Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang. Menurut SDKI tahun 2007, AKI 228 per 100.000KH dan AKB 34 per 1000KH sementara target MDG‟s AKI 102 per 100.000 KH dan AKB 23 per 1000KH. Untuk mempercepat pencapaian target MDG‟s maka diluncurkan program Jampersal sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan, tanggal 22 Februari 2011. Kabupaten Lebak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.470.545.000,- untuk 16.870 ibu bersalin. Namun dana program tersebut hanya terserap Rp. 3,9 milyar atau sekitar 71,2 % dengan cakupan sebesar 11.137 ibu bersalin atau 68,3%.Metode. Jenis Penelitian ini adalah desain kualitatif. Arah penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi data.Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada hambatan terkait Kendala seperti terhambatnya laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi, rendahnya tarif, ketersediaan fasilitas, sebagian bidan desa yang tidak berada di tempat dan geografis.

---

Background. According IHDS in 2007, Maternal Mortality Rate is 228/ 100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 34/1000 life birth, while MDG's target is Maternal Mortality Rate is 102/100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 23/1000 life birth. To achieve MDG's target therefore Jampersal had been launched. According to circular issued by Ministry of Health No. TU/Menkes/E/391/II/2011 about Jampersal, on February 22nd 2011. In Lebak Regency had fund allocation 5.470.545.000,- for 16.870 maternal but that fund only absorb for 3,9 billion or about 71,2 % of 11.137 maternal or 68,3%.Methods. This research is qualitative design research. It about the Implementation of Jampersal Policy in Lebak regency, Banten Province in 2011. Analysis method that being used is content analysis with triangulation method, source and data.Result. Analysis results obtained showed that the implementation of the policy has been running very well, but there are any constraints such as delays in reporting to the Provincial Health Office, the low rates, availability of facilities, many midwives who are not stay in her and geography."

"ABSTRAKWilayah Karst memiliki karakteristik alam yang sangat unik dan alami, dengan bentuk dan pola yang sangat beragam antar wilayah karst satu dengan yang lainya. Bentuk-bentuk dan pola yang ada di wilayah karst memang sulit untuk dimengerti namun dengan analisis lineament, bentuk-bentuk dari Karst tersebut dapat di sederhanakan menjadi lebih mudah dimengerti. Data pokok yang digunakan adalah Citra Landsat 8 OLI yang di kombinasikan GDEM ASTER 30 meter. Penggunaan tanah di gunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara pola Lineament dengan Pola penggunaan tanah di wilayah Karst Sawarna. Software Arc Map 10.1 digunakan untuk metode Box Counting untuk menghitung kerapatan pola lineament pada tiap kotak grid yang sudah dibuat. Wilayah Karst Sawarna memiliki pola persebaran yang cukup acak dan menyebar dengan pola-pola sesuai dengan wilayah kelerengan. Untuk kaitanya dengan penggunaan tanah dapat dikatakan bahwa Pola Lineament Karst dengan kerapatan yang tinggi lebih besar intensitas pembukaan lahan-nya.

---

ABSTRACTKarst has a very unique natural characteristics and natural, with shapes and patterns that vary between kawsan karst with each other. The forms and patterns that exist in the karst region is difficult to understand but with a lineament analysis, the shape of the Karst-shape can be simplified to be more easily understood. Basic data used is Landsat 8 OLI in the combined GDEM ASTER 30 meters. The use of land in use to see how the relationship between the lineament patterns with patterns of land use in the Karst region Sawarna. Arc Map 10.1 software is used to Box Counting method for calculating the density of a lineament pattern in each grid box that has been created. Karst region Sawarna has a distribution pattern that is fairly random and spread with patterns according to the slope region. For relation to the use of the land can be said that the Karst Lineament Pattern at high density is greater intensity of his clearance."

