Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Riset ini bertujuan untuk mengetahui jenis pos penerimaan yang sesuai terkait integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara. Metode yang digunakan pada riset ini adalah Metode Pairwase Comparison dengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) Modifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : Kelembagaan, Syariah Compliance, Pengelolaan Keuangan dan Probabilitas Terealisasi. Kriteria Syariah Compliance menjadi kriteria prioritas yang disepakati oleh para pakar untuk menjadikannya sebagai pondasi dalam masing-masing kriteria. Sedangkan, bentuk pos penerimaan yang sesuai dengan semua kriteria adalah PNBP-BLU (Badan Layanan Umum).

---

ABSTRACT
This research aims to discover the proper channel of receipts related to zakat integration in fiscal policy. The method used in this research is a Pairwase Comparison method with modified Analytic Network Process (ANP) approach. This research concluded that in order to integrate zakat in fiscal policy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance, Financial management, and probability to be realized. Sharia compliance becomes the priority criteria which is agreed by the experts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form of receipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax State Revenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU), This research aims to discover the proper channel of receipts related to zakat integration in fiscal policy. The method used in this research is a Pairwase Comparison method with modified Analytic Network Process (ANP) approach. This research concluded that in order to integrate zakat in fiscal policy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance, Financial management, and probability to be realized. Sharia compliance becomes the priority criteria which is agreed by the experts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form of receipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax State Revenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU)]

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan terhadap luas IPPKH tambang mineral dan batubara di Indonesia pada periode 2008-2017. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan yaitu kebijakan moratorium izin dan kebijakan kenaikan tarif PNBP PKH yang dianalisis melalui pendekatan model ARIMA dengan melakukan proyeksi data sebelum kebijakan yang diidentifikasi sebagai Business As Ussual BAU dari IPPKH tanpa kebijakan dan selanjutnya BAU dibandingkan dengan data aktual setelah kebijakan untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya yaitu kebijakan kuota IPPKH dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analisis spasial terhadap pola sebaran dan model ekspansi IPPKH tambang. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang kompeten untuk memperdalam analisis. Hasil analisis mengindikasikan kebijakan moratorium izin tidak efektif mengurangi luas IPPKH tambang mineral dan batubara sedangkan kebijakan kenaikan tarif dan perubahan skema pungutan PNBP PKH terindikasi mampu mengendalikan luas IPPKH tambang mineral dan batubara. Untuk kebijakan kuota luas IPPKH tambang, kebijakan ini cenderung mendorong terjadinya usaha penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang dan persaingan untuk mendapatkan IPPKH tambang khususnya pada wilayah yang kaya sumber daya alam. ...... This research analyzes the influence of policy of controlling the use of forest area against IPPKH area of mineral and coal mine in Indonesia in the period of 2008 2017. The policy of controlling the use of forest areas is the policy of permit moratorium and the policy of tariff increase of PNBP PKH is analyzed through ARIMA model approach by doing data projection before policy identified as Bussines As Ussual BAU of IPPKH without policy and BAU then compared with actual data after policy to see influence of the policy. The other policy of controlling the use of forest areas is the IPPKH quota policy is analyzed by descriptive approach and spatial analysis on the distribution pattern and expansion model of IPPKH mine. In addition, in depth interviews were conducted to competent sources to deepen the analysis. The results of the analysis indicate that the policy of permits moratorium is ineffective reduces the extent of IPPKH of mineral and coal mines while the policy of tariff increase and the change of PNBP PKH levy scheme is indicated to be able to control the extent of IPPKH of mineral and coal mines. For IPPKH 39 s broad quota policy, this policy tends to encourage forestry companies 39 control of forest areas and competition to obtain IPPKH mines, especially in rich natural resources areas.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi PNBP 126 kantor imigrasi (kanim) selama periode 2019-2022 dan menganalisis hubungan antara tingkat efisiensi tersebut dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan menggunakan metode data envelopment analysis (DEA), tingkat efisiensi sebesar 0,470 menandakan rata-rata efisiensi penggunaan input adalah sebesar 47%. Skor efisiensi relatif meningkat tiap tahun dengan nilai rata-rata secara berurutan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebesar 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371. Estimasi DEA juga menunjukkan bahwa kanim yang menjadi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) memiliki nilai rata-rata efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan kanim non TPI dan kelas kanim kelas dengan lokasi lebih strategis memiliki nilai efisiensi lebih rendah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada kantor imigrasi belum memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi PNBP keimigrasian. Selain itu, sub-sample analysis pada kelas kanim juga memiliki nilai yang beragam. ......This study aims to measure efficiency level of Non-Tax State Revenue on 126 immigration offices in 2019-2022 and analyze its relationship with information technology utilization. Using the data envelopment analysis (DEA) method, the efficiency level is 0,470, indicating that the average input efficiency is 47%. The relative efficiency score increases yearly ??from 2019 to 2022 with average values 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371 respectively. DEA estimates that immigration offices with checkpoint services have higher average efficiency score than non-checkpoints one and the more strategic immigration offices’ location tends to lower the efficiency level. The empirical method used is panel data regression with fixed effect model. The estimation results show that the use of information technology at the immigration office has no effect on the efficiency level of immigration Non-Tax State Revenue. In addition, sub-sample analysis on immigration office’ class shows mixed results.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan evaluasi tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan ketidaksesuaian realisasi PNBP sektor Perikanan terhadap potensinya dengan cara evaluasi kebijakan PP No 19 tahun 2006. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif, Harga Patokan Ikan dan Produktivitas Kapal mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan. Begitu pula penambahan jenis pungutan dan pengurangan Pungutan Perikanan Asing juga mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan. ......This undergraduate thesis discusses the policy evaluation of rates and types of non-tax revenue fisheries sector. This research aims to look at the reasons discrepancy Fisheries sector to the realization of its potential tax revenues by way of policy evaluation Regulation No. 19 of 2006. This research approach is qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. Results of this study showed that an increase in rates, benchmark prices of fish and Ship Productivity affect the realization of non-tax revenues. Similarly, the addition of these types of charges and reduction of Fisheries Foreign Taxes also affect the realization of non-tax revenues fisheries sector.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena pengakuan dan pengukuran basis akrual dengan menggunakan dokumen nota dinas Fungsi Konsuler atas PNBP pelayanan pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan kerangka akuntabilitas publik dan cost benefit analysis. Dokumen nota dinas Fungsi Konsuler merupakan dokumen resmi yang berisi rincian penerimaan PNBP pelayanan yang dihasilkan selama rentang periode pengakuan PNBP pelayanan. Pengakuan dan pengukuran dengan menggunakan dokumen tersebut menyebabkan nilai pendapatan-LO yang disajikan dalam Laporan Keuangan menjadi over atau understated karena terdiri dari 5 (lima) frekuensi atau periode pengakuan dan pengukuran, yaitu setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu, setiap bulan, dan setiap tiga bulan. Unit analisis adalah 5 (lima) unit kerja Perwakilan RI. Data diperoleh melalui wawancara dan analisa dokumen. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pengakuan dan pengukuran PNBP pelayanan berdasarkan nota dinas telah sesuai dengan SAP dikarenakan transaksi yang terjadi telah berdasarkan keterjadian dengan pertimbangan biaya dan manfaat yang terjadi di Perwakilan RI. Selain itu, perlakuan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah mempertimbangkan biaya dan manfaat berupa komponen berwujud dan tidak berwujud. Komponen biaya berwujud berupa biaya mutasi pegawai dan administrasi bank, sedangkan manfaat berwujud berupa jumlah transaksi yang sedikit, keterjadian jumlah transaksi pelayanan, dan selisih penyajian nilai Pendapatan LO tidak material. Komponen biaya tidak berwujud berupa biaya waktu dan psikologis, sedangkan manfaat tidak berwujud berupa kemudahan penginputan transaksi, fleksibilitas tugas, meminimalisir risiko salah saji, serta jumlah reviu yang sedikit. ......This study aims to evaluate the phenomenon of recognition and measurement of accrual basis using Consular Function memorandum document on non-tax services revenue at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia based on public accountability framework and cost benefit analysis. The Consular Function memorandum document is an official document that contains details of non-tax revenue generated during the period of non-tax revenue recognition. Recognition and measurement using this document causes the value of revenue-LO presented in the Financial Statements to be over or understated because it consists of 5 five frequencies, namely every day, every week, every two weeks, every month, and every three months. The unit of analysis is five Indonesia Representative mission. Data were obtained through interviews and documentation. The data analysis method uses descriptive qualitative techniques and content analysis. The results showed that the phenomenon of recognition and measurement of revenue services based on official notes was in accordance with SAP because the transactions that occurred were based on events with consideration of the costs and benefits that occurred in the Indonesia Representative mission. In addition, the recognition and measurement treatment carried out has considered the costs and benefits in the form of tangible and intangible components. The tangible cost component is in the form of mutation of employee and bank administration costs, while the tangible benefits are in the form of a small number of transactions, the occurrence of the number of service transactions, and the difference in the presentation of the LO Revenue value is not material. The intangible cost component is in the form of time and psychological costs, while the intangible benefits are in the form of ease of inputting transactions, flexibility of tasks, minimizing the risk of misstatement, and smaller number of reviews.

Abstrak :
Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak, sehingga harus dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

---

This thesis discusses the types of laws that should regulate the type and the rate of nontax revenues and also discusses the management of nontax revenues in the National Land Agency. Forms of this research is normative juridical with more emphasis on qualitative analysis. The results of this study concluded that the regulation of the type and the rate of nontax revenues should be set forth in the Act, rather than government regulation. Because the people are sovereign, then charge to the people must get approval from the people through their representatives in Parliament. Management of nontax revenues in the National Land Agency in general has been conducted in accordance with the provisions of the legislation in force. The cost of transportation, accommodation, and consumption for land services that charged to the applicant/obliged to pay is an element of nontax revenues, so it must be managed in accordance with the state budget mechanism.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Negara dari kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dijabarkan perhitungan kontrak PSC secara matematis dan penerapannya secara aktual di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam periode 2010-2014 terjadi peningkatan realisasi penerimaan migas secara nasional akan tetapi terdapat penurunan kontribusi penerimaan migas per Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menggunakan perjanjian Production Sharing Contract. Penemuan lainnya adalah persentase penerimaan Negara terhadap penjualan yang diterima oleh Indonesia semakin mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, dikarenakan penjualan yang tidak bertumbuh dengan konstan, tingkat cost recovery sebagai biaya pengurang pendapatan yang terus mengalami peningkatan, dan penurunan produksi lifting pada periode yang sama.

---

ABSTRACT
This study analyzes the factors that affect state revenue from oil and gas upstream activities in Indonesia. In this research, we will mathematically describe the calculation of PSC and the actual implementation in the field. Research shows that in the 2010-2014 period there was an increase realization of national oil and gas revenues but there is a decrease in the contribution of oil and gas revenues per Sharing Contractor who use agreements Production Sharing Contract. Another discovery is the percentage of state revenue to sales received by Indonesia increasingly decreased from 2010-2014, due to the sales not significantly growing, the level of cost recovery as a cost-reducing revenues continued to increase, and decrease of lifting production in the same period.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis dampak perubahan skema bagi hasil gross split terhadap proses evaluasi biaya operasi kontraktor dan proses administrasi penerimaan migas bagian negara (PNBP Migas). Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan wawancara kepada narasumber dari SKK Migas dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-Kementerian Keuangan. Penelitian dampak gross split ini berfokus pada tiga aspek, yaitu pengawasan dan pengendalian biaya operasi, penganggaran penerimaan migas dalam APBN, dan administrasi PNBP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor gross split tidak lagi berfokus pada biaya operasi kontraktor karena tidak ada lagi cost recovery. Sementara itu, biaya operasi hanya sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga pengawasan dan pengendalian beralih dari Direktorat PNBP ke Direktorat Jenderal Pajak. Penganggaran penerimaan migas dalam APBN tidak lagi memperhitungkan cost recovery sehingga selisih antara target dan realisasi penerimaan dapat diminimalkan. Dari sisi administrasi gross split, PNBP Migas lebih mudah diadministrasikan karena pemerintah tidak lagi menanggung pembayaran kewajiban kontraktual kepada pihak terkait dan PNBP SDA Migas dapat diakui lebih awal tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan pencadangan atas kewajiban kontraktual. ...... This study analyzes the impact of changes to the gross split scheme on the process of evaluating contractor operating costs and the administration process of state oil and gas non-tax revenue (PNBP Migas). The study was conducted through literature studies and interviews with resource persons from SKK Migas and the Directorate of Non-Tax State Revenues (Direktorat PNBP) - Ministry of Finance. This study focuses on the impact of gross split to three aspects, namely supervision and control of operating costs, budgeting of oil and gas revenues in the state budget, and administration of oil and gas PNBP. The results showed that the aspects of supervision and control of gross split contractors no longer focused on contractor operating costs because there was no cost recovery. Meanwhile, operating costs only become a deduction from income tax so that supervision and control shifts from the Direktorat PNBP to the Directorate General of Taxes. Budgeting of oil and gas revenues in the APBN no longer takes into account cost recovery so that the difference between the target and realization of revenues can be minimized. In terms of gross split administration, PNBP Migas is easier to administer because the government no longer bears the payment of contractual obligations to related parties and Oil and Gas Natural Resources PNBP Migas can be recognized earlier without being calculated in advance with the provision of contractual obligations.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum berjalan dengan baik dan benar. Saran yang dapat diberikan yaitu agar Pemerintah melakukan penyempurnaan atas regulasi yang mengatur tentang iuran, membuat Standart Operating Procedure (SOP) iuran, melakukan sosialisasi kepada badan usaha, dan mempercepat proses penyelesaian Sistem Informasi Manajemen Iuran. ...... This research was about administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas). This researched was conducted by descriptive qualitative metodology with study literature and survey to collect data. The research showed that administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas) did not work properly. The suggestions were the Government should improve the regulations of dues, build the Standard Operating Procedure (SOP) for dues, to do socialization to the entity, and accelerate the finishing process of Manajement Information System of Dues.

Abstrak :
Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Bentuk Pemberian Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Tesis ini lebih menitikberatkan pada pembahasan terkait status dari Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP, apakah biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tunjangan dan apakah penggunaan dana PNBP bisa digunakan untuk pembayaran tunjangan.

---

This thesis discusses the types of legislation governing the management of non tax revenues in particular use of Non Tax State Revenue Fund non tax revenues in the form of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification At Ministry of Communications and Information Technology This thesis is focused on the discussion regarding the status of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification whether these costs can be categorized as a form of allowances and whether the use of non tax revenues could be used to fund the payment of benefits.