Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pelelangan 58.000 (limapuluh ribu) ton gula kristal putih ilegal pada tanggal 4 Januari 2005 telah menimbulkan banyak kntik dari masyarakat. Masyarakat menuntut pembatalan lelang tersebut karena harga lelang yang tercipta sangat rendah sehingga dapat mengganggu perekonomian Negara. Banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keabsahan lelang tersebut karena banyaknya kejanggalan dalam pelaksanaan lelang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan usaha (untuk selanjutnya disebut KPPU ) merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelelangan tersebut dan memutuskan bahwa telah ada pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut. 2 (dua) permasalahan utama dalam Tesis ini adalah mengenai keabsahan lelang gula ilegal tersebut dan mengenai kewenangan KPPU dalam memeriksa pelelangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif (penelitian kepustakaan) mengenai hukum lelang dengan tipe penelitian eksplanatoris untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus pelelangan gula ilegal. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diteliti secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelelangan gula ilegal tersebut telah memenuhi tata prosedur suatu pelelangan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Putusan KPPU yang menyat an a anya pelanggaran Pasal 22 mengenai mengenai persengkongkolan untuk menentukan pemenang tender, KPPU telah menyamakan definisi tender dengan lelang, dimana sesungguhnya antara lelang dan tender adalah 2 (dua) per ua an um yang erbeda, serta lelang gula ilegal ini adalah termasuk lelang eksekusi yang termasuk dalam pengecualian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga KPPU seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa pelelangan gula ilegal tersebut.

---

ABSTRACT
An auction of 58.000 ton illegal white crystal sugar in January 4th 2005 has raised many critics from society. The society demanded that the auction to be cancelled since the price formed in the auction can negatively influence Indonesia economy. Many people questioned the legality of the auction procedures since it was considered had many anomalies. Business Competition Supervisory Committee (“KPPU”) decided to scrutiny on the auction and has decided that there was a violation of Article 22 Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of 1999 and punished parties related to the auction. There are two major issues regarding the auction which are the legality of the auction and the competency of KPPU in examining the auction. This research’s methodology is Yuridis Normatif (library research) focus on Auction Law with explanatory research type to have a holistic and integrated information regarding the auction. The data sources are from secondary type of data which consist of primary, secondary, and tertiary source of data. The result shows that the auction has fulfilled the obligatory requirements set on Finance Ministerial Decree Number 304/KMK.01/2002 about Auction Guidance, and regarding KPPU decision of violation Article 22 about scheme in tender offers, KPPU has made no differences between an auction and a tender offer where as an auction and a tender offer is two different legal conducts, moreover the auction is classified as execution auction which is excluded from Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of 1999, therefore KPPU should have no authority in examining the auction.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelelangan 58.000 (limapuluh ribu) ton gula kristal putih ilegal pada tanggal 4 Januari 2005 telah menimbulkan banyak kntik dari masyarakat. Masyarakat menuntut pembatalan lelang tersebut karena harga lelang yang tercipta sangat rendah sehingga dapat mengganggu perekonomian Negara. Banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keabsahan lelang tersebut karena banyaknya kejanggalan dalam pelaksanaan lelang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan usaha (untuk selanjutnya disebut KPPU ) merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelelangan tersebut dan memutuskan bahwa telah ada pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut. 2 (dua) permasalahan utama dalam Tesis ini adalah mengenai keabsahan lelang gula ilegal tersebut dan mengenai kewenangan KPPU dalam memeriksa pelelangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif (penelitian kepustakaan) mengenai hukum lelang dengan tipe penelitian eksplanatoris untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus pelelangan gula ilegal. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diteliti secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelelangan gula ilegal tersebut telah memenuhi tata prosedur suatu pelelangan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Putusan KPPU yang menyat an a anya pelanggaran Pasal 22 mengenai mengenai persengkongkolan untuk menentukan pemenang tender, KPPU telah menyamakan definisi tender dengan lelang, dimana sesungguhnya antara lelang dan tender adalah 2 (dua) per ua an um yang erbeda, serta lelang gula ilegal ini adalah termasuk lelang eksekusi yang termasuk dalam pengecualian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga KPPU seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa pelelangan gula ilegal tersebut.

---

ABSTRACT
An auction of 58.000 ton illegal white crystal sugar in January 4th 2005 has raised many critics from society. The society demanded that the auction to be cancelled since the price formed in the auction can negatively influence Indonesia economy. Many people questioned the legality of the auction procedures since it was considered had many anomalies. Business Competition Supervisory Committee (“KPPU”) decided to scrutiny on the auction and has decided that there was a violation of Article 22 Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of 1999 and punished parties related to the auction. There are two major issues regarding the auction which are the legality of the auction and the competency of KPPU in examining the auction. This research’s methodology is Yuridis Normatif (library research) focus on Auction Law with explanatory research type to have a holistic and integrated information regarding the auction. The data sources are from secondary type of data which consist of primary, secondary, and tertiary source of data. The result shows that the auction has fulfilled the obligatory requirements set on Finance Ministerial Decree Number 304/KMK.01/2002 about Auction Guidance, and regarding KPPU decision of violation Article 22 about scheme in tender offers, KPPU has made no differences between an auction and a tender offer where as an auction and a tender offer is two different legal conducts, moreover the auction is classified as execution auction which is excluded from Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of 1999, therefore KPPU should have no authority in examining the auction.