Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan berlakunya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaroan Modal Asing, maka dimungkinkan adanya kerjasaroa antara modal pihak asing dengan modal pihak Indonesia dalam bentuk usaha patungan. Karena para pihak tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun terjadinya persengketaan antara para pihak sehingga usaha patungan itu tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan penanaman modal asing, maka pemerintah dapat roencabut ijin usaha patungan tersebut. Dengan menggunakan metoda penelitian kepustakaan dan metoda penelitian lapangan, didapatkan kesimpulan bahwa pencabutan ijin usaha terhadap usaha patungan oleh pemerintah seringkali didahului oleh adanya suatu sengketa dimana dalam sengketa itu pihak asing dikalahkan sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan sebagai suatu bentuk usaha yang didalamnya terdapat unsur asingnya, maka hubungan-hubungan hukum dalam usaha patungan itu termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Segi Hukum Perdata Internasional yang menonjol dalam suatu usaha patungan adalah masalah mengenai hukum yang berlaku hubungan-hubungan mereka serta masalah pilihan apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak bagi hukum Bahwa kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan mereka dalam suatu usaha patungan dibatasi oleh adanya kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa dari suatu negara yang tidak dapat dikesampingkan dengan memilih hukum negara lain. Adapun untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing diharuskan tunduk pada UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan-peraturan pelaksanaanya yang merupakan kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa". Sedangkan untuk pilihan forum, para pihak tetap bebas dalam menentukan forum yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul antara mereka."

"Kota Pariaman merupakan kota tertinggi yang menggunakan sumber air minum dari Depot Air Minum (DAM) yaitu sebesar 56,1% untuk mengatur keberadaan DAM di kota Pariaman pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No 9 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Depot Air Minum dengan tujuan sebagai upaya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap usaha depot air minum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen pengguna Depot Air Minum dari resiko penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat. Akan tetapi pemilik Depot banyak yang tidak melaksanakan Perda, tahun 2021 terdapat 69 DAM di Kota Pariaman yang memiliki izin usaha hanya 15 depot (21,7%). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.9 tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) kepada informan serta telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengawas Perda dan pelaku usaha/pemilik depot air minum. Penelitian dilakukan bulan Juni hingga Juli 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan karena, komunikasi yang dilakukan belum optimal. Sumber daya dan fasilitas yang tersedia cukup memadai, untuk sub variabel anggaran belum berjalan dengan baik. Koordinasi belum berjalan dengan, sanksi yang dituangkan dalam Perda juga belum terealisasi dengan optimal. Disposisi terkait dengan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan belum terlaksana. Kesimpulannya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel komunikasi, variabel sumber daya pada sub variabel sumber daya manusia dan anggaran, struktur birokrasi pada sub variabel koordinasi dan sanksi, serta pada variabel disposisi. Dengan demikian pelaksanaan Perda masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar Tim Pengawas Perda. Sosialisasi rutin tentang Perda kepada pemilik depot dan masyarakat 2 kali dalam setahun. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda, dan membuat peraturan turunan terkait Pengawasan depot air minum, agar depot dapat melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai dengan yang tertuang di dalam Perda dan memudahkan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan.......Pariaman City is the highest city that uses drinking water sources from Drinking Water Depots (DAM), which is 56.1% to regulate the presence of DAM in Pariaman City. as an effort to develop, supervise, and evaluate the drinking water depot business and provide protection to the public/consumers who use the DAM from the risk of disease due to consuming unqualified air. However, many Depot owners do not implement the Perda, in 2021 there are 69 DAMs in Kota Pariaman that have business permits only 15 depots (21.7%). The purpose of this study was to analyze the implementation of the Pariaman City Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning the Drinking Water Depot Business Permit. The type of this research is qualitative. Data were collected through in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with some informants and also reviewing the documents with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the regional regulatiors driving team and business actors/drink water depot owners. This research was conducted from June to July 2022. The results showed that the implementation of the policy had not yet been well implemented because the communication was not optimal. The available resources and facilities are quite adequate, for the sub-variables of budgeting have not been running well. While the coordination has not been going well, accompanied by the sanctions in the Regional Regulation have also not been fully realized. The disposition related to the government's commitment the implementing of policy has not been implemented. In conclusion, the implementation of the Pariaman City Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning Drinking Water Depot Business Permits has not run optimally with still constraints on the human resources and budgeting sub-variables, the bureaucratic structure on the coordination and sanctions sub-variables, as well as on the disposition variable. Thus, the implementation of regional regulations still needs to be improved by carrying out coordinating activities between the regional regulation driving teams. Routinely socialization of local regulations to depot owners and the public for 2 times a year. Whereas monitoring and evaluating the implementation of the Regional Regulation, and making derivatives related to the supervision of drinking water depots, so that the depots can carry out routinely inspections in accordance with those contained in the Regional Regulations and make it easier for the public health officer to controlling as a supervisor."

"Izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing di Indonesia mengalami kontradiksi pengaturan antara UU Cagar Budaya yang melarang pihak asing untuk ambil bagian dalam kegiatan usaha bawah air dan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja yang mengijinkan usaha pengangkatan BMKT dengan melibatkan pihak asing. Tesis ini menentukan apakah izin usaha pengangkatan BMKT yang dilakukan pihak asing sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memberikan rekomendasi pengaturan tentang izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing bagi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan Negara Australia dan Cina. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing tidak sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena ada pembatasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan pihak asing oleh UU Cagar Budaya yang merupakan pengaturan secara khusus terhadap cagar budaya baik didarat maupun diair, sedangkan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pengaturan yang umum. Selain itu, UU Penetapan Perpu Cipta Kerja tidak mengubah dan mencabut UU Cagar Budaya dan lebih spesifiknya pengaturan UU Cagar Budaya terhadap BMKT di Indonesia. Kedua, terdapat 2 (dua) rekomendasi pengaturan BMKT di Indonesia yakni mengubah aturan pembatasan kepemilikan pada UU Cagar Budaya dan menyusun UU BMKT di Indonesia yang mencakup : membuat ketentuan durasi permohonan izin ke instansi yang bertanggungjawab untuk kegiatan pengangkatan BMKT, menentukan kekuasaan pemerintah pada BMKT di wilayah laut, mengurangi instansi pemerintah yang ikut ambil bagian dalam pengangkatan BMKT, membatasi izin usaha pengangkatan BMKT bagi pihak asing di indonesia selama 2 (dua) tahun.......The BMKT removal business license by foreign parties in Indonesia experiences regulatory contradictions between the Cultural Heritage Law which prohibits foreign parties from taking part in underwater business activities and the Job Creation Law which allows BMKT removal business by involving foreign parties. This thesis determines whether BMKT removal business licenses conducted by foreign parties are valid according to Indonesian laws and regulations and provides recommendations for regulating BMKT removal business licenses by foreign parties for Indonesia. This research is a normative legal research with a legislative approach and a comparison of Australia and China. The results of the study show; First, the BMKT removal business license by foreign parties is not valid according to Indonesian laws and regulations. This is because there are restrictions on foreign ownership and management by the Cultural Heritage Law which is a specific regulation of cultural heritage both on land and in water, while the Job Creation Law is a general regulation. In addition, the Job Creation Perpu Stipulation Law does not amend and revoke the Cultural Heritage Law and more specifically the Cultural Heritage Law's regulation of BMKT in Indonesia. Second, there are 2 (two) recommendations for regulating BMKT in Indonesia, namely changing the ownership restriction rules in the Cultural Heritage Law and drafting a BMKT Law in Indonesia which includes: make provisions for the duration of permit applications to the agency responsible for BMKT removal activities, determine the government's authority over BMKT in the sea area, reduce government agencies that take part in BMKT removal, limit BMKT removal business licenses for foreign parties in Indonesia for 2 (two) years."

"Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yaitu lokasi warisan dunia yang ditetapkan pada di tahun 2004 oleh UNESCO. Melalui Mahkmah Agung putusan Nomor: 91K/TUN/LH/2020, menerima gugatan dari penghuni Beutong Ateuh Banggalang dengan Walhi sehubungan dengan izin pertambangan PT. EMM serta mencabut izin yang dikeluarkan BKPM. Tujuan Penelitian ini adalah membahas mengenai analisis pembatalan izin usaha pertambangan PT. Emas Mineral Murni (EMM) yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Hasil pembahasannya adalah Pertimbangan hakim dalam keterkaitan pengeluaran izin usaha pertambangan PT. EMM yaitu hal ini tidak hanya menyangkut apakah izin usahanya yang tidak dilengkapi atau tidak lengkapinya izin lingkungan selanjutnya mengenai hutan leuser sebagai rain forest heritage yang artinya sebagai hutan lindung yang diakui secara internasional, yang terakhir Lokasi tambang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. magnitudo VII Region-XII MMI (Modified Mercalli Intensity) dengan kata lain hal ini sangant berisiko bagi penduduk sekitarnya apabila dilakukan kegiatan tambang. Diharapkan Kegiatan pertambangan yang diselenggarakan tidak seharusnya muncul kerusakan fungsi lingkungan, selain mesti mematuhi norma hukum, juga mesti adanya cara memahami orientasi dari desentralilasi dan otonomi daerah dalam melihat potensi sumber daya alam baik itu mineral ataupun batubara.......The steps of the Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) which issued its decision number: 66/I/IUP/PMA/2017 explained about issuing a business license to PT. Pure Gold Minerals (EMM) will carry out gold mining in the Beutong area, Nagan Raya area, Pegasing area, and Central Aceh area where the Company is located, where the area is affected by the Leuser Ecosystem Area (KEL), which is a world heritage site designated in 2004 by UNESCO. Through the Supreme Court decision Number: 91K/TUN/LH/2020, received a lawsuit from the residents of Beutong Ateuh Banggalang with Walhi in connection with the mining permit of PT. EMM and revoked the permit issued by BKPM. The purpose of this study is to discuss the analysis of the cancellation of the mining business license of PT. Pure Mineral Gold (EMM) decided by the Supreme Court. The result of the discussion is the judge's consideration in the issue of the mining business permit of PT. EMM, namely this does not only concern whether the business license is not equipped or not complete, the environmental permit is further regarding Leuser forest as a rain forest heritage which means as an internationally recognized protected forest, the last one is the location of the mine based on the Regional Spatial Plan (RTRW) of Aceh Province. , Nagan Raya District and Central Aceh District. Magnitude VII Region-XII MMI (Modified Mercalli Intensity) in other words, this is very risky for the surrounding population if mining activities are carried out. It is hoped that mining activities carried out should not cause damage to environmental functions, in addition to complying with legal norms, there must also be a way to understand the orientation of decentralization and regional autonomy in seeing the potential of natural resources, be it mineral or coal."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerbitan izin usaha pertambangan batubaramelalui lelang berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang bertujuanuntuk menekan jual beli izin usaha pertambangan yang sering dilakukan olehpemilik IUP Batubara. Penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifatpenelitian yuridis normatif yang juga didukung dengan pendekatan kasus. Hasilpenelitian ini adalah untuk mengetahui penerbitan izin usaha pertambanganbatubara melalui lelang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009dan juga melihat sejauh mana hukum dapat dipatuhi oleh pemegang izin usahapertambangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwadibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No.11Tahun 1967, maka Undang-Undang No.4 tahun 2009 lebih baik dalam menekanadanya jual beli IUP. Namun dalam penelitian ini ditemukan juga adanyakelemahan dari sistem lelang yang menyebabkan pelaku usaha masih melakukanjual beli izin usaha pertambangan.

---

Abstract This thesis discusses the issuance of coal mining license by auction under The ActNo. 4 of 2009 which aims to suppress the sale of the mining license which is oftendone by the owner of the coal mining business license (IUP). This study is amethod of research literature that is normative juridical approach and alsosupported by the case. The results of this study was to determine the issuanceof coal mining business licenses through the auction as regulated in The Act No. 4of 2009 and also to see how far the law can be obeyed by the holderof the mining license. Based on the result of the study found, compared with theprevious legislation the Act No. 11 of 1967, the Act No. 4 of 2009 is better insuppressing the sale of IUP. But in this study also found a weakness of theauction system that caused trading of mining business license still exist."

"ABSTRAKKewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan  melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan maksimal. Adapun saran yang rekomendasikan adalah koordinasi serta sosialisasi kepada stakeholders agar pelaksanaan pemberian IUP berjalan lancar.

---

ABSTRACTThe authority to issue Mining Permits (Izin Usaha Pertambangan hereinafter abbreviated as IUP) is one of the most important requirements for businesses that conduct mining activities. Business actors who will carry out the mining activities must comply with existing regulations so that good mining is carried out. The Provincial Government is given the authority to issue IUP to the business actors so that the implementation of mining activities in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to analyse the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java. The method that is used in this research is conducting interviews of relevant informants. This research uses the post-positivist approach with the method of qualitative data analysis. The result of this research shows that the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java is not conducted optimally.  The recommendations as a result of this research is that there is a need for further coordination and socialisation towards stakeholders, so as to ensure that the granting of IUPs is conducted optimally and smoothly."

"Skripsi berikut membahas tentang energi dan sumber daya yaitu mineral dan pertambangan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Dasar pengelolaan sumber daya alam diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak menguasasi Negara dan bertujuan ldquo;manfaat terbesar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan didasari asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasca pemerintah mengeluarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 terjadi pengalihan kewenangan yang sebelumnya pengelolaann sumber daya alam pada Pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan provinsi sedangkan Undang-undang 4 Tahun 2009 masih memberikan kewenangan pemberian izin pada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menunjukan bahwa terjadi disharmonisasi antar undang-undang yang mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya daya pertambangan mineral dan batubara khususnya dalam kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Untuk itu, Pemerintah disarankan untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Minerba dan segera menindaklanjuti kelembagaan yang berubah setelah beralihnya kewenangan ke Pemerintah Provinsi. ......The following thesis is discussing about energy and natural resources especially mineral and coal mining sector are the non renewable energy and requiring attention to managing. Basic managing the natural resources basis which is mandated by Article 33 paragraph 3 of the 1945 Indonesian Constitution which are the state control ldquo hak menguasai Negara rdquo and the goal of ldquo The largest benefit for the peoples prosperity. In term of the management by central government authority distributed the management of mineral and coal based on the principles of local autonomy. Based on the principle autonomy with the area hence the Division Government Affairs who became the authority between the central government and local government. Since government issuing Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government there has been a transfer of authority to grant Mining Business Permit from the district city government to the provincial government while Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal still gives the authority to grant Mining Business Authority to the district city government. This situation shows that there is horizontal disharmony between the governing legislation in the licensing mining authority. Thus, government should to accelerate the completion coal and mineral bill immediately follow up the institutional changes after the transfer of authority to central government. "

"Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan seperti pengaturan terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara khususnya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta pengaruh sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan setelah berlakunya UU No. 3/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kembali kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat menyebabkan tata laksana pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah Pusat kurang terkendali. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembagian kewenangan dalam tata laksana pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengaturan dalam peraturan pelaksana UU No. 3/2020 agar permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan terhadap pertambangan mineral dan batubara dapat teratasi.......This thesis discusses two main issues such as the regulations related to mineral and coal mining, especially in the issuance of mining business permit, and the impact of the centralization of mining business permit issuance authority after the Law No. 3/2020. The research method used is juridical-normative method. The result of this research indicates that the withdrawal of the authority to issue mining business permit from the regional government to the central government causes a disorder to the management of mineral and coal mining. Therefore, the authority to control and supervise the management of mineral and coal mining needs to be divided between central government and regional government and to be regulated in the regulation regarding the implementation of the Law No. 3/2020 in order to overcome the mineral and coal mining management problems."

