Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan, terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang dilakukan oleh Satuan IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari fungsi manajemen, proses penyidikan tidak berjalan dengan simultan.Tidak simultannya fungsi manajemen dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap perempuan korban kekerasan oleh Sat IV Renakta Polda Metro Jaya, karena masih ditemukan tindakan dan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh penyidik-penyidik pembantu terhadap saksi korban maupun tersangka. Terjadinya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan karena : kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasanlpimpinan kepada para penyidik-penyidik pembantu secara berjenjang, penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan belum memahami secara keseluruhan pengertian perempuan itu sendiri, dan hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati serta mental penyidik-penyidik pembantu pada saat menangani kasus perempuan korban kekerasan mudah terpengaruh korban maupun pelaku.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh penyidiklpenyidik pembantu, Sat IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidiklpenyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan. Maka, implikasi dari tesis ini, adalah perlunya meningkatkan profesionalisme penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus terhadap perempuan korban kekerasan, supaya memahami dan mengerti tentang perempuan melalui pendidikan kejuruan khusus reserse, dan akan Iebih baik lagi apabila pemah mengikuti pendidikan kejuruan RPK.Perlunya upaya penegakkan hukum oleh petugas kepolisian terhadap kasus perempuan korban kekerasan, dengan Cara polisi tidak mudah terpengaruh, dan menempatkan polisi pada fungsinya yang menuntut kemampuan profesionalisme, untuk dapat mengatasi dan meredamnya secara tepat dan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sating terkait satu sama lainnya."

"ABSTRAKBerdasarkan data dari Rifka Annisa Women's Crisis Center, ada 51 kasuskekerasan dalam masa pacaran yang ditangani pada tahun 1998(Reputrawati, 1999). Kekerasan yang terjadi dapat berbentuk kekerasanfisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Dalam Lemme (1995) dinyatakankekerasan dapat mengakibatkan rusaknya mentalitas dan harga dirikorban. selain cedera fisik ringan hingga yang menyebabkan kematian.Para korban (dan pelaku) menampilkan mekanisme pertahanan sehinggamereka dapat bertahan, tetapi hal ini menyulitkan mereka untuk keluardari hubungan yang abusive tersebut. Sementara Engel (1990)meyatakan bahwa ada suatu pola destruksi di mana perempuan terusmenerus mengalami kekerasan oleh orang-orang di sekitamya.Dalam tulisan ilmiah ini, dilakukan penelitian tentang pola-pola destruksidalam hubungan pacaran di mana perempuan menjadi korban kekerasan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran danpemahaman yang dalam, utuh, dan menyeluruh tentang pola destruksipada perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam masa pacaran.Hal-hal yang akan diteliti (a) bentuk-bentuk destruksi dalam hubunganmasa pacaran di mana perempuan menjadi korban kekerasan; (b)rasionalisasi korban (pihak perempuan) terhadap bentuk-bentuk destruksitersebut; (c) Mekanisme pertahanan yang ditampilkan oleh pelaku (pihaklaki-laki).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatlf.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam {in-depthInterview) dan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukanterhadap subyek penelitian yaitu perempuan yang pernah mengalamitindak kekerasan dalam masa pacaran (dan hubungan tersebut sudahberakhir).Dari hasil analisa, ditemukan bahwa bentuk destruksi diri dimulai melaluidominasi (salah satu bentuk kekerasan emosional) pelaku terhadapkorban dengan menggunakan rasionalisasi-rasionalisasi. Korbanmenganggapnya sebagai suatu tanda perhatian dan cinta. Dominasi ternsberkembang menjadi kekerasan fisik, seksual maupun ekonomi. Dansetiap penerimaan korban terhadap kekerasan, menghantarkan korbanpada kekerasan-kekerasan selanjutnya. Hal ini berdampak buruk bagiharga diri dan mentalitas korban. Untuk menerima kekerasan yang terjadipada dirinya korban cenderung menyaiahkan diri. Sementara pelakubanyak menampilkan mekanisme pertahanan berupa proyeksi untukmengurangi perasaan bersalah.Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa korban cenderung memilikiidealisasi yang distortif terhadap sosok laki-laki pasangannya. Sejarahkekerasan dalam keluarga mempunyai peranan dalam membentukperilaku bertahan korban. Selain itu ditemukan juga adanyaketidakseimbangan keterbukaan antara korban dan pelaku dalamhubungan mereka. Keterbukaan korban dimanipulasi oleh pelaku untukmendapatkan keinginannya. Di samping itu ternyata interpretasi ajaranagama juga berperan untuk pembenaran kekerasan dan membantukorban untuk 'bertahan'. Dukungan sosial juga merupakan faktor yangpenting untuk membantu korban keluar dari hubungan yang diwamai olehkekerasan itu.Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian mengenai mekanismepertahanan yang ditampilkan oleh pelaku secara mendalam, sehinggagambaran pola destruksi dapat diperoleh seutuhnya. Selain itu diperlukansuatu pola konseling yang menggunakan pendekatan kognitif untukmenyadarkan korban bahwa ia dapat mengubah kondisi yang dialaminya."

"Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Berbagai aspek mulai dari hubungan laki-laki dengan perempuan, sikap lingkungan sosial terhadap perempuan korban, hingga keberadaan hukum yang melindungi perempuan turut berkontribusi terhadap tingginya kasus tersebut. Secara garis besar, pandangan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan turut menentukan sikap lingkungan sosial terhadap perempuan korban. Pandangan yang mendukung perempuan, hingga sikap bergerak bersama untuk memperjuangkan hukum yang melindungi perempuan berpotensi menciptakan kondisi lingkungan sosial yang lebih baik bagi perempuan. Perlu adanya medium untuk menyampaikan pengetahuan mengenai perempuan korban kekerasan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pertunjukan Teater Ode Tusuk Konde dalam membentuk pengetahuan mengenai perempuan korban kekerasan. Pertunjukan menyediakan panggung bagi perempuan korban untuk ceritakan pengalaman, dan bersuara atas harapannya. Penulis menggunakan teori dramaturgi dalam upaya konstruksi sosial. Temuan menunjukan bahwa pertunjukan membentuk pengetahuan mengenai bentuk kekerasan terhadap perempuan, penderitaannya, serta reaksi yang diharapkan. Upaya pertunjukan untuk memberikan pemahaman mengenai perempuan korban kekerasan dilakukan melalui kesan yang ditampilkan pemain, gestur, pengucapan dan dialog. Hal ini merupakan bagian dari objektivasi realitas subjektif perempuan korban dan isu kekerasan terhadap perempuan.

---

Cases of violence against women in Indonesia have increased significantly every year. Various aspects ranging from the relationship between men and women, social stances towards female victims, to the existence of laws protecting women also contributed to the high number of cases. Broadly speaking, the community's stances of cases of violence against women also determines the behaviour of the social environment towards women victims. Views that support women, to the attitude of moving together to fight for laws that protect women have the potential to create better social environmental conditions for women. Hence, there is a need for a medium to convey knowledge about women victims of violence.

This writing aims to analyze the efforts of the Ode Tusuk Konde Theater Performance in forming knowledge about women victims of violence. The show provides a stage for female victims to share experiences and voice their hopes. The author uses dramaturgy theory in social construction efforts.

The findings show that the performance shape knowledge about forms of violence against women, their suffering, and expected reactions. Performance effort to provide knowledge of women victims of violence are carried out through impressions showed by the performers, gestures, pronunciation and dialogue. This is part of the objectivation of the subjective reality of women victims and the issue of violence against women."

"Tulisan ini membahas tentang konsep restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan sesudah peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS hadir dalam rangka memberikan jaminan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh korban kekerasan seksual yang kerap kali menjadi korban kembali dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak korban kekerasan seksual, terutama restitusi, dalam sistem hukum di Indonesia. Data yang dipergunakan dalam tulisan ini diperoleh melalui metode penelitian yang bersifat sosiolegal. Hal ini dilakukan dengan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan tentang restitusi berdasarkan penerapannya sebagaimana disampaikan dalam wawancara pendamping dari Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sementara itu, analisisnya menggunakan teori restoratif dan teori hukum feminis.Hambatan penelitian ini adalah Penulis tidak banyak menemukan praktik restitusi bagi korban kekerasan seksual baik sebelum atau setelah UU TPKS disahkan pada 2022 lalu. Kelemahan penerapan restitusi sebagai pidana pokok bagi pelaku kekerasan seksual yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun masih terjadi. Dalam implementasinya, restitusi masih belum menjadi hak korban yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Sebagai hak, korban juga memiliki kewenangan menolak atau menerima dengan beragam alasan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak korban kekerasan seksual belum optimal, khususnya restitusi. Kemudian terdapat tantangan pula berupa perspektif Aparat Penegak Hukum yang masih beragam dalam implementasi restitusi sebagai hak korban sehingga dibutuhkan layanan terpadu antar pihak agar restitusi menjadi hak bagi korban dalam upaya pemenuhan pemulihan akibat dari kasus yang dialami.

