Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada masa sekarang, sektor pariwisata di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu sektor ekonomi yang terpenting yang diharapkan menjadi penghasil devisa yang utama bagi negara. Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang sedemikian penting, maka berbagai isu penting muncul ke permukaan. Isu tersebut berkaitan dengan peran yang harus dimainkan oleh sektor pariwisata di Indonesia agar industri pariwisata ini benar-benar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bekerja dan tinggal di dalam dan di sekitar daerah tujuan wisata dan lingkungan hidup sekitarnya. Perkembangan sektor pariwisata sebagai sektor yang potensial dan intensif sedang ditumbuhkembangkan, baik dalam pelaksanaan maupun arti pentingnya, perlu dipandu dengan kebijaksanaan dan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mencerminkan paradigma yang tepat yang dapat menjamin kelangsungan hidup sektor tersebut. Oleh karena itu, dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II, kebijaksanaan perencanan pembangunan sektor pariwisata dilakukan secara lebih sistematis meliputi seluruh komponen strategis dalam suatu kegiatan pariwisata, serta dioperasionalkan dalam koridor-koridor yang bermuatan prinsip berkelanjutan dengan menggarisbawahi keseimbangan antara kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi kepariwisataan. Oleh karena itu, Pembangunan Jangka Panjang tahap II, pemerintah menegaskan agar sektor pariwisata dapat memperkuat perekonomian nasional, mendukung upaya mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (lingkungan dan budaya) serta meningkatkan persahabatan antar bangsa. Peranan sektor pariwisata semakin penting dalam pembangunan nasional maupun regional, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan nasional maupun regional yang potensial, sektor pariwisata juga membuka kesempatan yang luas bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Kebijaksanaan pokok pembangunan sektor pariwisata yang digariskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Lampung, selain menetapkan Lampung sebagai daerah tujuan wisata ke 18 di Indonesia (ditetapkan oleh DEPARPOSTEL), juga mengutamakan pembangunan pariwisata pada pembinaan dan pengembangan objek-objek wisata. Objek-objek wisata yang dikembangkan meliputi objek wisata budaya, wisata alam, wisata ilmah, wisata tamasya/rekreasi, maupun wisata berburu yang ditujukan agar lebih meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Lampung. Jumlah wisatawan yang berkunjung serta lamanya menginap yang berpengaruh terhadap pengeluaran wisatawan, sangat menentukan terhadap peningkatan pertumbuhan penerimaan pemerintah daerah dan masyarakat. Semakin besar jumlah wisatawan yang datang disertai dengan semakin lama tinggal/menginap, maka akan semakin besar juga penerimaan daerah dan masyarakat yang bersumber dari pengeluaran wisatawan tersebut. Hal ini akan secara otomatis saling mempengaruhi. Untuk itu perlu dipikirkan dan diterapkan dalam keseharian faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan. Perlu dicari suatu terobosan agar jumlah wisatawan ini bisa meningkat, dan mempelajari hal-hal yang dapat membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal, sehingga akan mempengaruhi lama menginap dan otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dengan mempergunakan metode analisa regresi sederhana serta dengan metode analisa data dalam table, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu cara yang cukup kuat untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, juga meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan daerah. Oleh sebab sektor pariwisata amat perlu diperhatikan dan didorong untuk lebih berkembang.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari marginalisasi ulun Lampung. Sebagai etnik lokal, mereka kurang dihargai oleh pendatang. Di ranah eksternal, ulun Lampung mendapat stigma, karena berbagai tindakannya sering di luar konteks Piil Pesenggiri. Pada dasarnya, Piil Pesenggiri berhubungan dengan makna positif seperti keramahtamahan terhadap tamu, menjunjung martabat dan harga diri, namun sebaliknya yang tampil adalah kekerasan, malas, arogan dan tindakan lainnya yang dalam pandangan pendatang diasosiasikan dengan Piil Pesenggiri. Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi ulun Lampung dalam merevitalisasi nilai Piil Pesenggiri sebagai modal budaya dalam mempertahankan identitasnya dan kesetaraan dengan pendatang. Saat ini, mereka merevitalisasi kembali Piil Pesenggiri menjadi modal dan strategi untuk keluar dari dominasi pendatang dan mengubah stigma yang dilekatkan kepada mereka. Ulun Lampung menguatkan kesadaran kolektif untuk sejajar dengan pendatang melalui revitalisasi dan reartikulasi Piil Pesenggiri sebagai representasi identitas. Penelitian ini juga menemukan, bahwa reproduksi Piil Pesenggiri adalah bentuk resistensi terhadap ketidaksetaraan dengan pendatang, juga upaya ulun Lampung untuk diakui dan dihargai sebagai etnis lokal. Salah satu contoh adalah dengan menggelar begawi adok, yaitu ritual pemberian gelar kehormatan kepada orang luar (pendatang) sebagai tanda hubungan persaudaraan atau sebagai pertukaran.

