Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Emergency landing sebagai keadaan darurat bandara memerlukan tindakan yang cepat dan tepat oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai koordinator medis. Penanganan medis dalam emergency landing sangat menentukan keselamatan dan keamanan korban, hal ini berbasis pada pengetahuan, sikap dan perilaku petugas KKP bandara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku petugas KKP Bandara Internasional Soekarno Hatta (SOETTA) dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM) terhadap emergency landing. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan potong lintang. Sembilan puluh delapan petugas KKP dari 74 bandara SOETTA dan 24 bandara ZAM telah diambil datanya lewat kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan petugas KKP SOETTA yang tergolong cukup 63,5% sementara pengetahuan petugas ZAM yang tergolong cukup 79,2%. Untuk hasil sikap petugas KPP SOETTA yang tergolong positif 67,6% sementara di ZAM sikap petugas KPP yang tergolong positif 54,16%. Untuk hasil perilaku petugas KPP SOETTA yang tergolong baik 55,4% sementara di ZAM perilaku petugas KPP yang tergolong baik 75%. Kesimpulannya tingkat pengetahuan petugas KKP SOETTA dan petugas KKP ZAM terhadap emergency landing sudah cukup. Sikap petugas KKP SOETTA dan petugas ZAM terhadap penanganan emergency landing positif. Perilaku petugas KKP petugas KKP SOETTA dan petugas ZAM cukup baik terhadap emergency landing.

---

Emergency landing as airport emergency requires quick and appropriate action by the Port Health Office (KKP) as the medical coordinator. Medical treatment in an emergency landing will determine the safety of victims, this is based on the knowledge, attitudes and behavior of airport KKP officers. This study aims to determine knowledge, attitudes and behavior of KKP officers at Soekarno Hatta International Airport (SOETTA) and Zainuddin Abdul Majid International Airport (ZAM) toward emergency landing. The study was conducted descriptively by cross section. Ninety-eight KKP officers from 74 SOETTA airport and 24 ZAM airport have taken their data through questionnaires. The results showed that knowledge of SOETTA officers who were classified as enough 63.5% while ZAM officers 79.2%. For the results of the attitude of the SOETTA officers who were classified as positive 67.6% while in ZAM 54.16%. For the results of the behavior of SOETTA officers who were classified as good 55.4% while in ZAM 75%. In conclusion, the level of knowledge of SOETTA and ZAM KKP officers towards emergency landing was enough. The attitude of SOETTA and ZAM KKP officers towards handling emergency landing was positive. The behavior of SOETTA and ZAM KKP officers is good towards emergency landing.

