Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berjudul Analisis Kebijakan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI] Dan Pelayanan Pengurusan Paspor Ke Timur Tengah. Rumusan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut : (a). Proses penyaluran TKI ke Timur Tengah sering terbentur oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga bagaimana analisis kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran TKI ke Timur Tengah ?; (b). Faktor-faktor pelayanan apa saja dalam pengurusan paspor yang menentukan tingkat kepuasan pelayanan pada Kantor Unit Khusus Imigrasi ?; (c) Apa keinginan dan harapan masyarakat (PJTKI&TKI) dalam pengurusan paspor pada Kantor Unit Khusus Imigrasi ?; dan (d) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat (PJTKI&TKI) terhadap proses pembuatan paspor ? dan bagaimana Kantor Unit Khusus Imigrasi menentukan skala prioritas pembenahan ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (analisis kebijakan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia) dan Metode Kuantitatif (dengan menggunakan analisis mean score, analisis faktor dan regresi berganda). Dalam analisis kebijakan penyaluran tenaga kerja ke Timur Tengah pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirasakan kurang melakukan langkah-langkah koordinasi, komunikasi, dan tanggap terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kegiatan penyaluran TKI menjadi terganggu. Sementara dari analisis mean score terhadap pelayanan pengurusan paspor yang dilakukan Kantor Unit Khusus Imigrasi dirasakan sudah termasuk cukup baik, terutama dalam hal kemudahan dalam pembayaran paspor serta kejelasan wawancara dan sidik jari. Adapun penyebab ketidaknyamanan yang dirasakan oleh TKI/PJTKI disebabkan penyediaan fasilitas yang belum memadai. Dari analisis regresi berganda menunjukkan terdapat hubungan timbal balik antara variabel tingkat kualitas pelayanan dengan variabel kemudahan proses pelayanan, variabel kepastian proses dan prosedur; variabel kelengkapan fasilitas yang menunjang proses pelayanan dan variabel kemudahan dan keramahan petugas. Untuk lebih terjalinnya kebijakan penyaluran TKI ke Timur Tengah yang terintegrasi maka diperlukan surat kesepakatan bersama (SKB) 4 menteri terkait yaitu : Menaker dan Transmigrasi, Menkumdang dan HAM, Menlu, dan Mendagri dan Otonomi Daerah, kemudian diwujudkan pembuatan kantor bersama untuk penyaluran Tenaga Kerja Indonesia khususnya ke Timur Tengah."

"Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sudah seyogyanya mendapat perhatian khusus dan penanganan serius dari pemerintah. Penanganan yang kurang baik dan pengiriman tenaga kerja tanpa dibekali keterampilan akan melahirkan permasalahan yang menjadi polemik. Dari permasalahan inilah di mana jumlah tenaga kerja yang terus meningkat dengan persepsi lapangan kerja yang terus menyusut akibat tekanan ekonami makro, pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri khususnya ke Uni Emirat Arab merupakan kontribusi yang menjanjikan penambahan devisa bagi negara dan penambahan kemampuan ekonomis bagi tenaga kerja yang bersangkutan.Tujuan penulisan untuk mengetahui dampak pelatihan dan pengembangan melalui balai latihan kerja terhadap peningkatan kemampuan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan penyalur tenaga kerja.Disamping itu juga untuk mengetahui besarnya pengaruh pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Balai Latihan Kerja terhadap kemampuan tenaga kerja yang diukur dengan tingkat penguasaan praktek.Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana penulis menyajikan dan mengimplementasi data-data yang berhubungan dengan peringkatan kinerja TKI Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja penyalur (PJTKI).Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Data primer yang diperoleh dengan melalui wawaneara langsung dengan perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (PTTKI) yang dibantu dengan daftar pertanyaan serta observasi di lapangan. Dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain tingkat kinerja perusahaan penggerak tenaga kerja Indonesia, data berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pengaruh pendidikan pelatihan pada balai latihan kerja terhadap kualitas kerja TKI masih sangat kecii atau mendekati tidak ada hubungan. Faktor yang menyebabkan rendahnya nilai kedua variabel lebih disebabkan tingkat pendidikan formal rata-rata TKI pada jenjang SD, waktu pelatihan yang relatif singkat serta distribusi bahan pelatihan/modul yang dirasa iamban merupakan penyebab utama dari rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia.Dengan demikian disarankan Departemen Tenaga Kerja melalui Binapenta melakukan kerjasama antar instansi sampai tingkat Kecamatan dalam pengadaan BLK sehingga penduduk yang berkeinginan menjadi TKI dapat mengikuti pelatihan pada tingkat Kecamatan dengan waktu yang relatih lebih lama sehingga kualitas TKI akan dapat meningkat. Selain itu tingkat pendidikan untuk calon TKI hares ditingkatkan dengan jenjang minimal SLTA demi untuk meningkatnya kualitas tenaga kerja. Jumlah TKI yang berhasil dikirim dengan tingkat kualitas yang baik tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaan penggerak tenaga kerja."