Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menggunakan perspektif realis untuk mengkaji fenomena kebijakan Amerika Serikat dalam Konflik Israel-Palestina di masa Pemerintahan Clinton II (periode 1996-2000). AS menyadari bahwa dunia semakin multipolar dan interdependen, tak ada satu negara mana pun yang mampu sendirian menentukan segala sesuatunya. Mengingat AS selama ini aktif dalam perumusan terms of peace di Timur Tengah sampai pada tingkat tertentu yang dapat diterima oleh negara-negara Arab, dukungan yang aktif terhadap Israel dan disisi lain AS juga menginginkan dukungan dan kerjasama negara-negara sekutu terhadap kepentingan strategis akan kebutuhan minyak di Timur Tengah. AS mencoba menerapkan empat skenario strategi untuk mengamankan "kepentingan politis" tersebut, yaitu: Pertama, membangun pengaturan bersama di kawasan Teluk. Kedua, memperkuat usaha-usaha untuk mengendalikan proliferasi berbagai senjata pemusnah massal (weapon mass-destruction). Ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi. Keempat, memanfaatkan berbagai kesempatan baru dalam usahanya mencapai situasi damai dan aman dalam proses perdamaian dan keamanan Arab-Israel. Sebagai negara dengan kekuatan terbesar di dunia dan pemimpin di dalam masyarakat internasional, maka Clinton ingin menciptakan, mendukung dan memimpin persekutuan bangsa-bangsa dan lembaga-lembaga yang memajukan kepentingan nasional AS dan kepentingan bersama para mitra internasional AS. Akhir dari Perang Dingin menampilkan Clinton kepada adanya suatu peluang bersejarah untuk memperbarui dan meluaskan persekutuan AS dengan membangun Eropa yang damai, tak terpecah-belah, dan demokratis. Yakni, dengan membentuk suatu masyarakat bangsa-bangsa Asia dan Timur Tengah yang lebih stabil, lebih terbuka dan demokratis, seperti yang dilakukan di Eropa. Ditegaskan pula oleh Clinton, bahwa dalam mewujudkan tujuannya lebih di tekankan kepada demokrasi daripada penggunaan kekuatan militer, namun, selalu siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk mempertahankan kepentingan nasional AS. Namun, sesuatu hal yang tak akan pernah berubah, AS akan terus mempertahankan, bahkan dengan segala cara, hegemoninya di berbagai kawasan, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor; Pertama, minyak, seperti diketahui 25% suplai minyak dunia berasal dari Timur Tengah dan kawasan ini menyimpan 2/3 cadangan minyak dunia. Jika suplai minyak Timur Tengah berhenti, maka tidak hanya memperburuk ekonomi AS sendiri, melainkan dapat mengulang resesi ekonomi dunia di tahun 1930-an. Kedua, faktor geostrategis kawasan Teluk antara Asia Barat, Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan Dimana AS memandang kepentingannya di wilayah ini sudah cukup dalam dan lama, sehingga AS tidak akan dengan mudah mundur dan menyerahkan begitu saja kepada negara lain yang ikut berkepentingan di wilayah tersebut. Dalam tujuan nasionalnya, AS mempunyai minat serius dalam menyelesaikan perdamaian yang adil, menyeluruh dan kekal dalam konflik Timur Tengah, dalam hal ini memastikan kesejahteraan/kesehatan dan keamanan Israel, membantu negara-negara Arab yang menjadi sekutu AS, dan menjaga kestabilan harga minyak pada harga yang pantas. Strategi AS mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan mengadaptasi karakteristik wilayah di Timur Tengah dalam pencapaian tujuan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Abstrak :
Konsepsi hukum negara kepulauan atau Wawasan Nusantara yang diperjuangk.an Indonesia melalui pemyataan "Deklarasi Djuanda" tanggal !3 Desember 1957, akhirnya membuahkan hasH dengan diterimanya United Nations Convention 011 the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay Jamaica, tanggallO Desember 1982, Indonesia kemudian meratiflkasi Konvensi Hukum Laut 1982 ini dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985. Ini artinya konsepsi Wawasan Nusantara menjadi salah satu prinsip yang diterima dan diakui dalam hukum laut internasional yang baru. Tetapi Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan Indonesia daJam Konvensi Hukum Laut 1982 barns pula dibayar dengan mewadahi dan menghormati kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu negara pengguna perairan negara kepufauan. seperti hak Iintas kapal dan pesawat udara asing melalui alur laut kepulauan (The Right of Archipelagic Sealanes Passage). Pelaksanaan hak lintas alur-alur !aut kepulauan telah diakomodasikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 yang dapat dilaksanakan melalui alur-alur laut kepulauan yang ditentukan oleh negara kepulauan bersama-sama dengan International Maritime Organization (IMO). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) selain dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat, juga dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Kondisi geografi Indonesia memliiki posisi terbuka yang setiap saat dapat menjadi peluang bagi negara lain untuk masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Potensi Ancaman di ALKI tentu akan berdampak kepada Iingkungan perairan dan pulau sekitarnya, begitu pula sebaliknya. Penelitian ini mengarnbil studi kasus di ALKI II sebagai alur !aut yang menghubungkan pelayaran internasional dan Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores dan Selat Lombok ke Samudera Hindia atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menjadi ancaman terhadap ALKI U serta bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional dan kedua untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat ditempuh berkaitan dengan penanggulangan masalah keamanan di sekitar ALKI II. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pengamanan ALKl membutuhkan kemampuan pencegahan dan penangkalan melalui kerjasama dan koordinasl yang melibatkan peran seluruh instansi yang berwenang di dalam negeri serta melalui kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal dukungan teknis berkaitan dengan peningkatan kontrol dan pengendalian keamanan di ALKI.

---

The conception of law of archipelagic country which was struggled by Indonesia via statement of 'Djoeanda Declaration' 13 December 1957, finally obtained by the acceptableness of UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). This is ratified in Montego Bay Jamaica on 10 December 1982. Then Indonesia ratified this convention based on the constitution No. 17 1985 on 13 December !985. It meant the conception of archipelagic country became one of the principles which were acknowledged by the global of law of the sea as the new one. And this acknowledgment should be paid by respecting the legitimate interest and certain rights of the country which used the sea lanes passage and also aero lanes passage. The application of the right of sea lanes passage was accommodated by section 53 verse I on convention of law of the sea 1982 which also approved by IMO (International Maritime Organization). The setting of Indonesian Sea lanes passage earn contribute a positive effect on the national development for the prosperity of people. And also can affect a potency of threat (external threat) against national security, Indonesia has an opened geography condition which every time can invite a foreign country to do an illegal passing and activity in the national territory. The potency of threat in Indonesian archipelago definitely would effect to territorial waters and lands. So would they on the other way. This research took a place in ALKI II as the sea lanes connected an international voyage from Sulawesi sea passing through Makassar Straits, Flores sea and Lombok straits to Indian Ocean or opposite of it. This research aimed first to identify several aspects had potency to be a threat against ALKI II And its effect to the national defense. Second to fond couple policies and strategies which should be taken to secure around ALKI II. The results of this research concluded the efforts to secure ALKI required the competence to prevent and handle via joint and coordination which evolved all authorized agencies in our country. Also to build a mutual joints with regional countries for the technical backup to increase monitoring and controlling around ALKI.

Abstrak :
The rise of China is changing the strategic landscape globally and regionally. How states respond to potential threats posed by this new power arrangement will be crucial to international relations for the coming decades. This book builds on existing realist and rationalist concepts of balancing, bandwagoning, commitment problems, and asymmetric information to craft explanations about how states respond when faced with potential threats. Specifically, the book explores the role different types of uncertainty play in potential balancing situations. Particular focus is paid to the nature of the rising state's actions, the balance of forces, and the value of delay

Abstrak :
Isu politik dan keamanan internasional yang terjadi pada 4 negara Kawasan Eropa Tenggara (Turki, Yunani, Siprus, dan Malta) telah menjadi perhatian sejak dulu bahkan beberapa tahun terakhir. Kemunculan isu keamanan dan politik internasional di Kawasan mendorong adanya kebijakan maupun strategi keamanan yang diterapkan masing-masing negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan geospasial dan kajian literatur yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Teori Kompleks Keamanan Regional dari Barry Buzan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 negara Kawasan Eropa Tenggara menghadapi beberapa isu keamanan dan politik internasional yang kompleks dan rumit, seperti cybercrime, Imigran, terorisme bahkan sengketa wilayah. Dari isu keamanan yang terjadi, isu sengketa territorial merupakan isu yang paling utama di Kawasan bahkan isu tersebut mendorong penerapan kebijakan keamanan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer. Lebih lanjut, diketahui bahwa isu keamanan dan politik internasional yang terjadi di Kawasan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti Faktor Ekonomi, Faktor Politik dan Keamanan, Faktor Sejarah, Faktor Geografis serta Faktor Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya. ......Political and international security issues that occurred in 4 countries in the Southeast European Region (Turkey, Greece, Cyprus and Malta) have been a concern for a long time, even in the last few years. The emergence of international security issues in the region encourage security policies and strategies implemented by each country. In this study, researchers used qualitative research methods with a geospatial approach and a literature review which was analyzed using the Complex Theory of Regional Security from Barry Buzan. The results of the study show that 4 countries in the Southeastern European Region face several complex and complicated international security and political issues, such as cybercrime, immigrants, terrorism and even territorial disputes. From the security issues that occur, the issue of territorial disputes is the most important issue in the Region and even this issue encourages the application of security policies related to the use of military force. Furthermore, it is known that international security and political issues that occur in the Region are motivated by several factors, such as Economic Factors, Political and Security Factors, Historical Factors, Geographical Factors and Socio-Economic and Socio-Cultural Factors.

Abstrak :
Penelitian tentang Brexit ini akan fokus pada pertahanan dan keamanan bagi Inggris dan Uni Eropa (UE). Peran Inggris Raya sangat besar di sektor pertahanan dan keamanan, selain Jerman dan Perancis. Namun, berdasarkan referendum 2016, Inggris Raya memilih keluar dari keanggotaannya di UE.  Metode penelitian akan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari website resmi UE dan data sekunder berupa kajian pustaka, website, journal militer dan wawancara dengan perusahaan-perusahan pendukung Alat Utama Sistem Senjata (alutsita). Kualitatif adalah sebuah metode yang fokus pada deep observation. Oleh sebab itu, penggunaannya dalam penelitian ini diharapkan mempu menghasilkan sebuah kajian terhadap fenomena dengan lebih komprehensif. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Regional Security Complex (TRSC), milik Barry Buzan & Ole Waver dan Teori Security Dilemma (John H. Herz). TRSC ini digunakan untuk menganalisa potensi ancaman keamanan dan pertahanan di kawasan UE. Sedangkan, Teori Security Dilemma digunakan untuk menganalisis antisipasi Inggris dalam sektor pertahanan dan keamanan. Diharapkan dapat ditemukan maksud Inggris keluar dari UE dan antisipasinya dalam sektor pertahanan dan keamanan. Penelitian ini telah berhasil merangkum tindakan dan antisipasi pemerintah UK dalam menghadapi Brexit dan membuat gambaran umum Langkah-langkah UE tanpa Inggris. ......This research on Brexit will focus on defense and security for the UK and the European Union (EU). Great Britain has a very large role in the defense and security sector, in addition to Germany and France. However, based on the 2016 referendum, the UE opted out of membership in the EU. The research will use qualitative methods by using data primary and secunder sources obtained directly from the official website of the EU and secondary data in the form of literature reviews, as well as websites, military journals, and interviews with several companies supporting the Main Tools Weapon System. Qualitative is a method with a foucus on in-depth observation. Therefoe, the use of this reseach can result in a more comprehensvise study of a phenomenon, especially the observation of phenomena. This research was analyzed using Regional Security Complex Theory (Barry Buzan & Ole Waver) and Security Dilemma Theory (John H. Herz). Regional Security theory is used to analyze potential threats to the security and defense of the European Union. Meanwhile, the Security Dilemma Theory is used to analyze the UK’s anticipation in the defense and security sector. It is hoped that the UK’s intention to leave the EU can be found and its anticipation in the defense and security sector. This research has succeeded in summarizing the actions and anticipations of the UK government in the face of Brexit and creating an overview of the EU's steps without UK.

Abstrak :
Tesis ini membahas politik luar negeri Amerika Serikat yang mengkaji use of force AS terhadap Afghanistan dalam upaya self-defense akibat serangan teroris 1 I September 2001, Analisisnya dilakukan berdasarkan Piagani PBB dan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001) yang dikaitkan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state) yang merupakan bagian dari perspektif Realis. Penulis tertarik pada persoalan serangan udara AS terhadap Afghanistan yang dilakukannya secara sepihak tanpa persetujuan dan perintah dari PBB sehingga AS dapat dikatakan melanggar Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001). Kerangka berpikir dalam tesis ini berupa kerangka konseptual. Berdasarkan persoalan penelitian, maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negeri, use of .force, self-defense, terorisme, serta pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa AS berupaya memperluas ruang lingkup perang terhadap terorisme yang tidak hanya ditujukan terhadap Afghanistan saja. Tujuan AS yang sebenarnya adalah mengubah bentuk pemerintahan suatu negara yang dianggapnya dapat membahayakan eksistensi AS sebagai kekuatan tunggal dalam sistem internasional serta yang dapat menghalangi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan AS melalui politik Inn negerinya yang semakin agresif, cenderung unilateral, dan bersifat impulsit Use of.force AS terhadap Afghanistan hanyalah merupakan salah satu bagian dari strategi AS dalam rangka menegakkan demokrasi, pasar bebas, perdagangan bebas, dan sebagainya guna menginfiltrasi urusan dalam negeri anggota PBB yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum 11 September. Oleh karena itu, tujuan politik luar negeri AS melalui operasi militernya terhadap Afghanistan harus dapat dibedakan dengan jelas. Serangan yang dilakukan AS itu benarbenar bertujuan memerangi terorisme internasional ataukah untuk menggulingkan pemerintahan Taliban demi kepentingan nasional AS yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan Tragedi 11 September 2001 . Dalam hal ini, politik luar negeri AS cenderung memanfaatkan islilah self defense guna membenarkan use of ,force yang dilakukannya demi mengejar kepentingan nasionalnya terhadap suatu negara meskipun negara yang diserangnya tidak mengancam AS. Kesimpulan ini berkaitan dengan fakta yang ada dalam kasus use of force AS terhadap Afghanistan. Walaupun dalam kenyataannya 14 dari 19 pelaku serangan 11 September yang tertangkap adalah warga negara Arab Saudi, AS justru menyerang Afghanistan. Padahal, teroris adalah nonstate actor sedangkan Afghanistan merupakan state actor. Berdasarkan Piagam PBB, upaya self-defense hanya ditujukan terhadap aktor negara, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Sehingga, upaya self-defense AS sebagai respon atas serangan 11 September yang menimpanya seharusnya ditujukan terhadap Arab Saudi karena mayoritas pelaku yang berhasil ditangkap merupakan warga berkebangsaan Arab Saudi. Selain itu, dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 dan 1373 (2001) sama sekali tidak menyebutkan tentang Afghanistan, Taliban, maupun Al-Qaidah. Tak ada satupun ketentuan dalam hukum internasional yang membenarkan serangan udara AS terhadap Afghanistan sehingga landasan hukum atas use of force AS terhadap Afghanistan sangat "kabur". Memang, meskipun penggunaan kekerasan oleh suatu negara terhadap negara lainnya sudah dilarang secara resntil oleh hukum internasional dan Piagam PBB, namun ada dua pengecualian scbagaimana yang terdapat dalam Pasul 51 dan 53 Piagam PBB. Dalam haI ini, AS telah menyalahgunakan konsep right of self-defense untuk kepentingannya sehingga dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri AS pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan serangan udaranya terhadap Afghanistan telah melanggar Pasal 2 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 7) Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001). Padahal, satu-satunya cara dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah melalui jalur hukum internasional, bukan dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya balas dendam.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembendungan oleh Amerika di Eropa Barat, merupakan salah satu hal penting bagi kebijakan luar negeri Amerika di Eropa Barat pada khususnya dan Eropa pada umumnya. Pembendungan yang diwujudkan dalam bentuk persekutuan NATO yang ditandatangani sejak tahun 1949 itu, telah menguntungkan kedua belah pihak dan relatif telah mewujudkan kapabilitas yang memadai dan pertahanan yang stabil di kawasan Eropa Barat.

Dalam pembendungan itu telah disetujui bahwa ancaman dari pihak musuh terhadap salah satu anggota NATO, dianggap merupakan ancaman bagi anggota lainnya. Oleh karena, adalah kewajiban semua anggota dalam persekutuan untuk memberi bantuan secara penuh.

Kesepakatan itu direvisi pada tahun 1979. Di dalam kesepakatan Baru ditegaskan bahwa NATO menggelarkan Pershing II dan Misil Penjelajah Amerika sebelum perundingan dengan Sovyet mengenai pembatasan penyebaran misil diadakan. Kesepakatan ini disebut dengan "Two Track Decision" kebijakan dua jalur.

Dengan demikian Amerika dapat mengkonsentrasikan kekuatannya di posisi yang strategis yang disediakan oleh dan dikawasan Eropa Barat untuk menghadapi ekspansionis Uni Sovyet. Di lain pihak, Eropa Barat bisa mengurangi anggaran pertahanan karena keamanannya sudah dijamin oleh Amerika. Oleh karena itu Eropa Barat dapat memusatkan perhatiannya untuk memperbaiki kemerosotan ekonominya.

Sejak tahun 1981 Amerika menganggap bahwa Uni Sovyet makin menunjukkan ambisinya untuk memperluas komunis ke Eropa. Misalnya Uni Sovyet mendukung Pemerintah Polandia memberlakukan Undang-Undang Perang, menjadikan Polandia sebagai pemerintahan komunis, dan mencabut perlindungan hukum terhadap kelompok Solidaritas Polandia. Tindakan-tindakan Uni Sovyet ini merupakan ancaman serius bagi Amerika dan Eropa Barat.