Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tenaga kerja kasar proyek konstruksi di Jakarta cukup majemuk dan banyak memiliki keaneka keragaman budaya, berbentuk kelompok-kelompok kerja yang dipimpin oleh seorang kepala kelompok (mandor).

Kendala kerap kali muncul pada seorang pelaksana lapangan/pengawas lapangan yang memimpin beberapa kelompok kerja. Permasalahan tersebut ditemukan dapat mengurangi kinerja maupun produktivitas di lapangan. Keragaman budaya dapat didorong dari motivasi serta berbagai ciri khas yang ada pada daerah asal kelompok tersebut. Bahasa, kebiasaan, pendapat, Cara komuntkasi, adalah contoh hal yang diperbincangkan dalam keragaman budaya sebagai sumber konflik. Suatu konflik adalah positif, namun jika konflik tersebut berkembang tidak terkendali dapat mengarah kehal negatif.

Pada penelitian ini akan dicari variabel-variabel yang diindikasikan dapat mempengaruhi kinerja proyek di wilayah Jabotabek. Dari varibel temuan tersebut perlu adanya pengelolaan mengenai keragaman budaya bagi buruh, dalam memperdalam pengendahkan konflik yang rnungkin terjadi. Dengan pendidikan yang mayoritas rendah, maka buruh konstruksi akan sangat berpotensi akan adanya perkembang konflik kearah yang tidak terkendali.

Dalam manajemen proyek sangatlah penting untuk memahami, mengelola, dan mengendalikan keragaman budaya yang ada untuk tetap menjaga kinerja lebih konsisten ataupun meningkat dari jadwal proyek.

Abstrak :
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 adalah penyelesaian melalui Panitia Penyelesaian Perselisilian Perburuhan (P4), penyelesaian ini mempergunakan proses yang bertingkat sehingga memakan waktu yang lama, yaitu dimulai dari P4D, P4P, veto Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimungkinkan untuk banding ke PTUH, selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung. Penggunaan Arbitrase merupakan jalan keluar yang efektif karena prosesnya lebih cepat, serta menberikan jaminan kenetralan karena dikontrol sendiri oleh pihak terkait melalui pemilihan bersama terhadap para arbiter.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tahun-tahun terakhir ini, angka partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat. Peningkatan partisipasi perempuan tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan. Peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan telah ditetapkan pila dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998.

Seiring dengan meningkatnya angkatan kerja perempuan, ada hal penting yang memerlukan perhatian, yaitu masalah perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, terutama buruh perempuan pabrik. Perlindungan terhadap pekerja perempuan tidak hanya menyangkut perlindungan fisik (penciptaan kondisi kerja yang baik, lingkungan, jaminan kesehatan), tetapi juga termasuk perlindungan atas hak-hak perempuan untuk memperoleh perlakuan yang lama dengan pekerja laki-laki seperti kesempatan kerja, memilih profesi, pemberian gaji, dan tunjangan. Perlindungan tersebut diarahkan kepada peningkatan harkat dan martabat pekerja. Perlindungan terhadap pekerja dirasakan masih kurang, hal tersebut terlihat dari banyaknya aksi mogok para pekerja dan pelanggaran hak-hak dasar perempuan serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan. Perlindungan terhadap buruh perempuan bukan persoalan jenis kelamin, tetapi menyangkut hak asasi, maka hak dasar perempuan harus dilindungi. Akan tetapi, kenyataannya peraturan yang seharusnya menjadi pelindung bagi hak-hak perempuan justru memberi peluang bagi terjadinya pelanggaran hak.

Pengingkaran dan pelanggaran perlindungan terhadap hak-hak buruh perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan kepada buruh perempuan belum sesuai dengan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal itu terlihat bahwa pelaksanaan peraturan-peraturan pun belum terlaksana dengan baik karena peraturan yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif bagi perlindungan terhadap buruh perempuan.

