Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Banyak para pengamat perminyakan meramalkan bahwa Indonesia, yang sekarang erupakan produsen minyak terbesar ke 16 didunia dengan tingkat produksi rata-rata sebesar 5 juta barrel per liari, akan menjadi negara net importir minyak pada awal taluin 2000-an mti. Prakiraan ini dibuat dengan asumsi : I) periumbuhan tingkat konsumsi bahan bakar inyak (BBM) dalam negeri selama beberapa tahun terakhir yang rata-rata berkisar sebesar 8% :r tahun, dan 2) lidak ditemukannya cadangan minyak baai dengan jumlah besar. Namun demikian prakiraan diatas mungkin tidak akan terjadi secepat itu. Hal im nungkinkan karena : 1) adanya krisis ekonomi yang dialami Indonesia semenjak pertengahan inn 1997 yang berdampak terhadap konsumsi BBM dalam negeri, 2) penemuan dan ngembangan cadangan minyak bam dengan jumlah cadangan yang sedang, 3) penemuan dangan gas bumi yang kemudian diproduksi dan ditukar dengan minyak burnt, yang tadinya ;unakan untuk bahan bakar, untuk diekspor, dan 4) besarnya cadangan minyak yang :alegorikan marjinal yang telah lama ditemukan tapi bellim diproduksi dan berpotensi untuk a diproduksi jika Pemerintah memberikan insentif yang bisa nieningkatkan nilai keekonomian angan marjinal tersebut. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia disamping mengurangi tingkat konsumsi BBM a telah menjadikan sektor minyak dan gas bumi kembali menjadi tumpuan Pumerintah untuk ndapatkan devisa dan untuk sumber penerimaan bagi anggaran, pendapaian dan belanja ;ara (APBN). Hal ini dimungkinkan karena sektor minyak dan gas bumi Indonesia memiliki mgyulan komparatif dan kompetitif dibandingkan sektor industri lainnya karena sektor ninyak dan gas bumi merupakan industri yang berbasis sumber alam (resource bawd) dan arenanya harga bahan bakunya tidak terkena dampak krisis ekonomi. Disamping itu dengan ngkat upah dan harga jasa yang relalif murah dibandingkan di negara lainnya, industri minyak an gas bumi di Indonesia memiiiki biaya operas! yang lebih murah dibandingkan dengan eberapa negara lainnya. Lebih dari 90% produksi minyak dan gas bumi Indonesia dihasilkan oleh perusahaan iing mitra kerja Pertamina dengan sistem kontrak bagi hasil. Sebagai perusahaan asing, yang ?nurnnya merupakan perusaliaan publik, mereka mempunyai mi si untuk meningkatkan ikayaan pemegang sahamnya (max i mi zing shareholder's wealth). Oleh karena itulah maka pangan inarjinal yang telah mereka temukan, yang menu rut perkiraan ada piiluhan jumlahnya :ngan cadangan mendekati setengali milyar barrel, belum dikembatigkan karena nilai :ekonomiannya tidak baik (tidak menguntungkan perusahaan) jika hanya ketentuan umum ng diberlakukan. Oleh karena itu maka ketentuan khusus dan insentif tertentu perlu jerlakukan. Tulisan ini akan membahas salah satu alat yang dipakai oleh manajemen dalam ngambilan keputusan investasi yaitu analisa keekonomian yang difokuskan pada empat rameter yang umum dipakai di sektor industri minyak yaitu analisa Nvi /'resent Value (Nl'l'J, entol Rale of Return (IRR), Payback Period (PB) dan Profitability Imkx (PI). Analisa ikonomian ini digunakan untuk membahas suatu kasus lapangan minyak marjinal yang dikelola oleh salah satu kontraktor bagi hasil Pertamina ("PC Oil Company"). Dalam bahasan analisa keekonomian lapangan marjinal ini akan lerlihat bah\va tiga lapangan irjinal dengan total jumlah cadangan minyak terbukti sebesar 6,2 juia barrel dan potensi nbahan sebesar antara 6,4 sampai 15,8 juta barrel tidak ekonomis untuk dikembangkan ngan ketentuan umum yang berlaku dalam kontrak bagi hasil Pertamina. Namun dengan milihan teknologi dan waktu pengernbangan yang tepat oleh kontraktor bagi hasil dan mberian insentif oleh Peinerintah/Pertainina, maka keliga lapangan marjinal ini layak :embangkan karena hasil NPV, 1RR, PB dan PI semuanya memenuhi kriteria invesiasi oisahaan. Dalam tulisan ini juga dibahas analisa sensitivitas untuk mengetahui dampak iibahan harga minyak terhadap nilai keekonomian investasi ketiga lapangan ini dan analisa :konomian paska proyek untuk mengetahui nilai keekonomian ketiga lapangan ini setelah ih dari setahun berproduksi. Dari hasil analisa keekonomian paska proyek terlihat bahwa xitusan dan visi Pemerintah/Pertamina untuk menyetujui pemberian insentif untuk igembangan proyek ini adalah keputusan yang tepat karena keekonomian ketiga lapangan ini ib baik dan yang diperkirakan sebelumnya karena jumlah cadangan terbukti yang bisa roduksi lebih besar dan harga yang didapatkan selama setahun pertama produksi juga lebih k. Sebagian besar (85%) tambahan keuntungan (incrnntentctl profit) ini akan menjadi bagian nerin tali/Pert amina sesuai dengan prinsip bagi hasil 85-15. Tambahan pendapatan dan devisa erti ini sangat dibutuhkan Indonesia selama masa krisis ekonomi yang pemulihannya erkirakan akan memakan waktu beberapa tahun lagi.

