Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komunikasi adalah hal penting dalam proses aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya atau bahkan politik. Komunikasi sendiri memiliki berbagai macam bentuk, seperti : komunikasi massa, antarindividu, organisasi, hubungan masyarakat, pemasaran, periklanan dan lain-lain.Dalam penulisan tesis ini yang ditekankan adalah jenis komunikasi periklanan terutama yang menyangkut ikian komunikasi partai politik, khususnya iklan kampanye PDI-Perjuangan. Adapun aspek atau komponen yang tercakup di dalam komunikasi periklanan adalah seperti konsep atau design iklan, kreativitas ikian, media beriklan, audiens atau khalayak sasaran.Pemilu 1999 sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia memiliki keunikan tersendiri, setidaknya dalam dua hal : (i) bersifat muiti partai, dengan jumlah kontestan 48 parpol; (ii) berada di alam transisi dari era Orde Baru menuju era Reformasi yang diharapkan lebih fair, transparan dan bebas terkontrol. Kompetisi kampanye periklanan oleh masing-masing kontestan parpol berada pada kondisi tinggi/pasang.Studi ini memfokuskan pada studi evaluasi perencanaan iklan kampanye PDI-Perjuangan pada pemilu 1999 yang terbagi dalam dua tahap : (i) tahap sosialisasi tanda gambar dan (ii) tahap kampanye pemilu, sehingga dalam kurun waktu yang singkat dan masih terbatasnya pengalaman dalam melakukan evaluasi terhadap kampanye iklan pemilu 1999 yang sama sekali berbeda dengan cara kampanye pemilu sebelumnya, menjadi mampu untuk menyampaikan pesan-pesan partai secara luas, efektif dan efisien.Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi) secara umum mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil iklan kampanye PDI-Perjuangan melalui media above the line (televisi, surat kabar dan radio) dan media below the line (bendera, spanduk, umbul-umbul, poster, selebaran, stiker dan t-shirt), khususnya iklan sosialisasi tanda gambar dan iklan kampanye pemilunya.Penelitian ini menggunakan metode evaluatif - kualitatif, dengan melibatkan alat bantu analisis semiotika dan analisis SWOT untuk menjelaskan isi produk iklan. Metode evaluasi yang dipakai adalah evaluasi proses (berdasarkan pada cara atau proses melakukan komunikasi) dan evaluasi hasil (berdasarkan pada dampak yang dihasilkan dari proses berkomunikasi).Pertimbangannya, karena sifat penelitian pada iklan program kampanye PDI-Perjuangan masih mengundang banyak penafsiran dan interpretasi serta belum ada kesimpulan baku yang menilai efektifitas iklan program kampanye tersebut.Penelitian ini juga bersifat kualitatif karena data-data yang digunakan dalam mengevaluasi proses dan hasil iklan kampanye PDI-Perjuangan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, yang diperoleh melalui wawancara dan informasi dari biro ikian (data sekunder) serta studi literatur (data primer). Analisis semiotika dilakukan dengan menginterpretasikan makna dari warna, lambang, teks dan suara pada isi iklan PDI-Perjuangan, sedangkan analisis SWOT dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menguraikan data-data (internal dan ekstemal) produk iklan PDI-Perjuangan ke dalam kategori kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan adalah Clinton Campaign Approach, yaitu penggunaan teknik komunikasi dengan menyerang sisi negatif lawannya dan strategi medianya ditekankan pada aspek pemilihan media yang efektif dan efisien, seperti tersebut di atas. Evaluasi iklan sosialisasi tanda gambar dan kampanye pemilu PDI-Perjuangan menunjukkan hasil yang cukup berhasil, hal ini terutama dilihat dari hasil pemilu 1999 yang lalu, dimana partai PDI-Perjuangan berhasil memperoleh suara terbanyak dan keluar sebagai pemenang pemilu 1999, disamping itu juga adanya sikap loyalitas yang ditunjukkan dengan semangat antusias yang tinggi dari massa dan simpatisan PDI-Perjuangan dalam menyambut kunjungan pemimpinnya (Ibu Megawati) di berbagai daerah.Hal-hal yang perlu dibenahi dalam perencanaan ikian kampanye PDI-Perjuangan di antaranya adalah dengan terus mengevaluasi dan menindakianjuti keefektifannya, memperhatikan pola kebiasaan khalayak pemilih terhadap model-model media yang disukainya, mempertajam kualitas produk ikian, serta tetap konsisten terhadap rancangan iklan yang bersifat sederhana, mudah, dan murah, namun memiliki nilai kreativitas iklan yang cukup tinggi di mata audiens, sehingga mampu ditangkap dan dipahami pesan iklannya, walaupun jangka waktu yang disediakan cukup singkat dan frekuensi yang dialokasikan kurang banyak dalam penayangan iklan kampanyenya, baik pada pemilu 1999 yang lalu maupun pada pemilu-pemilu lain di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi acuan dalam perbaikan konsep design iklan kampanye PDI-Perjuangan di masa mendatang."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya organisasi sayap Islam didalam partai nasionalis yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP . Mengingat, partai ini adalah partai yang selalu dicitrakan jauh dari Islam. Dibandingkan dengan partai nasionalis yang lain, PDI Perjuangan merupakan partai yang benar-benar menonjolkan sisi nasionalis-sekuler dari pada nasionalis-religius seperti partai-partai yang lain. PDI Perjuangan juga terkadang menolak kebijakan-kebijakan Islam seperti Undang-Undang Pornografi, sehingga menimbulkan perdebatan dengan partai-partai Islam. Penelitian ini menggunakan teori catch-all party yaitu sebuah partai politik yang telah meninggalkan ideologinya, dan merangkul sebanyak mungkin kelompok sosial untuk kepentingan pemilihan umum.Krouwel menjelaskan ada beberapa perubahan kearah catch-all party. Tetapi, dalam penelitian ini yang akan digunakan hanya ada dua bentuk perubahan, yaitu perubahan secara ideologi dan kompetisi partai serta perubahan dalam daya tarik pemilih. Perubahan secara ideologi dan kompetisi partai akan fokus dalam melihat sikap-sikap PDIP dalam menyikapi kebijakan Islam dan pola koalisi yang dibentuk oleh PDIP. Sedangkan dalam daya tarik pemilih, akan fokus pada cara Bamusi dalam merangkul kelompok-kelompok Islam. Selain itu juga peran Bamusi sebagai kelompok Islam dalam mendukung sikap dan memenangkan calon yang diusung oleh PDIP.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebelum dan setelah hadirnya Bamusi, sebetulnya PDIP sudah memiliki kecenderungan kearah catch-all karena ada beberapa kebijakan Islam yang juga sepakat dan bahwa PDIP juga bisa berkoalisi dengan partai Islam meskipun lebih sering dengan PPP dan PKB. Tetapi, ditingkat daerah, PDIP juga bisa berkoalisi dengan partai Islam seperti PKS dan PAN. Bamusi juga memiliki peran, bahkan bisa mengusulkan calon kepala daerah, tetapi, Bamusi cenderung lebih banyak berperan dalam urusan propaganda menangkal isu-isu agama. Karena, Bamusi masih tetap memiliki ketergantungan dengan PDIP yaitu apabila ada instruksi partai, maka Bamusi bergerak. Sehingga inilah yang menyebabkan suara PDIP tidak bisa mencapai suara mayoritas meskipun ada organisasi Islam.

---

ABSTRACT This research is motivated by the presence of Islamic wing organization within the nationalist party that is Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP . Given, this party is a party that is always imaged away from Islam. Compared to other nationalist parties, the PDIP is a party that truly features the secular nationalist side of the nationalist religious like the other parties. The PDIP also sometimes rejects Islamic policies such as the Pornography Act, causing a debate with Islamic Parties. This study uses a catch all party theory that is a political party that has abandoned its ideology and embraces as many social groups as possible for the sake of elections.Krouwel explains there are some changes towards the catch all party. However, in this study to be used, there are only two forms of change, namely ideological changes and party competition and changes in the appeal of voters. Ideological changes and party competitions will focus on looking at PDIP attitudes in addressing Islamic policy and coalition patterns established by PDIP. While in the appeal of voters, will focus on the way Bamusi in embracing Islamic groups. In addition, the role of Bamusi as an Islamic group in supporting the attitude and win the candidate that carried by PDIP.The results of this study show that before and after the presence of Bamusi, PDIP actually has a tendency towards catch all because there are several Islamic policies that also agree and that the PDIP can also coalition with Islamic parties, although more often with PPP and PKB. However, at the regional level, PDIP could also coalesce with Islamic parties such as PKS and PAN. Bamusi also has a role, may even propose a candidate for the regional head, but, Bamusi tends to play a greater role in propaganda matters of religious issues. Because, Bamusi still has a dependence on PDIP that if there is party instruction, then Bamusi move. So this is what causes PDIP votes cannot reach the majority of votes despite the existence of Islamic organizations. "

"Penelitian tentang "Peranan Partai Politik Era Reformasi Terhadap Integrasi Nasional yang metigambil studi kasus PDT Perjuangan dan PK Sejahtera" ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dalam meningkatkan aspek integrasi nasional; Serta mengkaji implikasi reformasi bagi ketahanan nasional dimana PDI Perjuangan dan PK Sejahtera menjadi aktor demokrasi yang diakui secara konstitusional.Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dimana sumber data berasal dart sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari kedua partai terutama yang terkait dengan integrasi nasional.Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Fertama, Parpol era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami pent roan kualiths karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lures dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PDI Perjuangan dan PK Sejahtera memiliki peran panting bagi terwujudnya integrasi nasional. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Begitu pula dengan PK Sejahtera, karena ia mengikuti kaidah - kaidah demokrasi didalam memperjuangkan tujuan idiilnya; Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik era reformasi, karma itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jurnlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol era reformasi insyaf akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional bisa lebih optimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah did dengan meningkatkan sumber days yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang sating bersaing. Oleh sebab itu, parpol juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modem, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu hams diagregasi dan diartikulasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah parpol selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, parpol era reformasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif hazes memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi emosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

---

The research about " The Role Of Political Party Era Reform To National Integration taking case study of PDI Perjuangan and PK Sejahtera conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PDI Perjuangan and of PK Sejahtera in improving the national integration aspects; And also to study the reform implication to national resilience whereas PDI Perjuangan and of PK Sejahtera become democracy actors confessed constitutionally.

The research uses qualitative method by using approach of analysis description where the source of data came from the primary and the secondary sources. The research conducted by using ideology indicator, pattern of recruitment, organizational pattern, dispersion support, policy of both party - especially which related to national integration.

As for opinion or theory of experts used to conduct research gyrate in around role theory, political party, national integration, and national resilience. So that it obtained the following conclusion: First, political parties in reform era has been doing the role of national integration through communication medium function, socialization, political recruitment, conflict management, and remain consistent in being articulation medium and interest of aggregation. But the quality of the role of political parties in reform era to national integration is declining because the expansion of people participation is not directly proportional with capability and capacity of parties resources, including other state institutions; Second; that both parties have their important roles to form the National integration. PDI Perjuangan as an open party can support reinforcement of national integrity aspects to Indonesia as a plural nation. So does with the PK Sejahtera, because it follows democracy methods in achieving its ideal target; Thirr Political Euphoria during reform will make unstable state on course effect of people participation explosion which unable to be managed by existing political institution. This condition is realized by political parties in reform era; therefore, through their cadre in legislative institution, they begin to make regulation of parties number through the election in order to create more conducive climate of national resilience based on democracy. It means that political parties have realized the importance of definite multi parties (proportional) in order to make democracy consolidation so it can be created social cohesion that involve people participation.

Related to the invention of this research, the researcher recommends that in order to make the role of political parties in reform era to national integration more optimum, each party needs to improve themselves by increasing their resources so they are capable to manage people participation and also able to institute the conflicts or compete interests. Therefore, political parties need also to know the scope and the intensity of ethnic and religion diversity, the gap between traditional and modem group, the gap between city and rusticity, including the compete ideologies, because those all factors must be aggregated and articulated by political parties that exist in national political stage. Moreover, number of political parties within democracy transition is much depend on the fragmentation happened between society. Therefore, political parties in reform era through Legislative and executive institution must ensure that they can implement their role in strengthening national integration and gradually decreasing that menace national integration through political party regulations and general election."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pemasaran politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 di Wilayah Tangerang Raya. Perlu diketahui bahwa PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 mengalami kekalahan setelah berhasil menang dan menguasai perolehan kursi pada Pemilu 2019 di Wilayah Tangerang Raya. Untuk menganalisis fenomena tersebut, peneliti menganalisis perubahan pemasaran politik yang dilakukan PDI Perjuangan dengan menggunakan teori pemasaran politik melalui dua pendekatan yakni push marketing dan pull marketing. Sementara untuk memperoleh data dalam proses penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primer peneliti melakukan wawancara dan data sekunder diperoleh peneliti melalui studi literatur. Adapun temuan dari penelitian yang dilakukan bahwa perubahan yang terjadi dalam pemasaran politik PDI Perjuangan terlihat pada pemasaran melalui push marketing dan pull marketing. Pada push marketing perubahan yang terjadi yakni dari sepuluh caleg yang mengikuti pemilu, hanya tiga calon legislatif yang memiliki tim relawan. Berbeda pada Pemilu 2019 bahwa terdapat lima calon legislatif yang memiliki tim relawan. Sementara sebagian besar caleg yang tidak memiliki tim relawan bergantung pada jaringan relawan dari partai politik. Akan tetapi, konflik internal partai membuat kinerja dan solidaritas jaringan relawan terganggu yang membuat pemasaran politik menjadi tidak optimal. Kemudian, pada pull marketing terjadi perubahan dari dukungan partai politik dalam pendistribusian merchandise untuk pemasaran mengalami penurunan. Bahkan partai tidak lagi memberikan dukungan terkait penggunaan baliho sehingga sebagian besar caleg hanya memanfaatkan brosur yang disebarkan secara terbatas....... This study aims to understand the changes in political marketing carried out by PDI Perjuangan during the 2024 elections in the Tangerang Raya area. It is known that PDI Perjuangan experienced a loss in the 2024 elections after successfully winning and dominating the seats in the 2019 elections in the Tangerang Raya area. To analyze this phenomenon, the researcher examines the changes in political marketing undertaken by PDI Perjuangan using political marketing theory through two approaches: push marketing and pull marketing. To obtain data for the research process, the researcher employs a qualitative research method using two data sources: primary data and secondary data. For primary data, the researcher conducts interviews, and for secondary data, the researcher collects information through literature studies. The findings of the research indicate that changes in PDI Perjuangan's political marketing are evident in both push marketing and pull marketing. In push marketing, the change is seen in that out of the ten legislative candidates who participated in the election, only three candidates had their own personal volunteer teams, compared to the 2019 elections where six candidates had their own personal volunteer teams. Meanwhile, candidates without personal volunteer teams relied on the volunteer network from the political party. However, internal party conflicts disrupted the performance and solidarity of the volunteer network, resulting in suboptimal political marketing. In pull marketing, the change is evident from the decreased support from the political party in utilizing campaign tools. The party no longer provided support for the use of billboards, so most candidates only used brochures that were distributed in a limited manner."

"Dalam penelitian ini dicari jawaban atas pertanyaan penelitian mengapa terjadi penurunan suara PDI-P di DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2004 ? Lokasi penelitian di DKI Jakarta. dan waktu penelitian berlangsung mulai April-Desember 2004. Tujuan penelitian memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya perolehan suara PDI-P pada Pemilu Legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penurunan perolehan suara di definisikan sebagai perbandingan antara perolehan suara Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004 PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan teori sistem pemilihan umum, teori kampanye partai politik, teori komunikasi politik, teori partai dan elite politik, serta teori konflik, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penggabungan dari berbagai cara (triangulasi) dan melalui wawancara. Sebagai sumber data diambil dari wawancara mendalam dengan alit PDI-P yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, dan Ranting sejumlah 18 orang. Asumsi penulis adalah kinerja elit PDI-P dan orientasi pemilih masyarakat DKI Jakarta mejadi penyebab utama turunnya perolehan suara.Dan pertanyaan penelitian di atas ditemukan beberapa penyebab penurunan perolehan suara PDI-P yaitu faktor internal dan faktor ekstemal. Faktor Internal meliputi sumberdaya manusia partai rendah, pengelolaan partai kurang baik, kebijakan DPP yang tidak tepat, konsolidasi partai tidak maksimal, perilaku anggota dewan PDI-P kurang baik, tema kampanye yang tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat, dan konflik internal yang melanda partai. Faktor Eksternal meliputi kebijakan pemerintahan Megawati yang tidak popular, buruknya kebijakan Gubernur Sutiyoso di mata simpatisan PDI-P, media massa yang tidak berpihak pada Megawati dan PDI-P Partai lain menawarkan tema kampanye yang lebih menarik dan menjanjikan perubahan; orientasi pemilih yang semakin baik; dan Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P48) yang kurang sempurna.Penemuan lapangan adalah bahwa faktor internal inilah yang menjadi faktor utama penurunan perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor eksternal menjadi faktor pendukung penyebab turunnya perolehan suara PDI-P di Provinsi DKI Jakarta.

---

Analysis of Vote Decline of PDI-P on The 2004's Legislatives Election in The Province of DKI JakartaThis research is trying to find out the answer of why the decline of PDIP's vote from DKI Jakarta districts happened during 2004 Legislative Election. The DKI Jakarta province served as the research field from April-December 2004. The cum of this research to describe factors influencing the decline of PDI-P's votes during the 2004's election at the DKI Jakarta province.Using the theories of the election system, political parties campaign, political communication, political parties and elites, and political conflicts. The writer took analyzes with qualitative method and analysis. Data collection was done by combining triangulation technique, and interviews. Data were taken from interviews on the PDI-P's elites from various sources; national level (DPP), regional level (DPD), local level (DPC), PAC and branches of 18 persons. The writer proposed a hypothesis is that PDI-P's work ethic and the orientation of voters in DKI Jakarta's was the main caused of the vote decline.From the above questions we find several causes of the PDI-P's vote decline were found based on internal and external factors. The first internal factors comprises of low human resources in the party, bad internal management, inefficient DPP policies, lack of party's consolidation, bad attitude of the PDI-P's members of council, campaign topics which are not representing the society's aspiration and internal conflicts. The external factors deals with unpopular Megawati's policies, Sutiyoso's bad policies for PDI-P's, unfavorable press reviews on Megawati and PDI-P, more interesting campaign topics from other parties, better voters orientation, and Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (Continuing Census and Voters Registration Program, P4B) imperfect implementation.This internal factors were proven to be the main factors of the PDI-P's voters in DKI Jakarta province while the external factors were supporting factors of the decline."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagiamana format baru PDI Perjuangan dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Peran pemerintah (state) yang sebelumnya begitu dominan, pelan tapi pasti mulai digantikan dengan kondisi sosial masyarakat yang lebih demokratis. Tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik, tak mungkin terhindarkan di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap setiap isu yang terjadi di masyarakat.Partai Politik merupakan sarana formal masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Sebab selain kelompok-kelompok kepentingan lainnya, partai politik merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang kinerja nya diukur dan dievaluasi dalam pemilu oleh rakyat.Karena itulah perlu untuk mencari jawaban, tindakan dan langkah-langkah apa saja yang hams dilakukan partai politik -baik secara internal maupun eksternal- untuk mengantisipasi hal itu. Tindakan dan kerja politik seperti apa yang membuat sebuah partai politik mampu menghadapi perubahan masyarakat yang_semakin kritis. Kebijakan publik dan manajemen isu seperti apa yang harus dilakukan sebuah partai politik dalam menghadapi dinamika masyarakat Penelitian ini juga panting untuk untuk membuat sebuah format tentang pembuatan sebuah kebijakan publik oleh PDI Perjuangan.Peneltian ini bersifat evaluatif dan dapat dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam hal ini berperan dalam keterlibatan sebagai pribadi dalam pengertian empatik. Penelti juga menjadi teman dan lawan diskusi sekaligus bagi nara sumber. Setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi primer dengan wawancara tak berstruktur, peneliti mencoba sedapat mungkin keluar dart dunia cara berpikir populasi agar memungkinkan dapat memberikan tafsir atau makna pada data dan informasi itu secara obyektif. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang bersifat deskriptif.Dengan menggunakan konsepsi elit politik dan sirkulasi alit Pareto, dimana di dalam setiap masyarakat selalu saja ada gerakan yang tidak dapat ditahan, dari individu-individu untuk menggantikan satu dengan yang lain sebagai elit. Sedangkan Robert Dahl menggungkapkan tentang 5 standard bahwa sebuah proses dapat dikatakan demokratis, yaitu :partisipasi aktif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda dan pencakupan orang dewasa. Sedangkan kebijakan publik merupakan sarana menghimpun sumber daya dari para pelaku politik dan memenuhi tuntutan serta kepentingan. Karena terbatas nya sumber daya dibanding jumlah tuntutan masyarakat maka perlu dilakukan pemilihan, penyaringan dan prioritas terhadap iangkah yang hares diambil.Dengan demikian, evolusi demokrasi dan perbaikan partai politik sangatlah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan bemegara serta kualitas tata kelola pemerintahan. Apabila partai politik tidak berfungsi dengan baik, maka demokrasi akan menghadapi ancaman. Pengembangan kelembagaan partai politik dapat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, akan tetapi semua itu sangat tergantung pada upaya, kerja politik dan langkah-langkah yang dilakukan oleb aktivis partai dan warga masyarakat itu sendiri.Beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah pertama, PDI Perjuangan terlambat dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Perubahan aspirasi masyarakat lebih cepat dari apa yang dapat dilakukan PDI Perjuangan. Kedua, pilihan kebijakan yang dilakukan PDI Perjuangan ternyata lebih banyak menjauhkan PDI Perjuangan dari konstituennya Pilihan kebijakan yang terbatas sebagai konsekuensi dari problem peninggalam masa Iampau seperti soal IRK Kenaikan BBM dan sebagainya adalah problem-problem sistemik yang memiliki keterbatasan dalam jumlah opsi pilihan. Ketiga, format dan pilihan dalam pengambilan kebijakan tidak didasari model dan mekanisme yang terukur dengan tingkat akuntabilitas yang baik. Personifikasi dalam kelembagaan menjadi modus utama berjalannya organisasi PDI Perjuangan. Keempat, secara kelembagaan, PDI Perjuangan belum mampu menjalankan prinsip-prinsip partai modern. Kelima, transisi perubahan yang dilakukan PDI Perjuangan dapat memberikan harapan terjadinya tata kelola partai yang lebih baik.Disarankan kepada seluruh aktor PDI Perjuangan untuk dapat bekerja dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang lebih baik dengan format dan model yang lebih tertata dengan baik. Sebab masa depan partai politik tergantung seberapa cepat, tepat dan tanggap dalam merespon setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Karena hanya partai politik yang mampu memenuhi harapan rakyat yang akan dapat terns bertahan. Penguatan kelembagaan partai politik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi."

"Perda pengendalian minuman beralkohol di Banyumas yang diterbitkan tahun 2014 pada awalnya memunculkan perbedaan pendapat dalam internal PDI Perjuangan di Banyumas.  Perda ini merupakan hasil tuntutan oleh beberapa ormas Islam di Banyumas, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah.  PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di Banyumas sejak reformasi terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang setuju dan tidak setuju dengan adanya perumusan Perda tersebut.  Kubu tidak setuju beranggapan bahwa isu minuman beralkohol bukan lah isu yang dibawa oleh PDI Perjuangan.  Hal ini juga akan merugikan konstituen PDI Perjuangan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan komunikasi, akhirnya terjadi kompromi antara kedua pihak, yaitu tidak dibahasnya ciu Cikakak (minuman beralkohol tradisional khas Banyumas) dalam substansi perda.  Selain itu, PDI Perjuangan menganggap bahwa isu pengendalian minuman beralkohol bukanlah perda syariah.  Dukungan PDI Perjuangan terhadap perda ini merupakan strategi partai untuk mempertahankan konstituen mereka, yaitu dari kelompok masyarakat Islam yang menuntut untuk diterbitkan perda pengendalian minuman beralkohol dan juga dari kelompok perajin minuman beralkohol tradisional di Banyumas.  PDI Perjuangan ingin menampilkan citra yang lebih religius di hadapan masyarakat Islam di Banyumas.  Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu strategi politik Peter Schroder.......The regulation on controlling alcoholic beverages in Banyumas, which was published in 2014, initially raised debates in PDI Perjuangan internally in Banyumas. This regulation is the reaction to protests by several Islamic organizations in Banyumas, such as MUI, NU, and Muhammadiyah. PDI Perjuangan as the ruling party in Banyumas which is reformed is divided into two parties, namely those who agree and those who do not agree with the formulation of the regulation. The faction does not agree to assume that the issue of alcoholic beverages is not an issue brought by PDI Perjuangan. This will also harm PDI Perjuangan constituents. The method used in this research is qualitative method. The results showed that after communication, a compromise finally occurred between the two parties, namely not discussing ciu Cikakak (a traditional alcoholic beverage typical of Banyumas) in the substance of the regulation.  In addition, the PDI Perjuangan considers that the issue of alcoholic control resolves sharia regulations. PDI Perjuangans support for this regulation is the partys strategy to defend their constituents, namely from Islamic community groups that demand the prohibition of alcoholic drinks and also from groups of traditional alcoholic drinkers in Banyumas. PDI Perjuangan wants to display a more religious image before the Islamic community in Banyumas. This is in accordance with the theory used in this study, namely Peter Schroders political strategy."

"Penelitian ini menganalisis Sekolah Partai bagi persiapan Cakada yang diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Serentak 2020, dengan kaitannya akan tipe kepartaian PDI Perjuangan yang secara fundament berbasis massa dalam nasionalistik plural. Namun adanya sistem presidensial dan tradisi partai menjadikan PDI Perjuangan sebagai Partai personalistic. Penelitian ini menggunakan teori Gunther dan Diamond (2001; 2003), Wolinetz (2002) mengenai tipe dan fungsi partai politik dalam merancang kelembagaan politik dengan kebijakan partai dalam teori design institution (rancangan institusi) Goodin (1998). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa partai membangun legitimasi terhadap adanya nominasi pencalonan kepala daerah melalui keputusan pimpinan partai baik yang diusung maupun yang didukung. Bentuk legitimasi tersebut adalah Sekolah Partai bagi Cakada. Dengan personalisasi kepemimpinan PDI Perjuangan membangun budaya politik patronage dari personalistik kepemimpinan elit partai. Untuk membangun loyalitas petugas partai dalam menduduki eksekutif daerah maka Sekolah Partai dijadikan sebagai pendidikan ideologi politik partai, sosialisasi dalam mentransformasi nilai-nilai kepartaian PDI Perjuangan, dan penyelarasan antara pemerintahan daerah yang terbentuk  dengan Presiden dalam platform PDI Perjuangan .......This study analyzes the Party School for Cakada preparation that was promoted and supported by the PDI Perjuangan in the  Pilkada Simultaneous 2020, in relation to the type of party of PDI Perjuanan  which is fundamentally mass-based in plural nationalism. However, the existence of a presidential system and party traditions made the PDI Perjuangan as a personalistic party. This study uses the theory of Gunther and Diamond (2001; 2003), Wolinetz (2002) regarding the types and functions of political parties in designing political institutions with party policies in Goodin's (1998) design institution theory. This study uses a qualitative method with a case study design. The findings of this study indicate that the party builds legitimacy for the nomination of regional head nominations through was decisioning of party leaders, both those that are promoted and those that are supported. The form of legitimacy is the Party School for Cakada. By personalizing the leadership of the PDI Perjuangan, it builds a political culture of patronage from the personalistic leadership of the party elite. To build the loyalty of party officials in occupying regional executives, the Party School is used as an education for the party's political ideology, socialization in transforming the values ​​of the PDI Perjuangan party, and alignment between the formed local government and the President on the PDI Perjuangan platform."

"Tayangan iklan politik televisi di Indonesia merupakan fenomena baru sejak ORBA digantikan oleh Orde Reformasi.. Di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat misalnya sebagai pelopor iklan politik di televisi. perkembangan iklan politik dapat dilihat berdasarkan periode kelahirannya, Di awal dekade kelahirannya di tahun 1952 misalnya iklannya umumnya cenderung bercirikan bermerek iklan isu, menggunakan daya tarik (appeal s) emosional, dan berpendekatan negatif.Penelitian ini pun ingin melihat bagaimana kecenderungan iklan politik di televisi Indonesia di awal periode kelahirannya? Juga perbandingan isi iklan politik dari ketiga partai politik yang memperoleh suara terbesar pada Pemilu 1999, yaitu iklan PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan kategori isi iklan, strategi iklan, dan teknik iklannya.Sampel penelitian ini menggunakan rekaman semua tayangan iklan politik dari ketiga partai politik yaitu berjumlah sebesar 30 spot. terdiri dari 9 spot iklan PDIP, 14 spot iklan Partai Golkar, dan 7 spot iklan PKB, dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik penelitian analisis isi (content analysis).Dari temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara umum iklan politik di televisi Indonesia (a) berdasarkan kategori isi iklannya cenderung berbentuk iklan slogan, berdaya tarik emosional, dan dengan pendekatan positif - meski iklan dengan pendekatan negatif pun banyak jumlahnya; (b) Dan dari kategori strategi iklannya -baik pada partai yang berposisi sebagai partai yang berkuasa maupun partai penantang -sama-sama banyak menggunakan aspek-aspek- strategi penguasa ketimbang aspek-aspek strategi penantang. Aspek strategi penguasa yang banyak digunakan adalah strategi mengandalkan jabatan seseorang di dalam penyampaian pesan iklan, dan strategi menggunakan wakil partai yang biasanya bertokoh rakyat atau orang yang tak terkenal, Dan (c) dari kategori teknik iklannya. Iklan politik di televisi banyak mengandalkan seting informal. dengan teknik kombinasi--, yaitu kombinasi dari cinemayertte dan man-in-the-street. man-in-the-street dengan talking-head. dan kombinasi dari documentacy, head-on. serta testimonial.Sedangkan dari (2) perbandingan isi iklan politik ketiga partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu 1999 yaitu iklan PD1 Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB berdasarkan kategori isi iklan. strategi iklan. dan teknik iklannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan kategori isi iklannya iklan PDIP cenderung berbentuk iklan isu. dengan menggunakan daya tarik kombinasi yang seimbang antara daya tarik logis, emosional, dan etis, namun iklannya cenderung berpendekatan negatif Sedangkan iklan Partai Golkar dan PKB sama-sama banyak berbentuk iklan slogan dan citra, berdaya tarik emosional dan etis, serta cenderung berpendekatan positif.Dari strategi iklannva yang digunakan. ketiga partai tersebut sama-sama banyak menggunakan aspek-aspek pada strategi penguasa. Pada iklan PDIP dan PKB banyak digunakan aspek strategi penggunaan jabatan seseorang di dalam penyampaian pesan iklannya. Sedangkan pada iklan Partai .Golkar menggunakan aspek strategi perwakilan dalam penyampaian pesan iklan dengan menggunakan tokoh rakyat atau pun orang tak dikenal.Dan dari teknik iklannya, baik PDIP maupun Partai Golkar mengandalkan seting informal, sedangkan iklan PKB kombinasi antara seting formal dan informal. Dan dari teknik filmnya iklan PDIP lebih banyak menggunakan teknik film kombinasi antara manin-the-street dan talking-head, sementara iklan Partai Golkar kombinasi dari cinema-cerite dan man-in-the-street, dan iklan PKB kombinasi antara documentary, head-on, serta testimonial.Jika iklan politik diyakini dapat berpengaruh pada perolehan suara partai politik, maka studi mengenai isi iklan politik di televisi menjadilah penting. Tak mustahil sebuah kemenangan itu bermuara dari perencanaan komunikasi yang baik melalui bentuk periklanan politik. Dalam kerangka berpikir seperti itulah tesis ini dibuat.

