Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbaikan kinerja pemeriksaan dan pengawasan menjadi instrumen yang diandalkan di tengah target penerimaan yang selalu meningkat. Dalam kondisi kepatuhan wajib pajak yang lemah, kapasitas audit yang terbatas, dan data management yang tidak sistematis, dibutuhkan proses kerja baru yang dapat membantu mencapai kepatuhan pajak yang sustainable dan bermuara pada penerimaan pajak. Pendekatan Innovations in Tax Compliance dalam implikasinya dengan perbaikan sistem administrasi pajak, diharapkan dapat membangun mutual trust antara wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian ini menganalisis implementasi Compliance Risk Management (CRM) pada SE-24/PJ/2019 dalam upaya mendorong kepatuhan pajak melalui pendekatan Innovations in Tax Compliance antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode post-positivist dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui CRM, proses pemeriksaan dan pengawasan menjadi lebih tersegmentasi dengan memanfaatkan risk-based approach dan membantu meningkatkan performa administrasi pajak dalam hal audit dan monitoring, serta sudah memenuhi Compliance Risk Management Process OECD. CRM membantu memudahkan pemeriksa dan pengawas dengan sistem otomatisasi untuk mengklasifikasikan wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas untuk segera mendapatkan tindak lanjut dan mitigasi yang sesuai dengan tendensi perilakunya. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya, belum memperlihatkan dampak yang signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak dan belum sepenuhnya memenuhi konsep Innovations in Tax Compliance. Hal ini disebabkan oleh kondisi paradigm shifting bagi wajib pajak dan otoritas pajak yang membutuhkan adaptasi, sehingga masih terdapat berbagai kendala yang perlu dibenahi. Selain itu, kondisi darurat Pandemi Covid-19 juga menjadi penyebab kurang efektif dan optimalnya koordinasi pihak terkait dalam refinement dan diseminasi CRM secara agregat. Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak, hendaknya mempercepat pembentukan The Core Tax Administration System dalam rangka integrasi big data dan teknologi informasi untuk menyempurnakan risk engine CRM dan untuk menciptakan CRM yang lebih ideal. Sementara, bagi wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan awareness terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan menyiapkan data perpajakan secara terstruktur dan sistematis untuk meminimalisir kemungkinan ketidakpatuhan.

---

Improving tax audit and control performance is a reliable instrument in the midst of ever-increasing revenue targets. In conditions of low tax compliance, limited audit capacity, and unsystematic data management, new work processes are needed that can help achieve sustainable tax compliance and lead to tax revenue collection. Innovations in Tax Compliance Concept in its implication by improving the tax administration system, is expected to build mutual trust between Taxpayers and Tax authorities. This study was conducted to analyze the implementation of Compliance Risk Management (SE-24/PJ/2019) in an effort to encourage tax compliance through Innovations in Tax Compliance Concept between taxpayers and tax authorities. This research used quantitative approach with postpositivist paradigm and used qualitative data analysis method. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews. The results show that through CRM, the tax audit and control process becomes more segmented by utilizing a risk-based approach and helps improve the performance of tax administration in terms of auditing and monitoring, and have fulfilled The OECD’s Compliance Risk Management Process. CRM helps facilitate auditors with an automation system to classify taxpayers who are the priority targets to immediately obtain follow-up and mitigation in accordance with their behavioral tendencies. However, in the realization of its implementation, it has not shown a significant impact in encouraging tax compliance and has not fully fulfilled the concept of Innovations in Tax Compliance. This is due to the conditions of paradigm shifting for taxpayers and tax authorities that require adaptation, so that there are still various obstacles that need to be improved. In addition, the emergency condition of the Covid-19 Pandemic is also the cause of the less effective and optimal coordination of related parties in the refinement and dissemination of CRM in aggregate. The research suggests to the Directorate General of Taxes to accelerate the formation of The Core Tax Administration System in the context of integrating big data and information technology to to improve the CRM’s risk engine and to create a more ideal CRM. Meanwhile, taxpayers are expected to increase awareness of the implementation of tax obligations and prepare the data for tax purposes in a structured and systematic way to minimize the possibility of non-compliance."

"Teknologi informasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Pendekatan Inovasi Kepatuhan Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat membangun mutual trust dalam era baru hubungan Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam rangka peningkatan tax ratio di Indonesia. Di tengah tingginya sengketa dan penyalahgunaan Faktur Pajak dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), reformasi pajak dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Di sisi lain, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak otoritas pajak, termasuk integrasi data perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Integrasi Data Perpajakan dengan menggunakan e-Faktur Host-to-Host dalam upaya menciptakan hubungan kepatuhan kolaboratif dalam rangka penerapan konsep inovasi kepatuhan pajak antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dilakukan melalui studi pada PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program integrasi data perpajakan di PT X berjalan cukup baik, dilihat berdasarkan dimensi yang digunakan yaitu penegakan hukum, pemberian fasilitas, dan kepercayaan. Dalam hal ini kegiatan penegakan hukum terkait dengan pengawasan Wajib Pajak dilakukan dengan lebih baik dan efisien karena telah didukung oleh peningkatan kompetensi otoritas pajak dalam melaksanakan tugasnya. Penyediaan fasilitas perpajakan dengan memberikan kemudahan berpengaruh kepada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini juga berpengaruh pada dimensi kepercayaan dimana fakta menunjukkan bahwa kondisi kepercayaan menuju ke arah yang lebih baik. Penerapan program ini menciptakan mutual trust dan mutual understanding antara Wajib Pajak dan otoritas pajak di PT X. Implikasi terhadap penerapan program ini juga dirasakan dari sisi cost of taxation yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.

---

Information technology has an important role in efforts to improve tax compliance in Indonesia. The collaborative compliance approach by utilizing information technology is expected to build mutual trust in a new era of relations between taxpayers and tax authorities in the context of increasing tax ratio in Indonesia. In the midst of high disputes and misuse of tax invoices, tax reform is carried out by utilizing information technology to provide convenience in the implementation of taxpayer's rights and obligations. On the other hand, it is expected to improve the quality of tax authority services. This research was conducted to analyze the application of Tax Data Integration using Host-to-Host (H2H) e-Invoice to implementing collaborative compliance. This research was conducted using a post-positivist approach with qualitative methods with innovation in tax compliance and cost of taxation concept. Data collection were carried out through in-depth interviews conducted through studies at PT X. The results showed that the application of the tax data integration program at PT X went quite well, viewed based on the dimensions of law enforcement, provision of facilities, and trust. In this case, law enforcement activities related to taxpayer supervision are carried out better and more efficiently because they have been supported by the increased competence of tax authorities in carrying out their duties. Provision of taxation facilities by providing convenience influences increasing taxpayer compliance in carrying out its tax obligations. This also affects the dimension of trust where trust between actors leads to a better direction. The implementation of this program creates mutual trust and mutual understanding between PT X and tax authorities. The implications for the implementation of this program are also felt in terms of the cost of taxation issued by both parties.

"