Abstrak :
Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan pengusahaannya harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Usaha migas di Indonesia dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan kontraktor dengan bentuk Kontrak Bagi Hasil. Namun, kebijakan migas dirasa belum optimal dalam menjamin kepentingan para pihak yang terlibat di dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Bagi Hasil dilihat dari aturan-aturan umum buku III KUH Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor didasarkan pada asas kebebasan berkontrak namun, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Migas. Selain itu, pelaksanaan cost recovery di Indonesia dalam Kontrak Bagi Hasil belum sepenuhnya menampung asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak dikarenakan tidak terdapatnya batasan atas pengembalian biaya produksi yang dapat dibebankan kepada pemerintah. ...... Business activities of oil and natural gas has an important role in the economy of Indonesia and its execution be based on Article 33 paragraph (2) and (3) of the Constitution of 1945. Oil and gas business in Indonesia is carried out through cooperation between government and contractors with the form of a Production Sharing Contract. However, oil and gas policy deemed not optimal in ensuring the interests of the parties involved in the contract. This research aims to explain the provisions contained in the Production Sharing Contract visits from the general rules of The 3rd Book of Indonesian civil code. The research is held with qualitative approach. The results showed that the amount of sharing between the government and the contractor is based on the principle of freedom of contract but, by taking into account the provisions contained in the Oil and Gas Law, besides that the implementation of cost recovery in Indonesia in the Production Sharing Contract is not fully accommodate the principle of fairness to the parties that contract because there is no restriction on the return of the production costs can be charged to the government.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas perlakuan akuntansi dan proses audit atas persediaan perusahaan Kontrak Bagi Hasil dalam pembahasan ini adalah PT PSC. Menurut Kontrak Bagi Hasil Production Sharing Contract , seluruh biaya yang dibayar oleh kontraktor Kontrak Bagi Hasil untuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi diwilayah yang disebut dalam PSC akan dikembalikan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk cost recovery, oleh karena itu perlakuan akuntansi dan pelaporannya mengikuti kebijakan akuntansi yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil dan SKK Migas. Sedangkan audit atas laporan keuangan PT PSC telah mengikuti International Standard on Audit yang diadopsi oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. IAPI .

---

ABSTRACT
This report discusses about the accounting treatment and audit process of inventory in PT PSC. According to production sharing contract, all cost paid by the contractor for exploration, development, and production in PSC will be recovered by Indonesia goverment in the form of cost recovery. Henceforth all the reporting purpose are in accordance to contract SKK Migas. Meanwhile the audit on PT PSC 39 s financial statement have been accordance to International Standard on Audit.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kepailitan yang bersumber dari production sharing contract dimana terdapat pihak SKK Migas di dalamnya sebagai pihak yang mewakili negara. Hal ini menimbulkan masalah karena kontraktor migas KKKS yang dimohonkan pailit oleh subkontraktor ikut menarik SKK Migas sebagai pihak dalam proses kepailitan tersebut padahal tidak terdapat ketentuan mengenai pemailitan negara dalam sistem kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa SKK Migas dalam hal ini tidak dapat dimohonkan pailit karena selain tidak adanya pengaturan mengenai pemailitan negara, SKK Migas tidak bertanggung jawab atas kontrak yang dilakukan antara Total dengan pihak sukontraktornya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about bankruptcy which is rooted from production sharing contract where there is party SKK Migas in it as party represent Republic Indonesia. This poses a problem because the oil and gas contractor KKKS filed for bankruptcy by the subcontractor has withdrawn the SKK Migas as a party to the bankruptcy process when there is no stipulation concerning state bankruptcy in the bankruptcy system in Indonesia. The result of the research concludes that SKK Migas in this case can not be applied for bankruptcy because besides the absence of regulation concerning state bankruptcy, SKK Migas is not responsible for the contract between Total and its contractor.

Abstrak :
Pada Skripsi ini akan dibahas tentang sejarah perkembangan kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, konsep dasar Kontrak Bagi Hasil dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tinjauan khusus ketentuan Domestic Market Obligation, serta kendala-kendala penerapan Domestic Market Obligation dalam kegiatan usaha hulu migas Indonesia khususnya dalam Kontrak Bagi Hasil. Penulis menggunakan tiplogi penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan penerapan Domestic Market Obligation dalam kegiatan usaha hulu migas Indonesia khususnya dalam Kontrak Bagi Hasil. Permasalahan-permasalahan tersebut mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan Domestic Market Obligation, penghitungan Domestic Market Obligation Fee, insentif Domestic Market Obligation Holiday, serta ketentuan Domestic Market Obligation untuk gas bumi. ......This thesis explains the history of oil and gas upstream activity in Indonesia, basic concept of Production Sharing Contract in Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, specific review of Domestic Market Obligation, and the application problems of Domestic Market Obligation in oil and gas upstream activity specially in Production Sharing Contract. Writer used the literature study to the application problems of Domestic Market Obligation in oil and gas upstream activity specially in Production Sharing Contract. The problems are the law about Domestic Market Obligation, the counting of Domestic Market Obligation fee and the incentive of Domestic Market Obligation Holiday, and the prescription of gas Domestic Market Obligation.