Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan tesis ini adalah gambaran mengenai pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau. Tulisan ini adalah merupakan studi kepustakaan dan hasil pengamatan pada masyarakat Minangkabau serta wawancara penulis dengan beberapa pemuka adat Minangkabau. Pada masyarakat Mianagkabau telah terjadi perubahan dalam sistem kehidupan perkawinannya yang menyebabkan perubahan pola tempat tinggal dalam perkawinan. Perubahan pola tempat tinggal ini akhirnya juga merubah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Serta dalam perkembangan dalam masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam yang menerapkan ajaran-ajaran menurut Islam dalam masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya menybabkan terjadinya perubahan sistem pewarisan dalam hukum adat Minangkabau yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya pada masyarakat Minangkabau. ......The writing of this thesis is aimed at looking at the description on the shift of position of the son/daughter in respect of father?s inheritance in Minangkabau society. This writing is a bibliographical study and the result of observation on the Minangkabau?s society, particularly those living in Pariaman area and the interview of the writer with a number of traditional figures who are also members of Kerapatan Adat Nagari Air Papan Pariaman. The Minangkabau society has undergone change in their marriage system that has resulted in the change of residence pattern in their marriage and in turn, in the change of responsibility of a father to his son/daughter. The coming of Islam religion and the application of Islamic doctrine has brought change in the society. All these circumstances have finally brought shift of the, son/daughter with regard to father?s inheritance in Minangkabau society.

Abstrak :
Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah larangan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung dan larangan perkawinan tersebut dilanggar maka akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat hukum bagi suami dan istri tetapi juga anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap harta bersama suami dan istri juga kedudukan anak yang lahir. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai analisis akibat pembatalan perkawinan sedarah dalam kaitannya dengan harta bersama dan kedudukan anak berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis didasarkan pada pengaturan Hukum Perkawinan dan Kewarisan terutama dalam Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam mengenai harta bersama dan kedudukan anak pasca terjadinya pembatalan perkawinan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai harta bersama setelah terjadinya pembatalan perkawinan menyebabkan pengaturan pembagian harta bersama dilakukan menurut prinsip keadilan dan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, anak juga tetap berkedudukan sebagai anak sah dengan adanya pengecualian keberlakuan pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak adanya perubahan kedudukan anak mengakibatkan anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua serta memperoleh hak warisnya sebesar bagian yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. ......A marriage can be considered as legal after fulfilling the terms and conditions which are regulated within the laws and regulations. One of the laws and regulations that is important to comply with is the prohibitions of marriage. If a marriage has occured and this specific prohibition of marriage is violated, thus, the legal consequence resulted would be the annulment of such marriage. The annulment of marriage does not only result in legal consequences for husband and wife but also the child born as a result of the marriage. This could make problem in accordance with their joint property and the child born status. Therefore, this research is conducted to analyze the legal consequences of consanguineous marriage in accordance with their joint property and the child status based on the Study of Case Verdict Lubuklinggau Religious Court Number 80/Pdt.G/2017/PA.LLG). To settle with the said matter, this research use normative research method as well as descriptive analytical research. Analysis is based on the Marriage and Inheritance Law especially in the Islamic Marriage and Inheritance Law in accordance with joint property and the status of the child born after the annulment of the marriage. The results of the analysis reveal that the absence of an explicit Laws regarding joint property after the annulment of the marriage causes the distribution of joint property to be carried out according to the principles of justice and deliberation for consensus. In addition, the child also remains as a legitimate child with legal protection in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. As a legitimate child, this child will still have the right of child care and inheritance as much as the part has been determined by the Compilations of Islamic Law.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dilakukan dengan suatu alasan tertentu dan hanya orang tertentu saja yang dapat melakukannya serta dalam pengajuan pembatalan perkawinan ditetapkan suatu jangka waktu tertentu. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat terhadap perkawinan saja melainkan juga terhadap kedudukan anak. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mempelajari putusan pengadilan agama tasikmalaya dan mencari referensi dari bahan hukum lainnya. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa tata cara pembatalan perkawinan dilakukan sama seperti tata cara perceraian serta pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga anak-anak tersebut tetap menjadi anak sah dari perkawinan kedua orang tuanya yang dibatalkan tersebut.

