Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis legalitas keanggotaan Perseroan Terbatas (PT) dalam koperasi, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. Menyelidiki kerangka regulasi yang mengatur koperasi dan PT di Indonesia, penelitian ini mengevaluasi pelanggaran operasional dalam praktik keanggotaan koperasi oleh KSP Indosurya. Tujuan penelitian mencakup pemeriksaan kerangka regulasi, analisis kasus KSP Indosurya, evaluasi kritis Putusan Mahkamah Agung, eksplorasi pembatasan keanggotaan PT, dan penyusunan rekomendasi. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang tercantum dalam undang-undang. Kesimpulan menegaskan kerangka regulasi untuk koperasi dan PT, mengevaluasi Putusan Mahkamah Agung, dan menekankan pembatasan keanggotaan PT berdasarkan hukum koperasi, khususnya melarang PT menjadi anggota koperasi. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat pengawasan pemerintah, memberlakukan sanksi pada koperasi yang tidak patuh, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasi koperasi, meningkatkan pemahaman tentang Hukum Koperasi di kalangan penegak hukum, dan memastikan kepatuhan yang teliti terhadap regulasi koperasi selama penerbitan izin oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.......This study analyzes the legality of Limited Liability Company (LLC) membership within cooperatives, with a focus on Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023. The research delves into the regulatory framework governing cooperatives and LLCs in Indonesia, assessing operational violations within cooperative membership practices by KSP Indosurya. Research objectives encompass an examination of the regulatory framework, an analysis of the KSP Indosurya case, a critical evaluation of the Supreme Court Decision, an exploration of LLC membership restrictions, and the formulation of recommendations. Employing a normative legal research methodology, the study concentrates on the analysis of legal norms outlined in laws. The conclusion underscores the regulatory framework for cooperatives and LLCs, evaluates the Supreme Court Decision, and emphasizes the LLC membership restriction grounded in cooperative law, specifically prohibiting LLCs from being members of cooperatives. Recommendations are presented to augment government oversight, enforce sanctions on non-compliant cooperatives, enhance public understanding of cooperative operations, elevate comprehension of Cooperative Law among legal enforcers, and ensure scrupulous compliance with cooperative regulations during permit issuance by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. "

"ABSTRAKAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satuorganisasi internasional di wilayah Asia Tenggara yang tujuan awalnya adalahmembentuk suatu zona perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Masalahkeanggotaan yang tercantum di dalam ASEAN Charter, sebagai instrumenpokoknya, tidak terlalu diatur dengan jelas. Bahkan masalah pengunduran dirikeanggotaan dari ASEAN tidak terdapat pengaturannya di dalam ASEAN Charter.Dengan tidak adanya pengaturan mengenai pengunduran diri ini, maka timbulpersoalan mengenai apakah pengunduran diri tersebut dapat dilakukan. Secarajelas Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 mengatur bahwa apabilatidak terdapat pengaturan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjianinternasional, maka pengunduran diri tersebut tidak dapat dilakukan. Akan tetapi,terdapat perdebatan mengenai hal ini dimana teori kedaulatan negara turut andildalam perdebatan ini.

---

ABSTRACTAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an international organization

in the Southeast Asia region, which was established at first to build a peace zone

in the Southeast Asia region. The ASEAN Charter, which is the constitution of

ASEAN, did not stipulate a clear provision on the membership issue. Moreover,

the issue of withdrawal was not at all mentioned in the ASEAN Charter. Thus,

without any provision on the withdrawal from ASEAN, an issue transpires on

whether the withdrawal itself can be conducted. The Vienna Convention on the

Law of Treaties 1969 stipulated that when there is no provision on withdrawal in a

treaty, then there is no possibility of withdrawal from that treaty. However, there

is still a debate on this in which the theory of state sovereignty took part in this

debate."

"Suatu ungkapan menyatakan bahwa Siapa yang menguasai pemuda maka akan menguasai masa depan. Partai Komunis Cina yang telah merebut kekuasaan dari Pemerintah Nasionalis sejak awalnya telah mengandalkan gerakan-gerakan pemuda, sangat menyadani pentingnya menyiapkan generasi penerus dari usia dini. Bagaimana Partai Komunis Cina mempersiapkan generasi penerus untuk melanjutkan cita-cita politik mereka melalui suatu organisasi masa itulah yang menjadi pokok masalah penelitian ini. Adapun tujuan utamanya ialah memberikan gambaran umum mengenai organisasi tersebut yang pada satu sisi merupakan sekolah untuk mempelajari komunisme dan pada sisi lain merupakan suatu organisasi pemuda bagi masa pemuda Cina itu sendiri"