"Background: Increasing blood pressure often has no symptoms, people are not aware the incidenee of hypertension.Various studies have shown the prevalence of hypertension continues to rise and tend at younger age groups, thus causing hypertension is public health problems. The purpose of this study is to determine risk factors related to hypertension and develop intervention model for hypertension. Methods: The study was conducted in Lebak district, Banten Province. It design was analyses of secondary data from the Baseline Health Research (Riskesdas) 2007 and qualitative study Results: The analysis shows, the intervention model for Lebak districts needs to focus on healthy behavior and environmental pollution. Health behavior is reflected in the emotional disorders, abdominal circumference at risk. Although the factors of age and marital status were contribute to increased blood pressure. Statistic model is -3.025 + 0.993* Age 35-60 year + 0.663* Marrital status + 0.881 * mental disorder + 0,679* obese central + 0.429* environmental exposure. Qualitative results showed a lack of knowledge about the causes, symptoms, prevention, and how to detect or treat of hypertension that require long and continuous. This is supported from the implementing recognition programs, the placement of non-communicable diseases program which is a huge umbrella of prevention of hypertension remains unclear. So in the implementation of prevention is still passive. Availability for drugs at health facilities for treatment of non-communicable diseases is not enough; this is a problem in the program to reduce the prevalence of hypertension diseases. So it needs the support of decree of the issue of hypertension by Ministry of Health on inter-sector coordination."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dankewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturanpelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi olehMajelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakanlembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannyamelakukan pemeriksaan berkala secara langsung pada para Notaris yang berada didaerahnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsiMPD Pandeglang and Lebak sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undangdan peraturan pelaksanaannya serta upaya mengatasi kendalanya sehingga pelaksanaannyabisa beijalan dengan lancar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitiannormatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaituNomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun2004, literatur serta bahan hukum sekunder didukung dengan wawancara. Hasilnya,disimpulkan bahwa tehnis dan operasional pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPDKabupaten Pandeglang dan Lebak dituangkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah(MPW) Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman danTata Cara Penyusunan Program Kerja MPD se-wilayah Provinsi Banten yang sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang harus diantisipasi adalahanggaran belanja yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi belum pernah diterima, jaraktempuh pemeriksaan yang beijauhan, penggantian antar waktu anggota MPD unsurakademisi dan Notaris yang belum menjalankan jabatan. Kendala-kendala diatasi denganmenghimpun sumbangan dari para Notaris yang meerlukan jasa MPD, sosialisasi,mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota serta penjadwalan kunjugan pemeriksaanberkala bagi Notaris. Disarankan agar pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatukomisi independent yang beranggotakan unsur-unsur pensiunan Notaris, pensiunan pegawaiKantor Pertanahan atau mereka yang pernah berkecimpung dibidang kenotariatan

---

Notaries are the public officers having the authority for making authentically acts

and another authority based on Code of Notary Number 30-2004 and its rule for

application. In running their authorities they are supervised by the Board of

Supervisory for Notaries where the district board called Majelis Pengawas Daerah

(Distric Supervisor Board-MPD) having inspection authority for the Notaries directly

in its area. The main problems analyzed are the implimentation on MPD of

Pandeglang and Lebak according to regulation and how find the way to accomplish

the jobs out of its barrier. The methological research applicated is empirical

normative for analyzing the frimary facts consist of Law and Human Rights Minister

Regulation of Number M.02.PR.08.10 - 2004 the same minister decision of Number

M.39-PW.07.10 — 2004 and the secondary facts conist of related literatuiy supported by

some interview. Result of research concluded as rule of technical and the application of

MPD Pandeglang Lebak arranged on tehnical rules of Supervisory Board of Banten

Province (MPW Banten) Number W29/Not/05/l/2008/MPW as Rules of Arranging for all

MPD of MPW Banten area based on the national regulations. The barriers should be

antipicated are the cost of MPD operation must be supported by National Budget (APBN)

but its never receipt, far distance between one Notaries and another, reposition of member of

MPD from the scientist element and absence of some Notaries in their offices. In anticipating

the barriers MPD collect the fund form Notaries participation for MPD services,

socialization and law enforcement and scheduling for inspecting. Suggested, should be

better if member of Supervisory Board for Notaries recruited from the entire of Notaries, the

Land Affair officers or who having the experience of notary"

