Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pakto 1988 yang dikeluarkan oleh oleh pemerintah antara lain untuk mempermudah market entry telah membawa dampak meningkatnya jumlah bank dan kantor bank sehingga tingkat persaingan antar bank semakin ketat baik dalam menanrik dana dari masyarakat maupun menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Namun karena dampak-dampak yang dirasakan negatif, maka pemerintah menindaklanjuti paket deregulasi tersebut dengan kebijakan uang ketat dan regulasi berupa Pakfeb 1991. Hal tersebut berakibat pada berbagai kesulitan yang dialami oleh dunia perbankan di Indonesia.

Menghadapi kondisi-kondisi diatas ternyata bank-bank swasta secara rata-rata lebih unggul dibanding bank pemerintah dalam kemampuan menarik dana ataupun menyalurkannya. Sedangkan dalam kondisi kebijakan uang ketat, kinerja bank-bank swasta secara rata-rata juga lebih baik dibanding bank-bank pemerintah.

Hal tersebut bisa dipahami mengingat bahwa bank pemerintah sebelum berlakunya UU Perbankan tidak bisa berlaku profit orient ed secara mutlak karena merupakan alat ekonomi dan moneter pemer intah, dimana peran dan fungsi mereka telah ditentukan sehingga ruang gerak mereka terbatas dan tidak fleksibel menghadapi peru bahan.

Keluarnya undang-undang Perbankan 1992 mengakibatkan peru bahan bentuk badan hukum bank-bank pemerintah menjadi persero menyebabkan mereka harus bisa beroperasi secara wajar dengan bank swasta lainnya tanpa mendaIpat fasilitas khusus.

Dalam karya akhir ini dikaji mengenai kinerja bank-bank pemerintah dibandingkan dengan bank umum swasta nasional, diukur dengan rasio?rasio likuiditas mapun profitabilitas, untuk menge tahui dimana kelebihan maupun kelemahan bank-bank pemerintah. Pembandingan dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis. Kemudian BCG matrix digunakan untuk menganalisis posisi persaingan mas Ing-masing bank pemerintah. Sedangkan untuk menentukan strategi yang akan dipilih digunakan SWOT matrix.

Disimpulkan bahwa dalam persaingan dengan bank umum swasta nasional, posisi persaingan bank pemerintah semakin lemah dan tingkat pertumbuhannyapun lebih lambat. Hal ini merupakan indika si dari kelemahan bank pemerintah dalam menarik dana maupun menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Maka perlu ditempuh strategi yang bersifat defensif, dimana bank pemerintah harus lebih memperhatikan tingkat kesehatannya ketimbang ekspansi kredit. Penumbuhan iklim profesionalisme dalam pengelolaan bank pemerintah harus dilakukan agar keputusan-kepu tusan yang diambil senantiasa didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dan rasional kemudian disarankan pula perlunya pening katan kualitas sumber daya manusia di bank-bank pemerintah untuk menghadapi iklim persaingan yang makin ketat.