Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dari masa ke masa mengalami pasang-surut (Gardner 1997). Dalam masa revolusi/perang kemerdekaan (1945-1949) hubungan itu dapat dikatakan sedikit banyaknya baik. Kerjasama yang baik di masa itu memang dimungkinkan karena adanya kepentingan yang sama, yaitu melenyapkan kolonialisme sebagai upaya untuk membangun dunia yang lebih baik setelah perang dunia ke-dua. Dari pihak Indonesia kolonialisme merupakan hambatan ke arah tatanan politik dan ekonomi yang lebih baik pula. Bagi Amerka Serikat, yang muncul sebagai adikuasa setelah perang dunia itu tanggung jawabnya untuk membangun suatu tatanan internasional yang dapat mencegah berulangnya perang dunia, kolonialisme merupakan salah satu hambatan utama dalam rencana itu."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai usaha pemerintah Amerika Serikat untuk membebaskan Allen Lawrence Pope. Pada tahun 1957, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membantu pemberontakan PRRI/Permesta untuk menghadapi komunisme di Indonesia. Pada saat itu kekuatan PKI semakin kuat di Indonesia, terutama di Jawa. Pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk membendung komunisme di Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada para pemberontak yang dinilai sebagai kekuatan antikomunis. Amerika Serikat memberikan bantuan kepada para pemberontak dilakukan secara rahasia. Allen Pope merupakan pilot CIA yang membantu pemberontakan di Sulawesi. Pada tanggal 18 Mei 1958 pesawat tempur Allen Pope ditembak oleh pasukan pemerintah Indonesia sehingga keterlibatan Amerika Serikat diketahui oleh pihak Indonesia. Setelah Allen Pope tertangkap, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi tidak baik. Pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk memperbaiki hubungan luar negeri dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk membebaskan Allen Pope.

---

This thesis describes the effort United States to release CIA’s pilot, Allen Lawrence Pope. In 1957, United States administration decided that they will help PRRI/Permesta rebellion to against communism in Indonesia. At that time PKI had strong power over Indonesia, especially in Java. United States administration against communism in Indonesia with their aid to rebellion. They thought that rebellion are anti-communism. United States administration secretly gave their aid to rebellion. Allen Pope was a CIA pilot. CIA ordered him to help the rebellion in Celebes. On May 18, 1958 Allen Pope was shot down by anti-craft fire and captured while making a bombing attack upon shipping in Ambon. After that incident, United States administration tried to approach Indonesia administration and they gave more effort to realease Allen Pope."

"PRRI adalah konvergensi dari dua bentuk kepentingan. pada satu pihak terdapat keinginan yang sangat kuat di kalangan daerah-daerah untuk meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan. Pada pihak lain terdapat kepentingan untuk membangun kekuatan untuk membendung komunisme. Pihak pertama adalah daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya alam tetapi penduduknya tidak dapat menikamtinya, dan menyalahkan keadaan itu pada munculnya komunisme yang memiliki program ekonomi yang membahayakan. Pihak kedua adalah Amerika Serikat yang melihat meningkatnya kekuatan komunis di Indonesia (PKI) sebagai ancaman bagi mekanisme pasar bebas sebagai bentuk ekonomi yang bida menjamin kesejahteraan umat manusia."

