Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang manajemen kehumasan di Kementreian Pemuda dan Olahraga yang akan dianalisis berdasarkan Konsep Proses Manajemen Kehumasan yang dikembangkan oleh Cutlif Center dan Broom. Faktor-faktor yang dioperasionalisasikan adalah pendefinisian masalah, rencana dan program, melakukan tindakan dan komunikasi, dan evaluasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripitf Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses manajemen kehumasan di Kementerian Pemuda dan Olahraga belum berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut disebabkan oleh pemahaman konseptual dan operasional kehumasan yang benar belum merata maupun falctor-faktor hambatan baik dari eksternal maupun intemal Humas Kementetian Pemuda dan Olahraga.

---

The focus of this study is public relations management of Ministry of Youth and Sports. The data were collected by means of deep interview and document study. Based on the result of the analyses on the data and information gathered by using qualitative method with Four Step Relations Process by Cutlif Center and Broom : defining public relations problems, planning and programming, taking action and communicating, and evaluating the program, it is concluded that public relations management process of Ministry of Youth and Sports has not applied the steps in Four Step Relations Process concept.

Abstrak :
Sektor pariwisata diproyeksikan menjadi andalan pemasukan devisa Indonesi pada akhir Repelita VI. Namun posisi strategis ini rentan dipengaruhi fluktuasi permintaan terhadap produk wisata. Kasus issue wabah kolera di Bali atas wisatawan Jepang menunjukkan pengaruh negatif perkembangan issue yang dapat men±mbulkan krisis pada sektor pariwisata. Untuk menangani krisis itu, pendekatan kehumasan terutama manajemen issue dan manajemen krisis menjadi suatu kebutuhan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menguraikan manajemen krisis kehumasan saat menangani issue wabah kolera di Bali atas wisatawan Jepang serta dilengkapi dengan pendapat wisatawan Jepang tentang issue wabah kolera pasca tindakan kehumasan. Untuk mengetahui manaj emen krisis, peneliti melakukan wawancara mendalam dan analisis data sekunder. Informan yang dikumpulkan secara purposive, terdiri dari pihak Kanwil Depparpostel Propinsi Bali, Kanwil Depkes Bali, Persatuan Hote & Restoran Indonesia Propinsi Bali, Asosiasi Biro Perjalanan Wisat Propinsi Bali da Garuda Indonesia. Sementara untuk mengetahui pendapat wisatawan Jepang tentang issue, peneliti mengadakan survei ersampel 50 responden, yang dikumpulkan secara accidental. Berdasarkan acuan manajemen krisis model inverted loop, yang mengenal tiga tahap tindakan kehumasan yaitu tindakan segera untuk mengurangi efek negatif, manaj emen krisis proaktif dan pembangunan kembali citra, hasil penelitian menunjukan koordinasi penanganan masalah antarpihak yaitu gubernur (sebagai sentral koordinator) dengan Depparpostel (sebagai koordinator operasional) yang mengatur penerapan peran komponen pariwisata terkait saat menangani krisis, masih perlu ditingkatkan, untuk mernpercepat proses pernulihan keadaan rnenuju pascakrisis

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan kebijaksanaan kahumasan sebagai salah satu fungsi management parusahaan dapat ditinjau dari dua segi, struktural dan operasional. Secara struktural, kedudukan Humas tidak ditempatkan pada proporsi yang selayaknya. Kedudukan badan pelaksana Hu mas jauh dari kedudukan Top Nanager, sedangkan proporsi Hu- * mas merupakan salah satu aspek dasar pimpinan perusahaan se hingga harus senantiasa berhubungan langsung dengan Top Planager. Dengan demikian eksistensi kehumasan pada obyek pene litian ini ditempatkan sebagai bagaian dari permasalahan uperusahaan yang dapat digabungkan, ditunda atau diganti eksistensinya dengan atau pada unit fungsi lainnya. Secara operasional, kebijaksanaan kehumasan senantiasa diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu pembentukan pengertian atau pendapat yang mendukung ke- ■ bijaksanaan perusahaan, usaha yang menunjang kelancaran tugas/ pekerjaan perusahaan dalam melaksanakan kebijaksanaan - nya, usaha dalam merintis hubungan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat yang memberi masukan langsung secara komersil terhadap usaha perusahaan.

Abstrak :
Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang.

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review. The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency.

Abstrak :
Pasca 9/11 terorisme menjadi isu global di dunia dan hingga saat ini terorisme masih merupakan isu penting di Indonesia. Indonesia membutuhkan perbaikan pencitraan pasca kasus terorisme sebagai respon atas opini publik mengenai isu keterpercayaan dan keamanan dalam 10 tahun terakhir. Untuk melakukan perbaikan pencitraan tersebut Indonesia melakukan Diplomasi Publik melalui empat kegiatan diplomasi yang bertujuan untuk menyampaikan paham mengenai Islam Moderat dalam negara yang Demokratis. Berlandaskan asumsi Kristen Bonnici, peneliti mengasumsikan adanya kesamaan proses yang dilakukan Diplomasi Publik dengan Kegiatan Kehumasan dalam proses pembentukan citra. Penelitian ini meneliti kegaitan diplomasi publik melalui perspektif ilmu komunikasi, yakni dengan menggunakan teori Strategi Perencanaan Kehumasan yang dijelaskan oleh Ronald D. Smith dalam buku Strategic Planning for Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni dengan melakukan observasi dan studi dokumen sebagai sumber data primer didukung oleh wawancara dan studi pustaka sebagai sumber sekunder dimana wawancara akan digunakan sebagai pernyataan resmi tentang penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana tahapan strategi komunikasi kehumasan yang dilakukan dalam proses diplomasi publik Indonesia terkait perbaikan pencitraan pasca isu terorisme. Ketika strategi kehumasan bisa menjelaskan proses diplomasi publik Indonesia, maka komunikasi kehumasan dapat dikembangkan menjadi kajian untuk menjelaskan contoh kasus dan permasalahan yang terjadi dalam tingkat yang lebih tinggi. ...... Post 9/11, terrorism became a global issue in the world and it is still an important issue of in Indonesia. Indonesia needs to recover the state-imaging postterrorism cases in response to public opinion on the issue of reliability and safety in the last 10 years. To make recovery to the state-imaging, Indonesia conduct Public Diplomacy through four activities that aims to communicate the idea of the moderate Islam in the Democratic state. On the assumption Christian Bonnici, researcher assumes a common process undertaken by the Public Diplomacy Public Relations Activities in the process of image formation. This study examines public diplomacy through a credible form of communication science perspective, ie, by using the theory described Strategy Planning Public Relations by Ronald D. Smith in his book Strategic Planning for Public Relations. The research is using research-type of descriptive qualitative, ie the observation and study of documents as the primary data source supported by interviews and literature as a secondary source in which the interview will be used as an official statement about the research conducted. Results of this study illustrate how the stages of the public relations communications strategy in the Indonesian public diplomacy during state-branding recovery process post-terrorism. If public relations strategy could explain the Indonesian public diplomacy, public relations communications then can be developed into case studies and examples to explain the problems that occur in the higher levels.