Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Insentif pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan dunia usaha dan dalam rangka menarik datangnya investasi ke Indonesia, tetapi disadari bahwa insentif pajak bukanlah faktor penentu masuknya investasi, akan tetapi insentif pajak merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Jadi pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi tersebut harus menarik dan dapat bersaing dengan pemberian insentif negara lain khususnya di Asia Tenggara, disertai dengan perbaikan dan peningkatan semua faktor yang dapat menghambat datangnya investasi, dan mengurani semua faktor yang dapat menghambat datangnya investasi. Pemberian insentif pajak juga harus berdasarkan undang-undanng dan tidak boleh bertentangan secara vertikal maupun horizontal, serta mudah diterapkan dalam pelaksanaannya. ......Tax incentives has very important role for the continuation of business world activities and in the framework of attracting the coming of investments in Indonesia, but it is realized that tax incentives is one of the attracting factors for investment entry, nevertheless tax incentives is one of the attracting factors for investment. Therefore providing tax incentives to encourage that investment improvement mus be attractive and competitive through the giving of other country incentives particularly in Southeast Asia, accompanied by fixation and improvement on all supportive factors for investment entries, and reducing all factors capabel to hamper the investment entries. Giving tax incentives also must be based on the laws adn must not be contravening vertically as well as horizontally, as well as easy to be applied in its implementation."

"Masalah sumber daya manusia kesehatan sering dijumpai di daerah-daerah era desentralisasi, seperti rendahnya mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Insentif finansial baik berupa uang maupun tunjangan merupakan intervensi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis isu kebijakan insentif bagi sumber daya manusia kesehatan pegawai negeri sipil di daerah terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Lebong meliputi prevalence, saverity, rate of increase, degree of unmeet, dan social benefit. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 4 orang informan dan 5 orang key informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi isu utama dari masalah adalah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah berupa insentif atau reward bagi sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian kebijakan insentif serta mengusulkan isu kebijakan menjadi agenda setting dalam proses formulasi kebijakan daerah.......Human Resources issues actually found in decentralization era for instance low quality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentives in cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. This research analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector in remote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degree of unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five key informant. The results showed the major issues are no commitment and reward from government. Therefore, the government needs to conduct studies and propose incentive policies in the policy formulation."

"Perkembangau dunia usaha dan IPTEK yang begitu cepat, memerlukaukualitas sumber daya manusia yang mampu menjawab segala tantangan yang ada.Hal ini menjadi beban yang semakm berat dan kompleks bagi karyawan di masamcndatang, Di satu sisi tingkat kesejahteraan kurang mendapatican perhatian- Disisi lain rendahnya tingkat kesejahteraan disebabkan karena rendahnya insendfyang diterima, karena insentif berhubungan dan berpcngaruh terhadap produktivitaskcrja karyawan.Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka penulis mengadakanpenelitian ini untuk mengetahui apakah insentif dan faktor-falctomya berhubungandengan produktivitas kerja. Subyek penelitian ini adalah karyawau PT. ArindoGarrnemama yang tcrdiri dari bagian produksi, bagian keuangan dan bagianpcrsonalia. Pendekatan penelitiau yang digunakan adalah metode survey dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang yang diambil dengan m ggunakan metodeRandom Sampling dazi jumlah polupasi. Telmik analisa data dcngan menggunakankorelasi parsial dan ganda, regresi ljnier sederhana dan regtesi linier bergandadengan melakukan uji t dan F pada Iaraf signiiikasi 0,05. Hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa :1. Terdapat hubungan yang positif antara Insentif dengan Prpduktivitas Kezja ,koefisien korelasi 0,625 dan persamaan regresi Y = 21.659 + 1,054 X, koetisienDeterminasi (kontribusi) 39,10 %.2. Terdapat hubungan yang positif antara faktor pendidikan dan lalihan, koefisicnkorelasi 0,192 (tidak signifkan).3. Terdapat hubungan yang positif dan signitikan antara faktor pemupukankemampuan (pembinaan) dengan produktivitas kerja, koefisien korelasi 0,339.4. Terdapat hubungan positif antara faktor pendapatan (imbalan) denganproduktivitas kelja, koeisien korelasi 0,189 (tidak signifikan).5. Tcrdapat hubungan positif dan signiiikan antara faktor penghargaan denganproduktivitas kelja, koefisien korelasi 0,432.Secara bersama-sama keempat faktor insentif mempunyai hubunganpositif dengan prod\1lctivitas kelja, koeisien korelasi 0,652 dan persamaan regresiY = 21,538 + 0,639 X, + 1,209 X2 + 0,633 X, + 1,757 X., Serra secara bersama-sama membedkan kontribusi sebesar 42,6 %. Dengan demikian dapat disimpulkaubahwa faktor-faktor insentif yang dapat meningkatkan produktivitas kerja secaranyata adalah faktor penghargaan dan pemupukan kemampuan (pembinaan)."

"ABSTRAKTingkat produktivitas di suatu perusahaan manufaktur sangat penting dalam menunjang kemampuan untuk bersaing. PT X mempunyai masalah karena sasaran produktivitas tahunan tidak selalu tercapai. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya sasaran produktivitas di tiga departemen produksi, yakni Auto Mounting, Auto Insert dan Assembling, dan mengusulkan program sumberdaya manusia yang tepat untuk mengatasinya. Analisis dilakukan menggunakan data yang didapat selain dari data sekunder juga dari pengamatan di lapangan dan focus group discussion. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab utama tidak tercapainya sasaran produktivitas di departemen Assembling adalah tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Untuk mengatasinya, diusulkan untuk meningkatkan peran manajer dan supervisor, memberikan insentif uang, memperbaiki sistim manajemen kinerja dan meningkatkan komunikasi.

---

ABSTRACT

Productivity is one of the key factors affecting the competitiveness of a company. The problem with PT X is the inability to always meet annual productivity targets. The purpose of the thesis is to analyze the reasons of not meeting productivity targets at three production departments, i.e., Auto Mounting, Auto Insert and Assembling, and propose the right human resources management program to overcome it. Analysis is based on data collected from secondary data, observations and focus group discussions. The results show that the reasons for not meeting productivity targets at Assembling department is due to the high absenteeism rate. To reduce the absenteeism rate, it is proposed to increase the role of managers and supervisors, introduce a financial incentive scheme, modify the performance management system, and improve the communication between management and workers."

"Bank Indonesia dalam mewujudkan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia dan penguatan struktur dan permodalan perbankan Indonesia berupaya mendorong bank untuk melakukan merger berdasarkan inisiatif perbankan itu sendiri. Oleh sebab itu, Bank Indonesia memberikan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PB1/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007. Insentif yang diberikan Bank Indonesia terdiri dari enam alternatif pilihan atau gabungan pilihan yang dapat diambil bank yang akan melakukan merger. Akan tetapi, adanya insentif merger dari Bank Indonesia tersebut perlu diikuti dengan insentif pajak dari Departemen Keuangan, misalnya dalam merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita. Karena itu, adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 memungkinkan adanya insentif pajak atas merger dalam bentuk penghitungan pajak atas dasar nilai buku. Dengan latar belakang tersebut, ada dua permasalahan yang diteliti berkaitan dengan topik ini, yaitu Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur pemberian insentif terhadap merger bank dalam rangka konsolidasi perbankan nasional? Selain itu, Bagaimana pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita? Kedua permasalahan akan dianalisis dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Setelah dianalisis, jawaban permasalahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur insentif merger adalah Peraturan Bank Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan metode sistematis-komprehensif, artinya dengan tahapan yang cepat, hati-hati, dan efektif mendorong bank melakukan merger. Pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita memanfaatkan tiga insentif merger dari Bank Indonesia dan insentif pajak dari Departemen Keuangan, setelah merger dilakukan dengan memenuhi tahapan dan persyaratan yang ditentukan sebelumnya. ......Bank Indonesia in implementing the concept of Indonesian Banking Architecture (API) and in strengthening the Indonesian bank structure and capitalization efforts to encourage banks to take the initiative to implement merger. For that reason, Bank Indonesia granted beneficial incentives under the ongoing bank consolidation program by issuing Bank Indonesia Regulation Number 8/17/PBI/2006 and Bank Indonesia Regulation Number 9/12/PBI/2007. Incentives granted by Bank Indonesia consist o f six alternatives or combined alternatives that can be chosen by banks implementing merger. However, these incentives on merger given by Bank Indonesia urgently needed to be followed by tax incentive from Ministry o f Finance, such in merger o f Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita. The issuance of Minister of Finance Regulation Number 43/PMK.03/2008 makes tax incentive on merger feasible in the form o f the use of the book value on tax calculation. With that background, there arc two problems that need to be study related to the matter, which are; How do the law regulate incentives gift on bank merger in the framework o f bank consolidation? And, How do the implementation of incentives gift on merger o f Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita? Both problems will be analyze with juridical-normative research based on secondary data. After analyzed, the results show The law that regulate incentives gift on bank merger are Bank Indonesia Regulations which implement through systematic and comprehensive approaches, meaning with simplifies procedures, prudent, and effective to drive banks implementing merger. Implementation o f incentives given on merger of Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita benefits three merger incentives from Bank Indonesia and tax incentive from Ministry of Finance, after the merger conducted by fulfilling procedures and requirements regulated."

