Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia termasuk Propinsi Jambi sejak pertengahan tahun 1997 nyaris melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Dampak negatif krisis ekonomi terjadi pada beberapa aspek termasuk pangan dan gizi. Penelitian mengenai situasi pangan dan gizi sebelum dan selama krisis ekonomi di Propinsi Jambi ini dilakukan untuk mengetahui serta membandingkan situasi pangan dan gizi pada saat sebelum krisis ekonomi (1990-1997) dan selama krisis ekonomi (1998-2000) serta isyarat-isyarat dini yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk melakukan intervensi agar dampak yang lebih parah dapat dicegah. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder di mana beberapa set data pangan dan gizi selama 11 tahun disejajarkan dalam suatu time series. Adapun data yang dimaksud adalah : produksi pangan, ketersediaan pangan, konsumsi pangan, angka kecukupan gizi terutama energi dan protein serta status gizi anak balita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama krisis ekonomi, rerata produksi. ketersediaan, konsumsi pangan dalam bentuk energi terjadi penurunan secara berturut turut sebagai berikut : dart 2335 Kal/kap/hr menjadi 1931 Kal/kap/hr.; 2523 Kal/kap/hr. menjadi 2222 Kal/kap/hr. dan 2161 Kal/kap/hr menjadi 2026 Kal/kap/hr. Sedangkan dalam bentuk protein secara berturut-turut sebagai berikut: dart 56,29 gr/kap/hr menjadi 49,34 gr/kap/hr; 59,20 gr/kap/hr menjadi 56,16 gr/kap/hr dan 56,13 gr/kap/hr menjadi 50,15 gr/kap/hr. Konsumsi energi baik sebelum maupun selama krisis ekonomi belum memenuhi kecukupan. Sebelum krisis ekonomi baru memenuhi 98,54 % dan selama krisis ekonomi memenuhi 93,06 % kecukupan. Rumah tangga di perkotaan sebelum krisis ekonomi yang mengkonsumsi energi kurang dari kecukupan adalah yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 100.000,-/kapita/bulan. Selama krisis ekonomi meluas pada rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 300.000,-/kapita/bulan. Diperdesaan sebelum krisis ekonomi rumah tangga yang mengkonsumsi pangan (energi ) kurang dari kecukupan adalah yang berpendapatan kurang dari Rp 60.000,-/kapita/bulan. Selarna krisis ekonomi meluas pada rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 100.000.-/kapita/bulan. Status gizi kurang pada anak balita sebelum rnaupun selama krisis ekonomi prevalensinya menurun, namun anak-anak yang berstatus gizi buruk meningkat cukup tajam. Hal ini menunjukkan situasi yang kurang menggembirakan. Karena anak-anak yang berstatus gizi kurang padA tingkat marginal jatuh ke dalam status gizi buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya krisis ekonomi di Propinsi Jambi membawa dampak yang negatif terhadap produksi, ketersediaan, dan konsumsi pangan serta status gizi anak balita. Disarankan agar program pangan dan gizi diupayakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pemberian rnakanan tambahan kepada anak balita. Sasaran program ditujukan kepada rumah tangga yang berpendapatan kurang dari Rp 300.000,-/kap/bulan diperkotaan dan kurang dari Rp 100.000,-/kap/bulan di pedesaan. Daftar bacaan : 64 (1955 - 2001)