---

The show of television political advertisement in Indonesia is a new phenomena after ()RBA has been replaced by new Orde Reformasi. In western countries, such as United States which serve as pioneer political advertisement in television_ development of political advertisement can be seen through its birth. In the early period of the 1952 the advertisement tend to have issue advertisement form, using emotional appeals and negative approach.

This research want to study how political advertisement tendency in television during its birth. In addition, we also want to see the comparrison of the three political parties showing highest votes in 1999 General .Election, namely advertisement of POI Perjuangan, Partai Golkar, and Partai Kebangkitan Bangsa based on advertisement content category, advertisement strategy, and advertisement technique.

Research sample used recording of all political advertisement shows from the three political parties, amounting thirty spots, with consist of 9 spot PDIP, 14 Partai Golkar, and 7 spot PKB advertisement by using the descriptive matter and content analysis.

The research resulted shows (1) in general political advertisement in Indonesian television, based on advertisement content tend to for slogan advertisement, emotional appeals, and with positive approach. From other strategic category, wither for powerful or opposing parties both used more aspect of incumbent strategies than through opposing strategies, Aspect of incumbent strategies with is used more is strategy using, authority profesion conducting advertisement messages and strategies using party representatives which normally function as command unknown people. The last one is category for advertisement technique and where political advertisement in television used many informal setting with combination documentary, head-on, and testimonial.

From the point of comparison for political advertisement the three parties showing highest votes in 1999 General Election, namely advertisement of PDIP. Partai Golkar, and PKB based on advertisement content, ad strategy, and other technique are as follow based on advertisement content category, PDIP advertisement tend to form issue advertisement, using combine appeals with is balance between logical, emotional, and ethical appeals. Even through the advertisement tend to have negative approach. For Partai Golkar and PKB however they have more slogan advertisement, image advertisement, emotional and ethical appeals and have positive approach.

From the point of advertisement strategies. the three parties used more or less the same aspect of incumbent strategies. In PDIP and PKB advertisement they used many aspect of incumbent profession in conducting its message, Partai Golkar used aspect of representatives strategies in conducting its messages by using common or unknown and unfamous man.

From advertisement technique both PDIP and Partai Golkar used informal setting, while PKB used combined advertisement between formal and informal setting. From film technique, PDIP advertisement between Cinme-verite, Man-in-the street, and PKB used combined advertisement among documentary, head-on, and testimonial."

"PDI Perjuangan merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia, setelah menjadi partai penguasa pada tahun 1999, PDI Perjuangan kembali menjadi partai penguasa pada tahun 2014 dengan mendapatkan suara terbesar. Telah dibuktikan, bahwa PDI Perjuangan juga berhasil mendapatkan dukungan dari pemilih muda dari hasil exit poll yang dilakukan. Angka pemilih muda pada setiap pemilu berkembang dengan pesat, ini membuat kelompok pemilih muda sangat penting untuk diraih oleh partai, tetapi tidaklah mudah untuk partai mendapatkan dukungan dari pemilih muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dan mendalami unsur-unsur komunikasi politk (komunikator, pesan, medium, khalayak, dan efek).......Indonesian Democratic Party of Struggle is one of the biggest political parties in Indonesia, they won the elections in 1999 and then continue to succeed and become the government party in 2014 with the majority vote. Not only gaining the majority vote, but they were also the number one choice of the young voters in the exit poll. The number of young voters is growing rapidly each year and this notes the importance of being their preference for the parties, though it is not easy to get their support. This study uses the qualitative - descriptive method, which focuses on the political communication variables (communicator, message, medium, audience, effect)."