Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional dalam jangka waktu implementasi pada tahun 2016 sampai 2020 serta melihat dampaknya terhadap penguatan keamanan nasional Indonesia. Pemerintah merumuskan KSP atau One Map Policy dikarenakan pemetaan dan pendataan informasi geospasial (IGT) yang sudah ada masih terjadi tumpang tindih dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam rangka memperkuat keamanan nasional Indonesia. KSP yang diimplementasikan secara elektronik pada tahun 2016 menjadi momentum bagi penguatan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang melaksanakan KSP. Ruang lingkup penyelidikan dibatasi pada peta tematik wilayah pertahanan militer yang dibuat dengan perbandingan skala 1:1.000.000 untuk menganalisis aspek militer dan peta tematik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sampai 2019 dengan perbandingan skala 1: 250.000 untuk menganalisis aspek ekonomi pada penguatan keamanan nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemetaan dan pengumpulan data informasi geospasial telah dilakukan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia untuk keperluan transportasi, eksplorasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi dan militer. Keberhasilan implementasi KSP ialah telah berhasil menyatukan 85 peta tematik dari berbagai kementerian/lembaga menjadi satu standar, satu database, satu referensi ke dalam satu geoportal nasional. Pada peta tematik wilayah pertahanan telah terimplementasi dan memperjelas batas darat dan laut nasional. Untuk hasil peta tematik RPJMN 2015 sampai 2019 telah terimplementasi dan memberikan informasi proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah ke dalam satu peta elektronik geoportal nasional. KSP diperbaharui dengan Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian skala 1:50.000.

---

This study aims to analyze the implementation of the National One Map Policy (KSP) during 2016-2020 and its impact on strengthening Indonesia's national security. The government formulated the KSP or One Map Policy, because the existing mapping and data collection of geospatial information (IGT) was overlapped and has not been optimum yet on its policy’s formulation and implementation, especially in the context of strengthening Indonesia's national security. KSP which was implemented electronically in 2016 became one of the momentums for strengthening Indonesia's national security. This study used qualitative methods combined with library research and in-depth interviews with stakeholders who formulated and implemented KSP. The scope of the investigation was limited to the thematic map of the military defense area made with a ratio of 1: 1,000,000 to analyze the strengthening of military aspects and the thematic map of the 2015 to 2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) with a scale of 1: 250,000 to analyze economic aspects in strengthening national security. The results of this study found that mapping and data collection of geospatial information had been carried out before and after Indonesia's independence for transportation, natural resource exploration, economic and military purposes. The implementation of KSP achieved the goal by integrating 85 thematic maps from various ministries/agencies with same standard, database, and reference into one national geoportal. On the defense area’s thematic map, it implemented and helped to clarify the national land and sea boundaries and for the thematic map of the 2015 - 2019 RPJMN, it implemented and provided information on development projects carried out by the government into one National Geoportal electronic map. The amendment of KSP was amended with Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 9 of 2016 focusing on the acceleration of KSP implementation at a scale of accuracy of 1:50,000."

"Informasi merupakan salah satu aset bagi organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pengamanan terhadap aset informasi yang dimilikinya dari akses, penggunaan, modifikasi, serta penghancuran oleh pihak yang tidak berhak. Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi BPPT 2015-2019 disebutkan secara eksplisit bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BPPT adalah belum terimplementasinya sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan standar ISO 27001. Padahal menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016, setiap lembaga yang menyelenggarakan sistem elektronik berkategori strategis harus mengimplementasikan standar ISO/SNI 27001. Setelah dilakukan analisis akar masalah, ditemukan bahwa BPPT belum memiliki Kebijakan dan SOP terkait pemanfaatan TI yang mendukung sistem manajemen keamanan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan prosedur pendukung kebijakan keamanan informasi. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap sejumlah pejabat struktural dan fungsional di BPPT. Analisis data transkrip dilakukan dengan menggunakan metode tematik analisis. Adapun perumusan SOP dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology dengan mengacu kepada domain yang dipilih dari sejumlah kontrol pada ISO 27002 dan NIST 800-82. Dari hasil perancangan tersebut dihasilkan tujuh buah SOP terkait dengan pengguna. Diharapkan rekomendasi perancangan SOP yang dihasilkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kualitas sistem manajemen keamanan informasi di BPPT.

---

Information is one of the assets for an organization. Therefore, the organization needs to protect its information assets from access, use, modification and destruction by unauthorized parties. Based on the BPPTs Information Technology Master Plan 2015-2019, it is mentioned that one of the problems faced by the organizations is BPPT were not implementing information security management system in accordance with ISO/SNI 27001 standards yet. Whereas according to the Regulation of Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 4/2016, every government institute that organizes strategic electronic systems must implement ISO 27001 standard. After doing root cause analysis, it is found that BPPT does not have any policies and procedure related to IT utilization that support the improvement of information security management system.

Therefore, this study aims to develop procedures in order to support information security policy. This research was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through document studies, semi-structured interviews, and Focus Group Discussion (FGD) on a number of structural and functional officials at BPPT. The analysis of transcript data was done using the thematic analysis. The formulation of procedure was done by using Soft System Methodology with reference to a number of selected domains on ISO 27002 and NIST 800-83 controls. From the results, seven SOP associated with users were developed. It is expected that the procedure developed on this research can provide input for improving the quality of information security management system in BPPT."

"Tesis ini mengangkat masalah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dengan aransemen kebijakan yang melibatkan beragam spektrurn instrumen dari so/9 power (sepcrli pcrsuasi dan deradikaiisasi) hingga penggunaan hard power, ojiénsyf hingga deffénsf serta diplornasi dalam konteks terorisme internasional Aransemen pengambilan dan penggunaan instmmen tersebut berada dalam tiap level pemerintahan yang harus terintegrasi dan terkoordinasi. BNPT dihadirkan oleh pemerintah Indonesia sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk tujuan itu dengan lL\gk1S dari pembuatan kebijakan, mengkoordinasikannya, hingga merjalankanya.Metode penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah melalui wawancara, Studi pustaka, terutama mengenai pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisrme di Jerman, Inggris, Perancis, Australia, Singapura, Sierra Leone, dan Amerika Serikat.Temuan yang didapat memperlihatkan bahwa: lntegrasi dan Koordinasi kebijakan penanggulangan terorisme di berbagai negara dipengaruhi pandangan atas terorisme yang, berbeda dan struktur pengambilan kebijakan dan kcpulusan dalam keamanan nasional dan khususnya bidang penanggulangan terorisme."

"Kebijakan keamanan informasi di PT XYZ Multifinance dirancang untuk digunakan sebagai acuan dalam memahami dan mengidentifikasi serta melakukan analisis penilaian aset, ancaman, kerentanan, insiden atau gangguan, frekuensi terjadinya gangguan, dan pengaruh terhadap keamanan informasi. Sebagai tindak lanjut, kebijakan keamanan informasi perlu dievaluasi untuk menentukan penanganan yang tepat, monitoring, dan dikembangkan sesuai kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kebijakan keamanan informasi di PT XYZ Multifinance. Penelitian ini menggunakan standar ISO/IEC 27001:2013. Pengumpulan data dan uji validasi rancangan kebijakan dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan keamanan informasi, antara lain: general m-anager TI, manager TI, deputi manager manajemen risiko, dan manager manajemen risiko. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi, studi literatur, mengkaji penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan dokumen internal organisasi. Dalam menyusun rancangan kebijakan keamanan informasi, tahap-tahap yang dilakukan adalah tahap identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan; identifikasi risiko; analisis risiko kualitatif; perencanaan respon terhadap risiko; pemantauan dan pengendalian risiko. Hasil penelitian ini memberikan rancangan kebijakan keamanan informasi yang sesuai untuk diterapkan di PT XYZ Multifinance.

---

Information security policy at PT XYZ Multifinance designed which can be applied as a reference in understanding and identifying and also analyzing asset assessments, threats, vulnerabilities, incidents or disruptions, frequency of disturbances, and the impact on information security. As a follow up, information security policies need to be evaluated to determine the appropriate handling, monitoring, and developed according to existing conditions. This study aims to design an information security policy at PT XYZ Multifinance. This study uses the ISO / IEC 27001: 2013 standard. Data collection and validation tests for policy drafts were conducted by interviewing parties related to information security, including: IT general manager, IT manager, deputy risk management manager and risk management manager. In addition, data collection was also carried out by observation, literature study, reviewing previous studies, and internal organizational documents. In drafting an information security policy, the steps taken are the identification of assets, threats and vulnerabilities; risk identification; qualitative risk analysis; risk response planning design; monitoring and controlling risk. The objective of this study can provide an appropriate information security policy design to be implemented in PT XYZ Multifinance."