Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan UUD 1945

Universitas Indonesia, 2003

S25344

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan kembali materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012

R 342.02 KET

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Arifin, author

Ius Constituendum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Bandung: CV Cendikia Press, 2022

342.05 ARI i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wulan Basuki, author

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Produk Hukum Dari Perspektif Perundang-Undangan = Decisions Of The People's Conscious Assembly As a Legal Product From a Legislation Perspective

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi materi Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai produk hukum dalam kerangka perundang-undangan Indonesia. Dengan berfokus pada perspektif perundang-undangan, penelitian ini menggali aspek-aspek hukum yang melibatkan ketetapan MPR, termasuk proses pembuatannya, kekuatan hukumnya, dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Biondi Insani, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengubah konstitusi di Indonesia = Analysis on Majelis Permusyawaratan Rakyat authority to amend constitution in Indonesia

ABSTRAK
Hampir setiap negara yang memiliki konstitusi tertulis memiliki cara untuk mengubah konstitusi yang diatur di dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, perubahan konstitusi dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi tertulis di Indonesia, diperlakukan sakral dan dikehendaki untuk...

2017

S68920

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fahrurrahman, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan aspek utama pada sistem pemerintahan presidensial. Saat ini, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Namun, UUD NRI 1945 masih memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan atau pemilihan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

H. Abdullah Irvan Masduki, author

Lembaga Perwakilan Rakyat dan Lembaga Kepresidenan : bagian dari hukum tata negara

1998: [publisher not identified], 1998

342.05 ABD l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sumardi, author

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca perubahan ke empat undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 : suatu kajian yuridis

Sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada empat, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden, wakil Presiden, dan mengubah UUD. Setelah perubahan, wewenang MPR tinggal dua yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Merupakan kekuasaan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar yang dijalankan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18696

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kuntari, author

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sebagai dasar hukum pembentukan undang-undang (analisis ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi) = Decree of the people s consultative assembly as the legal basis in law making process (analysis of the decree of the people s consultative assembly of the republic of indonesia number XVI/MP/1998 on political economy in term of democracy economy) / Kuntari

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang keabsahan penggunaan Ketetapan MPR Tap MPR sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang. Sebelum Perubahan UUD 1945 Tap MPR memiliki sifat mengikat terhadap pembentuk Undang-Undang sehingga lazim digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang. Setelah Perubahan UUD 1945, hanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam...

2017

T48276

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agnes Fitryantica, author

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berbentuk beschikking tentang pengangkatan presiden dan wakil presiden terpilih = The people's consultative assembly's decree in the form of beschikking towards the assignation of elected president and vice president

Tesis ini dilatarbelakangi perkembangan Lembaga MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan di Indonesia sekaligus berdampak pada Produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR dalam hal pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Permasalahan pertama pada Tesis ini Bagaimana pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Sebelum dan Sesudah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian