Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang : Tesis ini membahas tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Obat Untuk Mendukung Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus Di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi). Sistem Informasi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan administrasi mulai dari pencatatan, pelaporan, pengarsipan yang baik, bertujuan agar lebih mudah dimonitor dan dievaluasi. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model sistem informasi manajemen obat untuk mendukung pelayanan kefarmasian di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi. Metode : Pendekatan yang dipergunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Obat di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi ini adalah Pendekatan Rapid Application Development (RAD), Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman observasi dan Pedoman Wawancara. Hasil : Pencatatan pengelolaan obat yang tertib dan lengkap belum dilaksanakan, sehingga sulit untuk monitoring dan evaluasi. Maka perancangan Sistem Informasi Manajemen Obat yang terintegrasi menggunakan basis data yang dapat memudahkan dalam pengorganisasian data untuk menghasilkan informasi sehingga perencanaan pengelolaan obat, monitoring dan evaluasi menjadi lebih mudah. Keluaran sistem informasi ini berupa laporan pemakaian dan lembar permintaan (LPLPO) dan indikator monitoring dan evaluasi yang ditampilkan dengan grafik. Kesimpulan : Terbangunnya model sistem informasi manajemen obat yang terintegrasi menggunakan basis data sehingga memudahkan dalam pencatatan, pelaporan dan monitoring serta evaluasi.

---

Background : This thesis discusses the development of Drug Management Information System to Support Pharmaceutical Services (Case Study In Health Center pejuang Bekasi). This information system is expected to support the administration ranging from record keeping, reporting, good filing, aims to be more easily monitored and evaluated. The purpose of this study to develop a model of Drug Management Information System to support pharmaceutical services at PHC Pejuang Bekasi.

Methods : The approach taken in the development of Drug Management Information System at the Health Center pejuang Bekasi is a Rapid Application Development (RAD), instrument used in this study is the observation and Interview Guide.

Results : Recording of medication management and complete order has not been implemented, making it difficult for monitoring and evaluation.Then the Drug Management Information System design using an integrated database that can facilitate in organizing the data to produce information that medication management planning, monitoring and evaluation easier. Output is in the form of laporan pemakaian dan lembar permintaan (LPLPO) and monitoring and evaluation indicators are displayed with graphs.

Conclusion : Development of a model of management information systems using integrated drug database to facilitate the recording, reporting and monitoring and evaluation."

"ABSTRAK"

"

Pemerintah merupakan aktor besar yang memiliki tugas dan fungsi penting demi keberlangsungan roda pemerintahan disuatu negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 138 ayat (2) dan 139 ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa angkutan umum tersedia di seluruh wilayah mereka. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengadaan barang dan/atau jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Patriot di Kota Bekasi. Namun, sejak diluncurkan pada tahun 2018 hingga 2022 pengelolaan keuangan Trans Patriot dirasa belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pembiayaan layanan perkotaan Trans Patriot di Kota Bekasi Tahun 2018 2022 menggunakan teori Public Finance Management (PFM) oleh Olander. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan post-positivist, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 6 narasumber yang menjadi informan, meliputi 4 pejabat Pemerintah Kota Bekasi, pengamat ITDP, dan akademisi Universitas Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya masalah ketidakpastian dalam pengelolaan pembiayaan layanan Trans Patriot, keterbatasan sumber pembiayaan yang hanya mengandalkan subsidi dan penyertaan modal, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat memutuskan dan memberikan kepastian terkait pengelolaan pembiayaan Trans Patriot, mengkaji dan mencari sumber pembiayaan lain, serta mencerminkan sikap transparansi dan akuntabilitas melalui LKPD maupun LK BUMD.

