Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang Pola Interaksi antara Pengelola dengan Masyarakat di Lokasi Perjudian Harco Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini membawa dampak yang sangat besar bagi semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Krisis ini juga mengakibatkan banyak karyawan yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan tidak sanggup membayar upah mereka, di samping itu banyak para pelaku bisnis yang gulung tikar. Dengan kondisi yang demikian para pelaku bisnis sebagian ada yang mengalihkan usahanya ke tempat-tempat perjudian, maraknya pertumbuhan bisnis perjudian ini, tentunya tidak terlepas dari tingginya anima masyarakat yang ingin melakukannya dengan tujuan perbaikan nasib. Di kota Jakarta terdapat puluhan lokasi perjudian yang masuk dalam kategori "besar", diantaranya; (1) Harco Mangga Dua; (2) Copa Cabana; (3) Kunir; (4) 1001; (5) Asemka; (6) Pancoran; (7) Kali Jodoh; (8) Lokasari; (9) Pelangi; (10) Omni Batavia; (11) Muara Karang. Bentuk perjudian dari masing-masing lokasi tersebut berbeda-beda, ada yang hanya perjudian melalui atau menggunakan mesin dan ada yang lengkap dengan berbagai bentuk perjudian atau "Judi Murni". Bentuk perjudian yang digunakan, meliputi; bakarat, rolet, koprok, black jack (kartu remi), mesin (mickey mouse), dan keno (menggunakan komputer). Dari kesebelas lokasi perjudian yang terbesar di Jakarta ini, lokasi perjudian "Harco Mangga Dua" merupakan lokasi yang paling besar dan lengkap fasilitasnya. Jumlah karyawan perusahaan perjudian tersebut sebanyak 1000 orang. Bisnis perjudian dalam perjalanannya mengalami atau selalu menghadapi kendala berupa ditutupnya usaha tersebut. Pada prinsipnya di Indonesia ada ketentuan yang melarang keberadaan perjudian, yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303, sehingga ketentuan ini yang melarang segala macam bentuk dan keberadaan perjudian. Sebelum Undang-undang No. 7 Tahun 1974 dikeluarkan, ketentutan mengenai perjudian yang dipakai pada saat sebelum tahun 1974 adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1957. Undang-undang ini bersumber dari aturan hukum jaman Belanda, sehingga perjudian pada saat itu boleh dibuka atas seijin residen atau hak pemberian ijin judi oleh residen. Pertengahan tahun 1967, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pernah melegalkan bisnis perjudian. la menghimpun perjudian dalam beberapa lokasi dan disahkan sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah (Pemda), meliputi; Petak sembilan, Copacobana, Jakarta Theatre, dan Lotto Fair Hailai. Lokasi perjudian yang dikenal dengan nama "Harco Mangga Dua" terletak di kawasan pertokoan elektronik terbesar di Indonesia Harco Mangga Dua lantai III (tiga), terletak di kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Luas lokasi perjudian tersebut kurang lebih 500 m2, memiliki 9 ruangan dan keseluruhan ruangan telah dilengkapi dengan Air Conditioning (AC). Dari sembilan ruangan yang ada, secara khusus dibagi menjadi tiga bagian (golongan), yaitu; (1) satu ruangan besar merupakan tempat dari seluruh aktivitas pengunjung dan segala golongan (kelompok pemula sampai yang sudah rutin hadir ke tempat tersebut); (2) satu ruangan sedang merupakan tempat yang disediakan khusus bagi pengunjung yang ingin privacy-nya terjaga (kegiatannya tidak mau diketahui orang lain); bagian ketiga merupakan kumpulan ruangan (6 ruangan) yang dijadikan aktivitas Para pejabat (manajer) organisasi dan merupakan kantor dari organisasi tersebut. Pola interaksi yang terjadi di antara orang-orang yang ada dalam organisasi perjudian Harco Mangga Dua (HMD) merupakan interaksi yang bersifat informal, yang berbentuk secara perorangan. Dengan demikian, interaksi tersebut merupakan interaksi sosial yang membentuk suatu jaringan sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam organisasi perjudian HMD berupa hubungan patron-klien dan hubungan yang menguntungkan. Secara umum hubungan yang ada di perjudian dapat dibagi menjadi dua yaitu hubungan internal dan hubungan eksternal. Hubungan internal adalah hubungan yang terjadi di antara orang-orang yang berperan secara langsung dalam pengoperasian perjudian yaitu hubungan antara bandar, karyawan, koordinator, sedangkan hubungan eksternal adalah hubungan yang terjadi antara orang yang tergabung dalam kelompok internal dengan orang luar yang secara tidak langsung mendukung terhadap keberadaan perjudian yaitu, penjudi, aparat, preman dan wartawan. Strategi pengelolaan operasional yang diterapkan oleh pihak pengelola perjudian Harco Mangga Dua dalam upayanya untuk melayani tamu yang berkunjung agar memperoleh kepuasaan tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas yang mewah dan nyaman serta suasana yang aman. Akan tetapi juga menerapkan sistem manajemen yang profesional dengan dukungan komitmen dari pihak direksi (big bos), manajer, dan pekerja pelaksana untuk menciptakan suasana atau suatu team work yang solid.

