Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Sulastry Masnita, author
Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Peraturan Daerah yang bagaimanakah yang menghambat investasi di Indonesia? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T26646
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
The goal of long term development 2005 -b2025 is to realize a progress, self - reliant and fair nation as the foundation for next development stages to fair and welfare people in the framework of the Republic of Indonesia based on Pancasila (Five Principles)...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Local legislation program program is a mapping for the shake and priority scale for establishing local regulation implemented through needs analysis activity local law apparatus. In the explanation of article 15/2004 on legislation establishment migh be seen that program of local regulation establishment is an Instrument of Local...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Wibowo Oktafian Pratama, author
Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis kebijakan evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S55357
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kembaren, Arnold Salaba, author
[ABSTRAK
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam membentuk suatu peraturan daerah, peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah....
2014
S56871
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
