Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti proses legislasi dari Australia Act 1986 cth. No. 142 of 1985 yang dibahas dan disahkan pada tahun 1985 di masa pemerintahan partai buruh pimpinan Perdana Menteri Robert Hawke. Penelitian ini menjabarkan secara kualitatif proses legislasi yang terjadi di parlemen Commonwealth di tahun 1985 dengan mengacu kepada kerangka konsep republikanisme dan kerangka teori sistem Washminster di Australia. Ditemukan bahwa peranan pemerintahan partai buruh pimpinan Perdana Menteri Robert Hawke ini dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu peranan prosedural dan peranan substansial. Peranan prosedural ini menggambarkan sistem politik Australia yang mendukung adanya dominasi eksekutif dalam melancarkan sebuah proses legislasi. Peranan substansial ini menggambarkan situasi republikanisme yang terkait dengan tradisi aliran republikanisme yang memiliki kekhasan tersendiri di Australia.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis examines the legislation process of Australia Act 1986 cth. No. 142 of 1985 which was addressed and was ratified at 1985 under the leadership of Prime Minister Robert Hawke rsquo s Labor government. This research will qualitatively examine the legislation process that took place at the Commonwealth Parliament in 1985 by utilizing the conceptual framework of republicanism and theoretical framework of Washminster system in Australia. It is found that role of Hawke labor government can be classified onto two different categories procedural role and substantial role. For the procedural role, it describes Australian political system that encourages executive dominance in particularly of performing legislation business. For the substantial role, it narrates the Australian republican situation that forms its links with the distinctively Australian republicanism."

"Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi didalam tubuh Partai Buruh Australia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konflik internal elit Partai Buruh Australia antara Kevin Rudd dengan Julia Gillard. Konflik yang melibatkan elit Partai Buruh Australia ini berakibat timbulnya perpecahan didalam partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai dan ideologi dari Allan Ware yang menjadi dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan dari kedua orang yang terlibat konflik. Penelitian ini juga menggunakan teori elit dari Monte Palmer dan William R. Thomson untuk melihat siapa saja yang menjadi elit dalam Partai Buruh Australia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan konflik ini adalah kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah konflik ini melibatkan adanya faksi yang ada didalam Partai Buruh Australia dan adanya perubahan kepemimpinan dalam menghadapi pemilihan umum Australia tahun 2013.......This thesis discusses the conflict in Australian Labor Party. The main focus in this thesis is an internal conflict between Kevin Rudd and Julia Gillard as the elite of the Australian Labor Party. The partys and ideology of Allan Ware applied in this thesis to analize a difference view of the people involved in the conflict. This thesis also uses the theory of elite Monte Palmer and William R. Thomson to see who are the elite of the Australian Labor Party. This thesis used qualitative research method. The invention of this thesis is the conflict involved in the presence of the faction and change of leadership to face of Australian general election 2013."

"ABSTRAKPartai Buruh Inggris pada masa pemerintahan Gordon Brown mengalami faksionalisme. Faksionalisme yang terjadi tersebut berdampak pada berkurangnya legitimasi Brown sebagai perdana menteri maupun sebagai pemimpin Partai Buruh. Kelompok yang menentang kepemimpinan Brown melakukan kritik terkait dengan berbagai kebijakan yang diprakarsai oleh Brown. Seperti kebijakan mengenai Great Recession, Employment Bill, Energy Bill, RUU Kontra Terorisme dan mengenai izin menetap veteran Gurkha. Faksi yang menolak kepemimpinan Brown melakukan berbagai cara untuk dapat melakukan kritik terhadap Brown. Seperti melakukan backbench revolt, pengunduran diri kabinet dan, menyatakan ketidaksukaan di media massa terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Brown. Penelitian ini akan berfokus mengenai faksionalisme yang terjadi pada masa kepemimpinan Brown. Peneliti akan mengkaji mengapa terdapat faksi yang menentang kepemimpinan Brown, hal-hal apa saja yang mendukung terjadinya faksionalisme, serta peneliti juga akan mengkaji bagaimana respon Brown terkait dengan faksionalisme pada Partai Buruh.

---

ABSTRACTBritish Labor Party at Gordon Brown Governmental period undergo Factionalism. Factionalism had an impact on lessening the legitimation of Gordon Brown either as the Prime Minister or leader of Labor Party. The opposing group criticized the policy who were made by Brown. Such as, the Great Recession Issue, Employment Bill, Energy Bill, Counter Terrorism Bill and Gurkha settlement. Faction who oppose the Brown leadership, did everything to criticized Brown. Such as, Backbench revolt, resigning fromthe cabinet and stated their dislike in mass media related to Browns policies. Thisresearch will focus on factionalism that happened on Browns leadership. Researcher will review why those faction oppose Browns leadership, and what things that support theoccurrence of factionalism and how Brown responded to the factionalism on Labor Party."

"Penelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gough Whitlam terhadap dekolonisasi Timor Timur pasca Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974. Kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur adalah integrasi dengan Indonesia yang menekankan self-determination kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Namun, kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur tersebut menuai pro dan kontra di Australia, terutama dari Partai Oposisi Liberal-Country dan bahkan dari Partai Buruh sendiri. Terdapat perbedaan pandangan, baik oleh Partai Oposisi Liberal-Country maupun Partai Buruh, terkait persoalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Australia mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang menuai kecaman di dalam negeri Australia karena keberadaan Indonesia di Timor Timur sebelum proses integrasi dilaksanakan. ......This research are focused on the Australian Labor Party‟s view and attitude toward East Timor decolonization after Portugal‟s Carnation Revolution in the 1974, during the leadership of Prime Minister Gough Whitlam. Whitlam‟s policy toward East Timor integration with Indonesia was meant to emphasize the idea of selfdetermination, so that the Timorese could decide their precise future. His policy toward East Timor, however, got pros and cons in Australia, especially from the Liberal-Country Party opposition, and even within Australian Labor Party itself. There were several different views between the Liberal-Country Party opposition and the Australian Labor Party. The purpose of this research are to figure Australian Foreign Policy regarding East Timor integration with Indonesia, which receive critiques from Australians due to Indonesia presence in the East Timor before the integration."

"Skripsi ini membahas mengenai proses ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto di Australia yang berlangsung dari tahun 1998-2007. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengatur pengurangan gas rumah kaca untuk negara-negara maju yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim global. Proses ratifikasi Protokol Kyoto yang berlangsung lama disebabkan oleh perdebatan politik pro dan kontra antara pemerintahan koalisi liberal-nasional dan pihak oposisi yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Hijau dan Partai Demokrat Australia di Parlemen. Penelitian ini menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert Putnam untuk menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada dua tingkat negosiasi yang terjadi, yaitu negosiasi di tingkat I (Internasional) dan di tingkat II (domestik). Two level game juga menjelaskan tentang win-set yang memiliki peran besar untuk menetukan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung di Parlemen Australia mengahasilkan bahwa pemerintahan John Howard tetap menolak ratifikasi namun pemerintah memiliki komitmen membuat kebijakan-kebijakan untuk pengurangan gas rumah kaca yang mendekati target Protokol Kyoto. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni tingkat kesepakatan untuk meratifikasi dilakukan setelah pergantian pemerintahan di tahun 2007 dimana ratifikasi tersebut dilaksanakan oleh Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri yang baru terpilih.......This thesis discusses the ratification process of the Kyoto Protocol agreement in Australia that lasted from 1998-2007. The Kyoto Protocol is an international treaty which regulated the reduction of greenhouse gases for developed countries that aimed to tackle the problem of global climate change. The ratification process of Kyoto Protocol which lasted a long time was due to the political debate of the pros and cons between the government which are the Coalition of Liberal-National parties and the Opposite parties which include the Australia Labor Party, the Greens, and the Australian Democrats in Parliament of Australia. The theory used in this this qualitative research is the two level-game theory by Robert Putnam, and it is used to explained that there are two levels of negotiation that occur during the decision making proccess, namely negotiation level I( International) and Level II (domestic). Two level game theory is also explains about win-set which have a major role to determine decision in the process of ratification in a treaty. Based on the findings of this research, the negotiations conducted in the Parliament of Australia resulted in the refusal of John Howard’s Government on the ratification. Nonetheless, the government still showed their commitment to make policies for the reduction of greenhouse gases which approached the target of the Kyoto Protocol. Another finding of this research is that agreement on the ratification was carried out after the government transition in 2007 and was spesifically carried out by Kevin Rudd as the newly elected Prime Minister."

"Skripsi ini membahas tentang tren penurunan suara yang terjadi pada Partai Buruh di Inggris. Penelitian ini memiliki argumen bahwa penyebab tren penurunan suara Partai Buruh pada tahun 2001-2015 terjadi akibat beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut adalah globalisasi, perubahan struktur ekonomi, perubahan Klausa IV dan perubahan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori dari Jonas Pontusson yang membahas tentang peran perubahan struktur ekonomi terhadap penurunan demorkasi sosial di Eropa dan teori dari Jane Mansbridge tentang representasi promissory. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan studi kasus. Berdasarkan hasil temuan penelitian, basis dukungan Partai Buruh telah mengalami pergeseran preferensi dalam memilih. Dalam analisis, hasil temuan ini memperlihatkan adanya keterkaitan dengan faktor-faktor yang mengakibatkan penurunan suara Partai Buruh sejak tahun 2001-2015.......This thesis discusses about the declining trend of electoral vote that happened to the Labor Party in England. This study argues that the cause of the declining trend of the Labor Party in 2001-2015 was due to several factors which are related to each other. These factors are globalization, changes in economic structure, changes in Clause IV and policy changes that are not in line with the community expectations. This study uses two theories, namely the theory of Jonas Pontusson which discusses the role of changes in economic structure to the decline of social democracy in Europe and the theory of Jane Mansbridge about promissory representation. This research uses quantitative data collection method with case study. Based on the research findings, the Labor support base has undergone a shift of preference in choosing the representative. In the analysis, these findings suggest a linkage to factors that have resulted in a decline in the Labor Party's electoral vote from 2001-2015."