Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah bagi pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman untuk melindungi pekerja dari sistem pengupahan yang rendah di setiap daerah/provinsi. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari daerah lainmya dalam penetapan UMP tahun 2016. Tugas Karya Akhir ini membahas pertimbangan baru dan pertimbangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam mengambil sebuah keputusan pada penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian desk research dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Depeprov dan intervensi oleh pemerintah pada penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2016 cukup mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja walaupun terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ......Provincial Minimum Wage (UMP) is a standard wage for labour that government decree issued as a safety net to protect labour from low wage system in each region / province. In the process of the establishment,the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. DKI Jakarta is the Capital City of Indonesia has unique characteristics that are different from other areas in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This thesis discusses the new considerations and different considerations from past years in decision making in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016. The results of this study describes that the considerations in Depeprov and intervention by the government in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016 is sufficient to accommodate entrepreneurs and labour interests although there are considerations can be said inappropriate with applicable regulations.

Abstrak :
Peningkatan UMK di tahun 2019 menyebabkan 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor terancam menutup atau merelokasi perusahaannya karena tidak sanggup membayar upah pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor. Kebijakan ini menetapkan upah minimum yang nominalnya lebih rendah dari UMK Bogor agar pengusaha masih mampu membayar pekerjanya, sehingga mencegah perusahaan tutup dan mencegah terjadinya PHK massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan upah minimum khusus (studi kasus implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor). Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model yang dikembangkan oleh Winter dalam Peters dan Pierre (2012), yang berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, namun penelitian ini hanya menggunakan tiga faktor yaitu komitmen dan koordinasi antarorganisasi, kontrol organisasi, dan respon kelompok sasaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komitmen dan koordinasi antarorganisasi, faktor kontrol organisasi, dan faktor respon kelompok sasaran berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan upah minimum khusus dalam mencegah 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor tutup atau relokasi dan mencegah terjadinya PHK massal.  ......The increase of minimum wage in Bogor Regency in 2019, caused 33 textile companies in Bogor Regency almost collapse or relocating their companies because they are unable to pay their worker’s wages. The Governor of West Java then isssued a Decree regarding The Special Minimum Wage for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency. This policy set a minimum wage that is nominally lower than the minimum wage in Bogor Regency, so that employers are still able to pay their workers, thus preventing companies from collapsing and preventing mass layoffs. This research aims to analyze the factors that affect the implementation of special minimum wage policy (a case study of implementation of West Java Governor’s Decree Regarding The Minimum Wage Specifically for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency). This research uses the integrated implementation model theory by Winter in Peters and Pierre (2012), who states that there are four factors that affects policy implementation, however this research only uses three factors namely commitment and interorganization coordination, organizational control, and target group response. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing literature review and in-depth interviews. The result of this research show that the factor of commitment and interorganization coordination, the factor of organizational control, and the factor of  target group response affects the success of the implementation of special minimum wage in preventing 33 textile companies in Bogor Regency from collapsing or relocating and preventing mass layoffs.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini bermula dari kompleksnya masalah penetapan kebijakan kenaikan upah minimum yang selalu diiringi dengan unjuk rasa/demo buruh menolak penetapan tersebut dan kondisi ini dikatakan menjadi salah satu penyebab terhambatnya investasi, maka yang menjadi pertanyaan penelitian seberapa besar faktor kenaikan upah berpengaruh terhadap perkembangan investasi dan bagaimana implementasi kebijakan pengupahan dan investasi yang ada. Tujuan penelitian untuk mengukur dampak kenaikan upah minimum terhadap perkembangan investasi pada enam provinsi di pulau Jawa dari tahun 2004 2013 dan menganalisis kebijakan upah minimum dan investasi yang berlaku. Metode yang dipakai menggunakan analisis data panel dengan softwere Eviews. Uji hipotesis menggunakan pengujian secara fixed effect. Variabel-variabel pengontrol yang digunakan adalah produktivitas tenaga kerja, supply tenaga kerja berpendidikan minimal SMP, infrastruktur dan inflasi. Sementara untuk menganaisis kebijakan dilakukan pemetaan kebijakan pengupahan dan investasi. Hasil estimasi menunjukkan pengaruh upah minimum terhadap investasi mempunyai arah kausalitas negatif terhadap peningkatan baik PMA maupun PMDN namun tidak signifikan. Kesimpulannya ada indikasi upah minimum berpengaruh pada perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN tetapi tidak signifikan. Ini berarti perkembangan investasi pada enam provinsi tetap tinggi yang disebabkan oleh semakin meningkatnya upah minimum di negara-negara tetangga dan juga didukung dengan berbagai kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan usaha dan kemudahan investasi walaupun bagi pekerja/buruh masih merasa dirugikan terkait besaran penetapan upah. Maka perlu penyesuaian untuk pemberlakuan upah riil dan lebih ketat lagi memonitor implementasi kebijakan.

---

ABSTRACT
The background of this research stems from the complexity of the minimum wage policy that accompanied by workers protests to reject the policy wich this condition is said to be one of causes in investments inhibition, there for the questions of this research are how big wage increases factors influence the development of investment and how wage policies and existing investments implemented. This study measured the impact of minimum wage increases on investment in Java from the year 2004-2013 as well to analyze and mapping the minimum wage and investment policies. The research used panel data analysis method with Eviews software. Fixed effect method were used to test hypothesis. Variables controller used are labor productivity, labor supply with minimum education level at junior high school, infrastructure and inflation. As to policy analysis been held by mapping wage and investment policy. The result of estimation shows that effect of minimum wages on investment has a negative direction to the increase of both FDI and domestic investment with no significant relation. It can be concluded that there is an indication that minimum wage affect the development of both FDI and domestic investment with no significant relation. It means that the development of investment in six provinces remained high due to minimum wage increased in neighboring countries and also supported by various policies that pay more attention to business continuity and ease of investment although the workers still feel disadvantaged in relation to the amount of wage determination. It is necessary to adjust the implementation of real wages and tighter monitoring of policy implementation.

Abstrak :
[ABSTRAK Seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kebijakan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja untuk dapat hidup layak di suatu wilayah, namun begitu kemampuan untuk memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum sulit untuk dilakukan oleh UMKM. Penelitian ini mengkaji dampak implementasi kebijakan upah minimum terhadap UMKM di Kota Tangerang Selatan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan upah minimum pada UMKM dan dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap UMKM akan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori hubungan industrial, teori kebutuhan, teori upah, dan teori UMKM. Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kualitatif, metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar UMKM mengambil kebijakan belum menerapkan upah minimum.

---

ABSTRACT ;All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs? policy hasn?t implemented minimum wage policy yet. , All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs’ policy hasn’t implemented minimum wage policy yet. ]