Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep TOD di dalam pembangunan infrastruktur transportasi menjadi solusi untukmeningkatkan nilai kelayakan proyek. Pembangunan infrastrukturnya sendirimembutuhkan biaya yang besar, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif.Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun skema pembiayaan dan kelembagaan yangmenghasilkan kelayakan finansial terbaik dalam proyek pengembangan kawasan TOD diLRT Jabodebek dengan sumber pembiayaan alternatif. Penelitian ini akan menggunakanObligasi sebagai sumber pembiayaan alternatif. Namun untuk mengurangi beban daribesarnya nilai pokok penerbitan dan pengembalian utang pokok, Obligasi perludiintegrasikan dengan sumber pembiayaan dari pihak swasta melalui mekanismekerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Mekanisme ini melakukan pembagianpembiayaan komponen proyek antara pihak pemerintah dan pihak swasta, di mana pihakpemerintah akan bertanggung jawab terhadap 60,4% biaya pembangunan, 39,71% biayaoperasi dan pemeliharaan, dan 39,39% pendapatan. Sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab pihak swasta.

---

The TOD concept in the development of transportation infrastructure is a solution to

increase the value of project feasibility. The development of the infrastructure itself

requires large costs, and because of that alternative sources of financing are needed. The

purpose of this research is to formulate a financial and institutional scheme that produces

the best financial feasibility in the TOD of LRT Jabodebek with alternative sources of

financing. This research will use bond as alternative source of project financing. To

reduce the burden of principal issuance and debt repayment, the bond needs to be

integrated with financing source from the private sector through the public private

partnership mechanism. This mechanism shares project component financing between the

government and the private sector, in which the government will be responsible for 60.4%

of construction costs, 39.71% of operation and maintenance costs, and 39.39% of

revenue. Meanwhile, the rest is shared with the private sector"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meneliti perbedaan skema pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU dengan skema konvensional dan bagaimana skema KPBU yang dijalankan pada PT Adhi Jalintim Riau, skema pendanaan dan pembayaran pada PT Adhi Jalintim Riau dan dampak bagi kelayakan bisnis bagi PT Adhi Jalintim Riau, penerapan creative finance pada PT Adhi Jalintim Riau dan Analisis Risiko dan Pelaksanaan Proyek PT Adhi Jalintim Riau. Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa skema KPBU merupakan salah satu skema yang terbaik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dengan penerapan creative finance perusahaan dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan terutama berkaitan dengan rasio utang.

---

This research aims to Public-Private Partnership (PPP) Scheme on Infrastructure Financing for Road Preservation Project in East Sumatera by PT Adhi Jalintim Riau with a sampling method using qualitative methods. This research examines the differences between PPP schemes and conventional schemes and how the PPP scheme is implemented at PT Adhi Jalintim Riau, funding and payment schemes at PT Adhi Jalintim Riau and the impact on business feasibility for PT Adhi Jalintim Riau, the application of creative finance at PT Adhi Jalintim Riau and Risk Analysis and Project Implementation PT Adhi Jalintim Riau. The results of this research show that the PPP scheme is one of the best schemes in implementing infrastructure projects with the application of creative company finance which can produce benefits for the company, especially in relation to debt ratios."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia. Dari proses penelitian yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 8 (delapan) kriteria kesuksesan dan 40 faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses.

---

This study aims to identify the criteria of success and the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the process PPP scheme in Indonesia. From the research process carried out there were 8 (eight) criteria of success and 40 factors that influenced the success of the PPP scheme process in the water supply sector. Based on the factors and success criteria, recommendations can be made so that the PPP scheme in the water supply sector in Indonesia can be successful."

"Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan demikian transportasi laut merupakan hal mutlak bagi Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan betapa pentingnya mengembangkan transportasi laut dan prasarana pendukungnya. Upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan yaitu menggunakan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha pelabuhan. Namun, sampai saat ini baru 5 lima pelabuhan yang sudah menerapkan sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja investasi pelabuhan menggunakan pendekatan Game Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja investasi pelabuhan dapat meningkat saat tanah disediakan oleh pemerintah, mengefisiensikan biaya OM, dan kenaikan tarif yang berkala.

---

As an archipelago country, Indonesia much depends on water transportation. Water transportation including marine transportation is a crucial facility for Indonesia. Thus, it is very important for Indonesia to develop marine transportation infrastructures and facilities. The way to accelerate ports infrastructure development is using a Public Private Partnership system. However, there are only five ports that have implemented the system. This study aimed to Increase Port Investment Performances using Game Theory approach. The result indicate, port investment performances can be increased when the land provided by the government, improving operational and maintenance cost efficiency and increase the tariff continuously."

"ABSTRAKPPP dan TBLT adalah dua metode pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan Bahasa. TBLT dikatakan lebih baik dalam menggantikan metode PPP. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk membandingkan PPP dan TBLT dalam hal pembelajaran Bahasa. Perbandingan yang dilakukan mencakup materi, usia, serta area tempat dimana PPP dan TBLT digunakan. Meski begitu, sangat sedikit sekali penelitian yang membandingkan dua metode tersebut untuk memperkenalkan materi baru pada siswa sekolah menengah atas. Hasil perbandingan ini digunakan untuk meneliti pengenalan Past Progressive Tense yang sebelumnya belum pernah diajarkan. Penelitian ini mememukan bahwa metode TBLT menghasilkan peningkatan nilai yang lebih baik jika deibandingkan dengan metode PPP. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa lebih suka metode pembelajaran TBLT.

---

ABSTRACTPPP and TBLT method are two of the methods that have been used to teach language. TBLT is said to be better in replacing PPP. There have been a number of researches that compare PPP to TBLT in terms of language teaching for any kinds of lesson, age, and also region area. However, little is known about comparing the methods in terms of introducing the new material among high school students. The result of the comparison is later used to introduce Past Progressive tense that has not been taught before. The study discover that TBLT method gives better score improvement compared to PPP. It also shows that TBLT students prefer this way of teaching."

"Pemindahan ibukota negara ke Kawasan IKN tentunya membutuhkan penyediaan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang akan dibangun adalah infrastruktur gas dengan menggunakan gas alam 80 % dan gas hidrogen 20 %. Tujuan penulisan kali ini adalah untuk mengembangkan konseptual desain jaringan pipa, menghitung life cycle cost dan mengusulkan skema KPBU yang digunakan. Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah dengan menggunakan studi literatur dan kemudian dilakukan validasi oleh pakar dibidangnya. Studi dimulai dengan penentuan demand, kemungkinan supply dan dilanjutkan dengan pemilihan jalur transportasi gas. Konseptual desain terkait pemilihan jalur, diameter, tebal pipa, simulasi tekanan , desain stasiun, SCADA dan metering juga dilakukan berdasarkan data yang ada dengan tingkatan konseptual desain. Lyfe Cycle cost, berupa capex dan opex, juga dihitung berdasarkan data harga dari informasi terpublikasi, pendekatan empiris dan data benchmarking disalah satu perusahaan. Kemudian dilakukan Analisa sensitifitas dan IRR, NPV serta Pay Back Period. Dan kemudian dilakukan validasi oleh pakar.Dengan mendapatkan konseptual desain jaringan pipa gas yang akan mensuplai KIPP, dimungkinkan untuk mencampurkan hidrogen kedalam jaringan gas alam yang akan dibangun, namun tantangan terbesarnya adalah besaran hidrogen yang dibutuhkan dan nilai perolehannya dikarenakan keterbatasan produsen hidrogen di Kawasan IKN. Dengan melihat besaran capex, opex dan pertumbuhan demand nya disarankan untuk menggabungkan Pembangunan jaringan gas ini dengan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Survei yang lebih detail sangat dibutuhkan sebelum dilakukan Keputusan investasi.

---

Following the relocation of the national capital to the IKN Region comes the need to provide infrastructure, among which is a gas network using a mix of 80% natural gas and 20% hydrogen gas. This work aims to design a concept for the pipe network, calculation of life cycle costs and propose a recommendation of PPP scheme. The research method to be used is to firstly perform a literature study, which is then validated by experts in relevant fields. It begins with setting demands and supply possibilities, then selecting a transportation route for the gas itself. Based on available data, designs of route selection, pipe diameter and thickness, pressure simulation , station design, SCADA and metering, design conceptual also performed. Life cycle cost including capex and opex will then be calculated based on published prices, empirical data and benchmarks in a certain company; continued with sensitivity analysis and IRR, NPV and pay back period projection. With a concept of the gas pipe network to supply KIPP it is possible to mix hydrogen into the proposed network. However, the largest challenge is to determine how much hydrogen and how cost effective it will be as the region has few hydrogen producers. By looking at capex, opex and demand growth figures it is recommended to join the gas network’s construction with other infrastructure projects. A more detailed survey is needed before investment decisions can be made."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara agen sosialisasi politik keagamaan terhadap identifikasi partai Islam, PKS, PPP, PKB, dan PAN, pada siswa anggota Rohani Islam di 13 SMA Negeri Kota Depok. Partai Islam mempunyai kemampuan untuk membentuk modal sosial melalui agen sosialisasi politik keagamaan dalam institusi agama, keluarga, dan media. Peneliti berusaha meneliti lebih lanjut dengan menggunakan teori identifikasi partai politik oleh Greene dan agen sosialisasi politik keagamaan dengan 3 dimensi, media, keluarga, dan institusi agama. Melalui uji statistik somers'D yang menempatkan agen sosialisasi politik keagamaan sebagai variabel bebas dan identifikasi partai Islam sebagai variabel dependen, didapati hasil 0,406 yang artinya kedua variabel mempunyai hubungan yang lemah. Peneliti juga menemukan bahwa identifikasi siswa Rohis terhadap PPP mempunyai hubungan dengan agen sosialisasi keluarga yang terjadi ketika orang tua responden mempunyai latar belakang aktif di Partai Islam. Kemudian identifikasi siswa terhadap PKS mempunyai hubungan dengan institusi agama atau Rohis melalui kegiatan mentoring.

---

This study examines the relationship between the socialization agents of religious politics with Islamic party identification (PKS, PPP, PKB, and PAN) among students who are also Rohani Islam (Rohis) members in 13 SMA Negeri in Kota Depok. Islamic parties have the ability to form social capital through their socialization agents (of religious politics) within religious institutions, families, and the media. I attempted to examine further through the political party identification theory by Greene and socialization agents of religious politics in 3 dimensions: the media, families, and religious institutions. Analysis using the Somers’D statistical test, which places the socialization agents of religious politics as the independent variable and Islamic party identification as the dependent variable, yields the result of 0,0406, meaning that both the variables have a weak correlation. I found that the identification of Rohis students with PPP has a relationship with families as the socialization agent which occurs if the respondents’ parents are active in Islamic Parties. This study has also shown that the students’ identification with PKS has a relationship with religious institutions or Rohis through mentoring groups/activities."

"Gerakan reformasi politik di Indonesia menuntut perubahan politik mendasar. Reformasi politik menghendaki adanya keterbukaan politik yang luas, sehingga muncul banyak partai politik. Pemilu tahun 1999 di DKI Jakarta menghasilkan wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta. Pemilu tersebut mengantarkan PPP sebagai partai politik pemenang kedua, yang mempunyai peran signifikan di dalam mengeluarkan aspirasi konstituennya. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana interaksi politik anggota Fraksi PPP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2002.Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dari sumber informan, melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari suatu penelitian lapangan (field research). Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai buku dan dokumen tertulis, melalui suatu penelitian kepustakaan (library research). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, teori partai politik. teori elit. dan teori komunikasi politik.Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002 FPPP DPRD DKI Jakarta belum berperan secara memadai, karena belum ada interaksi politik yang baik. Baik antar anggota FPPP maupun dengan fraksi lainnya. Pada awalnya FPPP merupakana satu-satunya fraksi yang menggulirkan calon gubernur berasal dari betawi asli dan wacana pemlihan secara langsung. Ide ini tidak berhasil diperjuangkan. Kemudian Hamzah Haz, selaku Ketua Umum DPP PPP yang juga sebagai Wakil Presiden RI, mendorong FPPP berkoalisi dengan FPDI-P dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002, hal ini pun tidak berhasil dijalankan. Dalam proses politik selanjutnya terjadi interaksi politik antar fraksi di dalam dewan secara ketat, di mana kemampuan memanfaatkan peluang politik sangat menentukan. FPPP hanya mendasarkan perhitungan suara hasil pemilu tahun 1999, akibatnya perhitungan tersebut tidak tepat dan pasangan yang diunggulkan FPPP, Sutiyoso dan Chudlary kurang mendapat dukungan. Sedangkan pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo mendapat dukungan dari FPDI-P, FPG, dan FPKP, ditambah rekomendasi dari Megawati Sukarno Putri yang juga merupakan Presiden R.I. Hal tersebut membuat pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2002-2007.

---

The Role of Partai Persatuan Pembangunan's Faction Members in DPRD DKI Jakarta in Succeeding the Governor of DKI Jakarta, A. Study Case on the 2002 Election of DKI Jakarta's Governor Position.Political reformation movement in Indonesia demanded for significant political changes. Political reformation looked for a wider political openness which led to the emergence of many political parties. The 1999 local election at DKI Jakarta had selected member of local parliament (DPRD DKI Jakarta), in which Partai Persatuan Pembangunan (PPP) became the second winner with significant role as a channel of its constituent's aspiration. The core problem of this research is how members of PPP faction in DPRD DKI Jakarta interact politically during the 2002 Election of the Governor of DKI Jakarta.