---

Food and Nutrition Situation Before and During Economic Crisis In Jambi Province (1990-2000)The economic crisis that hit Indonesia including Jambi Province since 1997 deactivated the pivotal strength of the life. Some negative effects happended in all aspect of live including food and nutrition. The research about situation of food and nutrition (before and during economic crisis) was conducted in order to know and compare the food and nutrition situation before economic crisis (1990-1997) and during economic crisis (1998-2000) and as early signs which will be used as a guideline on decision making to do intervention in order that the worse effect could be prevented. This research was secondary data analyze in which some data set of food and nutrition during 11 years were paralleled in a time series. The data consisted of food production, food supply, food consumption, recommended dietary allowance especially energy and protein and nutritional status of under five children. The result of this research showed that during the economic crisis, the average of food production, food supply and food consumption in energy decreased from 2335 Cal/cap/day to 1931 Cal/cap/days, 2523 Cal/cap/day to 2217 Cal/cap/day and 2161 Cal/cap/clay to 2026 Cal/cap/day respectivelly. While the protein decreased from 56.29 gr/cap/day to 49.34 gr/cap/day, 59.20 gr/cap/day to 56.16 gr/cap/day and 56.13 gr/cap/day to 50.15 gr/cap/day respectivelly. Both before and during economic crisis, the energy consumption did not meet their allowance yet. Before economic crisis, the household in the urban area that consumped energy less than their allowance was that had income less than Rp l 00,000.00/cap/month. During the economic crisis it extended to the household that had income less than Rp 300,000.00/cap/month. In the rural area, the household that consumped energy less than Rp 60,000/cap/month. During the economic crisis it extended to the household that have income less than Rp 100,000.00/cap/month Before and during economic crisis, the prevalence of mild malnutrition of underfive children decreased but the prevalence of severe malnutrition of underfive children increased sharply. It showed bad situation, because the underfive children who mild malnutrition in marginal level downed to severe malnutrition. So the conclusion was during the economic crisis, Jambi Province brought negative effect on food production, food supply, food consumption and nutritional status of underfive children. It was supposed to food and nutrition program shaped to income generating for household and food feeding for underfive children. Priority to the household who had income less than Rp 300,000.00/cap/month in urban area and less than Rp 100,000.00/cap/month in rural areas. References : 64 (1955 - 2001)

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan kegiatan PKK melalui program-programnya dalam meningkatkan peranan wanita baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, khususnya di desa transmigrasi Sungai Bahar XVI Jambi. Kaum wanita di daerah transmigrasi menghadapi banyak masalah terutama dalam menghadapi lingkungan barunya yang berbeda secara fisik maupun budaya, sementara mereka dituntut untuk. berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di tempat mereka yang baru. Untuk membantu wanita memperingan permasalahan yang mereka hadapi, Departemen Transmigrasi mengadakan pembinaan kegiatan PKK di daerah transmigrasi. Pelaksanaan pembinaan kegiatan PKK di lokasi transmigrasi ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan peran wanita, sehingga keberhasilan gerakan PKK adalah juga keberhasilan peningkatan peran wanita.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sungai Bahar XVI yang dipilih secara purposif dari kawasan transmigrasi Sungai Bahar di Kecamatan Mestong. Yang dijadikan sampel penelitian adalah ibu rumah tangga yang tinggal menetap di lokasi tersebut, yang dipilih secara acak, sebesar 10% yaitu sebanyak 50 sampel. Setelah itu dipilih empat orang ibu yang dijadikan sebagai contoh kasus: dua orang ibu yang aktif dalam kegiatan PKK dan dua orang ibu yang tidak aktif. Selain itu ditambah dengan Kepala Unit Pemukiman beserta stafnya dan Kepala Desa juga beserta stafnya sebagai informan pangkal.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara. Disamping itu digunakan juga pengumpulan data yang bersifat kuantitatif dengan kuesioner. Data kuantitatif ini dipakai sebagai data dasar untuk mendukung data yang bersifat kualitatif.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan PKK, wanita juga mulai berkiprah di sektor publik dan semakin mantap dalam peran domestik mereka. Bagi sebagian besar responden (S60), PKK tidaklah menjadi beban, bahkan bisa memperingan beban psikologis dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan di lokasi yang serba baru.

Disarankan agar para ibu anggota PKK dimotivasi untuk memikirkan aktivitas atau keterampilan yang mereka sukai dan ingin kuasai, kemudian mempelajari bagaimana mencari bahan-bahannya dan orang yang bisa mengajar mereka. Dengan inisiatif sendiri diharapkan mereka akan lebih cepat mandiri dan bisa lebih berperan baik di sektor domestik maupun public.

Abstrak :
Makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Karena itu masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari ancaman makanan yang tidak memenuhi syarat. Diantara makanan yang tidak memenuhi syarat adalah makanan daluwarsa yaitu makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa atau telah lewat batas akhir suatu makanan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan Menteri Kesehatan tentang makanan daluwarsa seringkali menimbulkan masalah dalam peredaran makanan karena dengan masih banyaknya ditemukan makanan daluarsa di lokasi penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa di propinsi Jambi tahun 2001. Penilaian terhadap kepatuhan dilakukan terhadap 105 pemilik sarana penjual makanan minuman. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman yang ingin diketahui terdiri dari pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa, faktor pendukung yaitu penyuluhan peraturan tentang makanan daluwarsa dan faktor pendorong pengawasan dan sanksi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rancangan potong lintang (Cross Sectional). Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman cukup rendah (50%) dan faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa adalah faktor sikap dan pengetahuan pemilik sarana penjual makanan minuman. Dari hasil penelitian disarankan pada pihak pemerintah yaitu balai POM Jambi supaya metode penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan secara komprehensif sehingga pengetahuan terhadap peraturan dapat lebih ditingkatkan. Frekuensi pengawasan lebih ditingkatkan dan juga memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran yang telah dilakukan secara berulang-ulang.