---

The Thesis is consist of marital annulment, Marital Annulment is a court action in making their decision over the verdict which imposed that marital is illegal and considerably does not exist. Marital Suspend is conducted by particular excuse and with only certain people that allow to do it and certain period is defined during filing for Marital Annulment. Marital Annulment has no given effect towards marriage instead against in child?s position. Writer is using a normative method research by learning a Tasikmalaya religion court?s verdict and browsing another law material references. Based on the research, writer may conclude that marital annulment procedures are treated equal with divorce procedures and marital annulment has nothing to do with children that were born in a marriage, so as they still can be a part of legal child from the marriage that are annulmented.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai masyarakat Lampung Pepadun yang termasuk kedalam kelompok masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan pada masyarakat Lampung Pepadun dilangsungkan dengan perkawinan jujur. Harta warisan menurut hukum adat masyarakat Lampung Pepadun dibedakan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Sistem pembagian warisan menurut hukum adat Lampung Pepadun dilakukan dengan sistem pewarisan mayorat laki-laki. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Lampung Pepadun tidak terhitung sebagai ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya dan bagian yang diterima oleh anak perempuan hanya bersifat pemberian yang merupakan tanda kasih sayang, hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian warisan.

---

This thesis discusses about Pepadun Lampung society into groups which include people who embrace patrilineal kinship system. The results of this study indicate that the marriage in community of Lampung Pepadun held with jujur marriage. Inheritance under customary law society Lampung Pepadun distinguished between inheritance of high and low inheritance. System of inheritance under customary law Lampung Pepadun done with inheritance system mayorat men. The position of girls in Lampung Pepadun customary inheritance law does not count as an heir of her parents and the inheritance received by girls are only a sign of affection, this is contrary to Islamic Law which states that girls get a share of inheritance.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perkawinan seseorang yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali dan pada tiap perkawinan memiliki anak, kemudian ia meninggal dunia maka timbul pewarisan terhadap anak-anaknya dari berbeda perkawinan. Undang-Undang telah mengatur kedudukan anak dari tiap perkawinan tanpa membedakan kedudukan, jenis kelamin dan kepercayaan sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama besar. Akan tetapi kerap kali ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam pembagian harta waris si pewaris tidak menyertakan anak-anak dari perkawinan lain orang tuanya tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kedudukan ahli waris dari perkawinan sebelumnya yang tidak diperhitungkan haknya yang terlanggar dan mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris dari perkawinan lainnya tersebut yang legitime portie-nya terlanggar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan tiap anak dari tiap perkawinan tidak dibedakan antara laki-laki atau perempuan oleh karena itu pembagian warisan terhadap anak tersebut berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata akan sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang lain secara kepala demi kepala. Pemberian suatu hibah dan pembagian warisan haruslah dengan memperhatikan ketentuan legitime portie  para legitimaris. Legitime portie hanya dapat diterapkan pada ahli waris dalam garis lurus kebawah maupun keatas, dengan demikian faktor legitime portie yang digunakan adalah ¾ karena anak-anak yang dilahirkan lebih dari 3 (tiga) orang anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 914 KUH Perdata.

---

This thesis explained the one who get married more than once and has children in every marriage. Then, he passed away that cause inheritance in different marriage. The law has regulated the position of child from each marriage without distinguish the position, gender, and reliance, so that, each child will get the same part of inheritance. However, the heir often does not enclose the child from another parent`s marriage in the inheritance distribution. The problem that discussed in this thesis are to analysis the position of the heir from the previous marriage whose rights are not taken into account and to analysis the inheritance distribution to the heirs from the other marriages that the legitime portie is violated. In this research, the Author use normative - juridical method with analytical-descriptive as the type of research. The data analysis method used with qualitative approach. Based on the result of the research, it can be concluded that the position of each child from each marriage are not differentiated by gender. Thus, based on Article 852 Civil Code, the distribution of inheritance to each child will same with the child from the other marriage. Grants and inheritance should be given by paying attention to the legitime partie provision of the legitimaris. The legitime partie is only can be applied to the heir in a straight line up and down. Therefore, in accordance to Article 914 Civil Code, the factor of legitime partie that used is ¾ (three per four) because the child that born is more than 3 (three).

Abstrak :
Kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia berdampak pada pencatatan dokumen atas anak yang diangkat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketidaksesuaian dokumen yang dimiliki akan berakibat kesulitan dalam pengurusan  beberapa hal salah satunya bidang kewarisan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum anak yang telah diangkat oleh orang lain sebagai ahli waris dari saudara kandungnya menurut hukum Islam serta pemenuhan dokumen untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini juga membahas bagaimana keberlakuan dua surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengunakan data primer dan data sekunder dengan hasil penelitian berbentuk preskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum anak yang telah diangkat dalam hukum adat Jawa dan hukum Islam tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga sedarahnya dalam hal ini adalah sebagai ahli waris dari saudara kandungnya. Dalam hal pemenuhan dokumen surat keterangan waris harus terlebih dahulu meminta pengesahan dari Pengadilan Agama atas pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara hukum adat sehingga dokumen identitas diri yang tidak sesuai dengan seharusnya dapat dimintakan perbaikannya. Keberlakuan surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat dapat menjadi alat bukti yang kuat harus dilakukan sesuai dengan aturannya dan terpenuhi baik dari sisi formil maupun materiilnya. Surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat tunduk pada hukum administrasi negara dan hukum perdata .......The lack of knowledge about legal procedure of child adoption in Indonesia resulted in document discrepancies of the adopted child. The document discrepancies will complicate the process of many things, one of them is the matter of inheritance. This research discusses the legal position of an adopted child as the heir of their blood relative according to Islamic law and the document fulfillment for the legal heir certificate. This research also discusses the validity of two legal heir certificates witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa (village chief) and Camat (subdistrict head). The scope of this research is limited only to the raised case.  This is an empirical and juridical research that uses both primary and secondary with the result presented in a form of analytical perspective. The result of the research shows that the children adopted by Javanese customary law and Islamic law are legally rightful heirs to their blood relatives, in this case their siblings. Meanwhile, regarding document fulfillment for the legal heir certificate, the adoption done by customary law should be legalized by proposing to either District Court or Religion Court to resolve the discrepancies in the identity documents. The legal heir certificate witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa and Camat can be a strong valid evidence as long as it’s made in accordance with the regulation and fulfills its formal and material aspects. The legal heir certificates issued by Lurah/Kepala Desa and Camat are subject to the state administrative law and the civil law.

Abstrak :
ABSTRACT
Sampai saat ini masih terdapat akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti pencantuman nama orang tua yang bukan nama orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kedudukan hukum anak dan hak warisnya. Akta kelahiran seperti ini dapat merugikan karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya, sehingga pembatalan akta kelahiran marak terjadi. Akta kelahiran merupakan akta Pencatatan Sipil yang pembatalannya harus dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap kedudukan anak dan hak waris. Penulis meneliti berdasarkan penetapan pengadilan untuk memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji perturan perundang-undangan. Namun, untuk memperkuat penelitian, dilakukan wawancara kepada para pakar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum adanya Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, anak tersebut menjadi bukan anak sah dari orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Sedangkan akibat hukum dari Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, status dan kedudukan anak dikembalikan kepada keadaan semula yaitu bukan anak Pemohon dan merupakan anak luar kawin antara ibunya dengan pacar ibunya, sehingga anak tersebut hanya mewaris dari ibunya. Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat kasus posisi pada kasus pembatalan akta kelahiran yang diajukan dan pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih jelas terkait pembatalan akta kelahiran karena tidak semua kasus pembatalan akta kelahiran mengandung sengketa.

---

ABSTRACT
There are still a lot of birth certificate that does not accord to the actual facts and written names in the parents element of birth certificate which those names are not their biological parents to the child is one of the example. This, of course, has legal consequences to the legal standing of the child and their inheritance rights. Birth certificate that is flawed like that would cause disadvantages because birth certificate is an authentic deed, that is a legal instrument for the written parties, the heirs and people who gets rights from and it is also a Civil Registry so the annulment of it must with the court decision. Based on that, author is eager to examine the legal consequences of the annulment of the birth certificate for childrens legal standing and their inheritance rights with Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr and Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt as the reference by using a normative juridical research method, namely by reviewing the law and regulations. However, to strengthen research, interviews were also conducted with related experts. In Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, the legal consquence for the children is their status become a not natural child of their parents and make them not having their inheritance rights from their parents while in Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, the legal standing of the child will be returned to their original status, that is not the child of the applicant and makes them to be a illegitimate child, so they will only inherit from their mothers only. The Judge should be more careful in looking at the case position of the annulment of the birth certificate and the government must issue rules more clearly related to the annulment of the birth certificate because not all cases of the annulment of the birth certificate contains the dispute.