Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenetapan Karesidcnan Jambi ke dalam Propinsi Sumatera Tengah berdasarkankcputusan sidang KN1 Daerah Sumatcra 18 April 1946 di Bukittinggi dandesentralisasi Sumatera Tengah. Kemudian, diberlakukannya Peraturan Pcmerintah No. 10 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 15 tahun 1949 tanpa melihat perkembangan dan keinginan masyafakat Jambi serta faktor-faktor politis, sosiologis, ekonomis, historis dan adat-istiadat Semua itu dipandang oleh sebagian masyarakat Jambi telah memperkosa hak-hak demokrasi rakyat.Pada akhimya, melahirkan pergolakan, pro kontra atau dualisme keinginanmasyarakat. Masyarakat yang merasa dimgikan berupaya memisahkan daerah Jambidari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan yang dipandang dari segi politis cocok dan sesuai dengan mereka (masyarakat Jambi). Kurangnya alat transportasi dan rusaknyajalan-jalan mengakibatkan sulitnya daerah Jambi berhubungan dbngan pusat propinsi di Medan dan Sub Propinsi Sumatera Tengah di Bukininggi. Keadaan ini ikut menumbuh kembangkan aliran-aliran dan usaha-usaha untuk memisahkan daerah Jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan.Munculnya gerakan Fropedja 10 April 1954 yang mendapat dukungan dari kalanganoutoritas dan partai-partai politik memberikan wacana bam bagi masyarakat Jambi. Pada akhimya, gerakan Fropedja yang semua mendapat tentangan daii H.P.Mcrbahari rnampu mengakhiri pro kontra atau dualisme kcinginan masyarakat itu dan membangun satu kckuatan bersama untuk menuntut tegaknya Daerah Tingkat IPropinsi Jambi.Barangkat dari kesamaan pandangan atau aspirasi itulah, yang akhimya membawamereka ke dalam Kongres Rakyat Jambi 15-18 Juni 1955. Konsekuensi dari kongres im melahirkan suatu badan yang bemama Badan Kongrcs Rakyat Djambi (BKRD). BKRD merupakan satu-satunya wadah perjuangan untuk memenuhi (mcnampung) aspirasi masyarakat Jambi. Begitu juga, BKRD Iahir sebagai cerminan kekuatan kualisisi dari scmua komponen atau kekuatan masyarakat yang ada, baik dari unsur organisasi massa dan pernuda, mantan pejuang, tokoh-tokoh masyarakat maupun partai-partai politik.Tuntutan status daerah Jambi mcnjadi daerah otonomi setingkat propinsi itu,znenlpakan tuntutan atas ketidakadilan (pcrimbangan keuangan) dan upayapenyelesaian konflik (pcrimbangan kekuasaan). Karena dipandang dari segigeograiis, sosiolngis, politis dan ekonomi daerah Jambi telah dapat dan sudahselayaknya berotonomi sendiri setingkat propinsi. Karena itu, tuntutan rakyat jambi mempunyai dasar yang kuat dan tidak dapat dielakkan lagi baik dari aspek politis, ekonomis dan sosial. Propinsi Jambi yang telah bertahun-tahun dipeljuangkan dan seiama itu tidak menjadi perhatian pemerintah pusah, akhimya lahir. Dilahirkannya dengan suatu cara yang luar biasa Dia lahir atas pemyataan rakyat Jambi sendiri. Kemudian diakui dan diresmikan Dewan Banteng, Suatu dcwan yang lahir di tengah-tengah masyarakat Sumatera Tengah. Begitu juga, propinsi Jambi lahir dalam suatu suasana dimana pemerintah pusat sedang sibuk menghadapi pertentangan-pertentangan dengan daerah-daerah yang merasa tidak puas dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi,keuangan, pembangunan, kemasyarakatan atau angkatan perang."

"Skripsi ini membahas teks Contract met Djambi B VII dan VIII CMJ VII dan VIII . CMJ VII dan VIII adalah surat perjanjian antara Jambi dan Belanda yang disahkan pada tahun 1882 dan 1886. CMJ VII berisi 36 pasal perjanjian disertai surat pernyataan sumpah, pengangkatan Sultan, dan pengangkatan Pangeran Ratu Jambi. CMJ VIII berisi surat perjanjian dan surat pengangkatan sultan disertai pernyataan sultan yang memberlakukan kembali 36 pasal dalam surat CMJ VII. Naskah ini ditulis tangan dalam aksara jawi dan disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Skripsi ini bertujuan menyajikan suntingan teks dan menjelaskan unsur sejarah di dalamnya. Untuk itu, teks CMJ VII dan VIII dialihaksarakan ke dalam aksara latin dengan metode edisi kritis. Metode tersebut menghasilkan suntingan teks yang mudah dipahami. Suntingan teks tersebut digunakan sebagai sumber data untuk menganalisis aspek sejarah di dalamnya dengan metode kualitatif dan studi pustaka. Berdasarkan analisis ke-36 pasal dalam CMJ VII ditemukan bahwa Belanda mengontrol sistem perdagangan, pelayaran, dan pemerintahan Jambi. Secara umum, CMJ VII merugikan Jambi. Meskipun demikian, di bawah kontrol Belanda, Jambi mendapatkan kembali kepercayaan dari para pedagang asing sehingga Jambi menjadi aktif dalam perdagangan lokal dan internasional seperti pada abad ke-17.

---

This thesis discusses the text of Contract met Djambi B VII and VIII CMJ VII and VIII . CMJ VII and VIII are letters of agreement between Jambi and the Netherlands passed in 1882 and 1886. The CMJ VII contains 36 articles of agreement accompanied by a sworn statement, the inauguration of the Sultan, and the inauguration of Prince Ratu Jambi. CMJ VIII contains the letter of agreement and letter of appointment of the sultan accompanied by the sultan 39 s statement re enacting 36 articles in the letter CMJ VII. This manuscript is handwritten in jawi script and stored in National Archives of the Republic of Indonesia. This thesis aims to present the text edits and explain the elements of history in it. Therefore, the text of CMJ VII and VIII is translated into Latin script with critical edition method. The method produces easily understood text edits. The text edits are used as a source of data to analyze historical aspects in it with qualitative methods and literature study. Based on the 36th chapter analysis in CMJ VII it was found that the Dutch controlled the trading, shipping, and government system of Jambi. In general, CMJ VII harms Jambi. Nonetheless, under Dutch control, Jambi regained the trust of foreign traders so that Jambi became active in local and international trade as it was in the 17th century."