"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa prevalensi status gizi (KKP) balita di dua propinsi paling timur yaitu propinsi Maluku dan Irian Jaya masih tinggi dan faktor apa yang berpengaruh. Untuk itu dilakukan studi analisis data sekunder Hasil Studi Prevalensi Defisiensi Vitamin A dan zat-zat gizi lainnya di wilayah Indonesia Timur. Secara umum analsis ini bertujuan untuk mendeskripsikan status gizi balita di propinsi Maluku dan Irian Jaya serta faktor-faktor yang berpengaruh (dominan) terhadap status gizi balita. Secara khusus analisis ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hubungan karakteristik anak dan keluarga terhadap status gizi balita. Dari 3325 sampel yang tersedia dari sumber data, ternyata hanya 501 sampel yang memenuhi syarat untuk analisis. Hasil Analisis prevalensi status gizi didapatkan bahwa 27.9 persen anak balita menderita Gizi kurang dan 8.0 % menderita gizi buruk. Prevalensi gizi kurang terbesar dijumpai pada umur 6-23 bulan, sedangkan prevalensi gizi buruk terbanyak dijumpai pada umur 12-23 bulan. Berdasarkan nilai rata-rata Z--score BB/U didapatkan suatu pola bahwa status gizi menurun mulai umur 3 bulan dan terhenti pada umur 11-13 bulan. Setelah itu tidak dijumpai adanya peningkatan status gizi. Dengan analisis bivariat "Piecewise Linear Regression" antara Z-score DD/U dan umur balita didapatkan bahwa umur 12 bulan merupakan perkiraan umur yang paling tepat dimana tidak terjadi penurunan status gizi (Z-score BB/U). Uji-t perbedaan nilai Rata-rata prediktif Z--score dari hasil persamaan regresi "Pieceswise Linear Regression" tidak terbukti signifikan untuk variabel jenis kelamin, status perkiraan, dan pendidikan ayah, tetapi diperoleh perbedaan yang signifikan untuk variabel kondisi rumah pada umur 12-59 bulan, variabel jumlah balita pada umur 24-59 bulan dan variabel jumlah anggota keluarga pada umur 36-59 bulan, serta variabel sanitasi keluarga pada umur 12-59 bulan. Untuk variabel pendidikan ibu dijumpai perbedaan yang signifikan hanya pada umur 36 dan 48 bulan. Analisis regresi ganda tidak terbukti adanya hubungan variabel independen yang signifikan dengan status gizi kecuali variabel umur. Namun memperhatikan besarnya nilai beta koefisien dari variabel independen diperkirakan variabel kondisi rumah, pendidikan ibu dan ayah, jenis kelamin, jumlah balita dan jumlah anggota keluarga serta sakit diare kemungkinan akan diperoleh hasil yang signifikan bila jumlah sampel diperbesar. Dari hasil analisis di atas, maka program upaya untuk menurunkan prevalensi gizi kurang dan buruk di kedua propinsi perlu memprioritaskan sasaran program UPGK pada kelompok umur yang lebih dini (3-12 bulan) disertai peningkatan penyuluhan gizi yang lebih intensif dan menggunakan bahasa yang sederhana meliputi pemberian ASI, makanan pendamping ASI yang disesuaikan dengan pola makanan daerah setempat dan jenis serta ketersediaan pangan di daerah setempat, imunisasi serta kebersihan lingkungan (sanitasi). Selain itu program KB perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan. Pembangunan di sektor ekonomi dan pendidikan di kedua propinsi perlu ditingkatkan sebagai upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan penduduk, karena upaya perbaikan gizi tanpa disertai perbaikan ekonomi merupakan upaya yang sia-sia. Penelitian ini menyarankan pula untuk dilakukan analisis yang mencakup seluruh propinsi IBT dan kemungkinan untuk menggunakan indek Antropometri yang lain seperti TB/U atau BB/TB. "

"Laporan tahunan merupakan dokumen resmi yang dipublikasikan oleh perusahaan, organisasi, ataupun Lembaga kementrian untuk menyajikan informasi terkait kinerja dan kondisi organisasi. Menganalisis laporan tahunan memerlukan banyak waktu karena dokumen memuat jumlah halaman dan kata yang sangat banyak. Maka dari itu terdapat metode yang dapat menganalisis dengan cepat dan objektif dengan bidang ilmu big data yaitu topic modelling. Metode topic modelling yang digunakan adalah Latent Dirichlet allocation (LDA) untuk menganalisis laporan tahunan Kementrian Kelautan dan Perikanan(KKP) Indonesia dari tahun 2015-2022. Metrik evaluasi yang digunakan dengan menghitung nilai koherensi dari setiap model yang dibuat pada setiap tahun laporan. Sehingga dapat menghasilkan topik-topik utama dari laporan tahunan KKP. Diharapkan hasil dari topic modelling dari laporan tahunan dapat menjadi informasi berharga terkait potensi perikanan dan kelautan di Indonesia.

---

Annual reports are official documents published by companies, organizations, or ministries to present information related to the performance and condition of the organization. Analyzing the annual report takes a lot of time because the document contains a very large number of pages and words. Therefore, there is a method that can analyze quickly and objectively with the field of big data science, namely topic modeling. The topic modeling method used is Latent Dirichlet allocation (LDA) to analyze the annual report of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) Indonesia from 2015- 2022. The evaluation metric using the coherence score of each model created in each year of the annual report. So that it can produce the main topics of the KKP annual report. It is expected that the results of topic modeling from annual reports can be valuable information related to the potential of fisheries and marine in Indonesia."

"

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengkaji perluasan fungsi, tugas dan peran dari Korbrimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022 Papua. Selain itu untuk menjelaskan urgensi pelaksanaan Operasi Damai Cartenz di Papua yang menggantikan operasi sebelumnya yakni Operasi Nemangkawi dan menjelaskan perlunya pengembangan fungsi dan peran Brimob Polri selain fungsinya sebagai satuan pemukul. Metode yang digunakan  yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelurusan berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua merupakan operasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel Brimob yang dikerahkan dalam operasi mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui strategi preemtif dan preventif. Personel Brimob yang diterjunkan dalam operasi damai ini menjalankan pengembangan fungsi, yakni meliputi fungsi intelijen, fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi binmas dan fungsi kehumasan. Kompetensi personel Brimob dalam menjalankan fungsi tersebut dibekali dengan pelatihan dan pendidikan sebelumnya. Fungsi penegakan hukum masih dilakukan. Pendekatan komunikasi dialogis juga dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga mahasiswa. Standar operasional procedure  penting sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob dalam menjalankan fungsi dan perannya di Papua. Dari Operasi Damai Cartenz 2022 ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala diversifikasi peran Brimob dalam menjalankan operasi tersebut. Kendala tersebut adalah potensi gangguan berupa luas wilayah, kondisi cuaca, kondisi alam dan sebagainya, ambang gangguan seperti keberadaan KKB dan KKP dan segala aktivitasnya dan gangguan nyata seperti tindakan pidana yang dilakukan KKB dan KKP.

---

This research is motivated to examine the expansion of the functions, duties and roles of the Korbrimob in Operation Peace Cartenz 2022 Papua. In addition, to explain the urgency of implementing the Cartenz Peace Operation in Papua which replaced the previous operation, namely Operation Nemangkawi and explain the need to develop the functions and roles of Brimob Polri in addition to its function as a strike unit. The method used is qualitative method. Data were obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through browsing various documents such as laws and regulations, operation plan documents, books, journals, and so on. The results showed that Operation Peace Cartenz 2022 in Papua was an operation to maintain the stability of security and public order. Brimob personnel deployed in the operation prioritize a humanitarian approach through preemptive and preventive strategies. Brimob personnel deployed in this peace operation carry out the development of functions, which include intelligence functions, investigation and investigation functions, public relations functions and public relations functions. The competence of Brimob personnel in carrying out these functions is equipped with previous training and education. The law enforcement function is still being carried out. A dialogic communication approach is also carried out by approaching community leaders, religious leaders, traditional leaders, and also students. Standard operating procedures are important as guidelines for members of the National Police including Brimob in carrying out their functions and roles in Papua. From this Cartenz 2022 Peace Operation, there are factors that become obstacles to the diversification of Brimob's role in carrying out the operation. These obstacles are potential disturbances in the form of area, weather conditions, natural conditions and so on, disturbance thresholds such as the presence of KKB and KKP and all their activities and real disturbances such as criminal acts committed by KKB and KKP.

"

"Model regresi data panel spasial error dinamis adalah model regresi data panel yang melibatkan lag dari variabel dependen dan komponen dependensi spasial error. Karena terdapat korelasi antara lag dari variabel dependen dan komponen error, estimasi dengan Ordinary Least Squares menjadi bias dan tidak konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan metode lain untuk menaksir parameter dalam model. Metode yang dapat digunakan adalah perluasan metode Arellano dan Bond yang mencakup metode instrumental variabel menggunakan variabel instrumen yang disarankan oleh Mutl (2006) dan prinsip Generalized Method of Moments (GMM). Kemudian ditambah dengan metode pendekatan Kapoor, Kelejian, dan Prucha (KKP) sehingga dihasilkan taksiran yang konsisten.

---

The dynamic spatial error panel data regression model is panel data regression model which involves lag of the dependent variable and error spatial dependence. Because there is correlation between the lag of the dependent variable and error components, the ordinary least squares estimator becomes biased and inconsistent. Therefore, we need another method to estimate parameters in the model. The method which can be used is the extended method of Arellano and Bond covering instrumental variable method using instrument variables suggested by Mutl (2006) and the principle of the Generalized Method of Moments (GMM). Then the method is coupled with the method of Kapoor, Kelejian, and Prucha (KKP) approach so that it produces consistent estimators."