Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, mempunyai peranan yang semakin besar. Hal ini menuntut fiskus untuk melaksanakan tugas semakin lebih profesional, sehingga potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise dapat tergali secara optimal. Masalah pokok tesis ini adalah. pertama tingkat pengetahuan fiskus mengenai bisnis franchise berpengaruh terhadap besarnya penggalian potensi perpajakan, kedua adalah pengetahuan fiskus tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis franchise erat hubungannya dengan kemampuan fiskus dalam menggali potensi fiskal yang ada. Hipotesis yang diajukan tentang tingkat pengetahuan fiskus (variabel bebas) dan penggalian potensi perpajakan (variabel terikat) adalah Ha ; terdapat pengaruh tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan di bidang bisnis franchise, sedangkan Ho ; tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan dibidang bisnis franchise. Penelitian dilakukan terhadap beberapa petugas pemeriksa pajak dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 112 responden (Pemeriksa Pajak) dari 126 (Populasi) yang terdapat di 4 Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki Wajib Pajak yang bergerak dalam bisnis franchise. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise secara empiris terbukti mempengaruhi penggalian potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise. Hal ini terlihat dari Ho ditolak dan Ha diterima untuk t hitung sebesar 5.76947. Terdapat korelasi yang kuat antara pengetahuan fiskus dengan penggalian potensi perpajakan dari bisnis Franchise (koefesien korelasi sebesar 0.9712474238 dan koefesien determinasi 94.33%).

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia yang pemungutannya bersifat memaksa sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Namun dalam pelaksanaan pemungutannya terdapat permasalahan, salah satunya tindakan penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh wajib pajak agar dapat mengurangi setoran pajaknya sehingga menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak terpenuhi yang mana pengembalian pengembalian dengan dasar hukum yang tepat di pengadilan menjadi penting agar penerimaan yang hilang tersebut dapat dikembalikan sehingga penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan data yang dihasilkan adalah berbentuk deskriptif analitis. Berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pengaturan tindakan faktur pajak fiktif didalam undang-undang perpajakan sehingga para penegak hukum menggunakan dua dasar hukum yang berbeda sebagai dasar pengenaan denda.

---

ABSTRACT
Tax is the largest source of income for Indonesias revenue which is collected from the citizen forcefully by the government. The basic of this action is Constitution No. 16 Year 1999 about General Requirement and Tax Collecting Procedure. In reality, tax collecting procedure has some problems, such as the act of Issuing and using Fictitious Tax Invoices by the taxpayers to reduce their tax amount. As a result, the National Income is less than it should be. Therefore, returning unpaid taxes with the right legal basis is important in order to prosper the citizen. The methodology of this research is normative juridical and the data collected is descriptive analytical. Based on data analysis, writer concluded that there are two arrangements of fictitious tax invoice action on tax laws to be used by law enforcement officer as punishment basis.