"Transformasi ekonomi di negara Indonesia tidak terlepas dari dukungan aktivitas pertambangan batubara sebagai salah satu objek galian yang dioptimalisasikan baik oleh individu perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas sebagai pelaku usaha. Implementasi pertambangan batubara hanya dapat diselenggarakan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang telah diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang dinamis. Rumusan masalah adalah pengaturan usaha pertambangan serta tinjauan investasi klasifikasi objek galian di Indonesia. Penelitian ini juga menelusuri praktik pemberian izin usaha pada usaha penambangan batubara di Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan menurut metode yuridis normatif dan menelusuri Undang-Undang terkait dengan Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunan lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menguraikan penjelasan mengenai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Ketentuan sebelum diubah untuk mengakomodasi ketentuan pertambangan nasional agar selaras dengan kepentingan nasional, kepastian hukum, dan keterbukaan investor, serta pelestarian ekosistem ekologi. Investasi di bidang pertambangan terbuka untuk investor dengan ketentuan pemenuhan minimum 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh investor dalam negeri melalui Bursa Efek Indonesia. Pembenahan peraturan persaingan usaha di bidang pertambangan mineral batubara mempunyai objektif untuk mencegah pertentangan ketentuan terkait perizinan berusaha dengan penanaman modal dalam sektor jasa pertambangan. Pemerintah hadir dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur dan tidak melawan hukum. PT X mempunyai potensi melakukan praktik oligopoli, pembuatan perjanjian seperti perjanjian tender, dan/atau pendominasian pasar melalui posisi dominan. Dengan ini, PT X mempunyai kemampuan untuk menentukan besaran produksi, klasifikasi jenis, pendistribusian, dan pertumbuhan per kapita batubara yang selaras dengan ketentuan persaingan usaha.......Economic transformation in Indonesia is inseparable from the support of coal mining activities as one of the excavation objects which is optimized both by individuals and legal entities such as limited liability companies as business actors. The implementation of coal mining can only be carried out by complying with the provisions of laws and regulations that have been updated to suit the needs of the dynamic community and government. The issue of the research is the regulation of the mining business and the investment review of the classification of excavated objects in Indonesia. This research also explores the practice of granting business licenses to coal mining businesses in Jambi Province. The research was carried out according to normative juridical methods and traced the Law related to Mineral and Coal Mining along with other related derivative regulations. The results of this study describe the explanation regarding Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining as amended by Law No. 4 of 2009. Provisions before being amended to accommodate national mining regulations so that they are aligned with national interests, legal certainty, and investor transparency, as well as the preservation of ecological ecosystems. Investments in the mining sector are open to be purchased by investors through the Indonesia Stock Exchange with the condition that a minimum fulfillment of 51% (fifty one percent) is owned by domestic investors. The objective of reforming business competition regulations in the coal mineral mining sector is to prevent conflicting provisions related to business licensing and investment in the mining services sector. The government is present in creating a business competition climate that is fair and not against the law. PT X has the potential to practice oligopoly, drafting cartel agreements, and/or dominating the market. With this, PT X has the ability to determine the amount of production, type classification, distribution, and growth per capita of coal in line with the provisions of business competition."

"ABSTRAKThesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan pembentukan BKPM sebagai LPNK dilakukan melalui Peraturan Presiden, Secara fungsi kelembagaan BKPM cukup menjadi LPNK yang hanya berfungsi kantor pengelola PTSP di tingkat pemerintah pusat dan lembaga yang mengkaji kebijakan penanaman modal di seluruh sektor kementerian/lembaga. Sistem OSS yang diterapkan BKPM untuk koordinasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) juga harus diperkuat. Sistem OSS harus terintegrasi dengan pelayanan perizinan elektronik yang dimiliki kementerian dan pemerintah daerah sehingga tidak perlu lagi pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada Kepala BKPM dalam menerbitkan IUI.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about formation, status, and function of Investment Coordinating Board  as as Non-Ministry Government Agency in The Indonesia Administrative Law System. It also discusses Investment Coordinating Boards business practice in coordinating investation, particularly in industrial sector. This research suggests that Investment Coordinating Board as as Non-Ministry Government Agency should be formed through Presidential Regulation. As Non-Ministry Government Agency, Investment Coordinating Boards should be focussed on one stop service management in national level and investment policy research in all sectors. OSS system that has been implemented by Investment Coordinating Boards to coordinate in issuing industry activity permit should be strengthened even more. The  OSS System should be integrated with information system owneg by othe government agencies and local governments, so there is no need of delegation of authority from ministry and local governments to Investment Coordinating Board in issuing business permit in all sectors."