Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perebutan pengaruh di LTS antara RRT yang menerapkan diplomasi ekonomi dan AS pada strategi keamanan telah menjadi perhatian serius bagi banyak negara termasuk Indonesia. Pemahaman terhadap konflik di LTS tersebut menjadi bahan bagi Indonesia untuk membuat strategi. Dengan pemilihan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan tidak menjadi korban. Bahkan yang diharapkan Indonesia dapat mengambil manfaat dari konflik tersebut untuk kepentingan nasional dan berkontribusi untuk perdamaian kawasan. Melalui tulisan ini akan dibahas mengenai strategi Indonesia terhadap konflik antara RRT dan AS di LTS untuk kepentingan nasional.

Abstrak :
Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara Cina, dan negara anggota ASEAN, telah berdampak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara. Cina sebagai salah satu claimant state merupakan great power yang sering melakukan aksi agresif di LCS. Pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes diplomatik, namun Cina sebaliknya menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah ZEEI tersebut. Panglima TNI mengeluarkan perintah langsung untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut. Permasalahannya adalah strategi apa yang terbaik dan efektif bagi TNI untuk mengatasi aksi agresif Cina di ZEEI tersebut, sehingga tidak memicu eskalasi konflik dengan militer Cina menjadi konflik bersenjata secara terbuka dan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara damai serta berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini antara lain adalah (1) perkembangan isu LCS dan aksi agresif Cina; (2) posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna Utara; dan (3) strategi TNI dalam menjamin yurisdiksi nasional di ZEEI. Tulisan ini merekomendasikan peningkatkan interoperabilitas antar Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara, terutama dalam bentuk ROE integratif/kontinjensi agar tindakan-tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan hukum.

Abstrak :
Laut Natuna merupakan perairan di Indonesia yang sering kali beresiko terhadap ancaman keamanan maritim, sehingga mendapat perhatian khusus oleh instansi penegak hukum di laut. Saat ini, teknologi penginderaan jauh Syntetic Aperture Radar (SAR) banyak digunakan oleh instansi sebagai upaya mempermudah pelaksanaan pengawasan terhadap kapal yang melintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zona prioritas pengawasan di Laut Natuna dan perairan di sekitarnya dengan menggunakan data sebaran kapal yang terdeteksi oleh SAR Sentinel-1, data kerentanan maritim, serta jarak patroli instansi. Sebaran kapal dan kerentanan maritim dilakukan analisis Kernel Density untuk mengetahui sebaran serta kerapatannya, sementara untuk jarak patroli dilakukan buffer area  untuk melihat keterjangkauannya. Ketiga variabel dianalisis menggunakan metode Spatial Multi-Criteria Analysis (SMCA) dengan pembobotan Equal Weight (EW) untuk mendapatkan hasil zona prioritas pengawasan maritim di Laut Natuna dan perairan di sekitarnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan ketika suatu perairan memiliki aktivitas kapal yang padat, kejadian kerentanan maritim dengan frekuensi tinggi, serta jangkauan patroli yang sempit, maka perairan tersebut masuk ke dalam kategori prioritas pengawasan maritim sangat tinggi. Selain mengetahui kondisi keamanan maritim pada suatu perairan, hasil ini juga dapat memberikan gambaran tentang perencanaan fasilitas serta infrastruktur pengawasan yang memadai di perairan yang masuk ke dalam zona prioritas pengawasan maritim sangat tinggi. ......Natuna sea is a sea in Indonesia that is constantly at risk of maritime security threats, therefore receives vigilance by law enforcement agencies. Currently, Synthetic Aperture Radar (SAR) is widely used by agencies as one of the attempts to facilitate monitoring of passing ships. This research aims to analyze priority monitoring zones in the Natuna Sea and surrounding waters using ship distribution data detected by SAR Sentinel-1, maritime vulnerability data, and agency patrol distances. Kernel Density analysis is carried out to determine the distribution and density of the distribution of ships and maritime vulnerability, meanwhile for patrol distances a buffer area is used to see its reachability. The three variables were analyzed using the Spatial Multi-Criteria Analysis (SMCA) method to obtain maritime monitoring priority zone. The research results reveal that when a sea area has dense ship activity, high frequency of maritime vulnerability incidents, and a narrow patrol range, the sea will fall into the very high maritime surveillance priority. By knowing the maritime surveillance priority zone in a particular seas, this information can also provide an overview of the planning of adequate monitoring facilities and infrastructure in waters with the very high maritime surveillance priority zone.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan teori simbiosis kedaulatan dan keamanan Makinda, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman yang datang di Laut Natuna Utara membuat pemerintah melakukan upaya pencegahan berupa diplomasi, pembuatan peta baru, dan pembangunan pertahanan di daerah perbatasan negara. Upaya pencegahan ancaman ini juga merupakan usaha untuk meningkatkan kedaulatan negara. Hal ini dilakukan untuk mendukung Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan arah dari geopolitik Indonesia.

---

This thesis analyzes the efforts made by the government to maintain state sovereignty. This study uses qualitative methods with primary and secondary data. Based on the analysis of researchers using the theory of symbiosis of sovereignty and security of Makinda, this study shows that the threats that came in the North Natuna Sea made the government make prevention efforts in the form of diplomacy, making new maps, and building defense in the border areas of the country. Efforts to prevent this threat are also efforts to increase the country's sovereignty. This is done to support the World Maritime Axis Vision launched by President Joko Widodo which is the direction of Indonesia's geopolitics.

Abstrak :
Sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah adalah laut, sistem pertahanan maritim sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan aset strategis nasional. Luasnya wilayah laut ini membuat aspek spasial yang berkaitan dengan maritim perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperhitungkan aset pertahanan yang diperlukan dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai ancaman. Fokus penelitian ini adalah Sistem Pertahanan Maritim dalam perspektif spasial yang bertujuan untuk melihat cara kerja sistem pertahanan maritim Indonesia dan pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara. Dengan memahami pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara, maka kemampuan yang diperlukan untuk mendeteksi dan merespons ancaman di wilayah tersebut dapat lebih dipetakan dengan baik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial tematik deskriptif untuk zonasi laut. Hasil dari penelitian ini adalah perbandingan tematik antara berbagai zonasi laut, pola ancaman yang ada, serta rekomendasi untuk mencocokkan sistem pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara dengan kebutuhan aset pertahanannya. ......As an archipelagic country with the sea as two-thirds of its territory, a maritime defense system is indispensable for safeguarding national sovereignty and strategic assets. The vast sea area makes spatial aspects related to maritime affairs need more attention to take into account defense assets capable of detecting and overcoming various threats. This research focuses on the Maritime Defense System in the North Natuna Sea from a spatial perspective to see the Indonesian maritime defense system and the existing threat patterns in the North Natuna Sea. By understanding the pattern of threats in the North Natuna Sea, the capabilities needed to deter and respond to threats in the region can be better mapped. The methodology used in this research is a descriptive thematic spatial analysis for marine zoning. The result of this research is a thematic comparison between various marine zoning, existing threat patterns, and recommendations to match the defense system in the North Natuna Sea area with the needs of its defense assets.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya. ......This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.