"Kabupaten Lebak yang terletak di provinsi Banten merupakan daerah yang masih mengalami aktivitas geologi akibat pergerakan dua lempeng tektonik. Kejadian-kejadian gempabumi di daerah ini merupakan manifestasi dari keadaan geologi tersebut. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang lebih mengenai keberadaan struktur di bawah permukaan untuk kewaspadaan terhadap bencana gempabumi dan meningkatkan usaha mitigasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tomografi seismik waktu tempuh double-difference sebagai metode untuk menghasilkan citra di bawah permukaan provinsi Banten, khususnya Kabupaten Lebak, dan sekitarnya. Inversi yang dilakukan menggunakan algoritma TomoDD untuk mencitrakan model kecepatan seismik dengan variasi vertikal dan horizontal dari Provinsi Banten dan dari Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data rekaman 290 kejadian gempabumi yang memiliki total 2.895 fase berupa 2.072 fase gelombang P dan 823 fase gelombang S. Hasil akhir penelitian ini berupa beberapa citra yang diantaranya menunjukkan adanya sesar lokal serta fitur geologi lain seperti Sesar Cimandiri dan zona magmatik.

---

Lebak Regency, located in Banten province, is an area that is still experiencing geological activity due to the movement of two tectonic plates. Earthquake events in this area are manifestations of these geological conditions. It is important to have a deeper understanding of the existence of subsurface structures for alertness to earthquake disasters and to improve mitigation efforts in Indonesia. This study used the double-difference travel time seismic tomography method as a method to produce images below the surface of Banten, especially Lebak Regency, and its vicinity. Inversions were performed using the TomoDD algorithm to image seismic speed models with vertical and horizontal variations from Banten Province and from West Java. The data used are record data of 290 earthquake events which have a total of 2,895 phases in the form of 2,072 P-wave phases and 823 S-wave phases. The final results of this study are in the form of several images which shows the existence of local faults and also another geological features such as Cimandiri Fault and magmatic zone."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan lembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannya melakukan pemeriksaan berkala secara langsung pada para Notaris yang berada di daerahnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi MPD Pandeglang and Lebak sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta upaya mengatasi kendalanya sehingga pelaksanaannya bisa beijalan dengan lancar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, literatur serta bahan hukum sekunder didukung dengan wawancara. Hasilnya, disimpulkan bahwa tehnis dan operasional pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak dituangkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Program Kerja MPD se-wilayah Provinsi Banten yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang harus diantisipasi adalah anggaran belanja yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi belum pernah diterima, jarak tempuh pemeriksaan yang beijauhan, penggantian antar waktu anggota MPD unsur akademisi dan Notaris yang belum menjalankan jabatan. Kendala-kendala diatasi dengan menghimpun sumbangan dari para Notaris yang meerlukan jasa MPD, sosialisasi, mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota serta penjadwalan kunjugan pemeriksaan berkala bagi Notaris. Disarankan agar pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatu komisi independent yang beranggotakan unsur-unsur pensiunan Notaris, pensiunan pegawai Kantor Pertanahan atau mereka yang pernah berkecimpung dibidang kenotariatan.

---

Notaries are the public officers having the authority for making authentically acts and another authority based on Code of Notary Number 30-2004 and its rule for application. In running their authorities they are supervised by the Board of Supervisory for Notaries where the district board called Majelis Pengawas Daerah (Distric Supervisor Board-MPD) having inspection authority for the Notaries directly in its area. The main problems analyzed are the implimentation on MPD of Pandeglang and Lebak according to regulation and how find the way to accomplish the jobs out of its barrier. The methological research applicated is empirical normative for analyzing the frimary facts consist of Law and Human Rights Minister Regulation of Number M.02.PR.08.10 - 2004 the same minister decision of Number M.39-PW.07.10 - 2004 and the secondary facts conist of related literatuiy supported by some interview.

Result of research concluded as rule of technical and the application of MPD Pandeglang Lebak arranged on tehnical rules of Supervisory Board of Banten Province (MPW Banten) Number W29/Not/05/l/2008/MPW as Rules of Arranging for all MPD of MPW Banten area based on the national regulations. The barriers should be antipicated are the cost of MPD operation must be supported by National Budget (APBN) but its never receipt, far distance between one Notaries and another, reposition of member of MPD from the scientist element and absence of some Notaries in their offices. In anticipating the barriers MPD collect the fund form Notaries participation for MPD services, socialization and law enforcement and scheduling for inspecting.

Suggested, should be better if member of Supervisory Board for Notaries recruited from the entire of Notaries, the Land Affair officers or who having the experience of notary."

"ABSTRAKPeraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.

---

ABSTRACT

Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches.

The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers."

"Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches.

The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers."