Hasil Pencarian

Ditemukan 227 dokumen yang sesuai dengan query

Ruping Lolo Alias Vince, author

Peran notaris dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang mengandung benturan kepentingan pada PT Central proteinaprima tbk (CPRO)

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27434

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ahmad Fiqhi Fadli, author

Integrasi krimea ke Rusia tahun 2014 dan respon Rusia menghadapi sanksi-sanksi aliansi barat = Integration of crimea into Russia in 2014 and Russia's response to facing sanctions from the western alliance

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Krimea ke Rusia pada tahun 2014 dan respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat. Fokus Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah proses rekonstruksi kebijakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia. Isu yang kedua adalah diplomasi publik Rusia respon dalam menghadapi sanksi-sanksi yang...

Depok: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2019

T52410

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Riva Nichrum, author

Jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

ABSTRAK
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, baik...

2012

T31140

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Kepentingan Myanmar menjadi Anggota Asean (Periode 1988-1997)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

S8140

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Melati Patria Indrayani, author

Analisis Koizumi Doctrine dalam konteks persaingan Jepang dengan Cina di ASEAN = The Koizumi Doctrine analysis of Japan China rivalry in Association of Southeast Asia Nation

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kebijakan Koizumi Doctrine yang dikeluarkan pada tahun 2002 oleh Jepang dua bulan setelah negara-negara ASEAN menyepakati suatu peijanjian kerjasama dengan Cina di tahun 2001 mengenai FTA. Baik Jepang maupun Cina memiliki sejarah hubungan yang kurang baik sehingga situasi ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang mereka keluarkan sebagai implikasi dari kepentingan nasional...

2009

T32806

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dzulfikri Muhammad Yovista Ahtajida, author

Hegemoni melalui media multi platform oleh pemilik media = Hegemony through multi-platform media by media owner

[ABSTRAK
Media Massa, menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan publik akan informasi-informasi factual yang berguna untuk kepentingan publik. Dengan peranannya tersebut, seharusnya media massa menyajikan informasi yang terbebas dari kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok. Namun, media massa hari ini dikuasai oleh individu-individu yang merupakan representasi dari kelompok tertentu, sehingga media massa rentan terhadap penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi...

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

MK-PDF

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Supriyanto Sudiharjono, author

Perlindungan pemegang saham minoritas sebagai upaya melindungi kepentingan publik

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang diberikan oleh undang-undang. Seperti diketahui, dalam setiap perseroan terdapat para pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, demikian pula pada perseroan yang telah masuk bursa (go public) pasti terdapat pemegang saham independen, yang juga dapat disebut sebagai pemegang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eunike Hapsari Putri, author

Benturan kepentingan antara anggota direksi pemohon dan termohon pailit studi kasus putusan no. 30/pdt.sus.pailit/2015/pn.jkt.pst = Conflict of interest between a member of the board of directors of claimant and respondent case study number 30 pdt sus pailit 2015 pn jkt pst

Penulisan ini membahas mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit yang terdapat pada Putusan No. 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt antara PT. Multilines Shipping Service dengan PT. Multilintas Agung Perkasa. Dalam putusan ini, Direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dengan baik sehingga terdapat benturan kepentingan akibat tidak dijalankannya prinsip tersebut....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ardhanti Nurwidya, author

Potensi benturan kepentingan pada demutualization plan Bursa Efek Indonesia = Potential conflict of interest on the demutualization plan of Indonesian Stock Exchange

Demutualisasi adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan yang tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh anggota menjadi perusahaan yang mencari keuntungan dan dimiliki oleh pemegang sahamDemutualisasi belum juga dapat dilaksanakan karena terganjal beberapa hal, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal belum memungkinkan untuk dilaksanakannya demutualisasi. Kedua, demutualisasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47102

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adinda Hafni Humaira, author

Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Perwalian Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak (Studi Penetapan Nomor 4/PDT.P/2020/PN Plp) = Analysis of the Principle of the Best Interests of the Child in Guardianship in Indonesia Based on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Study Determination Number 4/PDT.P/2020/PN Plp)

Dalam menentukan perwalian terhadap anak, penting untuk memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak. Meskipun dalam praktiknya khususnya dalam penetapan Nomor 4/PDT.P/2020/PN Plp, Majelis Hakim masih belum memberikan pertimbangan hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini tidak dapat dikesampingkan. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana seharusnya prinsip kepentingan terbaik bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian