Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Permasalahan timbul ketika seorang Terpidana mati mengajukan grasi dan kemudian permohonan grasi tersebut ditolak oleh Presiden, namun ketika akan dilakukan eksekusi mati, Presiden mengeluarkan perintah untuk menunda eksekusi mati tersebut, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum atas penolakan grasi tersebut, yang berakibat pula penegakan hukum atas tindak pidana narkotika menjadi hilang marwahnya. Hal tersebut terjadi dalam kasus penundaan eksekusi mati Mary Jane Veloso. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait dengan kewenangan Presiden dalam menunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kebijakan Presiden dalam menunda eksekusi hukuman mati terpidana Mary Jane Veloso ditinjau dari asas legalitas. Berdasarkan penelitian, penundaan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui grasi bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Selain daripada itu, kebijakan presiden dalam menunda eksekusi hukuman mati terpidana Mary Jane Veloso ditinjau dari asas legalitas telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Pengaturan ketentuan undang-undang tersebut merupakan upaya mewujudkan prinsip checks and balances, sehingga penggunaan kewenangan ini telah dibatasi, yaitu sebelum Presiden menentukan akan memberikan penundaan eksekusi hukuman mati, maka Presiden terlebih dahulu diharuskan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. ...... Grasi is indispensable in the government of a country because it can minimize some of the risk that is feared as a result of judgment imposed by the judge, especially for maximum punishment such as capital punishment, namely the possibility of execution of innocent people. The problem arises when a prisoner dies to pardon and then the request for pardon is rejected by the President, but when the execution will be executed, the President issued an order to delay the execution of death, thus causing legal uncertainty over the rejection of the pardon, resulting in law enforcement of crime narcotics become lost marwahnya. This happened in the case of the postponement of the execution of Mary Jane Veloso. Therefore, it is necessary to conduct research related to the authority of the President in delaying the execution of verdicts which have permanent legal force, and the President's policy in postponing execution of death sentence of convict Mary Jane Veloso viewed from the principle of legality. Based on the research, the delay in the execution of verdicts that have been legally enforced through pardon is not a legal effort, but it is the right of the Head of State to grant pardons to his citizens who are judged by the court. In addition, the president's policy in postponing the execution of the death penalty of convicted woman Mary Jane Veloso in terms of legality principles has been regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and Law Number 1 Year 2006 on Mutual Assistance In Criminal Matters and Law Number 15 Year 2008 on Ratification of the Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Agreement on Mutual Assistance in Criminal Matters). The provision of the provisions of the law is an effort to realize the principle of checks and balances, so that the use of this authority has been restricted, ie before the President determines will give a delay execution of death penalty, the President must first be considered by the Supreme Court.

Abstrak :
Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang perkara pidana, karena dirumuskan dari hasil pemeriksaan tahap penyidikan, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni berita acara pemeriksaan (BAP). Salah satunya adalah BAP keterangan saksi. Saksi diperiksa untuk keterangan terkait dengan tindak pidana yang mereka lihat, dengar, dan alami. Permasalahan terjadi ketika perkara sidang 2 terdakwa dipisah (splitzing). Timbul pertanyaan apakah keterangan saksi yang sama di tahap penyidikan dapat dipergunakan dalam 2 sidang terdakwa. Hal ini menjadi polemik penerapan hukum, ketika majelis hakim mengeluarkan putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima pada putusan akhir perkara pidana dengan dasar pertimbangan surat dakwaan tidak sah akibat BAP cacat hukum terhadap sidang yang telah memasuki tahap pembuktian materi pokok perkara. Hal tersebut tidak akan menjadi perdebatan apabila diputus dalam putusan sela. Namun ketika sidang sudah memasuki pemeriksaan aspek materiil (pembuktian) sampai selesai, tetapi putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima, maka diperlukan suatu pembahasan khusus mengenai hal ini. Mengingat hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan mengingat masih terdapat alat bukti lain yang dapat dipertimbangkan sesuai Prinsip Minimum Pembuktian Pasal 183 KUHAP. KUHAP sendiri tidak mengatur tentang pengertian dan klasifikasi mengenai dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dipertanyakan apa yang menjadi dasar hukum dari keputusan ini. Selain itu, hal ini menimbulkan juga ketidakpastian mengenai status hukum dari perkara tersebut, sehingga menyulitkan pilihan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan ini. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara, untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
Peran dan fungsi Notaris dalam mekanisme pengesahan legalitas badan hukum perkumpulan diperlukan, karena legalitas suatu badan hukum perlu didaftarkan melalui akta notaris kemudian, didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun, bukan hanya pendaftaran legalitas, namun peran notaris juga diperlukan dalam pembatalan akta tersebut, apabila terjadi konflik dalam pengesahan legalitas badan hukum perkumpulan tersebut. Hal tersebut terjadi pada perkumpulan FKPPI dan Generasi Muda FKPPI yang saat peleburannya mengalami konflik internal terkait pengesahan legalitas badan hukum perkumpulannya, yang dimana terjadinya konflik internal antara Generasi Muda FKPPI dengan FKPPI selaku organisasi induknya, dalam pendaftaran legalitas tersebut Generasi Muda FKPPI tidak memberitahukan bahwa mereka telah mendaftarkan legalitasnya kepada FKPPI selaku organisasi induk, hal ini lah yang memunculkan konflik dalam internal mereka terkait legalitas perkumpulan Generasi Muda FKPPI. ......The role and function of a notary in the mechanism for ratifying the legality of an association legal entity is necessary, because the legality of a legal entity needs to be registered through a notarial deed, then it is registered with the Ministry of Law and Human Rights, but not only for registration of legality, but the role of a notary is also required in canceling the deed, if there is a conflict in the approval of the legality of the association legal entity. This happened to the FKPPI and Young Generation FKPPI associations which at the time of their smelting experienced an internal conflict regarding the legality of the legality of the association legal entity, in which an internal conflictoccurred between the FKPPI Young Generation and FKPPI as the main organization, in registering legality the FKPPI Young Generation did not notify that they had registering its legality with FKPPI as the main organization, this is what gave rise to conflicts within them regarding the legality of the FKPPI Young Generation association.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia, khususnya terkait dengan hambatan, keuntungan, proses pengawasan dan pembinaan, serta contoh kasus pelanggaran dengan proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat hambatan dan pelanggaran dalam implikasinya sehingga dibutuhkan peningkatan pembinaan dan pengawasan. Dalam penegakan hukum terhadap SVLK, pihak yang diberi sanksi masih sebatas pihak yang melanggar peraturan dalam pelaksanaan SVLK dan bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban SVLK belum diatur proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menyarankan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat penegakan hukum yang jelas bagi industri pemanfaatan kayu yang belum menjalankan kewajiban SVLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30 Tahun 2016.

---

ABSTRACTThis thesis examines about the application of timber legality verification system in Indonesia, spesifically related to the hindrances and profits, surveilance and guidance process, and also the examples of violation cases with law enforcement process. This research used normative juridical method with a descriptive tipology, where the result of this research explain that the implementation of timber legality verification system in Indonesia has been running well enough, however there are still obstacles and infraction in the implications, so it needs an increase in guidance and control. In law enforcement, the sanctioned parties are still limited to those who violate the rules in the implementation of SVLK and for those who do not perform SVLK obligations have not been regulated by the law enforcement process. This research recommend the Ministry of Environment and Forestry to make law enforcement for the timber industry that has not fulfilled SVLK obligations in accordance with Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.30 of 2016.

