Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini di Indonesia, meskipun belum banyak literatur yang membahas terkait perbuatan persiapan secara khusus, tetapi telah terdapat aturan mengenai perbuatan persiapan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, setelah disahkannya KUHP Nasional juga telah diatur mengenai perbuatan persiapan tindak pidana. Persiapan yang diatur dalam KUHP Nasional tetap mengacu pada undang-undang yang mengatur ketentuan ini. Setidaknya terdapat 3 (tiga) putusan yang menggambarkan terkait perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme, yakni Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, dan Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum terkait perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa masukan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara persiapan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, perlu adanya perhatian lebih lanjut terkait dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang masih dalam tahap persiapan.

---

Currently in Indonesia, although there is not much literature that discusses preparatory acts specifically, there are rules regarding preparatory acts of terrorism which are regulated in the Law on the Eradication of the Crime of Terrorism. In addition, after the enactment of the National Criminal Code, it has also regulated the act of criminal preparation. The preparation regulated in the National Criminal Code still refers to the law that regulates this provision. There are at least 3 (three) decisions that describes preparatory acts in the criminal act of terrorism, namely Decision Number 1271/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Decision Number 822/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, and Decision Number 629/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim. Therefore, this paper will discuss the application of the law on preparatory acts in the crime of terrorism. This research is in the form of juridical-normative with using qualitative analysis method based on document study. The result of this study found that the application of law related to preparatory acts in terrorism crime has been applied well in accordance with the applicable laws. However, there are still some inputs to the consideration of the Panel of Judges in deciding cases of preparation for terrorism crimes. Thus, there needs to be fither attention related to the imposition of punishment by the Panel of Judges against perpetrators of terrorism crimes who are still in the preparation stage."

"Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan pokok yang baru diakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 sebagai suatu pidana alternatif. Pidana ini hadir sebagai respons terhadap permasalahan overcapacity lembaga pemasyarakatan dan sebagai wujud pergeseran paradigma pemidanaan ke arah yang lebih rehabilitatif dan humanis. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan prosedur eksekusi pidana kerja sosial dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis perbandingannya dengan sistem hukum Belanda yang telah terlebih dahulu menerapkan model serupa (taakstraf), serta mengevaluasi potensi penerapan model Belanda di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana kerja sosial telah diatur secara substantif dalam KUHP Nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan regulatif akibat belum tersedianya aturan teknis yang komprehensif. Sementara itu, Belanda telah memiliki sistem pelaksanaan taakstraf yang matang, terstruktur, dan didukung lembaga pelaksana independen (Reclassering Nederland). Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan kapasitas Balai Pemasyarakatan, dan membangun sinergi antar aparat penegak hukum agar pidana kerja sosial dapat menjadi bentuk pemidanaan yang efektif, adil, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

---

Community service punishment is an alternative penal sanction newly accommodated in the Indonesian criminal justice system through the enactment of the Criminal Code (KUHP) of 2023. This sanction emerges as a response to the issue of prison overcapacity and as part of a paradigm shift in penal policy towards a more rehabilitative and humanistic approach. This thesis aims to examine the regulation and implementation of community service punishment in Indonesia, analyze its comparison with the Dutch legal system—which has long implemented a similar model known as taakstraf—and assess the potential adaptation of the Dutch model in Indonesia. The research employs a normative legal method with a comparative approach. The findings indicate that although community service punishment has been substantively regulated under the 2023 Criminal Code, its implementation still faces various structural, institutional, and regulatory challenges due to the absence of comprehensive technical regulations. Meanwhile, the Netherlands has developed a mature and structured taakstraf system, supported by an independent executing body (Reclassering Nederland). Thus, Indonesia must strengthen its regulatory framework, enhance the institutional capacity of the Correctional Centers (Balai Pemasyarakatan), and build effective coordination among law enforcement agencies in order for community service punishment to become an effective, fair, and socially reintegrative penal mechanism."