Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"ABSTRAKermasalahan kepadatan penduduk yang makin meningkat dan terbatasnya luas lahan untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat, menjadikan pembangunan Rumah Susun berkembang dengan pesat. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara lainnya misalnya Australia. Pemerintah kita sudah mengakomodir ketentuan hukum di bidang Rumah Susun dengan mengesahkan UU Rumah Susun No.20 /2011. Dalam menjalankan suatu Rumah Susun, pihak pelaku pembangunan wajib membentuk suatu badan hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama penghuni Rumah Susun. Badan hukum ini disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Di negara Australia juga terdapat badan hukum yang fungsinya sejenis dengan PPPSRS ini, yaitu berupa Body Corporate. Tetapi bagaimana sebenarnya pelaksanaan PPPSRS di Indonesia dan Body Corporate di Australia , apakah benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kepustakaan yang besifat yuridis normatif. Kemudian dikaitkan dengan tata cara peralihan hak milik atas satuan rumah susun menurut UU kedua negara, dan analisa permasalahan serta pemecahannya, agar nantinya didapat win-win solution bagi para pihak,

---

ABSTRACTIncreasing population density and limited land area to meet community boards, making the construction of flats is going rapidly This conditon not only happen in Indonesia, but also in other countries, e.g Australia. Indonesia government have to accomodate the legal requirements in the area of flats endorsed UU No. 20/2011. In every apartments, the offender shall establish a management corporation to regulate and arrange the landlord. The association is a legal entity called the owner and occupants of the apartment units. In Australia ,it’s called a body corporate. In this thesis, author wants to research about how the actual implementation of PPPSRS in Indonesia and Body Corporate in Australia. Author conducted a study using a method that is yuridis normative literature, then associated with the procedure transfer ownership of apartment units by laws of each country, and analysis of problems and solutions in order to obtain a win-win solution for the parties."

"Penelitian ini membahas mengenai judicial Review terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 yang diajukan oleh seorang notaris. Pengajuan hak uji materil ini dimohonkan atas dasar ketidakpastian hukum yang ditimbulkan di antara kedua peraturan pelaksana tersebut yang mana menjadi dilema bagi para notaris untuk mengikuti format mana yang akan diterapkan ketika membuat akta yang berkaitan dengan PPPSRS. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implikasi hukum atas penerbitan kedua peraturan tersebut terhadap notaris, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan MA Nomor 18/P/HUM/2019 dan terakhir adalah bagaimana kepastian hukum antara kedua peraturan tersebut untuk penerapannya kedalam akta Berita Acara RUA PPPSRS yang dibuat oleh notaris. Urgensi hukum dari penelitian ini adalah untuk meluruskan persepsi penegak hukum lain yang tidak memahami benar hakikat dan tugas notaris sesungguhnya, bahwa notaris bukan sekedar pekerja pencatat layaknya notulen, setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki tanggung jawab hukum yang mana dalam setiap pembuatannya diperlukan kepastian hukum dan harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian maka dari itu penting untuk melihat pertentangan dalam objek penelitian ini agar dapat diketahui terdapat dampak-dampak terhadap kinerja notaris untuk menghasilkan sebuah akta yang baik sebagai produk kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach). Dari rumusan tersebut didapatkan jawaban bahwa Notaris mendapatkan dampak atas ketidakpastian hukum yang diatur Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018, hal ini berkaitan dengan kewajibannya untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menuangkan sesuatu kedalam akta, memilih pilihan hukum mana yang akan digunakan. Pertimbangan hakim dalam putusan 18/PHUM/2019 tidak dapat disetujui dalam penelitian ini dikarenakan notaris tidak dapat diartikan hanya sebagai pencatat dan pembuat akta, tidak dapat diartikan semudah menuangkan tulisan kesepakatan ke dalam sebuah akta, karena setiap kata dan kalimat yang tertuang di dalamnya tidak dapat sembarang tulis atau hanya karena berdasarkan kesepakatan dapat langsung dituangkan. Perlu adanya sinkronisasi atas ketidakpastian hukum terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018.

---

This research discusses the judicial review on the regulation of the Minister of PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018 which was submitted by a notary public. This filing for a judicial review is requested on the basis of legal uncertainty that arises between the two implementing regulations which becomes a dilemma for notaries to follow which format will be applied when making a deed relating to PPPSRS. The problems raised in this research are the legal implications of the issuance of the two regulations to notaries, how the legal considerations by the judges in decision number 18 /P/HUM/2019 and how is the legal certainty between the two regulations for their application to the deed of RUA Minutes PPPSRS made by a notary. The legal urgency of this research is to straighten out the perception of other law enforcers who do not understand the true nature and duties of a notary, that a notary is not just a record keeping worker like a note taker, every deed made by a notary has a legal responsibility which requires legal certainty and must always apply the precautionary principle. Therefore it is important to look at the contradictions in the object of this research so that it can be seen that is there an impact on the performance of a notary to produce a good deed as a product of legal certainty. To answer this problem, a normative legal research method with an analytical approach is used. From this formulation, the answer is that the Notary has an impact on legal uncertainty regulated by Regulation of the Minister of PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018, this is related to his obligation to always apply the principle of prudence in pouring things into deeds, choose which legal option to use. The judge's consideration in the decision 18/PHUM/2019 cannot be approved in this study because a notary cannot be interpreted only as a registrar and deed maker, it cannot be interpreted as easily as writing an agreement into a deed, because every word and sentence contained in it cannot just written or just because based on the agreement can be directly poured out. There is a need for synchronization of legal uncertainty with the Minister of PUPR Regulation Number 23 / PRT / M / 2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018."

"

Besarnya perputaran finansial dalam tata kelola rumah susun komersial milik, tidak jarang menghadirkan hubungan asimetris antara pelaku pembangunan sebagai sektor swasta dan pemilik rumah susun sebagai warga negara. Kondisi ini ditandai oleh pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Sepanjang tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima berbagai keluhan terkait dengan tata kelola rumah susun, termasuk konflik kepentingan dan persoalan transparansi dalam Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Sebagai respons atas agenda kebijakan yang telah didorong oleh beberapa kelompok kepentingan sejak tahun 2006, pemerintah berusaha untuk merumuskan kebijakan publik dalam upaya melindungi setiap pihak yang terlibat dalam tata kelola perumahan bertingkat tinggi, terutama bagi warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Apartemen Milik (Pergub 132/2018) pada bidang tata kelola di Apartemen Taman Rasuna dan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

---

The magnitude of profit turnover in commercial apartments management, frequently led to the asymmetrical relationship between real estate developer as private sector and apartments’ owner as citizen. This condition was marked by administrative violations which often carried out by real estate developers. Throughout 2018, the DKI Jakarta Provincial Government received various complaints related to the apartments’ management and operation, including conflict of interests and transparancy issues in the Apartments’ Owners and Residents Association (PPPSRS). Following certain policy agenda that had been pushed by several interest groups since 2006, the government attempted to formulate a particular public policy to protect each party involved in the vertical housing operation, especially citizen. Conducted with a qualitative research method, the objective of this study is to examine the implementation of the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 132 Year 2018 concerning in the Management of Owned Apartments (Pergub 132/2018) inApartemen Taman Rasuna and Apartemen Kalibata City, South Jakarta.

"