"RSUD Pasar Rebo sebagal BLUD, masih menerapkan remunerasl pada tahun 1992. Ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara status RSUD Pasar Rebo sebagai BLUD dengan remunerasi yang diterapkan. Salah satu profesi yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di rumah sakit dan berperan cukup besar dalam menjaga mutu dan reputasi rumah sakit adalah perawat. Maka manajemen rumah sakit perlu memperhatikan kesejahteraan perawat khususnya dalam bentuk insentif. Pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 yang dapat dijadikan acuan RSUD Pasar Rebo dalam menyempurnakan penentuan insentif untuk perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan insentif untuk perawat yang berlaku di RSUD Pasar Rebo, serta menganalisis implementasi insentif perawat berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 di RSUD Pasar Rebo. Penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Informan penelitian adalah beberapa pejabat pengelola terkait serta Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Pasar Rebo, pejabat pengelola dan Direksi PT. Rumah Sakit Pasar Rebo sebagai informan triangulasi. Hasil penelitian ini menggambarkan insentif perawat yang berlaku di RSUD Pasar Rebo dinilai variabel tetap dan tidak tetap. Pola penentuan insentif yang berlaku di RSUD Pasar Rebo belum memasukkan indikanor risiko kerja, tingkat kegawatdaruratan dan capaian kinerja. Karena RSUD Pasar Rebo sering berganti status kelembagaan, pergantian dineksi serta komitmen bersama antara direksi dengan pejabat pelaksana yang kurang. Saran penelitian ini adalah penentuan insentif di RSUD Pasar Rebo didasarkan pada prestasi kerja perawat, RSUD Pasar Rebo dapat mengacu pada Permendagri No. 61 Tahun 2007, dalam memasukkan indikator risiko kerja, tingkat kegawatdaruratan dan pengoptimalan indikator capaian kinerja dalam menentukan insentif perawat di RSUD Pasar Rebo; serta peningkatan kornitmen bersama dari unsur pimpinan dan pejabat pelaksana di RSUD Pasar Rebo. ......RSUD Pasar Rebo as BLUD, is still uslng the remuneration mechanism ln which used since 1992. This indicate an unappropriatness condition between RSUD Pasar Rebo status as BLUD with implemented remuneration mechanism. Nursing is one of occupation in hospital that become the first line of health services and have a big role in quality improvement and reputation of hospital. So the hospital management should have a big concern of nurse prosperity especially the material incentives. Government announced Permendagri No.61/2007 as a technical guidance for BLUD that can be used by RSUD Pasar Rebo to complete the nurse incentives Formulation. The aim of this research are to know the nurse incentives formulation description in RSUD Pasar Rebo and to analyze the nurse incentives implementation based on Permendagri No.6l/2007 in Pasar Rebo Regional Hospital. The research design is operational research with qualitative approach. The researchers as a research instrument helped by interview guidance to do the indepth interview. The research informant are several stakeholders and Director Representative of Administration and Financial in Pasar Rebo Regional Hospital, several stakeholders and Directors of Rumah Sakit Pasar Rebo Company as triangulation informant. The result of this research are describe that the nurse incentives formulation in RSUD Pasar Rebo is appreciated by fix indicators and variable indicators. The incentives formulation in RSUD Pasar Rebo currently, doesn?t entered Risk Index, Emergency Index, and Performance index yet. Generally, it happen because RSUD Pasar Rebo often face the organizational status transformation, director succession and the lackness of director and performer commitment. The suggestion in this research are the nurse incentives formulation in RSUD Pasar Rebo hopefully really based on performance appraisal like written and arranged in RSUD Pasar Rebo Employee Regulation ; RSUD Pasar Rebo can use the referencies that recommended by Permendagri No.61/2007 to enteres the Risk Index, Emergency Index and Perfomance Index in formulating the nurse incentives; and RSUD Pasar Rebo hopefully could increase the commitment between director as a decision maker in hospital and Performer who manage and do the hospital policy to always give support to the nurse prosperity development along professional and objectives incentives formulation."