---

The government is a major actor who has an important duty and fuction for the sustainability of the wheel of government in a country. The Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 138, paragraphs (2) and article 139, paragraphs (3) stipulate that district/city local governments are responsible for ensuring that public transport is available throughout their territory. In order to meet these demands since 2017, the Government of Bekasi City carried out the procurement of goods and/or services of the Trans Patriot’s financial management has not seemed optimum. Therefore, this study aims to analyze the management of the financing of Trans Patriot urban services in Bekasi City 2018-2022 using Public Finance Management (PFM) theory by Olander. The research is carried out in the district of Bekasi Government using a post-positivist approach, data collection through in-depth interviews and literature studies, as well as qualitative analysis. There were six sources who became informants, including four officials of the Government of Bekasi City, observers of the ITDP, and academics of the University of Indonesia. The results of the study indicate uncertainty in the management of the financing of Trans Patriot services, a limited source of financing that relies solely on subsidies and equity capital, as well as a lack of transparency in the use of budgets. Therefore, the Government of Bekasi City is expected to be able to decide and provide assurance regarding the management of Trans Patriot financing, research and find other sources of funding, as well as reflect the attitude of transparency and accountability through LKPD and LK BUMD.

"

"ABSTRACTAkuntabilitas adalah salah satu aspek yang diharapkan dari perubahan dalam reformasi birokrasi untuk diciptakan pemerintahan yang bagus. SAKIP dibentuk untuk mengukur kinerja agensi dalam konteks akuntabilitas dan pengembangan kapasitas serta kinerja lembaga pemerintah. Pada 2017 Pemerintah Kota Bekasi mampu merealisasikan anggarannya sebesar 83,85% tetapi genap jadi, KEMENPAN-RB menilai kinerja Pemerintah Kota Bekasi pencapaiannya hanya memperoleh nilai 11,05 dari target 20. Kota BekasiSAKIP Pemerintah menerima skor B dan berdasarkan pada pernyataan KEMENPAN -RB ini dapat menunjukkan berbagai inefisiensi> 30%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kota Bekasi dilihat dari penggunaan anggaran dalam upaya untuk mencapai kinerjanya, menggunakan konsep Value for Money. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat post-positivis, data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil mendalam wawancara dengan narasumber dan data sekunder dalam bentuk dokumen. ini Penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu Kota Bekasi Pemerintah dapat dikatakan tidak cukup baik dalam memanfaatkan anggaran untuk mencapainya kinerja, ini disebabkan beberapa hal, yaitu Pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa permasalahannya, yaitu Pemerintah Kota Bekasi cenderung tidak ekonomis dalam menggunakannyaanggaran, menyebabkan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi lebih banyak dialokasikan untuk tujuan internal. Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat program atau kegiatan tidak sesuai dengan fokus tema yang diangkat di setiap tahun, menghasilkan anggaran yang dibelanjakan bukanlah target yang tepat sesuai dengan target atau tujuan yang ingin diperoleh setiap tahun. Kelemahan dari Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat indikator kinerja memiliki menyebabkan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak tercapai seperti yang direncanakan dalam RPJMD, akhirnya menghasilkan realisasi anggaran di Kota Bekasi Pemerintah tetapi memiliki nilai rendah dalam kinerja KEMENPAN-RB.

---

ABSTRACTAccountability is one aspect that is expected of changes in bureaucratic reform to be created good governance. SAKIP was formed to measure agency performance in context accountability and capacity development and performance of government institutions. In 2017 the Bekasi City Government was able to realize its budget of 83.85% but even so, KEMENPAN-RB assesses the performance of the Bekasi City Government the achievement only gained 11.05 from target 20. Bekasi City SAKIP The government accepts a score of B and is based on the statement of KEMENPAN -RB this can indicate various inefficiencies> 30%. Therefore, this study aims to analyze Bekasi City Government performance can be seen from the use of the budget in an effort to achieve performance, use the concept of Value for Money. The method used in This research is post-positivist, the data collected is obtained from in-depth results Interviews with informants and secondary data in the form of documents. this The study was analyzed qualitatively. The results of this study, namely the City of Bekasi The government can be said to be not good enough in utilizing the budget to achieve it performance, this is due to several things, namely Bekasi City Government has several the problem is that the Bekasi City Government tends to be uneconomical in using it budget, causing the budget spent by the Bekasi City Government to be allocated more internal purpose. The Bekasi City Government does not make programs or activities in accordance with the focus of the theme raised in each year, generates a budget what is spent is not the right target according to the target or goal that you want to get every year. The weakness of the Bekasi City Government in making performance indicators have causing the target set by the Bekasi City Government to not be achieved as planned in The RPJMD has finally resulted in budget realization in Bekasi City The government but has a low value in the performance of KEMENPAN-RB."

"Terbatasnya cakupan layanan air bersih perpipaan dari PDAM menyebabkan sebagian besar masyarakat Kota Bekasi masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih. Masalah dalam penelitian ini yaitu masyarakat cenderung mengonsumsi air tanah tanpa mengetahui kondisi, keamanan dan kualitas air tanah.Tujuan penelitian adalah menganalisis pengetahuan masyarakat terkait kualitas air tanah, hubungan antara persepsi masyarakat dengan kualitas air minum, perilaku masyarakat terkait praktik penanganan dan pengolahan air minum, serta mengevaluasi penyediaan air minum yang aman di Kelurahan Jatiluhur, Sumur Batu, dan Jatirangga, Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode campuran yang menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat pengaruh signifikan kualitas air minum pada persepsi masyarakat serta tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat dengan variasi penggunaan metode pengolahan air minum. Kesimpulan penelitian ini yaitu pemanfaatan air minum yang berasal dari air tanah perlu untuk mempertimbangkan aspek pengetahuan, persepsi, dan perilaku masyarakat.

---

Limited coverage of piped water service has resulted that majority of people in Bekasi City still using groundwater as main source of clean water. People tend to consume groundwater without knowing the condition, safety and quality of groundwater. The aim of this research was to analyze community knowledge regarding groundwater quality, relationship between public perceptions and drinking water quality, community behavior regarding drinking water handling and processing practices, and evaluate the provision of safe drinking water in Jatiluhur, Sumur Batu, and Jatirangga Sub-district. The research method used is mixed method. The results showed that statistically there was no significant effect of drinking water quality on public perceptions and no significant relationship between public perceptions and variation of drinking water treatment methods. The conclusion of this research is that the utilization of drinking water originating from groundwater needs to consider the aspects of knowledge, perceptions and behavior of the community."

"Tulisan ini menyajikan hasil penelitian pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di Kelas Computer Based Test (CBT). Studi kasus dilakukan di MAN 1 Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari-Maret 2018. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa MAN 1 Kota Bekasi mampu berinovasi membuat aplikasi madrasah digital dengan nama Edutech Mansasi. Aplikasi ini dirancang untuk digitalisasi sistem informasi akademik madrasah. Dalam pembelajaran, aplikasi absensi online dalam edutech mansasi dimanfaatkan untuk administrasi pembelajaran digital. Pemanfaatan TIK pada pembelajaran di kelas CBT terintegrasi dari perencanaan proses pembelajaran hingga evaluasi hasil pembelajaran. Kendala dalam pemanfaatan TIK terdiri dari kendala fisik dan non fisik. Kendala fisik meliputi : keterbatasan infrastruktur TIK, biaya, dan sumber belajar digital. Sedangkan kendala non fisik meliputi kurangnya kompetensi TIK, rendahnya minat dan sikap guru terhadap TIK. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan tertulis yang mengatur pemanfaatan TIK, peningkatan kompetensi TIK guru, dan perluasan networking untuk kemajuan sistem pembelajaran berbasis TIK."