This research is a descriptive qualitative research. Data collected through 2 sources: primary data in the form of in-depth interview and secondary data in the forms of books, newspapers and meeting reports. The unit of analysis used the organization, focusing on the observation on individual members. The whole problems are analyzed descriptively. The collection of data was conducted by library research and field research. The theories that used in this research are political representative theory, political parry theory, elite theory, and political communication theory.

During the 2002 Election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, the PPP faction of DPRD DKI Jakarta have not played significant role due to the lack of good political interaction, between members of PPP faction and with other factions. In the beginning, PPP faction in DPRD DKI Jakarta was the only faction who demanded the candidate of DKI Jakarta's governor came from indigenous Betawi and the election process to be held directly. These demands failed to get supports due to the lack of preparation on many things. Hamzah Haz as the chairman of PPP as well as Vice President of Indonesian Republic underlined the importance of Vice President position to be maintained, which called upon coalition to be established between PPP and PDI-P faction. It was clear depicted in the PPP faction struggle to place Tarmidi Suhardjo (from PDI-P faction) and Chudlarv (PPP faction) as candidates of Governor and Deputy Governor. In the following election process, the political interaction between various factions inside the DPRD DKI Jakarta taken place very fierce, where the ability to take advantage of chances became very important_ PPP faction only took account the support based on the result of 1999 election, hence they miscalculate and the PPP faction's candidates, Sutiyoso-Chudlarr, did not get enough support. Meanwhile the candidate Sutiyoso-Fauzi Bowo got the supports from PDI-P, PG and PKP factions as well as Megawati Soekarno Putti's recommendation, the President at that time. This made Sutiyoso and Fauzi Bowo won the DKI's Governor Election for the period of 2002-2007."

"Bertambahnya kebutuhan energi listrik di IKN akan berdampak pula pada bertambahnya penggunaan pembangkit listrik. Pengembangan energi listik kedepannya di IKN diharapkan akan menggunakan lebih banyak energi terbarukan. Untuk dapat menekan penggunaan energi fosil, salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi listrik terbarukan. Pada penelitian ini akan membahas terkait dengan pengembangan energi terbarukan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 50 MW dengan skema KPBU-AP dan IPP di Ibukota Negara (IKN). Dalam menetapkan skema yang sesuai, dilakukan penilaian proyek dengan mempertimbangkan parameter penilaian keuangan yang terdiri dari Net Present value (NPV), Internal rate Return (IRR), dan Payback Period (PP) sebagai dasar dan pertimbangan dalam kelayakan finansial project investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema KPBU-AP lebih menguntungkan dari sisi investor dalam hal stabilitas pendapatan dan memperoleh jaminan dari pemerintah sehingga dapat meminimalisir resiko, sementara skema IPP bergantung pada jumlah listrik yang dihasilkan dan dijual yang memiliki potensi ketidakpastian. Dengan parameter yang sudah ditentukan dan regulasi, skema KPBU-AP dapat memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan skema IPP dengan menghasilkan nilai IRR sebesar 11,26%, NPV sebesar 163.472 (juta rupiah) dan payback period selama 8 tahun dibandingkan dengan skema IPP diperoleh IRR sebesar 8,61%, NPV sebesar 33.973 (juta rupiah) dan payback period selama 9 tahun.

---

The increasing demand for electrical energy in the New National Capital (IKN) will lead to a rise in the use of power plants. Future development of electrical energy in IKN is expected to utilize renewable energy sources. To reduce the use of fossil energy, one approach is to harness solar energy as a renewable electrical energy source. This study discusses the development of a 50 MW solar power plant (PLTS) using the PPP-AP and IPP schemes in IKN. In determining the appropriate scheme, a project assessment was conducted by considering financial evaluation parameters including Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PP) as the basis and consideration for the business entity. The results show that the KPBU-AP scheme is more advantageous for investors regarding income stability and government guarantees, thereby reducing risks. In contrast, the IPP scheme depends on the amount of electricity generated and sold. With the specified parameters and regulations, the KPBU-AP scheme provides greater benefits compared to the IPP scheme, yielding an IRR of 11.26%, an NPV of 163,472 million rupiahs, and a payback period of 8 years. In contrast, the IPP scheme yields an IRR of 8.61%, an NPV of 33,973 million rupiahs, and a payback period of 9 years."