---

This paper discusses the concept of restitution for victims of sexual violence before and after the regulation of the Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. The Crime of Sexual Violence Law is present in order to provide guarantees of prevention, protection, access to justice, and recovery, as well as the comprehensive fulfillment of victims' rights that have never been obtained by victims of sexual violence who often become victims again in the legal system in Indonesia. This research wants to find out how the fulfillment of the rights of victims of sexual violence, especially restitution, in the legal system in Indonesia. Data used in this paper was obtained through sociolegal research method. This is done by analyzing the implementation of laws and regulations on restitution based on its implementation as conveyed in an accompanying interview from the Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Meanwhile, the analysis uses restorative theory and feminist legal theory.

The obstacle for this research is that the author did not find many restitution practices for victims of sexual violence both before and after the Crime of Sexual Violence Law was passed in 2022. The weak application of restitution as the main punishment for perpetrators of sexual violence who are sentenced to 4 (four) years imprisonment still occurs. In its implementation, restitution is still not a victim's right that must be fulfilled by the perpetrator of the crime. As a right, victims also have the authority to refuse or accepts for various reasons. The results of this study conclude that the fulfillment of the rights of victims of sexual violence has not been optimal, especially restitution. Then there are also challenges in the form of perspectives of law enforcement officials that are still diverse in the implementation of restitution as a victim's right, hence integrated services are needed between parties so that restitution becomes a right for victims in an effort to fulfill recovery from the cases they experience."

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu yang penting di Indonesia, dengan penelitian yang sedikit. Beberapa faktor dianggap berkontribusi untuk memperparah kondisi pasien seperti usia ketika menikah (muda) dan lama kekerasan, serta rendahnya tingkat GAF score (fungsionalitas). Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari korelasi antara usia ketika menikah, lama kekerasan, dan current GAF scale saat pasien mengalami kondisi KDRT. Metode cross sectional digunakan serta data diambil dari Buku Laporan Jaga KDRT dan Rekam Medis pada Departemen Psikiatri RSCM-FKUI (2013-2017). Data yang digunakan sebanyak 50 pasien dengan kekerasan fisik dimana rerata (SD) usia ketika menikah adalah 25.45 (6.26) tahun, dengan 1921.10 (2554.51) hari rerata periode kekerasan, dan 69.10 (7.93) rerata dari GAF Score. Uji komparasi antara GAF dan periode kekerasan ditemukan rerata GAF lebih tinggi pada periode kekerasan berjangka panjang, juga periode kekerasan jangka panjang merupakan nilai tertinggi pada nilai rerata usia ketika menikah. Pada uji korelasi tidak ditemukan korelasi antara usia ketika menikah dan GAF (p = 0.975) serta periode kekerasan dengan GAF (0.132). Maka dari itu, usia ketika menikah dan periode kekerasan serta GAF tidak memiliki korelasi yang bermakna secara statistik. Menggunakan variabel yang berbeda serta kekuatan penilitian yang dikuatkan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih bermakna.

---

Domestic Violence has become an important issue in Indonesia with limited research. Several factors that contributes in affecting the patient's condition are early age at marriage, long term period of abuse, and low GAF. This study aims to find the correlation between age at marriage, period of abuse, and current GAF scale in responding to the domestic violence. Cross sectional study and data collection from the DV Report Book of Psychiatric Department and medical records at RSCM-FKUI (2013-2017) used in this research. Among 50 subjects, the mean (SD) age at marriage is 25.45 (6.26), with 1921.10 (2554.51) mean of period of abuse, and 69.10 (7.93) GAF mean. The comparison between mean of GAF and period of abuse shown higher long term physical abuse (26.16), and long term abuse is high in mean age at marriage (27.68). Moreover, there are no correlation between age at marriage and current GAF (p = 0.975) with no correlation between period of abuse and current GAF (p = 0.132). Thus, age at marriage, period of abuse, and GAF have no statistical significant correlation. It is recommended to use different variable that correlate with GAF, and increasing the power of research to give more meaningful result."