"ABSTRAKManusia pada dasarnya adalah mahluk sosial dan mempunyai kebutuhanuntuk bermasyarakat dan bergaul dengan sesama manusia Oleh karena itu,manusia cenderung hidup dalam kelompok. Dalam dinamika hubungan antarkelompok, penilaian seseorang terhadap sesama anggota kelompoknya (IngroupMember) dapat berbeda dengan penilaian terhadap anggota atau kelompok lain(Outgorup Member/Outgroup). Sikap yang cenderung memihak ini kemudianakan menutup kesempatan bagi individu untuk melihat masalah yang ia hadapisecara objektif.Salah satu teori yang mengkaji perilaku antar kelompok adalah teori SocialIdentity. Teori ini diperkenalkan oleh Henri Tajfel dan John Tumer. Menurutteori Social Identity, pada dasarnya manusia membutuhkan identitas diri yangpositif, dan identitas diri ini diperoleh melalui keanggotaan dalam sualukelompok. Keanggotaan dalam kelompok ini dapat diperoleh denganmengidentifikasikan diri pada kelompok atau kelompok lain yang memilikikarakteristik, trait, atau aspek positif tertentu, sehingga dengan cara ini individudapat meningkatkan dan memelihara konsep dirinya Keanggotaan pemberi kritikternyata merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan reaksi padaanggota kelompok (Ariyanto, A., 2002).Homsey et al. (2001) dalam penelitiannya mengenai keanggotaanseseorang dalam memberikan komentar negatif menemukan bahwa komentarnegatif lebih menimbulkan reaksi negatif apabila dinyatakan oleh outgroupmember dibandingkan ingroup member. Komentar negatif dari ingroup cenderunglebih diterima. Fenomena penerimaan komentar negatif dari ingroupdibandingkan dengan outgroup ini disebut intergroup sensitivity effect.Dalam penelitian ini, peneliti melakukan replikasi dari penelitian yangdilakukan Homsey et al. (2001) dan Ariyanto, A. (2002) dimana kedua penelitiantersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keanggotaan pemberi komentar dan status komentatoTHengan reaksi kelompokterhadap komentar tersebut. Akan tetapi dalam penelitian ini, ada variabel yangditambahkan yaitu kredibilitas komentator. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiranbahwa kredibilitas merupakan unsur penting dalam menentukan penerimaaninformasi.Metode yang akan dipakai adalah field studies dengan teknik Occidentalsampling di mana peneliti mengambil sampel dari sejumlah anggota senat tahunkepungurusan 2004/2005. Metode pengolahan hasil penelitian yang dipakaiadalah metode statistik Regresi.Hasil dari penelitian ini adalah tidak didapatkannya hubungan yangsignifikan antara tingkat identifikasi, variasi kredibilitas dan status keanggotaankomentator dengan reaksi kelompok terhadap komentar negatif kecuali padasalah satu dimensi reaksi kelompok yaitu dimensi keinginan untuk berubah yangdipengaruhi oleh tingkat identifikasi yang tinggi, variasi kredibilitas, dan variasikeanggotaan pemberi komentar."

"Tanggal 31 Oktober 2011 melalui prosedur pemungutan suara di Konferensi Umum UNESCO Palestina secara resmi diterima menjadi anggota baru UNESCO. Ini adalah kasus pertama suatu entitas hukum internasional yang bukan merupakan anggota dari PBB diterima menjadi anggota dari organisasi ini. Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem penerimaan keanggotaan dalam organisasi internasional 2. Bagaimanakah proses penerimaan Palestina sebagai anggota UNESCO dan 3. Bagaimanakah penerimaan Palestina jika ditinjau berdasarkan hukum internasional. Secara garis besar pembahasan didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan doktrin sejarah dan pengaturan keanggotaan dalam organisasi internasional dengan meninjau instrumen pokok dari UNESCO itu sendiri beserta prinsip umum PBB. Selanjutnya dianalisis pula pemenuhan persyaratan keanggotaan UNESCO oleh Palestina beserta dampak dampak penerimaannya. Secara ringkas simpulan yang didapat menjawab secara positif diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum internasional. ......On October 31st 2011 through its General Conference voting procedures Palestine officially admitted as a new member of UNESCO. It is the first case for an international legal entity which are not a member of United Nations to be approved as a member of the organization. This undergraduate thesis tries to answer following questions :1. How does membership system in international organizations 2. How does admission of Palestine process to be a member of UNESCO and 3. How does admission of Palestine based on international law. Generally the analysis is based on literature study concerning development of doctrine histories and regulation on membership in international organizations based on UNESCO Constitution itself and United Nations general principles. Moreover the analysis also examines about requirements fullfilment by the Palestine with its implications In brief the conclusion answers in positive the admission of Palestine as a new member of UNESCO is a allowed in international law."

