Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum mengenai perjanjian sewa guna usaha (leasing) dan akibat hukum yang timbul dari wanprestasi lessee dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) pada praktiknya merujuk pada pendapat Hakim-Hakim dalam Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia dan disesuaikan dengan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep dan ketentuan hukum mengenai Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) serta akibat hukum terhadap lessee yang wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang memfokuskan pada studi dokumen dan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian leasing yang merujuk pada pertimbangan Hakim. Jika lessee wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai yang telah diperjanjikan, maka kreditur (lessor) dapat melakukan penarikan kembali barang/obyek sewa guna usaha. Namun setelah penarikan dilakukan penjualan untuk menutupi hutang debitur (lessee) di mana hal tersebut keliru dengan konsep jaminan kebendaan. Selain kekeliruan dan ketidakseragaman pendapat Hakim terhadap akibat hukum yang timbul, terdapat pula ketidakseragaman pendapat Hakim mengenai kepemilikan barang/obyek sewa guna usaha yang juga berkaitan dengan konsep penjaminan

---

This bachelor thesis discusses the legal provisions regarding lease agreement (leasing) and the legal consequences arising from default of lessee in leasing agreement (leasing) in practice referring to the opinions of Judges in Court Decisions in Indonesia and adjusted to the prevailing theory. This study aims to provide an understanding of the concepts ang legal provisions regarding leasing agreement and the legal consequences for lessee who are in default in the leasing agreement. This research is a descriptive study with the form of juridical-normative legal research using secondary data which focuses on document studies and data obtained from library materials. The results of this study are about the legal consequences if the debtor defaults in the lease agreement which refers to the Judge's consideration. If lessee is in default by not making the installment payments as agreed, the creditor (lessor) can withdraw the goods / objects of the lease. However, after the withdrawal is made, the sale is made to cover the debtor's debt (lessee), which is mistaken for the concept of a material guarantee. In addition to errors and disagreements in judges 'opinions regarding the legal consequences, there are also disagreements in judges' opinions regarding ownership of leased goods / objects which are also related to the concept of guarantee.

