Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query
Sormin, Krisman
"
Bahwa pembangunan ekonomi kita diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T37706
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
R. Arry Bagoes Wibowo
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T37774
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Henry Sulaiman
"
Ada dua kasus penting yang sangat perlu kita perhatikan dalam perjalanan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Pertama, kasus Indomobil yang berakhir pada dibatalkannya putusan KPPU karena prosedur formalitas putusannya dianggap menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, adalah kasus Garuda yang sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Dalam kasus garuda putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan KPPU diharuskan melakukan pemeriksaan tambahan, sedangkan KPPU sendiri tidak dapat melakukan pemeriksaan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13248
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ghea Fawwaza Fissabilillah
"
Kasus ini bermula saat PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (PT Nippon) terlambat laporan proses akuisisi yang dilakukan pada PT Prima Top Boga untuk 4 orang hari kerja. Penundaan ini menjadi kasus di KPPU dan PT Nippon dinyatakan bersalah denda Rp. 2,8 miliar dalam putusan yang dikeluarkan KPPU, terjadi perbedaan dalam pengenaan keputusan antara keputusan dan keputusan merger dan akuisisi yang telah dihentikan sebelumnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuanmenganalisis kasus dialami oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Helmi Nurjamil
"
Thesis ini membahas konsep lembaga independen komisi pengawas persaingan usaaha (KPPU). Secara teori lembaga independen merupakan lembaga yang terlepas dari fungsi kekuasaan konvensional, yang umumnya memiliki fungsi kekuasaan campuran (mix function). Pembentukan lembaga independen merupakan suatu keniscayaan perkembangan kebutuhan negara-negara modern. Suatu lembaga dinyatakan sebagai lembaga independen seyogyanya tidak hanya berdasarkan yuridis-normatif saja namun juga perlu dikaji dengan indikator-indikator lembaga indendepnden. Dalam penelitian ini penulis memaparkan konsep lembaga independen KPPU, independen yang dinyatakan dalam UU ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35140
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Regina Valliana
"
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk melindungi persaingan dan mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha yaitu salah satunya adalah Kartel. Pengaturan tentang larangan perjanjian penetapan harga di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 5 sedangkan larangan perjanjian kartel di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 11. Kartel dapat merugikan perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44934
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gabriella Naomi Silviana
"
Suatu negara dapat menjangkau para Pelaku Usaha asing, terutama yang didirikan dan berkedudukan di luar negeri serta tidak melakukan kegiatan ekonomi di negaranya tetapi memiliki dampak bagi perekonomian dalam negeri dengan Prinsip Ekstrateritorial hukum persaingan usaha. Hingga kini terjadi perdebatan ada tidaknya dasar Prinsip Ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha kita. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan sejumlah putusan yang menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha asing dengan putusan nomor 07/KPPU-L/2004 sebagai putusan pertamanya. Dalam rangka mengetahui ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tarigan, Ferona Novelina
"
ABSTRAK
Suku bunga pinjaman belum juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun belakangan meski suku bunga acuan telah diturunkan beberapa kali oleh Bank Indonesia. Suku Bunga Pinjaman yang tinggi itu menyebabkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mengindikasikan terjadinya praktik anti persaingan dalam berlangsungnya kegiatan industri perbankan. Praktik anti persaingan pada dasarnya merugikan pihak-pihak seperti masyarakat atau pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini diketahui bahwa suku bunga pinjaman yang terus menerus tidak mengalami penurunan adalah instansi-instansi perbankan yang ...
"
2018
T49407
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mohammad Akbar Bari
"
Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet atau yang lebih dikenal dengan E-commerce. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, berkembangnya teknologi menciptakan suatu bisnis baru yaitu suatu mall online online marketplace yang digunakan oleh pelaku usaha untuk sarana proses jual beli secara online, jual beli online tidak akan dapat berjalan tanpa ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54454
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Akbar Hariyadi
"
Thesis ini membahas tentang kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Terutama kewenangannya sebagai regulator atau pembuat peraturan perundangan. Sebagai Lembaga Negara Non Struktural KPPU hanyalah sebagai pembantu atau pelengkap dari Lembaga Negara Utama. Selain itu, komisi ini dapat disebut sebagai lembaga yang berfungsi semi-peradilan atau sebagai lembaga quasi peradilan. Lembaga ini bersifat independen dan dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan undang-undang tidak dapat dicampuri oleh pemerintah dan pihak lain. Srebagai lembaga independen, KPPU tidak mempunyai fungsi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
