Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Tambunan, Dian Esterina, author

Analisis terhadap putusan dispute settlement body world trade organization (WTO) pada kasus us clove cigarettes tobacco control ACT) 2012 dipandang dari penerapan prinsip national treatment perlakuan nasional = Analysis of the world trade organization dispute settlement body decision on the application of national treatment principle in us clove cigarettes tobacco control ACT 2012

Pada bulan September 2009, Presiden Obama menandatangani Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (Bagian 907 (a) (1) (A)) yang berlaku di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan masyarakat AS, dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buahbuahan.Setelah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46721

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dimas Julianto, author

Analisa hukum terhadap kewajiban penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional di Indonesia studi: putusan Mahkamah Agung queensland QSC 332 tahun 2013 = Legal analysis on the mandatory use of the local or national mining services company in Indonesia study the supreme court of queensland decision QSC 332 of 2013

ABSTRAK
Tesis ini menganalisis ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PM ESDM No. 28 Tahun 2009 terutama terkait keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain Asing yang masih dilakukan setelah berakhirnya masa transisi dalam PM...

2017

T47529

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cicih Muslimah, author

Penerapan prinsip national treatment dalam gugatan pembatalan merek yang menggunakan simbol negara studi kasus cap kaki tiga di Indonesia = Implementation of the national treatment principle in the lawsuit of brand revocation using the state symbol a case study of cap kaki tiga brand case in Indonesia

ABSTRAK
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI adalah bagian dari upaya mengatasi penyalahgunaan HKI itu sendiri. Penerapan prinsip National Treatment Perlakuan Nasional adalah salah satu upaya untuk melindungi HKI secara internasional dimana setiap warga negara anggota WTO/WIPO diperlakukan sama dengan warga negara domestik didalam pendaftaran dan perlindungan HKI di masing-masing negara. Namun...

2018

T49735

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Priskila Pratita Penasthika, author

Penerapan prinsip national treatment dalam agreement on trade related aspects of intellectual property rights-WTO pada proses penyelesaian sengketa merek di dispute settlement body-WTO dan di Pengadilan Niaga Indonesia = The implementation of National Treatment Principle of Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-WTO for Trademark?s Dispute Settlement in the Dispute Settlement Body-World WTO and in the Commercial Court of Indonesia

Prinsip national treatment merupakan prinsip dasar yang diamanatkan Persetujuan TRIPS kepada negara-negara anggota WTO dalam pelaksanaan usaha perlindungan HKI. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia terikat untuk menerapkan prinsip national treatment Persetujuan TRIPS ini dalam usaha perlindungan HKInya. Sejumlah putusan DSB-WTO memperlihatkan terjadinya perkembangan pemahaman prinsip national treatment dalam penyelesaian Sengketa...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31048

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Silalahi, Bintang Pratiwi, author

Local content requirement sebagai hambatan non-tarif pada WTO: kajian terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait tingkat komponen dalam negeri pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara = Local content requirement as non-tariff barrier under WTO: a study of Minister of Energy and Mineral Resources' Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector

Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Priskila Pratita Penasthika, author

Bentuk pengaturan dan penrapan prinsip national treatment persetujuan TRIPs dalam penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Asing

Dengan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, yang di dalamnya mencakup Persetujuan TRIPs, Indonesia terikat pada seluruh aturan dalam Persetujuan TRIPs, termasuk prinsip national treatment. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs, tidak mengatur prinsip national treatment secara eksplisit di dalamnya. Sejumlah kasus contoh memperlihatkan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S26237

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Budi Setiawan Iteh, author

Analisis persyaratan pemohon perekaman merek dan hak cipta pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kaitannya dengan prinsip national treatment berdasarkan persetujuan TRIPs = Analysis of requirements for applicant of trademark and copyright recordation in the recordation system of the Directorate General of Customs in Relation to national treatment principle according to the TRIPs agreement

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI) mengatur prosedur Perekaman & Penegahan sebagai bagian dari penegakan HKI di kawasan pabean. Adapun Pasal 5 ayat (3) PP...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52026

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muzdalifah Mei Nurhayati, author

Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam penentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berdasarkan peraturan World Trade Organization (WTO) = The authority of the Indonesian Government in determining the level of Domestic Components (TKDN) of Solar Power Plants (PLTS) based on World Trade Organization (WTO) regulations

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desky Setiawan, author

Transplantasi Hukum atas Prinsip National Treatment dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal = LEGAL TRANSPLANTATION OF “NATIONAL TREATMENT” PRINCIPLE IN LAW NO. 25 OF THE YEAR 2007 ON INVESTMENT

Penanaman modal asing merupakan salah satu elemen pendukung pembangunan yang penting bagi negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan upaya untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Salah satu upaya dalam menarik penanaman modal asing tersebut adalah dengan mentransplantasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi penanam modal asing,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andri Satria Permana, author

Penerapan prinsip national treatment dalam UU N0 25 tahun 2007 tentang penanaman modal = The applying of national treatment principal in law of the republic of Indonesia number 25 of 2007 concerning investments

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs terkait dengan adanya penerapan prinsip National Treatment. Akan tetapi masih terdapat pengaturan yang secara khusus melakukan diskriminasi dalam ketentuan pasal-pasalnya. Selain itu tesis ini membahas pula...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25884

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian