnya dan 20 Pekerja serta Penyedia atau Supplier bagi 4 Pabrik atau Industri Daur Ulang. Peran Bandar Pak Eno sangat berpengaruh dalam peningkatan Ekonomi Sirklular melalui pendekatan Dimensi Bahan, Dimensi Ekonomi, dan Dimensi Sosial sebagai indikator Circular Economy Index (CEI). ......Indonesia is ranked second in the world as a producer of plastic waste to the sea, amounting to 187,2 million tons per day after China, which reached 262,9 million tons per day in 2015. Plastics are an important material that can still be improved in a Circular Economy. In developing countries, especially Indonesia, waste recovery is very dependent on informal sector activities, but there has not been much research on the role of the informal sector and its relation to the Circular Economy. This study aims to analyze the role of the informal sector in managing plastic waste, especially the Dealers, in the circular economy. This research was conducted by using snowball sampling technique, the result is that the informal sector has been mapped as many as 29 Intermediates and 5 Dealers scattered in Depok City, with the ability to recycle and reflect the existing sample characteristics. Mr. Eno, as a dealers, is one of the biggest players in the informal sector of plastic waste management in Depok City, where in a day he is able to manage plastic waste as much as 1621,61 kg / day, thereby reducing plastic waste that enters the Cipayung TPA (recycling) by 1.23% in 2019. Mr. Eno Dealers is able to get benefits (financial results) from the plastic waste management process through his contribution with the recovery of plastic waste materials of Rp. 2.883.984,-/day. In addition, Mr. Eno Dealers has created employment opportunities for 50 stalls working together to deliver goods and 20 workers as well as Providers or Suppliers for 4 Recyclers or User of Recycle Materials. The role of Mr. Eno Dealers is very influential in increasing the Circular Economy through the approaches of the Material Dimensions, Economic Dimensions and Social Dimensions as indicators of the Circular Economy Index (CEI).