Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Otonomi khusus sebagai resolusi konflik Papua

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S5946

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ari Yudha Nofri, author

Analisis kebijakan Undang-Undang Otonorni Khusus di Papua terhadap potensi ancaman disintegrasi Nasional = Policy analysis on Papua Special Autonomy Regulation Against Potential Threats of National Disintegration

Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama k'1lrun waktu 9 tahun ini ternyata masih beium memberikan perbalkan di daiarn segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan rnenuntut untuk memisahkan diri dari Negara...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010

T33465

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Muhammad Fikri Cahyadi, author

Analisis Faktor yang Membatalkan Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah = Analysis of Factors That Canceled the Policy for the Establishment of New Autonomous Regions of Central Papua Province

Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagai perhatian Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan di Wilayah Papua. Tetapi kebijakan pembentukan DOB Provinsi...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ramzy Sayuda Patria Hani Putra, author

Analisis Kedudukan DPRP dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Menurut Putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua = Analysis Of The Position Of The DPRP In The Local Government Of The Papua Province According To Decision Number 4/PUU-XVIII/2020 And Law Number 21 Of 2001 Concerning Special Autonomy Of The Province Of Papua

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diimplementasikan sebagai daerah otonom khusus. Otonomi Khusus yang diberikan didasari oleh adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Otsus Papua). Lebih lanjut, salah satu mekanisme kewenangan yang diberikan adalah dalam penentuan pengisian jabatan anggota...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian