Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 33 avat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara juga bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergnnakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal ini adalah pasal yang mengatur legitimasi berbagai perusahaan yang dimiliki oleh negara yang kemudian dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara dan beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada saat itu adalah memberi posisi monopoli pada BUMN dalam melakukan kegiatannya. Posisi memberikan hak monopoli pada BUMN menimbulkan beban bagi rakyat serta menjadi ketimpangan dalam sistem perekonomi negara. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam privatisasi adalah agar dapat menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan kondisi keuangan negara yang buruk yang tercermin dari APBN, di mana penerimaan negara terlihat dalam posisi yang defisit. Tindakan privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia juga atas dasar kssepakatan Letter Of Intent yang dibuat bersama antara pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF). Adapun permasalahan yang dihadapi PTPN IV adalah mencari bentuk privatisasi yang ideal apakah go public atau strategic partner, mencari besar sharing kepemilikan saham yang diinginkan oleh pemerintah apabila dilakukan privatisasi, pertimbangan apa yang harus dilakukan PTPN IV dalam melakukan privatisasi. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan didukung dengan wawancara kepada narasumber. Akhirnya didapat suatu kesimpulan bahwa privatisasi harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan perusahaan, kepemilikan saham yang diinginkan pemerintah pada PTPN IV sebesar 51 % ( lima puluh satu per sen) perlu persamaan pendapat antara PTPN IV dengan DPR mengenai berapa nilai yang pantas untuk PTPN IV dan waktu yang tepat dalam melakukan privatisasi serta harus melakukan tahap sosialisasi kepada masyarakat."

"ABSTRAKGenerally in Indonesia and especially in Java, until now, in East Java dolmens are known to be found in, which is in Bondowoso and Besuki. Lately, it is known that dolmen are also found in the area of Banyuwangi Regency. One of the monuments from this megalithic tradition found in the area of PT. Perkebunan Nusantara XII Malangsari, Banyuwangi, East Java. Based on information from the local community it is estimated that the Malangsari plantation area is the Dolmen Tomb Site. Physically, construction of the dolmen in this area only has a few interference because it is buried between 50-60 cm and covered by a coffee plantation which owned by PT. Perkebunan Nusantara XII. However, some of the dolmens have been excavated by people looters. They were able to open the dolmen tomb simply by opening a stone without unpacking its construction. Dolmen that was found from the excavation at Petak D 55 Sidomaju Block, Afdeling Mulyosari, Malangsari, are still intact if it is seen physically and from the construction, but both the human remains and artifacts ware not found. It is a proof that this dolmen has been opened before. Nevertheless, Malangsari dolmen is a very interesting object to conduct research, because of its wide distribution area and there has not been done a comprehensive research for this object. In the future, this object is important to investigate, both for the development of archaeological research, as well as for the benefit of archaeological resource management in Indonesia. "

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Good Corporat Governance (GCG) dalam upaya menekan kasus korupsi di PTPN III. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Narasumber wawancara adalah pegawai instansi pada Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Audit Internal, dan Divisi Manajemen Risiko pada PTPN III. Dokumen yang digunakan adalah Kebijakan Anti Korupsi dan Pencucian Uang Perusahaan dan dokumen-dokumen terkait tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berperan dalam menekan kasus korupsi di PTPN III melalui peran KPR dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko perusahaan termasuk risiko korupsi, peran AI yang optimal termasuk dalam mendeteksi dan mencegah tindak korupsi, peran pengawasan oleh Dekom seperti yang dituangkan dalam Board Manual dan implementasnya yang melibatkan komite-komite di bawah Dekom, keberadaan dan pelaksanaan kebijakan anti korupsi dan pencucian uang, serta keberadaan dan implementasi Whistleblowing System (WBS). Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan GCG dalam upaya menekan potensi korupsi, penelitian ini merekomendasikan agar PTPN III melaksanakan pelatihan anti korupsi minimal 6 bulan sekali, mengintegrasikan pendeteksian korupsi dengan evaluasi pembukuan dan keseluruhan transaksi, melaksanakan pertemuan rutin Dekom dan manajemen puncak dilakukan 3 bulan sekali, melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi dan pencucian uang dilakukan 6 bulan sekali, serta memberikan pilihan kepada calon pelapor WBS untuk melaporkan secara anonim. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan wawancara dengan tiga orang staf serta tidak berhasil memperoleh dokumen pendukung lain, sehingga berpotensi membatasi kedalaman analisis dan menimbulkan bias.......This thesis discusses the evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to suppress corruption cases in PTPN III. This research is qualitative research with a descriptive design. Data collection in this study was carried out by interview and documentation methods. The interviewees were agency employees at the Corporate Secretariat Division, Internal Audit Division, and Risk Management Division at PTPN III. The documents used are the Company's Anti-Corruption and Money Laundering Policy and documents related to corporate governance. The results of the study show that the implementation of GCG plays a role in suppressing corruption cases in PTPN III through the role of KPR in increasing the effectiveness of corporate risk management including corruption risk, the optimal role of AI including in detecting and preventing acts of corruption, the role of oversight by the Board of Commissioners as outlined in the Board Manual and its implementation which involves committees under the Board of Commissioners, the existence and implementation of anti-corruption and money laundering policies, and the existence and implementation of the Whistleblowing System (WBS). To further increase the effectiveness of GCG implementation to suppress potential corruption, this study recommends that PTPN III carry out anti-corruption training at least every 6 months, integrate corruption detection with evaluation of accounting and overall transactions, hold regular meetings of the Board of Commissioners and top management once every 3 months, conduct socialization of anti-corruption and money laundering policies once every 6 months, and provide the option for prospective WBS reporters to report anonymously. The limitations of this study were that only interviews were conducted with three staff members and failed to obtain other supporting documents, thus potentially limiting the depth of analysis and causing bias."