"Perubahan tutupan lahan dipengaruhi oleh dinamika aktivitas manusia dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk perkotaan dan pedesaan terus melampaui perluasan lahan, sehingga mengakibatkan perubahan tutupan lahan dan cenderung mengurangi rasio lahan terbuka hijau terhadap lahan terbangun. Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan perubahan tutupan lahan dan indeks vegetasi selama periode 2017-2022. Data yang digunakan adalah citra Landsat 8 pada bulan Juli 2017 dan November 2022. Klasifikasi tutupan lahan digunakan software ENVI dengan titik uji sejumlah 50 sampel. Klasifikasi indeks vegetasi dipilih NDVI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tutupan didominasi oleh lahan terbangun sebesar 60,87% dengan peningkatan 17,05% Sementara perubahan indeks vegetasi didominasi oleh vegetasi rapat. Pola perubahan tutupan lahan didominasi oleh perubahan vegetasi rapat menjadi lahan terbangun, sedangkan indeks vegetasi didominasi oleh vegetasi rapat menjadi vegetasi rapat dengan penurunan sebesar 7%.

---

Land cover changes are influenced by the dynamics of human activities over time. Urban and rural population growth continues to exceed land expansion, resulting in changes in land cover and tending to reduce the ratio of green open land to built-up land. The purpose of this study was to analyze the relationship between land cover changes and vegetation index during the period 2017-2022. The data used were Landsat 8 images in July 2017 and November 2022. Land cover classification used ENVI software with 50 sample test points. The vegetation index classification was selected NDVI. The results showed that cover changes were dominated by built-up land of 60.87% with an increase of 17.05%. While changes in the vegetation index were dominated by dense vegetation. The pattern of land cover change was dominated by changes from dense vegetation to built-up land, while the vegetation index was dominated by dense vegetation to dense vegetation with a decrease of 7%."

"Dalam dua dekade terakhir Kota Bekasi mengalami transformasi pesat menjadi wilayah urban. Hal ini dapat dilihat dari meluasnya lahan terbangun, bertambahnya kepadatan penduduk, dan kegiatan ekonomi yang berfokus pada industry dan jasa. Kondisi ini membuat lahan pertanian di Kota Bekasi terbatas, yaitu ditemukan dalam bentuk sawah, lahan kering, dan tanah perkarangan yang tersebar dalam luasan kecil. Kegiatan pertanian di Kota Bekasi masih bertahan karena peranan multifungsi yang dimilikinya, dan dilakukan secara marjinal oleh rumah tangga pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan variasi spasial lahan pertanian urban di kota Bekasi yang terlihat dari pola sebarannya dan karakteristik pelaku serta produksinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial deskriptif yang diperdalam dengan adanya survei lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanian Kota Bekasi tersebar akibat minimnya lahan terbuka untuk digarap, lahan pertanian yang sempit ditemukan pada wilayah kota dengan kepadatan penduduk tinggi dan jaringan jalan rapat, begitu pula sebaliknya. Pelaku pertanian didominasi oleh rumah tangga petani gurem dan terkonsentrasi pada wilayah kecamatan dengan luas lahan pertanian yang sedikit. Sementara luas lahan pertanian menjadi faktor penting pada jumlah produksi pertanian namun keterkaitannya berkurang ketika membahas produktivitas yang faktor penentunya tak sebatas luas lahan pertanian belaka.

---

In the last two decades, Bekasi City has undergone rapid transformation into an urban area. This can be seen from the expansion of built-up land, increasing population density, and economic activities that focus on industry and services. This condition makes agricultural land in Bekasi City limited, which is found in the form of rice fields, dry land, and garden land which are spread over a small area. Agricultural activities in Bekasi City still survive because of their multifunctional role, and are carried out marginally by agricultural households. This study aims to explain the spatial variation of urban agricultural land in the city of Bekasi which can be seen from the distribution pattern and the characteristics of the actors and their production. To achieve this goal, this study uses quantitative methods with a descriptive spatial analysis approach which is deepened by field surveys. The results of this study indicate that agriculture in Bekasi City is spread due to the lack of open land for cultivation, narrow agricultural land is found in urban areas with high population density and dense road networks, and vice versa. Agricultural actors are dominated by smallholder farmer households and are concentrated in sub-districts with a small area of ​​agricultural land. While the area of ​​agricultural land is an important factor in the amount of agricultural production, the relationship is reduced when discussing productivity, the determining factor is not only the area of ​​agricultural land. "