---

This study begins from the marginalization of ulun Lampung. As a local ethnic group, they areunder-appreciated by outsiders or migrants coming to Lampung. In the external domain, ulun Lampung are stigmatized, because their actions are of ten not in line with Piil Pesenggiri context. Basically, Piil Pesenggiri is associated with positive characteristics such as such hospitality towards guests, keeping the dignity and self-esteem, but ulun Lampung appear to display violence, laziness, arrogance and other attitudes which are viewed by migrants to be associated with Piil Pesenggiri. This study aims to explain the strategy to revitalize PiilPesenggiri values of ulun Lampung as cultural capital in maintaining their identity and equality with the migrants. Currently, they are reviving Piil Pesenggiriinto capital and an exit strategy against the domination of the migrant sand are changing the stigma which has been attached to them. Ulun Lampung streng then their collective consciousness to stand at an equal position as the migrants through revitalization and re-articulation of Piil Pesenggirias the representations of their identity. The study also found that reproduction of Piil Pesenggiriis a form of resistance against inequality with the migrants and the effort of ulun Lampung to be recognized and appreciated as a local ethnic group. One example is they hold begawi adok, aritual of awarding an honorary degreeto outsiders (immigrants) as a sign of brotherhood or as an exchange.

Abstrak :
ABSTRAK


Kriminalitas atau criminal yang di sebut juga kejahatan merupakan kejadian yang hamper setiap hari ada di masyarakat dan hal ini meresahkan anggota masyarakat. Kejahatan sendiri adalah bertemunya faktor niat berbuat jahat dari calon pelaku dengan kesempatan atau paluang yang ada. Selain itu kejahatan atau kriminalitas di sebabkan oleh banyak faktor utama adalah lingkungan.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kriminalitas di Kotamadya Bandar Lampung, kapan dan dimana pelaksanaan kejahatan di Kotamadya Bandar Lampung.

Dari hasil penelitian di ketahui jenis kriminalitas yang mempunyai jumlah kasus tinggi adalah jenis Curas, Curat, Curanmor dan lain lain kejahatan. Jenis Curas dan Curat merupakan jenis kriminalitas adalah perumahan, jalan, pusat-pusat keramaian dan waktu kejadian yaitu jam kejadian dan bulan kejadian

Berdasarkan tempat kejadian, perumahan mempunyai kasus tinggi dan berdasarkan waktu kejadian yang mempunyai jumlah kasus tinggi yaitu jam jam 24.01-06.00 wib (malam hari) dan pada kuartal I (januari, Februari, Maret, April)

Abstrak :
Until now, malaria is still an important community health problem in Indonesia. Prior to the use of DOT in this year 1959, it can be said that there is no region in Indonesia that was free from malaria except for the high lands. Lampung is a region that is endemic for malaria, but at the peak of eradication in the year 1963, Lampung was protected from malaria, even though in the year 1965 there were still malaria foci in Lampung, with an SPR? Of more than 2%.' Up to the year 1989, for regions outside of Java and Bali, Lampung has the least prevalence for malaria.1 The halt in malaria eradication using DOT was due to a change in the environment due to large developments that resulted in increased vector nesting sites, might have been the cause for the increase in malaria cases lately in Bandar Lampung.