Abstrak :
PENDAHULUAN
Louiz Harts di dalam bukunya The Liberal Tradition in America (1955 : 3-4), yang mengulas struktur sosial masyarakat Amerika berpendapat bahwa Amerika tidak pernah melalui masa feodalisme, dan langsung meloncat menjadi liberal state. Hal ini disebabkan karena Amerika merupakan negeri imigran, sehingga tidak ada penindasan oleh kekuasaan monarki atau pemuka gereja. Karena Amerika pada dasarnya tidak memiliki tradisi feodal, maka bangsa Amerika telah memiliki nilai-nilai equality (persamaan) dan liberty (kebebasan) sebagai sikap perlawanan terhadap kekuasaan monarki; nilai-nilai tersebut mencakup hak-hak pemilikan dan kebebasan berekspresi yang mengarahkan kepada penghormatan atas proses hukum dan kekuasaan populer untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut. Kesadaran akan equality dan liberty yang yang mencakup hak-hak individu untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan adalah bagian dari American Creed yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika; yang antara lain berbunyi: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. Menurut Peltason (1985: 3), pernyataan ini memproklamasikan bahwa pada setiap manusia secara sejajar melekat hak-hak mendasar (inalienable rights), antara lain adalah hak hidup, kebebasan, dan mencapai kebahagiaan. "Inalienable Rights" atau sekarang disebut dengan "Human Rights", juga berarti martabat bagi semua individu. Menurut Louiz Hartz (1955 : 89), kapitalisme dan demokrasi merupakan suatu tradisi liberal yang fundamental bagi sejarah dan pengalaman Amerika. Di Amerika tidak ada aristokrasi, kelas buruh-tani dan kaum proletar seperti yang terdapat di Eropa. Setiap orang Amerika memiliki jiwa wirausaha, maka yang muncul adalah dorongan alamiah ke arah paham demokrasi dan kapitalisme. Kedua paham itu menganut nilai-nilai yang sama, terutama dalam komitmen terhadap kebebasan dan individualisme, kekuasaan pemerintah yang terbatas, persamaan perlakuan di mata hukum, dan cara-cara pengambilan keputusan secara rasional (McClosky dan Zaller, 1988 : 3). Paham kapitalisme dan demokrasi telah mendominasi kehidupan bangsa Amerika sejak awal pembentukannya dan telah menjadi nilai-nilai yang menguasai budaya politik Amerika. Meskipun memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bangsa Amerika, nilai-nilai etas itu Bering saling bertentangan (McClosky dan Zaller (1988 : 1). Prinsip demokrasi berpangkal pada pandangan bahwa semua orang memiliki harkat yang sama dan mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan mereka sendiri, memerintah diri mereka sendiri, baik secara langsung maupun melalui para pemimpin pilihan mereka sendiri. Menurut McClosky dan Zaller (1988 : 2), demokrasi bertujuan untuk melindungi yang diperintah terhadap kekuasaan sewenang-wenang dan menuntut agar para pemimpin mengikuti dan memperhatikan proses yang benar dalam menegakkan hukum yang mencakup penghormatan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat, kekebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beribadah. Semua hak dijunjung tinggi sebagai manifestasi harkat setiap individu dan kebebasan untuk mencapai mufakat dan meminta pertanggungan jawab. Yang memerintah maupun yang diperintah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Nilai-nilai kapitalisme biasanya dikaitkan dengan hakhak yang melindungi pemilikan swasta terhadap alat-alat produksi, adanya kebebasan wiraswastawan mengejar keuntungan bagi diri sendiri, serta hak untuk memperoleh penghasilan tak terbatas melalui upaya ekonomi. Menurut McClosky dan Zaller :(1988 : 3), rumusan ideal kapitalisme menekankan pentingnya persaingan antar produsen, kebebasan?

Abstrak :
Penempatan buruh migran ke Saudi Arabia merupakan program nasional yang strategis. Penempatan ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia dan mendorong pemasukan devisa negara. Meningkatnya buruh migran informal ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik dan pendorong maupun peran PJTKI dalam proses penempatan buruh migran. Peningkatan ini secara kuantitas ekonomis berdampak pemasukan devisa negara dan ekonomi keluarga di desa melalui kiriman remitan bagi buruh migran berhasil. Numun tidak sedikit masalah dialami buruh migran selama proses penempatan ke Saudi Arabia, akibat masih lemahnya perlindungan, jaminan kesejahteraan sosial dan kualitas kompetensi maupun lemahnya monitoring dan pengawasan pemerintah terhadap PJTKI. Penelitian ini, mengambil kasus buruh migran Ke Saudi Arabia desa Lemahmakmur, Karawang. Tujuannya mendeskripsikan kondisi buruh migran sejak rekrutmen, hubungan kerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal, dan mendeskripsikan posisi buruh migran terhadap PJTKI dan majikan. Mendeskripsikan faktor-faktor mempengaruhi motivasi buruh mig ran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia, Mengembangkan strategi kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia. Penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran mengenai suatu fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian, bagaimana dan mengapa terjadi hubungan fenomena tersebut. Peneepatan kualitatif berdasarkan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran kon lisi meningkatnya buruh migran ke Saudi Arabia, dan besarnya resiko sosial yang dialami selama proses penempatan, tetapi buruh migran tetap termotivasi memutuslan bermigrasi ke Saudi Arabia. Dari basil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (a) motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik (pull factors) berupa kondisi perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara Saudi Arabia, dan adanya kelas sosial yang membutuhkan pekerja informal dornestik sebagai bagian gays hidup sosial masyarakatnya., Saudi Arabia membutuhkan pekerja sektor informal dan Indonesia tanpa. pendidikan dan keterampilan khusus. Secara ekonomis sosiologis, bahwa dengan upah tinggi dan melakukan ,haaah haji karena kesamaan agama Islam merupakan alasan kuat memilih Saudi Arabia sebagai tujuan migrasi. (b) faktor pendorong (push factors) mempengaruhi motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi kerja ke Saudi Arabia. Akibat kondisi struktural sosial ekonomi dalam negeri baik angkatan kerja meningkat, lapanaan kerja terbatas menyebabkan pengagguran yang sampai ke desa. Akibat perubahan lahan pertanian sebagai sumber lapangan kerja petani digunakan untuk areal industri_ Modernisasi pertanian program revolusi hijau rnerubah poly tingkah laku ekonomi dan hubungan ikatan sosial petani. Dampak lebih luas adalah hilangnya akses kesempatan kerja bagi petani miskin dan perempuan desa, pendapatan ekonomi menurun, pengguran tinggi yang proses selanjutnya mengakibatkan kemiskinan. Kondisi ini mendorong keluarga petani mencari alternatif untuk bekerja ke Saudi Arabia dengan harapan memperoleh kemandirian kerja, nilai ekonomi dan status sosial kehidupan keluarga lebih baik. Faktor fasilitasi PJTKI dalam proses penempatan berperan mempengaruhi motivasi buruh migran bermigrasi ke Saudi Arabia, sejak rekrutmen calon buruh migran di desa, bekerja di Saudi Arabia sampai kembali ke daerah asal, PJTKI urnumnya kurang mempunyai akses langsung ke desa, melalui perantara sponsor atau cal() melakukan rekrutmen di desa, mempertemukan talon buruh migran dengan PJTKI, menerima imbalan uang jasa dari PJTKI dan memungut uang tidak sedikit dari setiap calon buruh migran. Ketidaktahuan calon buruh migran mengurus persyaratan diperlukan, menimbulkan lahan pekerjaan baru bagi sponsor atau cabo. Besarnya peran PJTKI, sponsor atau cafo rnenciptakan ketergantungan talon buruh migran melalui promosi kerja dengan informasi harapan menjanjikan, pengurusan dokumen, sampai pemberian pinjaman untak biaya perjalanan ke Saudi Arabia dengan persyaratan pengembalian dua kali lipat total pinjaman. Akibat lemahnya mekanisme perlindungan proses rekrutmen di desa menyebabkan maraknya percaloan dan pemerasan, pemalsuan identitas sangat merugikan buruh migran. Kondisi buruh migran pekerja informal dalam proses penempatan ke Saudi Arabia. Mayoritas perempuan desa, pendidikan dan keterampilan rendah (unskilled labor). Pekerjaan ini secara sosial masih dipandang rendah, tidak dijamin hukum perburuhan baik Saudi Arabia maupun Indonesia. Lemahnya- jaminan perlindungan dan kesejahteraan, nilai kompetensi dan pengelolaan penempatan baik monitoring dan pengawasan pemerintah, informasi tentang hak, fungsi KBRI, kondisi kerja dan adat istiadat Saudi Arabia merupakan titik lemah penempatan ke Saudi Arabia. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar (bargaining position) buruh migran lemah terhadap majikan dan PJTKI. Akibatnya banyaknya masalah resiko sosial dialami buruh migran baik tindakan penipuan, pelecehan, dan penyiksaan maupun penganiayaan selama proses-rekrutmen di desa dan penampungan, saat bekerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal. Namun demikian secara kuantitas ekonomis menunjukkan dampak perubahan sosial ekonomi. Tahun 2001 pemasukan devisa sebesar USD 4,2 milyar dari 1,2 juta buruh migran termasuk Saudi Arabia, dan penghasilan (remittances) terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga bagi buruh migran berhasil, dan kegiatan usaha di desa Lemahmakmur. (f) kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia adalah pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial dan perlindungan buruh migran. Integrasi keseimbangan aspek pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial- melalui upaya pembangunan manusia (human development) untuk peningkatan kemampuan (capability), peningkatan produktivitas dan pemberian jaminan kesejahteraan social. Perlindungan hukum dan politik untuk keseimbangan hak dan kewajibannya. melakukan kegiatan sosial dan berorganisasi di negara Saudi Arabia.