"Kebijakan politik luar negeri Australia yang dilaksanakan pada kurun waktu Perang Dingin merupakan wujud dari strategi pertahanan negara yang berupa startegi forward defence. Strategi yang dikembangkan ini merupakan upaya Australia menjamin keamanan wilayahnya dari segala bentuk ancaman, yang dalam stereotipe Perang Dingin maka ancaman dipersepsikan datang dari kekuatan komunis balk dari Uni Soviet maupun dari RRC. Strategi forward defence menekankan garis pertahanan ada di luar wilayah Australia sehingga Australia lebih menyukai jika konflik itu berada di luar wilayah Australia, konsekuensinya adalah Australia lebih memilih untuk membantu kedua negara protektornya dengan terlibat dalam perang bersama guna mewujudkan penyelesaian konflik. Hal ini kemudian juga merupakan upaya Australia menjaga loyalitas terhadap kepentingan negara-negara protektornya, sehingga dalam sejumlah peristiwa penting dunia Australia terkesan selalu di bawah kontrol dan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan sikap politik domestiknya sendiri. Pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi di Indonesia tahun 1958 - 1961 merupakan fenomena yang sangat menarik perhatian para pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Pemberontakan PRRI/Permesta dapat dikatakan sebagai upaya Amerika Serikat untuk menarik Indonesia dalam orbit blok Barat. Hal ini dibuktikan dalam bentuk ekstrem adalah kegiatan subversi dalam bentuk operasi intelijen seperti yang dilakukan melalui Covert Action untuk membantu para perwira pemberontakan PRRI/Permesta. Operasi intelijen ini kemudian mendapat dukungan Inggris dan Australia meski dengan tekanan kepentingan yang berbeda diantara keduanya"

"Tulisan ini menelisik respons kebijakan Indonesia pada periode meletusnya pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) dan keterlibatan terang-terangan Amerika Serikat di dalamnya. Dengan menggunakan teori omnibalancing, tulisan ini bertujuan untuk menelaah respons Indonesia terhadap intervensi AS tersebut. Studi ini kemudian menunjukkan bahwa pilihan normalisasi yang diambil Indonesia pasca keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI/Permesta semata merupakan strategi taktis yang diambil untuk menjamin keselamatan rezim yang sedang dilanda krisis legitimasi dan ancaman disintegrasi negara. Omnibalancing dijalankan dengan dua cara, yaitu balancing internal berupa pemberantasan anasir PRRI/Permesta dan penataan ulang sistem politik yang menciptakan Demokrasi Terpimpin dan balancing eksternal yang berwujud normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat pasca intervensinya diketahui. Omnibalancing rezim Sukarno kemudian berhasil memastikan bertahannya kekuasaan pemerintah dan integrasi negara dengan menumpas PRRI/Permesta sembari secara bersamaan mempertahankan hubungan dengan Amerika Serikat

---

This study examines Indonesia’s policy response during the outbreak of the rebellion of the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) and the Universal Struggle Charter (Permesta) and the involvement of the United States in it. By using omnibalancing theory, this paper seeks to investigate Indonesia’s policy responses to US’ intervention. This study shows that the normalization path taken by Indonesia after US’ involvement in the PRRI/Permesta rebellion was a tactical strategy made to ensure regime survival which was being jeopardized by a crisis of legitimacy and threatened by state disintegration. Omnibalancing is carried out in two ways, i.e. internal balancing in the form of eradicating PRRI/Permesta elements and rearranging the political system to create Guided Democracy and external balancing in the form of normalizing relations with the United States after its intervention is publicly known. Sukarno’s omnibalancing regime then succeeded in ensuring the survival of government in power and annihilating the PRRI/Permesta while also maintaining relations with the United States."

"Pada masa pemerintahan presiden Eisenhower, kebijakan politik luar negeri Amerika ditentukan oleh presiden dan menteri luar negeri, John Foster Dulles. Pengaruh kedua orang ini amat besar di dalam menentukan langkah-langkah kebijakan politik luar negeri, dibarengi dengan kekuasaan dan dukungan keuangan sehingga langkah-langkah yang diambil dalam hubungan Amerika dengan Indonesia berkembang menjadi suatu kebijakan yang rahasia dan membawa dampak yang merugikan dan mengakibatkan hubungan diplomasi kedua negara ini terputus. Di satu sisi, presiden Amerika menghadapi kongres yang tidak selalu sepakat dengan kebijakan kebijakan politik luar negerinya, namun di sisi lain, mendapat dukungan penuh dari kegua unsur dalam kongres yakni dari senar dan DPRnya, untuk kebijakan yang bersifat non kompromi terhadap komunisme. Dalam area ini Eisenhower menjalankan kekuasaannya sebagai presiden, terutama dalam hal menggunakan Badan Intelejens "Si-Ai-E" (CIA) untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negerinya."