Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimana pada saat pemberlakuannya telah banyak Yayasan yang berdiri dan menjalankan kegiatannya maka hal tersebut memberikan dampak tersendiri terhadap pemberlakuannya. Yayasan-yayasan yang ada itu harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan dan Undang-undang perubahannya tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai dampak berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Undang- Undang perubahannya terhadap yayasan-yayasan yang sudah ada, dimana di dalam pembahasannya meliputi tentang eksistensi, kegiatan dan kekayaan dari yayasan-yayasan yang sudah ada tersebut. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta peraturan pelaksana dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa masih sangat diperlukan peran aktif pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya serta peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami benar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dampak yang ditimbulkannya akibat pemberlakuan dari Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya tersebut. ......With the enactment of Law Number 16 Year 2001 amended Act Number 28 Year 2004 on the Foundation at which time its enforcement has been a lot of foundations that stand up and run their operations, it gives a disparate impact against its enforcement. Existing foundations had to make adjustments to the Law Foundation and the amendments thereto. Main issues to be discussed in this paper s about the impact of the enactment of amendments to the Law Foundation and the foundations that already exist, where in the discussion include the existence, activities and wealth of foundations that already exist such. This writing method that focuses on the normative juridical regulations, and literature references as well as the implementing regulations in practice. From these results, it appears that is still very necessary role of government actively to promote the Foundation Act and amendments thereto and other relevant regulations to the public and also to agencies associated with the activities of the foundation so that the public and the parties concerned can understand the true applicable provisions and their impact due to the implementation of the Law foundation and the amendments thereto.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pembina Yayasan dengan mencoba meneliti Undang-Undang Yayasan dan Standard Akta Yayasan sebagai pedoman teknis pembuatan atau pengesahan Akta Pendirian Yayasan. Pengangkatan anggota Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Yayasan walaupun tidak secara explisit termasuk dalam wewenang pembina dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Terkait dengan pemberhentian anggota Pembina Yayasan baru diatur di dalam Standar Akta Yayasan Pasal 8 Ayat (2) huruf d yang mana perumusan kewenangan Pembina nampak kurang jelas. Hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan beritikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya Undang-Undang Yayasan direvisi kembali menjadi undang-undang yang betul-betul mengikat, tegas, dan jelas guna mengakomodir kepastian hukum serta menghindari permasalahan hukum yang secara lazim sering terjadi pada yayasan dan secara khusus terjadi pada organ yayasan yaitu Pembina, mengingat Pembina merupakan organ tertinggi di dalam suatu Yayasan. Selanjutnya mengenai syarat, mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dalam Standar Akta Yayasan Pasal 10 dan 11. Terakhir mengenai efektifitas keberlakuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dala Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the appointment and dismissal of foundation?s trustees through examining the Foundation Law and Foundation document standard. the foundation's trustee appointment is arranged in paragraph 28 Verse (3) Law of foundation eventhough it is not explicitly included to the trustees authorities in paragraph 28 verse 2 in Law of Foundation. Regarding the dismissal of the new trustee members Associated with the dismissal of members of the Foundation Trustees set new standards in the Foundation Deed of Paragraph 8 verse (2) letter b that the formulation of Trustees authority seems not clearly explaind in the Foundation document standard. This could be a legal loophole for those who are not responsible and act in bad faith to take advantage of the opportunity. Therefore, the law of Foundation is advised to be revised and re -evaluated in terms of validity and clarity in order to accommodate the legal certainty, and also avoiding the common legal issues or problems occur in foundation, particularly in the foundation's organ, which is trustee, the highest organ in foundation structure. Furthermore, the requirements, mechanisms and procedures for the appointment and dismissal of Trustees Deed of Foundation Standards set in Paragraph 10 and 11. Newsletter regarding the effectiveness of the enforceability of the appointment and dismissal of Trustees are set out in Paragraph 19 Verse (2) of Government Regulation No. 2 of 2013. The method applied in this research is normative juridical.