Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis problematika pertanggungjawaban korporasi yang dilatarbelakangi pada diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP 2023. Dalam melihat korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya diperlukan teori-teori tersendiri sebab korporasi bukan entitas manusia sehingga untuk mencari kesalahan korporasi diperlukan pendekatan yang berbeda dengan kesalahan manusia. Tulisan ini juga akan menganalisis evolusi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang sektoral yang disertai dengan analisis putusannya. Kemudian akan terdapat refleksi apakah KUHP 2023 sudah cukup menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam undang-undang sektoral tersebut. Akan tetapi ternyata KUHP 2023 masih mengalami stagnasi dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi. Hal tersebut tecermin pada pandangan bahwa tindak pidana korporasi yang dianggap hanya bisa dilakukan oleh pengurus korporasi dalam Pasal 46 KUHP 2023. Maknanya KUHP 2023 hanya menggunakan pendekatan derivatif dalam mencari kesalahan korporasi, padahal perkembangan teori sudah melahirkan pemikiran bahwa korporasi dapat dipersalahkan atas tindakannya sendiri. Selain itu, ternyata KUHP 2023 juga belum memperinci mengenai apa yang dimaksut sebagai pengurus yang bertanggung jawab sehingga masih besar kemungkinan adanya penafsiran yang salah dalam menjadikan pengurus sebagai subjek yang bertanggung jawab. Tulisan ini juga akan mengomaparasikan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi yang diatur di Australia dan Belanda yang kini telah mengatur mengenai corporate fault model dan pertanggungjawaban pengurus korporasi secara terpisah.

---

This thesis analyzes the problems of corporate liability. Background of this thesis is  regulation of corporations as subjects of criminal law in the 2023 Indonesia Criminal Code. In viewing corporations as subjects of criminal law, specific theories are necessary because corporations are not human entities, so different approaches are needed to identify corporate fault compared to human fault. This thesis will also analyze the evolution of corporate liability regulations in sectoral laws accompanied by analysis of their rulings. Then there will be reflections on whether the 2023 Indonesia Criminal Code is sufficient as a solution to the problems that arise in those sectoral laws. However, it turns out that the 2023 Indonesia Criminal Code still experiences stagnation in regulating corporate accountability. This is reflected in the view that corporate crimes are considered to be only committed by corporate officers under Article 46 of the 2023 Indonesia Criminal Code. This means that the 2023 Indonesia Criminal Code only uses a derivative approach in seeking corporate fault, whereas the development of theories has already led to the thought that corporations can be blamed for their own actions. Furthermore, the 2023 Indonesia Criminal Code also does not yet specify what is meant by responsible officer, so there is still a high possibility of misinterpretation in making officers the responsible subjects. This thesis will also compare the regulation of corporate liability and corporate officers as regulated in Australia and the Netherlands, which now regulate the corporate fault model and corporate officers liability separately."

"Femisida adalah bentuk ekstrem kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia. Faktor pembeda utamanya terletak pada motivasi berbasis gender, yang berakar pada stereotip, diskriminasi, dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Studi ini menyoroti femisida intim dalam relasi pacaran dan ketidakadilan yang dialami oleh keluarga korban, yang haknya atas keadilan dan reparasi masih belum terpenuhi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis hukum feminis, penelitian ini meneliti 16 putusan pengadilan dari tahun 2023 dan lima kasus femisida intim relasi pacaran. Enam dari delapan indikator femisida diidentifikasi, termasuk riwayat kekerasan, kekerasan seksual, mutilasi, dan pembuangan jenazah di ruang publik. Viktimisasi kembali terjadi melalui narasi pelaku dan kurangnya penalaran sensitif gender dalam putusan peradilan. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi mengkriminalisasi femicide sebagai tindak pidana yang berbeda, mereformasi prosedur pidana, dan memperkuat perlindungan bagi keluarga korban. Rekomendasi termasuk mengoptimalkan pedoman pemidanaan, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan mengembangkan advokasi serta pengetahuan hukum feminis.

---

Femicide is an extreme form of gender-based violence against women that remains unregulated explicitly under Indonesian criminal law. Its primary distinguishing factor lies in the gender-based motivation, rooted in stereotypes, discrimination, and unequal power relations. This study highlights intimate femicide in dating relationships and the injustice experienced by victims’ families, whose rights to justice and reparation remain unfulfilled. Using a qualitative approach and feminist legal analysis, this study examines 16 court decisions from 2023 and five dating relationship cases. Six out of eight femicide indicators were identified, including a history of violence, sexual violence, mutilation, and the disposal of the body in public spaces. Re-victimization occurred through the perpetrator’s narrative and the lack of gender-sensitive reasoning in judicial decisions. This research underscores the urgency of criminalizing femicide as a distinct offense, reforming criminal procedures, and strengthening protection for victims' families. Recommendations include optimizing sentencing guidelines, enhancing the capacity of support providers, and developing feminist legal advocacy and knowledge."