"Dalam keadaan perekonomian global yang penuh daya saing seperti sekarang ini, diperlukan struktur perbankan yang sehat dan kuat agar bank lokal dapat bersaing dengan bank-bank asing. Penguatan struktur tersebut salah satunya dapat dicapai melalui konsolidasi perbankan. Sebagai stimulus agar bank-bank lokal terdorong untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan inisiatif dari bank itu sendiri, tanpa permintaan dari pihak otoritas, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan-kemudahan berupa insentif bagi bank yang melakukan merger. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang merger dan bentuk-bentuk insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, diserati studi kasus merger Bank Woori Indonesia dan Bank Saudara. Adapun pada merger tersebut insentif dalam rangka konsolidasi perbankan tidak digunakan oleh pihak bank, sebab keadaan bank telah sehat dan prima. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data digunakan studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

In this current global economic situation where competitiveness is very high, a strong as well as a healthy banking structure are required so that local banks can compete with foreign banks. One of the way to strengthen the bank structure can be achieved through the banking consolidation. As a stimulus in order to encourgae local banks to take a merger or consolidation action by their own initiative, without being asked by the authority, the Financial Services Authority (FSA) provided several incentives. This thesis will discuss further about the regulation governing merger and the regulation governing incentives on banking consolidation, along with a study case on the merger between Bank Woori Indonesia and Bank Saudara. In this merger, the incentives on banking consolidation were not used because the banks were already in a healthy and prime state. The type of this research is a normative juridical research with library research approach. Research sources include primary legal materials, secondary, and tertiary. For the data collection, this research uses the study document method which later anlyzed using qualitative methods."

"ABSTRAKKreativitas didefinisikan sebagai kreasi dari sebuah gagasan (dalam bentuk produk maupun tanggapan) yang sesuai, berguna dan baru. Namun, dengan kepentingan yang istimewa, kreativitas masih belum mendapat perhatian dalam riset ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran kreativitas terhadap kinerja wirausahawan muda. Selain itu, jenis insentif yang digunakan dalam mendorong peningkatan kreativitas juga akan dievaluasi. Penulis mendapatkan kinerja kreativitas dari wirausaha muda melalui ?tugas? yang bersifat ex-ante dalam 2 sistem insentif, flat rate dan kompetisi. Penulis mengacak sampel yang digunakan dalam perlakuan dasar dan kontrol. Hasi menunjukan bahwa, perlakuan dalam bentuk kompetisi gagal untuk meningkatkan kreativitas (secara signifikan); serta kreativitas berpengaruh signifikan terhadap performa dari wirausahawan disamping jenis kelamin, motivasi bisnis dan lama usaha. meskipun kreativitas terbukti penting dalam kinerja wirausahawan tetapi, kehadiran insentif dalam bentuk uang tidak dapat mendorong secara signifikan peningkatan dari kreativitas.

---

ABSTRACTCreativity is the creation of ideas in the form of response or production that are appropriate, useful and novel. Yet, with its exceptional importance, there has not been much attention to creativity in economics research. This paper aims to investigate what factors contribute to level of creativity and the role of creativity towards young entrepreneur performance. Furthermore, it also evaluates various incentive systems that determine the creativity. We elicits the creativity performance of young entrepreneur, in the ex-ante goals and constraints task under two incentive schemes, a flat fee and a competition. We randomize the sample participants between base and control treatment. The results show that, the competition treatment fail to increase the creativity; creativity proves to significantly increase the entrepreneurs? performance along with the gender, business motivation and, business duration. Even though creativity is proven important on entrepreneur performance but, the presence of incentives especially in financial incentives cannot foster a significantly higher creativity."

"Sebagai upaya dalam merespon dan memulihkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, kepala daerah melalui kewenangannya memberikan fasilitas insentif PBB-P2 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrarif yang dituangkan dalam peraturan gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari implementasi kebijakan serta hambatan yang terjadi selama kebijakan insentif PBB-P2 pada masa pandemi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi dilaksanakan secara terstruktur dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian, hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi antara lain kebijakan yang dinilai cenderung populis, tarif insentif yang diberikan semakin besar dapat menyebabkan potential loss semakin besar, serta proses perumusan kebijakan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama....... As an effort to respond and restore the impact caused by the Covid-19 pandemic, regional heads through their authority provide PBB-P2 incentive facilities in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions as outlined in governor regulations This study aims to analyze the implementation of the policy implementation and the obstacles that occurred during the PBB-P2 incentive policy during the pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results of the research show that the provision of PBB-P2 incentive policies during the pandemic was carried out in a structured manner and had a positive impact on the people who took advantage of it. Then, the obstacles that arose from the implementation of the PBB-P2 incentive policy during the pandemic included policies that were considered to tend to be populist, higher incentive rates that were given could lead to greater potential losses, and a long and time-consuming policy formulation process."