Abstrak :
Mekanisme transaksi Sewa Guna Usaha jenis Finance Lease memiliki ciri khas yang berbeda dengan jenis Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi atau Sewa Operasi (Operating Lease). Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal merupakan karakteristik utama jenis transaksi Leasing ini. Hak Opsi merupakan hak bagi Lessee untuk memiliki barang, mengembalikan barang, atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha. Kepemilikan barang modal pada akhir masa sewa dilakukan dengan pembayaran Nilai Sisa merupakan hak Lessee pada mekanisme Finance Lease secara umum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Leasing saat ini. Namun, pada beberapa kasus di pengadilan, Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal menjadi gugur disebabkan adanya cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Lessee. Ketika terjadi wanprestasi, sebagai akibatnya adalah barang modal ditarik oleh lessor yang kemudian dijual olehnya digunakan untuk menutupi sisa kewajiban Lessee. Selain itu, Lessee juga dikenakan ganti kerugian sebesar akumulasi seluruh pembayaran angsuran, biaya-biaya lainnya, dan termasuk Nilai Sisa yang mana mewakilkan harga perolehan barang modal selayaknya Hak Opsi dijalankan. Pada praktiknya, hasil penjualan barang modal tidaklah mampu menutupi nominal ganti kerugian yang ditagihkan kepada Lessee, sehingga Lessee harus membayar seluruh ganti kerugian selayaknya Hak Opsi dijalankan walaupun hak tersebut gugur. ......The option right for the Lessee to own capital goods is the main characteristic of this type of Finance Lease transaction. The Option Right is the right for the Lessee to own the goods, return the goods, or extend the lease term. Ownership of capital goods at the end of the lease period by payment of Residual Value is the right of the Lessee in the Finance Lease mechanism generally applied by Leasing companies today. However, in some cases litigated in court, the Option Right for the Lessee to own capital goods becomes void due to a breach of promise or default committed by the Lessee. When a default occurs, the result is that the capital goods are withdrawn by the lessor which is then sold by him which is later used to cover the remaining obligations of the Lessee. In addition, the Lessee is also subject to compensation amounting to the accumulation of all instalment payments, other costs, and including the Residual Value which represents the acquisition price of the capital goods as if the Option Right was exercised. In practical terms, the proceeds from the sale of the capital goods are not able to cover the nominal compensation charged to the Lessee, so the Lessee must pay all compensation if the Option Right is exercised even though the right is cancelled.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai jaminan fidusia atas piutang usah PT. A kepada lembaga keuangan non perbankan LPEI. LPEI sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membantu mengembangkan ekspor Indonesia ke mancanegara memiliki kewenangan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan asuransi kepada pihak-pihak yang memiliki niat untuk mengembangkan ekspor Indonesia. Piutang usaha yang dijaminkan adalah pembayaran sewa kapal dengan menggunakan fidusia hukum jaminan kebendaan. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain Deskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu diadakannya suatu seminar atau simposium guna membahas masalah jaminan fidusia piutang usaha tersebut; Perlu dilakukannya suatu koordinasi antara kementerian yang terkait guna membicarakan permasalahan jaminan fidusia dengan piutang usaha ini agar dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan; Perlu dibentuk suatu badan independen yang berfungsi mengawasi lembaga keuangan non perbankan yang ada di Indonesia mengingat pertumbuhannya sudah sangat pesat.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the fiduciary on receivables need PT . A non-banking financial institutions LPEI . LPEI as an institution that has the duty and authority to help develop Indonesia's exports to foreign countries has the authority to provide financing , loans and insurance to those who have the intention to develop Indonesia's exports . Basically trade receivables are secured by using fiduciary represents the law guarantees legal material. This study is a descriptive research design. The results of the study suggest a need holding of a seminar or symposium to discuss issues such fiduciary accounts ; Need to do some coordination between relevant ministries to discuss issues with the fiduciary 's accounts receivable so that in the future there is no injured party ; There needs to be an independent body to monitor the non-banking financial institution in Indonesia given its growth has been very rapid.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perbedaan penfsiran isi perjanjian yang diakibatkan ketidakjelasan terkait dasar penetapan tarif sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan perhitungan tarif sewa oleh para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan wanprestasi. Selain kecermatan dalam merumuskan perjanjian, pembuatan perjanjian dalam bentuk akta notariil juga merupakan upaya yang dapat membantu meminimalisir perbedaan pernafsiran atas suatu perjanjian agar pemenuhan prestasi oleh para pihak dapat berjalan dengan sempurna. Notaris berwenang memberikan penyuluhan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, sehingga membantu mengarahkan juga menyamakan interpretasi pada saat pembuatan, pembacaan dan pengesahan perjanjian. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah dasar penetapan dan perhitungan tarif sewa menyewa alat berat berdasarkan praktik; dan, pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT.PLK. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang diperkuat dengan wawancara terkait praktik penyelenggaraan perjanjian sewa menyewa alat berat khususnya dasar penetapan dan perhitungan tarif sewa, dengan tipe penelitian preskriptif untuk memberikan saran atas permasalahan yang ada. Hasil penelitian adalah bahwa tarif sewa menyewa alat berat lazim dan biasanya menggunakan tarif minimal dalam satuan jam per bulan berdasarkan pemakaian alat berat yang dicatat berdasarkan Hour Meter (pencatat mekanis) pada alat berat. Kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai prilaku yang berulang-ulang dan lazim dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat yang penting untuk diperhatikan oleh Hakim, khususnya apabila terjadi perbedaan penafsiran para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal tersebut dapat membantu mewujudkan terpenuhinya kepatutan dan keadilan yang obyektif di tengah-tengah masyarakat.

---

This study discusses the difference interpretation of the content of the lease agreement caused by the lack of clarity related to the basic tariff determination in the heavy equipment lease agreement. This lack of clarity caused difference interpretation on the calculation of lease tariff by the parties, that causing default. Beside the carefulness in formulating the agreement, making the agreement in the form of a notarial deed is also can help to minimize misinterpretation of the agreement so that the fulfillment of the achievements of the parties can run perfectly. The notary is authorized to provide legal counseling related to the making of the deed, so that it helps direct the same interpretation at the time of making, reading and ratifying the agreement. The study analysis the practice of basic determination and calculation of heavy equipment lease tariff; and, Judge's consideration on Court Verdict Number 51/PDT/2017/PT.PLK. To answer these problems, juridical-normative research methods are used, which are strengthened by interviews related to the practice heavy equipment lease agreements, especially the basic determination and calculation of heavy equipment lease tariff, with a type of prescriptive research to provide advice on existing problems. The results of the study shows the heavy equipment lease tariff is common and usually use a minimum rate in hours per month based on the use of heavy equipment that is recorded on the Hour Meter (mechanical recorder) on the heavy equipment. This habit can be categorized as repetitive behavior and commonly practiced in a group community that is important to be considered by Judge, especially if there are difference interpretations of agreement. This can help the fulfillment of objectivity and fairness of justice in society.

Abstrak :
Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab Ketujuh Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan tesis mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Ditinjau Dari Akta Notaris)" dengan mengangkat kasus perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dibuat dengan Akta Notaris. Pokok permasalahannya adalah bagaimana cara penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi terhadap objek sewa menyewa pada waktu berlangsungnya sewa menyewa, bagaimana penerapan perlindungan hukum yang seimbang terhadap pihak yang menyewakan dan pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa serta bagaimanakah isi klausul perjanjian yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang dianalisis dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak yang membuat perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan per Undang-Undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta pengkajian terhadap kasus melalui data berupa dokumen pada objek penelitian. Hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa penyelesaiannya dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap objek sewa menyewa oleh pihak BANK dan ketentuan hukum tentang sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dan seimbang bagi para pihak. Dalam kasus yang dianalisis ditemukan klausul-klausul yang dapat memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak, baik pihak yang menyewakan dengan dibayarkannya uang sewa seketika dan sekaligus lunas pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa dan bagi penyewa akan mendapatkan sisa uang sewa yang belum dijalani dan dinikmati beserta ganti rugi dari seluruh kerugian yang akan ditanggung oleh pihak penyewa dengan lalainya pihak yang menyewakan atas kewajibannya terhadap BANK dalam perjanjian sebagaimana tersajikan selengkapnya dalam tesis ini. ...... Human tendency to immediately fulfill the need for the benefits of an object cannot be entirely fulfilled by the objects onecurrently owns. One way to mitigate this situation is through lease agreement. Lease agreement is very commonly used in the society and thoroughly regulated in the seventh chapter of the third book of the Indonesian Civil Code. This thesis is entitled "Legal Protection For Parties Involved In Lease Agreement (Viewed from the Notary Deed)", taking the case of land and property lease agreement initiated with a Notary deed. The main problem is how a default accurred to the rent object during the lease agreement can be resolved, how balanced legal protection for the owner and the tenant can be implemented and how the clauses that can provide legal assurance to both owner and tenant that were analyzed can truly give legal assurance and balanced legal protection to each party involved in the agreement. This research is carried out using juridical-normative method through analysis of secondary data by collection of primary and secondary data, along with tertiary legal materials. The research employs qualitative data analysis, which resulted in descriptive-analytic data. This research concludes that default accurred during lease agreement is to be resolved by execution of the rental object by the bank. And that laws governing lease agreement in the Indonesian Civil Code have provided adequate and balance legal protection for the parties involved in lease agreement. Analysis of legal cases found sufficient clauses that can provide legal protection and assurance for the owner, by immediate and full payment of lease fee at the time of signing of the agreement, and for the tenant, where the tenant will be entitled for the lease fees not yet accrued, together with the compensation for all the loses which will be born by the tenant in the case of the owner?s negligence of his liability to the BANK, as further explored in this thesis.

Abstrak :
ABSTRAK
Meningkatnya perkembangan perekonomian di Indonesia, menarik minat warga negara asing WNA untuk datang berinvestasi dan menimbulkan kebutuhan akan rumah tinggal atau hunian bagi WNA tersebut. Pengaturan hubungan hukum mengenai pertanahan yang melibatkan WNA di Indonesia terdapat di dalam Pasal 17 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia dimana tempat letaknya benda menentukan hukum yang berlaku atas benda tersebut, sehingga hukum yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut diatas adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria UUPA . Pada umumnya perusahaan penyelenggara pembangunan membangun rumah tinggal atau hunian di atas tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan HGB . Dalam praktek, akta perjanjian sewa yang dapat dikonversi menjadi akta jual beli convertible lease digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah kepemilikan rumah tinggal atau hunian yang didirikan di atas tanah HGB bagi WNA. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kedudukan convertible lease ditinjau dari ketentuan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum nya bagi WNA tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kualitatif. Sampai saat ini, WNA belum dapat memiliki tanah dan rumah tinggal atau hunian selain diatas tanah Hak Pakai sehingga kedudukannya di dalam convertible lease adalah tetap sebagai Penyewa. Notaris diharapkan mengerti mengenai ketentuan yang berkaitan dengan bidang pertanahan dan kepemilikan rumah tinggal atau hunian bagi WNA di Indonesia sehingga dapat membuat akta yang tepat dan diharapkan ada sinkronisasi antara Undang-Undang yang mengatur kepemilikan rumah tinggal atau hunian bagi WNA dengan Peraturan Pelaksanaannya. Kata Kunci : Perjanjian Sewa Yang Dapat Dikonversi, Kepemilikan, Warga Negara Asing.

---

ABSTRACT
Pursuant to the increase of economics development in Indonesia, attracting the foreign citizens Warga Negara Asing WNA to come and invest here, this condition leads to the necessity of having houses or residence for those concerned WNA. The regulation on legal relationship regarding land involving WNA in Indonesia sets forth in Article 17 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie General Provision on Laws and Regulations in Indonesia declaring that the location of goods determines the laws applicable to the relevant goods. Therefore, the prevailing laws for the abovementioned legal occurrence shall be in accordance with what regulated in the Basic Agrarian Law Undang Undang Pokok Agraria UUPA . Generally, the company as the developer that builds the houses or residences on the land with the status of Rights to Build Hak Guna Bangunan HGB . In practice, the deed of lease agreement that might be converted to deed of sale and purchase convertible lease used as the alternative settlement for houses or residences issues built on HGB land for WNA. The next question shall be how the position of convertible lease reviewed from the prevailing laws in Indonesia and the legal impacts for the WNA. The researches carried out by using normative juridical research method, where all obtained data to be processed by qualitative method.WNA is not able to own the house or residence instead of on the land with Rights of Use Hak Pakai thus the position in the convertible lease is still as the Lessee. Notary is expected to understand regarding the provisions on scope of land and houses or residences for WNA domiciled in Indonesia thus shall be able to draft an accurate deed and expected there is synchronicity between Laws regulating ownership of houses and residences for foreign citizen with the Laws on Implementation. Key Words Converted Lease Agreement, Ownership, Foreign Citizen.