Abstrak :
One of the problems faced by distance learning instution is the of lack interaction between students and lectures. To solve this problems, Universitas Terbuka (UT) where media internet condeneted a facility of community forum service in UT website. This research aim is to describe UT student interaction pattern in the community forum, during registration 2006. 2 until 2007.1. This research used qualitative description by applying content analysis approach. Result of the research shows that there were 1.201 email, with 1.293 problems, which submitted by 479 students. The most intensive problems were interaction personal (25,90%), general issues (14,24%), score examination (11,91%) tutorial (10,99%) module (6,58%), learning material substance (4,08%) , the learning strategies (4,08%) TAP/UKT (4,00%) , TM.LM (3,41%) graduation (2,33%), curriculum (1,58%), accreditation (1,58%) , scholarship (0,92%), school fee (0,58%), credit switching (0,42%) and diploma (0,17%) beside that it shows that emerging interaction pattern leads to associative pattern.

Abstrak :
Permasalahan kekuasaan tidak hanya berhubungan dengan otoritas negara dalam mengatur tata hidup warganya melalui pengaturan strategis. Tetapi ada beberapa unsur yang mendukung terbentuk dan berkembangnya suatu kekuasaan. Salah satunya adalah inovasi dan perkembangan teknologi yang turut merekayasa bentuk kekuasaan yang lebih besar dan luas dari sebelumnya. Melalui perkembangan teknologi, kekuasaan tidak dapat diukur berdasarkan otoritas teritorial suatu bangsa. Dalam konteks ini, kekuasaan menyebar ke segenap penjuru dunia karena keterjaringan manusia modern dalam suatu sistem global. Individu dan masyarakat yang terpisah oleh batas geografis dan teritorial dapat dipantau secara langsung melalui perangkat teknologi. Melalui perkembangan teknologi pula, negara mampu memperbesar kekuasaannya secara global karena pola interaksi dengan kelompok atau institusi atau melalui mekanisme koordinasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Berangkat dari permasalahan di atas, tesis ini berusaha menyingkap permasalahan kekuasaan tersebut dalam kehidupan modern melalui akumulasi beberapa aspek pemikiran Anthony Giddens dalam Leon strukturasinya seperti bagaimana teori strukturasi memahami konsep kekuasaan dan relevansi antara kekuasaan dengan perubahan sosial. Bagi Giddens, kekuasaan merupakan kapasitas transformatif yang melekat secara inheren pada pelaku. Konteks kekuasaan muncul dalam suatu pembentukan dan pengembangan praktik sosial di mana pelaku mengambil bagian dan terlibat dalam praktik sosial tersebut. Kekuasaan bukan merupakan tindakan khusus melainkan tindakan rutin antar pelaku dalam mencapai tujuan bersama dengan pelaku yang lain serta upaya pelaku dalam mengamankan hasil-hasil interaksi yang telah dicapai. Kekuasaan yang semula melekat secara alamiah pada pelaku kemudian berkembang menjadi kekuasaan institusional karena pola-pola interaksi antar pelaku dilakukan berdasarkan kerangka kolektif yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengembangkan praktik sosial yang dijalaninya secara bersama-sama. Kekuasaan lahir dari ketidaksamaan kesempatan para pelaku dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada, entah itu sumber daya material maupun sumber daya manusia. Ketika kekuasaan dipahami sebagai kapasitas transformatif yang melekat pada pelaku berdasarkan tindakan rutin yang dilakukan maka kekuasaan itu sendiri mengenal perubahan karena adakalanya pola interaksi yang selama ini dijalani menjadi usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi. Pelaku dalam situasi ini melakukan introspeksi dengan praktik sosialnya melalui perentangan tindakannya dengan realitas sosial tersebut.