"BRIC pertama kali dicetuskan oleh Jim O’Neil untuk memproyeksikan empat negara emerging market terbesar yang akan menyaingi peringkat PDB negara-negara maju dalam satu dekade mendatang. Pada tahun 2009, kepala negara keempat negara bertemu untuk mendiskusikan krisis finansial global yang saat itu terjadi. Pada perayaan Natal tahun 2010, Afrika Selatan mendapatkan undangan dari China untuk menghadiri KTT BRIC ketiga di Sanya, China. Masuknya Afrika dalam BRIC meninggalkan pertanyaan di antara analis ekonomi yang menyatakan bahwa Afrika Selatan tidak memiliki PDB dan populasi sebesar negara-negara BRIC.Penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sama dengan geoekonomi sebagai kerangka konsep. Metode kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan faktor geoekonomi kasus masuknya Afrika Selatan dalam BRIC dalam dua tingkatan analisis: negara dan sistem ekonomi politik internasional. Pada tingkatan negara, penelitian ini akan membahas rivalritas ekonomi Afrika Selatan dengan negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika dengan kepentingannya atas status pemimpin Afrika; dan China dengan negara rival negara di luar kawasan untuk mendapatkan sumber daya alam di Afrika. Terakhir, untuk mewujudkan sistem multipolar, BRIC menggunakan status Afrika Selatan sebagai negara berkembang untuk memperkuat posisi BRIC sebagai pendukung negara berkembang di forum internasional seperti G20.......BRIC, coined by Jim O’Neil, was projected to overtake the current developed countries’ GDP rank. In 2009, this term became a real forum where the four head of states of BRIC met to discuss the current global financial crisis. In Chirstmast, 2010, South Africa received China’s invitation to attend the third BRIC Summit in Sanya, China. South Africa admission to the club leaves question from economic analyst saying that South Africa does not have great GDP and huge population like the other four.This research will answer the same question with geoeconomic as its conceptual framework. Qualitative method will be employed to explain the geoeconomics of South Africa admission to BRIC in two levels: state and international political economy system. Firstly, the research will analyse South Africa’s economic rivalry within Sub Saharan Africa regional to claim its leadership in the region as its interest to enter the BRIC club. Secondly, geoeconomy will be applied to analyse China’s energy, mineral, and precious stones rivalry in Africa. China’s attempt to win Africa’s resources is in line with South Africa’s interest to enter BRIC. Lastly, to create multipolar system, BRIC can utilize South Africa’s status as representative of Africa that can strengthen BRIC’s position as developing countries’ defender in international forum like G20."

"Sejarahnya Koperasi berdiri dikarenakan adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sama dari para golongan yang memiliki latar belakang ekonomi yang sama. Usaha yang dijalankan Koperasi pun akan mengikuti keinginan atau keahlian dari para pendiri yang notabene adalah anggota-anggota Koperasi. Hal ini terjadi karena Koperasi memiliki prinsip-prinsip tersendiri yang mempengaruhi Koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip itu diatur secara berbeda pada regulasi yang dibentuk disetiap era pembentukannya masing-masing. Seiring berkembangnya zaman, Koperasi didirikan dengan anggota yang memiliki ragam latar belakang ekonomi. Hal ini beresiko mempengaruhi prinsip-prinsip Koperasi, Unit Usaha, dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi tersebut. Menjadi penting untuk diteliti karena timbul suatu pertanyaan sejauh apa dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap Unit Usaha dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, melalui wawancara kepada narasumber dan studi dokumen untuk dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

Cooperatives historically were established due to the interest of fulfilling the same economical needs from groups of the same economical background. The business carried out by the Cooperative would also follow the necessity or skill of the founders who notably are Cooperative members. This happened because Cooperatives have their own principles which influenced the Cooperative in conducting their activities. Those principles are regulated differently in every law legislated formed in each of their respective eras. Along with the development of time, Cooperatives are established with members of diverse economical background. This constituent risks influencing the principles of Cooperatives, Business Unit and Surplus of said Cooperative. It becomes important to research because of the question which arises on how far the impact is causing towards the Cooperative, especially towards the business unit and distribution of the Cooperative rsquo s surplus. This research is juridical normative, through interview from a source and document study to give depiction towards the problem researched."