---

The Factors that Related to the Obedience of Foods and Beverages Seller on the Regulation of Expired Date Foods in Jambi Province, 2001 Food is one of the basic commodities for the growth of the nation and having an important role in national development.. So they should be protected from the threat of their health and also the foods which so not fulfil safety and quality requirement. Among the foods that which so fullfil safety and quality requirement are date marking the foods used over than the date that best for used or it had been expired date to be used in guaranteed quality, and as long as they stored that stated in the producers instruction. The obedience of foods retail seller to the regulation of the Minister of Health on date marking often rises problem in distributing them, since there were still found lot of expired foods in market place. The objective of this study was to identify the description of the obedience level and the factors that related to foods retail seller on the regulation of date marking in Jambi Province, 2001. The assessment of the obedience was conducted to 105 retail sellers of foods and beverages. The factors that related to the obedience of foods retail seIIers which to be identified among others education, knowledge, attitude to the regulation on expired food, supporting factor was education of regulation on date marking and encouraging factors were controlling and sanction. This study used quantitative approach, and the study design was cross sectional. The data was analysis by univariate, bivariate and multivariate. The result of this study showed that the proportion of the obedience foods retail seller was enough low (50%) and the factors that significantly related to the obedience of the regulation on date marking was attitude and knowledge of the foods retair seller. Referring to the result of this study, it is recommended to the government, e.i. The Center for Drug and Food Control, Jambi should give education and extension comprehensively, so the knowledge to the regulation on date marking can be improved. The frequency of controlling should be improved and also giving harder sanction to who trespasser that it was done in several times.

Abstrak :
Penyelundupan benih lobster di Wilayah Provinsi Jambi untuk menuju Singapura dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Wilayah Provinsi Jambi telah menyediakan peluang penyelundupan benih lobster dengan modus operandi dan rute yang beragam. Pihak Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam kasus penyelundupan benih lobster. Hal ini dikarenakan berkaitan langsung dengan kebijakan kelestarian sumber daya perikanan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fenomena penyelundupan benih lobster di Wilayah Provinsi Jambi dapat terjadi. Tulisan ini menggunakan Double Crime Triangle yang termasuk dalam studi Strategi Pencegahan Kejahatan di dalam Kriminologi untuk menjelaskan bagaimana tiga elemen diperlukan untuk membentuk sebuah kejahatan: pelaku, korban, dan tempat kejadian kejahatan, lokasi, lingkungan). Segitiga kejahatan menunjukkan elemen-elemen berbeda yang terdiri dari tindakan kriminal, bagaimana hubungan dan interaksi antara elemen-elemen tersebut menciptakan peluang terjadinya kejahatan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membantu memahami bagaimana pola perilaku yang berbeda dapat menciptakan peluang dalam kejahatan penyelundupan benih lobster dan memungkinkan untuk mengantisipasi pola perilaku tersebut. Dengan memahami modus operandi maka upaya pencegahan penyelundupan benih lobster akan dapat dilakukan dengan baik. ......Smuggling of baby lobster in the Jambi Province Region to Singapore is usually operated through the sea. The geographical condition of the Jambi Region has created opportunities for smuggling baby lobster with various methods and routes. Fish Agency, Quality Control, and Safety of Fisheries Products, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is the institution that has authority in smuggling baby lobster. This is because it is related to the regulations of fishery conservation resources. The purpose of this writings is intended to explained by the means of the phenomenon of smuggling of baby lobster in the Jambi Province Region can occur. This paper used Double Crime Triangle which is included in crime prevention study in criminology to explain how three (3) elements are needed to form a crime: perpetrators, victim, crime scene, location, neighborhood) crime triangle showing different elements which consist of act of crime, how the connection and interaction between those elements create an opportunity to perform crime. This paper aim to help the readers to understand how such behaviour could create a chance to execute a crime of smuggling baby lobster and creating possibilities for anticipate these behaviour. By comprehending Modus Operandi, therefore, the prevention of smuggling baby lobster could be executed well.

Abstrak :
Gerakan keluarga berencana (KB) nasional bertujuan ganda yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu peningkatan kuantitas dan kualitas KB. Secara kuantitas mampu menurunkan TFR 2.85 menjadi 2.75 dan secara kualitas dengan meningkatkan metode penggunaan metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET). Secara nasional penggunaan MKET 36.2 % pada tahun 1998/1999. Sedangkan di kelurahan Pasir Putih dan Bungo Timur kecamatan Muara Bungo baru 20 %. Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya penggunaan MKET dan tingginya Non-MKET di kelurahan Pasir Putih dan Bungo Timur dari angka nasional. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan penggunaan MKET di kedua kelurahan tersebut. Subyek penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi efektif dan non efektif di kelurahan Pasir Putih dan Bungo Timur kecamatan Muara Bungo Jambi. Sedangkan yang menjadi kajian penelitian yaitu faktor umur istri, pendidikan istri, pendidikan suami, status bekerja istri, kesejahteraan ekonomi, jumlah anak yang masih hidup, jumlah anak yang diinginkan, pengetahuan KB, dan persepsi terhadap petugas. Hubungan antara faktor-faktor tersebut dicari dengan pendekatan korelasional, kemudian dilanjukan dengan analisis univariat dan bivariat. Untuk melihat Hubungan serta faktor yang dominan melalui analisis multivariat. Berdasarkan uji univariat dan bivariat diperoleh gambaran karakteristik sosiodemografi responden dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan penggunaan MKET dan Non-MKET yaitu umur istri > 35 tahun, pendidikan istri, status bekerja istri, pengetahuan KB, dan persepsi terhadap petugas. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan yaitu pendidikan suami, kesejahteraan ekonomi, jumlah anak yang masih hidup, dan jumlah anak yang diinginkan. Hasil analisis regresi logistik ganda menunjukkan yang paling berhubungan adalah umur istri > 35 tahun (P = 0.0000) setelah dikontrol oleh variabel status bekerja istri, pengetahuan KB, dan persepsi terhadap petugas. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas peserta KB melalui peningkatan pengetahuan KB pada ibu-ibu. Memotivasi PUS muda untuk ikut MKET dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap alat metode KB yang sesuai dengan kebutuhan. ...... Factors Related to the Choice of Selected Effective Contraception Method (MKET) and Non selected Effective Contraception Method (Non-MKET) in Acceptors of Family Planning in Pasir Putih and Bungo Timur Sub District Muara Bungo District, Bungo Regency, Jambi Province 1999/2000Family planning program is purposed to increase the welfare of children and mother which refers to the welfare and small family norms. In order to achieve this purposes we have to enhance the quality of family planning both qualitatively and quantitatively. Quantitatively by decreasing total fertility rate (TFR) from 2.85 to 2.75. Qualitatively by increasing the use of MKET. In 1998/1999, Nationally, the use of MKET is 36.2 % but in Pasir Putih and Bungo Timur sub district to it is only 20 %. Based on the description above, the problem of this research is that the use of MKET relatively lower than those of non MKET. Therefore, the purpose of this research is to know the factors related to the choice of MKET and non- MKET in these sub district. The subject of this research is the couples in fertile age which use MKET and non MKET in this area. The factors are the age of wives, education of wives and husbands, working status of wives, economic welfare, number of living children, number of expected children, knowledge of family planning and perception of health provider. Relation of those factors will be tested by using correlational approach. Univariate as well as Bivariate analysis. To investigate dominant factor, I used Multivariate analysis. Based on univariate and bivariate analysis it is known that factors related to the choice of MKET and non- MKET are the age education, working status, knowledge on of family planning and the perception of health provider. On the other side, those that are not related to are education of husbands, economic welfare, number of living children and expected children. The result of double logistic regresion analysis showed that the most dominant factor is the age of wives (P = 0.0000) after controling by working status of wives, knowledge of family planning and perception of health provider. The efforts that could be done to improve the quality of acceptors are by intensifing cooperation with regional goverment, relevant institution as well as implementing regulation which support MKET services.