Abstrak :
Perjanjian pengosongan tanah sebagai pelengkap dari perjanjian jual beli sering dibuat untuk mengantisipasi tindakan penjual yang belum juga bersedia meninggalkan tanah walau sudah disepakati waktu penyerahan objek jual beli tersebut. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt/2020 yang berkaitan dengan perjanjian kredit, perjanjian pengosongan tanah yang dibuat oleh perorangan sebagai debitur dan koperasi sebagai kreditur memuat klausul kuasa mutlak, di mana pimpinan koperasi dalam kenyataannya bertindak untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan Akta Perjanjian Pengosongan yang berfungsi sebagai jaminan atas tanah dengan klausul kuasa mutlak dan kewenangan bertindak dari pimpinan koperasi sebagai pihak yang semestinya mewakili koperasi namun dalam kenyataannya bertindak untuk diri sendiri dalam Akta Perjanjian Pengosongan. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan melalu studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Akta Perjanjian Pengosongan yang berfungsi sebagai jaminan atas tanah dengan klausul kuasa mutlak adalah tidak sah karena merugikan debitur karena merugikan debitur selain juga ada upaya paksaan dalam melakukan pengosongan, yang dapat diartikan sebagai pelanggaran atas hak-hak debitur sebagai pemilik objek jaminan. Dalam kaitannya dengan kewenangan bertindak dari pimpinan koperasi yang tidak mewakili koperasi karena bertindak secara pribadi dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan.  Dengan demikian pimpinan koperasi dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh debitur. ......As a complement to a sale and purchase agreement, a land clearing agreement is made to anticipate the seller who does not willing to leave the land according to the agreed time for handing over the object of sale and purchase. A Supreme Court Decision Number 761 K/Pdt/2020 related to credit agreements, land clearing agreements made by individuals as debtors, and cooperatives as creditors contain clauses of absolute power of attorney, in which the head of the cooperative acts for himself. This study focuses on the problem of the validity of the Deed of Land Clearing Agreement which functions as collateral for land with an absolute power clause and the authority of the head of the cooperative as the party who should represent the cooperative but in reality acts for himself. This doctrinal legal research was a literature study by collecting secondary data in the form of legal materials. Data were analyzed qualitatively. The results of the analysis showed that the deed of land clearing agreement which functions as collateral for land with an absolute power of attorney clause was invalid as it was detrimental to the debtor and covered coercive efforts for land clearing which can be interpreted as a violation of the debtor's rights as the owner of the collateral object. Concerning the authority to act of the cooperative head who acts personally instead of representing the cooperatives can be declared as an abuse of authority. Therefore, the head of the cooperative can be sued to return the losses suffered by the debtor.

Abstrak :
Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya harus mengikuti proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian yang dapat terjadi pada proses pembuatan akta autentik dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun batal demi hukum. kemudian, terhadap Notaris yang melakukan kesalahan pada pembuatan aktanya dapat dinyatakan sebagai pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum. Dampak atas kelalaian yang dilakukan Notaris ini terkadang tidak hanya terhadap penghadap tetapi juga pada pihak ketiga diluar akta. Permasalahan yang dibahas dalam thesis ini adalah substansi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris serta Para Pihak dan perlindungan hukum bagi pihak diluar akta yang menjadi korban atas dibuatnya akta Perjanjian Sewa Menyewa serta tanggung jawab Notaris atas kesalahan yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Adapun terhadap kelalaian yang dibuat Notaris menyebabkan akta nya cacat dan batal demi hukum. Terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan yang dibuatnya serta bagi pihak ketiga diluar akta yang menjadi korban terdapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

---

A lease agreement made by and before a Notary applies as an authentic deed of absolute proof. When making a deed, a Notary must follow the proper procedure in accordance with the rules of the law. Any negligence that may occur in the process of making an authentic deed, may result in degradation of the proving power of the authentic deed into a private deed, or even make the authentic deed void by law. Subsequently, the Notary who committed an error in the making of the deed may be declared as a perpetrator of an Unlawful Act. The impact of the negligence conducted by the Notary can sometimes not only on affect the party engaged in the deed, but also third parties outside the deed. The issues discussed in this thesis are the substance of the Unlawful acts committed by Notaries and Parties in the deed, the legal protection of the parties outside the deed who are impacted as victims of the Tenancy Agreement, and the Notary's responsibility for the offenses committed. The research method used in this thesis is normative juridical method with a descriptive analytical research type. The types of data used in this study are secondary data with a qualitative approach. As for the Notary's negligence, this caused his deed to be defective and void by law. For his actions, the Notary may be held responsible for any wrongdoing that he may have committed, and for any third party outside the deed who is impacted as a victim, they are eligible legally protected in accordance with the applicable rules and regulations.