Abstrak :
Pesatnya pembangunan dibidang industri, selain memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat akan tetapi disisi lain akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan sebagai akibat dari kegiatan industri itu sendiri. Hal ini terlihat pada industri penambangan batu, dimana debu yang dihasilkan akibat proses produksi dapat menggangu kesehatan terutama sistim pernapasan pekerja. Hasil penelitian (Castello,1980) pada 20 perusahan pemecah batu di Amerika menunjukkan 30% pekerja yang diteliti mengalami gangguan fungsi paru.

Penelitian ini menggunakan rancangan Cross Sectional, dengan jumlah sampel sebesar 62 perkerja yang diambil dari bagian produksi perusahaan pemecah batu sesuai kriteria sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Dari hasil penelitian yang diketahui pekerja mengalami penurunan kapasitas maksimal paru 74,2% yang terdiri dari gangguan obstruksi adalah yang terbanyak yaitu 40%, gangguan retriksi 24,2% dan gangguan yang bersifat campuran (obstruksi dan retriksi) sebesar 9,7%. Umur pekerja rata-rata adalah 36,2 tahun dengan lama kerja rata-rata 8,7 tahun, kebiasaan menggunakan alat pelindung diri yang baik( baru mencapai 51,6% sedangkan kebiasaan merokok pada pekerja mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 79%. Pekerja yang terpajan debu melebihi nilai ambang Batas sebesar 66%, dan didapatkan pekerja yang pernah atau sedang inengalami gangguan penyakit pare obstrutif kronis sebesar 22,6%.

Dari hasil uji regresi logistik didapatkan nilai OR untuk umur pekerja adalah 0,0858, 95%CI (0,0089-0,8306), dan nilai p = 0,0340, kadar debu nilai OR = 0,2133, 95% CI (0,0452-1,0058) dengan nilai p = 0,0509 dan lama kerja nilai OR = 0,1512, 95% CI (0,0317-0,7724) dengan nilai p = 0,0179.

Kesimpulan yang didapat adalah faktor umur, kadar debu dan lama kerja mempunyai hubungan secara statistik maupun substantif dengan kapasitas maksimal paru pekerja perusahaan pemecah batu di daerah Bogor Jawa Barat.

Selanjutnya dapat disarankan upaya memberlakukan inutasi atau rotasi kerja pada pekerja, pemeriksaan berkala terutama fungsi paru serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan maupun peralatan perlindungan sesuai dengan kebutuhan pekerja.
Daftar bacaan : 35 (1962-1999)

---

Factors Associate with Maximum Capacity of Lung Among Stone Breaker Labors PT. P in Bogor Area, West Java in The Year 2000

The impacts of industrial development are increasing the community income and also unexpected impact such as dust pollution from stone mining industry that produce health disadvantages especially respiratory system among labors. 30 % labors got lungs problem at 20 stone breaker companies in USA. ( Castello, 1980).

This study used cross sectional design with 62 samples from producing department stone breaker company's labors. As a result, 74.2 % labor got decreasing in maximum capacity of lungs with 40 % obstruction, 24.2 % restriction and 9.7 % combination. Age average is 36.2 years old, average 8.7 years working experience, wearing self protector device properly is 51.6 %, smoking habit is 79 %. Dust contact above standard is 66 % and chronic obstructive among labors is 22.6 %.

With Iogistic regression, OR value for age of labors = 0.0858, 95% CI (0.0089 - 0.8306), and p value = 0.0340, respirable dust OR value = 0,2133, 95% CI (0,0452 - 1,0058) and p value = 0.0509, working experience OR value = 0.1512, 95% CI (0.0317 - 0.7224) and p value = 0.0179.

If can be concluded that age, working experience and dust value factor have associate with maximum capacity of lungs among labors in stone breaker company in Bogor area, west Java,

Working mutation and rotation among labor, periodically lung function examination, providing health care facility and self protection device are suggested.
References : 35 (1962-1999).

Abstrak :
Tesis ini adalah hasil analisa resiko konstruksi dan model pengaruh kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional akibat iberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. Studi diawali dengan melakukan identifikasi resiko melalui proses studi literatur penyusunan perkiraan daftar resiko. Karena referensi kebanyakan hanya menyajikan teks peraturan dan beberapa pembahasan mengenai Keppres no. 80 Tahun 2003 secara umum, maka selanjutnya dilakukan survei ahli untuk menetapkan daftar resiko. Daftar resiko tersebut akan dijadikan dasar masukan penentuan pertanyaan wawancara selanjutnya dan penyusunan kuesioner yang akan disebarkan pada praktisi jasa konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko yang paling dominan bagi kontraktor akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 terhadap kinerja total proyek konstruksi adalah faktor resiko financial, seperti: kecederungan terjadinya iklim yang tidak sehat dengan memaksakan harga penawaran dibanting serendah mungkin sehingga cenderung mengganggu cash flow pelaksanaan biaya proyek. Hal tersebut terjadi karena umumnya kontraktor mendapat tekanan besar sebagai akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 yang cenderung menyebabkan adanya perilaku penawaran harga terlalu rendah, adanya tekanan akibat semakin sedikitnya jumlah proyek semenjak terjadinya krisis moneter/multi dimensi 1998/1999, adanya tekanan akibat kebutuhan menjaga kontinuitas pengalaman perusahaan sesuai tuntutan pada penerapan Keppres 80 Tahun 2003, adanya tekanan perilaku dimungkinkannya kecenderungan banting harga merugikan komunitas industri konstruksi yang didukung oleh penerapan Keppres 80 Tahun 2003, adanya tekanan kebutuhan mendapatkan proyek agar karyawan perusahaan tidak menganggur (idle) (efek multiflikasi dari resiko kejadian krisis moneter/multi dimensi 1998/1999). Studi dilaksanakan dengan menggunakan pengolahan data metode statistik terhadap kinerja total konstruksi, yang dilakukan berdasarkan hasil studi resiko pemberlakuan Keppres 80/2003. Hasilnya menunjukan bahwa kontraktor di Indonesia kebanyakan mengalami lost financial, berupa kerugian material (peluang nilai keuangan) akibat berbagai tekanan-tekanan yang dialaminya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek multiflikasi yang dapat menghancurkan industri konstruksi nasional masa kedepan ini.