Abstrak :
Pemerintah mewajibkan asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) dan Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 102 Tahun 2015). Akibatnya perikatan asuransi yang terjadi antara PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) dan pesertanya tidak berdasarkan polis asuransi. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur bahwa suatu perjanjian pertanggungan harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dinamakan polis. Ketiadaan polis pada asuransi sosial PT Asabri (Persero) menyebabkan kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban para peserta sehingga hak-hak peserta asuransi kurang terlindungi. Oleh karena itu, permasalahan tesis yang diangkat adalah legalitas kepesertaan asuransi sosial pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri Persero) tanpa polis asuransi dan bentuk format hukum perjanjian yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi peserta asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero). Untuk menjawab permasalahan ini lebih lanjut, tesis ini menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal). Tesis ini menyimpulkan bahwa legalitas kepesertaan PT Asabri (Persero) tanpa polis asuransi tetap sah dan berlaku serta bentuk format hukum dari perikatan yang terjadi antara PT Asabri (Persero) dan para pesertanya yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya adalah polis berbentuk akta otentik. Tesis ini memberikan saran yaitu peraturan perundang-undangan perlu menegaskan mengenai masa berlakunya polis, sehingga polis akan menjadi syarat dalam pembuatan perjanjian asuransi, PT Asabri (Persero) perlu memaksimalkan kembali pembacaan informasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat kepada para peserta asuransi sosial pada PT Asabri (Persero), dan PT Asabri (Persero) perlu membuat suatu polis asuransi bagi para peserta asuransi sosial. ......The government requires social insurance for soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI), members of the Indonesian National Police (Polri) and employees of the State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defense (Kemhan RI) and Polri, based on Government Regulation Number 102 year 2015 concerning Soldier Social Insurance Indonesian National Police, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police (PP No. 102 of 2015). As a result, the insurance agreement that took place between PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) and its participants was not based on an insurance policy. This contradicts the Commercial Law Code (KUHD) which stipulates that a liability agreement must be made in a written form called a policy. The absence of a social insurance policy for PT Asabri (Persero) causes a lack of information regarding the rights and obligations of the participants so that the rights of insurance participants are less protected. Therefore, the problem raised by the thesis is the legality of social insurance participation at PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri (Persero)) without an insurance policy and the legal format of the agreement that can provide legal protection for social insurance participants organized by PT Asabri (Persero). To answer this problem further, this thesis uses doctrinal and non-doctrinal methods. This thesis concludes that the legality of PT Asabri (Persero) without an insurance policy remains valid. In regards to the legal form of the agreement that occurs between PT Asabri (Persero), and its participants, the form that can provide legal protection for the parties is a policy in the form of an authentic deed. This thesis advises that laws and regulations need to confirm the validity period of the policy, so that the policy will become a condition in making insurance agreements; PT Asabri (Persero) needs to maximize the information providance regarding rights and obligations and benefits to social insurance participants at PT Asabri (Persero); and PT Asabri (Persero) need to make an insurance policy for social insurance participants.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu: tentang legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi di persidangan berdasarkan KUHAP, kekuatan hukum pembuktian alat buksi saksi yang diberikan oleh penyidik di persidangan, dan keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundangundangan terkait. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyidik tidak boleh bersaksi di persidangan atas perkara yang ia sidik sendiri dan menyarankan untuk dilakukannya fungsi kontrol terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan agar kesaksiannya dapat di pertimbangkan hakim di proses pemeriksaan persidangan. ...... This thesis discusses some problems related to the legality of the investigator as a witness in a criminal trial drug. This study focuses on three main issues, namely: the legality of the investigator as a witness in a drug's criminal trial based on KUHAP, the strength of evidence given by the investigator in a drug?s criminal trial, and the legality of the investigator as a witness in a drug's criminal trial based on the Supreme Court Verdict. This study focus on juridical-normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and Indonesia's legislation. The results concluded that the investigator by some reasons is not allowed to be a witness in a drug's criminal trial and advise to add the controlling system for the investigator in conducting investigations in order to consider his testimony to the judge in the trial examination.