Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Distinctly the 1945 Constitution has given authority to perform judicial power to the “Supreme Court", that is the authority to perform judiciary. The authority to perform judiciary in concrete reality, means expressing what the law is for the case presented to him. Reviewing (testing) the law in principle is also an action for expressing its law, because this action means determining whether a law is conitradictory to the Constitution or not"

"ABSTRAKTindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipandangsebagai permasalahan yang sangat serius. Hal ini karenakerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsisangat besar. Melihat betapa besar kerugian negara yangdiakibatkan oleh tindak pidana korupsi mendorongpemerintah berupaya secara serius memberantas tindakpidana korupsi. Perbuatan korupsi telah menyebar di segala bidang,tidak terkecuali pada pemerintah daerah dimana tindakpidana korupsi dilakukan oleh anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah ' (DPRD) . Maraknya korupsi oleh anggota DPRDberawal dari pemberian kewenangan kepada DPRD yang lebihluas dengan terbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999tentang Pemerintah Daerah yang memberi wewenang secaraotonom kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaranbelanjanya. Melihat begitu besarnya kewenangan tersebutmendorong pemerintah menerbitkan PP No. 110 Tahun 2000.Tetapi pada kenyataannya beberapa DPRD di Kabupaten danKota di Jawa Barat membuat anggaran belanja tidakberpedoman pada PP 110 Tahun 2000 dengan pertimbangankarena sudah di-judicial review oleh Mahkamah Agung yangdalam putusannya menyatakan bahwa PP tersebut sudah tidakmempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya Jaksa tetapmenyatakan bahwa dengan tidak menggunakan PP 110 Tahun2000 sebagai pedoman dalam pembuatan anggaran belanjaDPRD, telah terjadi tindak pidana korupsi karena dalam PPtersebut anggaran belanja DPRD terutama untuk pos biayapenunjang anggota DPRD ada pembatasan limitatif. Dalam proses persidangan ternyata di tingkatPengadilan Negeri Bogor, hakim memutus surat dakwaantidak diterima dan pada. Pengadilan Negeri Cianjur danCirebon, hakim memutus bebas terdakwa. Padahal dalamkenyataannya surat dakwaan JPU disamping mencantumkantidak dipedomaninya PP 110 Tahun 2000 dalam pembuatananggaran belanja DPRD sebagai unsur melawan hukum, jugamencantumkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaananggaran belanja DPRD serta mencantumkan unsur melawanhukum materiil. "

"Pada saat ini di Indonesia banyak terjadi masalah pertanahan guna menjamin kepastian hukum, maka pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Salah satu yang menjadi permasalahan dibidang pertanahan adalah sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dari kepustakaan serta merujuk dari putusan-putusan yang menggambarkan mengenai kegiatan pendaftaran tanah beserta berbagai permasalahan disekitarnya. Sistem publikasi negatif yang bertendens positif, yaitu sertipikat hanya merupakan alat bukti hak yang kuat dan bukan merupakan alat bukti hak yang mutlak.

---

At this time in Indonesia, many land problem occur in order to ensure legal certainty, therefore, the government is administering the registration of land to give legal protection to the holders of land rights. One of the problems in the field of land is a dispute regarding ownership of land rights. This research is descriptive analytic of the literature and the refer the decision that illustrate the activities of registration of land and the surrounding issues. Negative publicity system that is intended to be positive, which is the certificate, is only a strong proof of evindence but it does not constitute an absolute proof of evindece."