---

This thesis is a research on risk analysis of the outcome of Presidential Decree number 80 year 2003 [Keppres 80/2003] towards Performance of National construction project between year 2004 to 2006 concerning Guidance on Execution of Procurement in Indonesia for all Government Services and Goods. The research began by identifying risk through literature study compilation process of risk factors. Because reference most only presenting regulation text and some solutions concerning Keppres 80/2003 in general, hence hereinafter done by expert survey for specifying risk list. Enlist the risk will be made by input base determination of question of interview hereinafter and compilation of questionnaire which will be propagated at practitioner of role of construction. Research result indicate that very risk factors dominant for contractor as result of applying of Keppres 80/2003 to total performance of project of construction is risk factor financial, like: trend the happening of indisposed climate by forcing bid price is lambasted as low as possible causing tending to bother cash flow execution of expense of project. The mentioned happened because generally contractor get big pressure as effect of applying of Keppres 80/2003 tending to cause existence of behavior of offer of too low price, existence of pressure as result of progressively at least amount of project of since the happening of monetary crisis and or multi dimension crisis of 1998/1999, existence of pressure as result of requirement take care of continuity of experience of company of according to demand at applying of Keppres 80/2003, existence of behavior pressure possible by him(it tendency of trading down harm industrial community of construction supported by applying of Keppres 80/2003, existence of requirement pressure get project so that employees of company is not be out of job ( idle) ( effect multiplication from risk of occurrences of crisis monetary/multi dimension of 1998/1999). Study executed by using statistical methods data processing to construction total performance, what is done based on risk study result application of Keppres 80/2003. The result shown that contractor in Indonesia mostly experiences lost financial, in the form of loss of material ( monetary value opportunity) after table various the natural dividing valves, what in turn can generate effect multiplications available for breaking is industrial of national construction a period of to the fore this.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI angkatan 2003. Bertujuan menggambarkan perjuangan kaum perempuan Indonesia memperbaiki nasib kaum perempuan pada saat itu. Kongres Perempuan Indonesia II membahas tentang perburuhan, usaha pemberantasan buta huruf serta pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak. Keputusan-keputusan yang dihasilkan, cukup memberikan angin segar dalam menentukan arah perjuangan dalam memperbaiki nasib kaum perempuan pada saat itu. Dalam hal perburuhan, Kongres membuat suatu badan penyelidikan perburuhan perempuan Indonesia, mempunyai kewajiban menyelidiki keadaan buruh perempuan diseluruh Indonesia. Untuk pemberantasan buta huruf, Kongres mendirikan Badan Pemberantasan Buta Huruf, diadakanlah regristratiebereau (kantor pendaftaran), mempunyai tugas mengajarkan kepada beberapa orang buta huruf dalam jangka waktu tertentu. Serta didirikan suatu perkumpulan untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak-anak, yaitu Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P.P.P.P.A.).

---

This undergraduate thesis discusses the ability of Faculty of Humanities? students 2003th entranced. This thesis explained the Indonesian Women Movements to renovate their destiny. Therefore, in the Kongres Perempuan Indonesia II, at Jakarta, 20-24th July 1935, they discussed; about the women labors; how to make Indonesian people literate, especially women, and avoid the human trafficking, both women and children. This congres was very important and helpful to make direct movement that fixed Indonesian women destinies at those times. For women labors, congress built an organization called Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan, the assignment had responsibility to comprehend welfares of the women labor in Indonesia. The Congress also built the Registratiebureau against illiteracy in Indonesia. The last, they made an organization called Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan anak-anak (PPPPA), to stop human trafficking in Indonesia.