Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Law 10/2008 on General Elections for Members of DPR,DPD and DPRD has introduced a new model of electoral campaign.This new model arranges for a long duration of electoral campaign;and it has brought about a potential opportunity for the intimacy relations between political parties and voters...."

"Keterkaitan pers, partai politik, dan pendidikan politik dapat dilihat pada saat-saat menjelang, pada waktunya, maupun sesudah pemilihan umum dilakukan. Hal ini wajar, karena pada saat itu pers sedang "gencar-gencar"nya menginformasikan fakta dan data terutama yang menyangkut politik kepada masyarakat pembacanya. Sedang partai politik di saat yang sama melakukan kampanye (promosi) tentang dirinya kepada masyarakat luas. Keterkaitannya dengan pendidikan politik adalah ketika kedua belah pihak (pers dan partai politik) melakukan "tugasnya" tanpa diiringi dengan etika politik secara profesional. Keduanya pada saat yang bersamaan bisa saja melakukan "kolusi", sehingga menguntungkan kepada keduanya. Bila hal itu dilakukan, maka akan meniadakan sama sekali pendidikan politik.Tesis ini membatasi waktu di sekitar pemilu 1999 yang masih merupakan era reformasi. Pada era ini sarat dengan kecenderungan semua pihak "mau menang sendiri", sehingga menafikan peran pihak lain. Pers, dalam hal ini, tidak dapat memaksakan diri untuk melakukan perannya secara bebas dengan cara "mati-matian" mendukung suatu parpol tertentu dan menyerang "habis-habisan" parpol yang lain. Begitu pun dengan parpol , tidak dapat mempengaruhi pers, sehingga pers bertindak sesuai keinginan dari parpol. Ketika hal itu dilakukan muncullah suatu pers yang partisan. Kemunculan pers partisan ini jelas tidak dapat mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakatnya.Oleh karena itu, studi ini ingin melihat pers partisan pada waktu pemilu 1999, pada saat masih gencarnya gerakan reformasi dilakukan di segala bidang. Keberpihakan suatu media cetak di saat itu sangat vulgar dilakukan tanpa mengindahkan etika profesionalisme. Yang lebih utama justru media massa harus sanggup melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Dan pada akhirnya, dapat menciptakan kebebasan dan demokrasi serta demi penguatan kepada pendidikan politik masyarakat yang semakin sadar politik."

"Dalam kehidupan demokrasi, pengetahuan akan preferensi dan aspirasi politik anggota masyarakat menjadi sangat penting. Ini akan menentukan keberlangsungan proses demokrasi di masa datang. Informasi akan preferensi dan aspirasi politik akan sangat berguna, bukan hanya bagi partai-partai politik atau calon-calon pejabat publik, tetapi juga bagi masyarakat luas pada umumnya.Apakah yang menyebabkan seseorang mememilih partai politik terlentu? Dalam pemilihan umum, hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, terutama partai-partai politik Untuk tahu jawabannya, pengetahuan akan perilaku pemilih dibutuhkan. Untuk mengerti perilaku pemilih, pendekatan yang paling sering dilakukan adalah dengan teori pemasaran. Konsep inti daripemasaran adalah bagaimana tansaksi diciptakan, difasilitasi dan dinilai. Transaksi adalah pertukaran nilai antara dua pihak. Transaksi juga terjadi saat seseorang menukarkan dukungannya dengan harapan mendapatkan pemerintahan yang lebih baik.Teori pemasaran yang digunakan adalah teori-teori mengenai perilaku konsumen. Teori ini digunakan karena pada saat menggunakan hak pilihnya, pemihh melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan untuk mempertukarkan hak suaranya dengan pilihan terhadap partai tertentu sama seperti perilaku konsumen mempertukarkan uang untuk membeli barang/jasa tertentu. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah theory of reasoned action. Menurut teori ini, individu diperkirakan berperilaku berdasarkan keinginannya untuk terikat dengan perilaku tersebut.Penerapan theory of resoned action dapat dilakukan dalam bidang politik. Teori ini mampu mengukur faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan untuk memilih partai politik Model yang dibuat berdasarkan teori dari Ajzen dan Fishbein (1980) ini mampu memprediksi keinginan untuk memilih partai politik, dimana kekuatan prediksinya bertambah dengan penggunaan model ini pada satu partai politik secara spesifik. Penerapan teori ini dalam bidang politik memungkinkan partai politik tahu apa yang secara signifkan mempengaruhi keinginan untuk memilih partai politik dan memasarkan partai politik secara tepat untuk mendapatkan suara.Menurut penerapan theory of reasoned action pada bidang politik, keinginan untuk memilih partai politik secara signifakan dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sikap terhadap partai politik dan norma subjektif interpersonal. Pengaruh sikap terhadap partai politik signifikan karena orang mengidentifikasinya dirinya dengan partai, bukan pemimpinnya. Pengaruh sikap terhadap partai politik secara langsung lebih tinggi dibandingkan pengaruh tidak langsungnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tidak terlalu memperhatikan atribut partai seperti visi/misi/program atau isu. Pemilih lebih menekankan pada perasaan simpati, senang dan bangga terhadap suatu partai politik dalam memilih. Pengaruh norma subjektif interpersonal signifikan karena pada masyarakat Asia, yang menekankan harrmonisasi dan kedekatan antar anggota masyarakat, sosialisasi politik sudah berlangsung sejak individu belum mempunyai hak pilih dan juga terjadi pada saat individu bersama keluarga, teman, di tempat kerja, sampai di kedai kopi. Pengaruh tidak langsung norma subjektif media massa lebih tinggi daripada pengaruh langsungnya karena adanya multiple selves dalam diri setiap individu dalam masyarakat.Dalam rangka menarik suara sebanyak-banyakmya dan memenangkan pemilu, partai politik perlu membangun citra yang baik di mata seluruh segmen dalam masyarakat. Citra yang dibangun harus sama untuk setiap segmen masyarakat, namun cara pengkomunikasi¬annya berbeda tergantung segmen yang dituju.

---

In democratic life, knowledge of political preference of the people becomes very important. It will determine the continuation of democratic process in the future. This kind of knowledge not only useful for political parties and candidates but also for society in large.

What is the reason behind one's political preference? During general election, this kind of question becomes the prime question of many, especially for political parties. To find out the answer, the knowledge of voter behavior becomes very important To understand voter behavior, we can use marketing approach The main point of marketing is how transaction created, facilitated and valued. Transaction is the exchange between two parties. Transaction also occur when one vote for certain political party, exchanging his/her support for this particular party for the sake of better government.

The theories that have been used in order to understand voter behavior is consumer behavior theories. These theories have been used because there are similarities between voter and consumer in the term of decision-making. One approach that used in this research is theory of reasoned action. In this theory, one assumed to behave according to his/her will to connect with this particular behavior.

The implementation of theory of reasoned action can be done in the field of political science. This theory can measure factors that influence the will to choose certain political party. The model that built by theory from Ajzen and Fishbein (1980) can predict the will of choosing political party, where the prediction power increase with the use of this model to one particular political party. The implementation of this theory in political science allow political parties to blow factors that significantly impact the will of choosing political parties and market it perfectly in order to get vote.

According to theory of reasoned action in political science, the will of choosing political party influenced significantly, direct or indirect, by attitude towards political party and interpersonal subjective norms. The influence of attitude towards the leader of political party and mass media subjective norms are not significant The influence of attitude towards political party is significant because of party id; meanwhile the direct effect of attitude towards political party is more significant if compare to the indirect effect This fact shows that voter do not care much about the attribute of political party, such as vision/ mission/ programs or issues. Voter implies on affection., such as proud of happy of or sympathy towards particular political party. The effect of interpersonal subjective norms significant because in Asian culture, where implies harmony and strong bonds between its member in the society, political socialization has been taken place since childhood This kind of socialization also happened when voter interact with his/her family and friend, in work place to coffee shop. The indirect influence of interpersonal subjective norms more significant than the direct effect because of one's multiple selves in the society.

In order to get vote, political party must build good image in every segment of the society. The image must be the same in all segment of society, but the way of communicating this image can be differ according to the targeted segment."

"Dengan bergantinya sistem politik, maka jumlah partai di Indonesia pun semakin menjamur. Tidak disangkal secara nasional Indonesia mengalami krisis kepemimpinan yang cukup akut, yang pada gilirannya mempengaruhi kepemimpinan di dalam partai itu sendiri. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab seberapa besar keterkaitan kepemimpinan terhadap proses pengambilan keputusan dan seberapa besar keterkaitan kemajemukan di dalam partai itu terhadap proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengerti lebih jauh keterkaitan kesemuanya itu dengan proses pengambilan keputusan. Masalah kepemimpinan dikupas oleh White dan Lippitt yang membagi tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut: autocratic leadership, yang kepemimpinan yang cenderung menyelesaikan seluruh masalah secara sendiri; democratic leadership, yang mengambil keputusan melalui proses diskusi kelompok dan laissez-faire, dimana pemimpinnya cenderung untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini memakai metode deskriptif, dimana yang menjadi objek penelitiannya adalah DPP PDI Perjuangan. Dari hasil penelitian didapat keterangan bahwa ada keterkaitan antara tipe kepemimpinan yang otokratik dengan kecenderungan pengambilan keputusan secara otokratik juga. Di samping itu ada keterkaitan antara kemajemukan anggota DPP dengan proses pengambilan keputusan. Dimana keterkaitan itu melahirkan kecenderungan keputusan yang mengabaikan aspirasi lembaga lain, tetapi ada kesempatan dimana proses aktualisasi diri terjadi. Dari penelitian ini diharapkan PDT Perjuangan khususnya DPP mampu untuk merubah tipe kepemimpinan agar kontroversi seputar keputusan DPP dapat diredam. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada image partai sendiri."

"Penelitian ini membahas tinjauan politik dan keamanan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2019). Penulis memilih era pemerintahan Trump karena dalam perpolitikan AS, kebijakan sekuritisasi perbatasan mengalami tightening (penegangan) pada masa Trump. Penulis meneliti pembangunan tembok perbatasan dalam kaitannya dengan keamanan dalam negeri AS. Kemudian penulis menganalisis sikap dua partai dominan di AS yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berkaitan satu sama lain yaitu Konsep Kedaulatan Negara, dan Konsep Keamanan Nasional. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Hasil temuan menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek keamanan, kebijakan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko kurang relevan karena imigran ilegal dari Amerika Latin yang datang ke AS tidak terbukti meningkatkan tingkat kejahatan di dalam AS. Tinjauan politik menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menganggap bahwa keamanan perbatasan itu penting. Namun pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan gagasan tembok. Ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya: pertama, hingga saat ini Trump tak kunjung melakukan implementasi pembangunan tembok sesuai dengan janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk membangun tembok konkrit. Kedua, tembok bukan merupakan alat keamanan yang efektif. Ketiga, tembok perbatasan dinilai mustahil karena melewati topografi yang beragam. Keempat, kebijakan tembok merupakan masalah bukan solusi karena Trump menempatkan imigran dalam posisi yang lebih vulnerable. Bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama melakukan politisasi tembok. Partai Republik mempertahankan pembangunan tembok demi elektabilitas Trump pada pemilu presiden AS tahun 2020, sedangkan Partai Demokrat berusaha menyeimbangkan suara di negara-negara bagian berbasis imigran.

---

This research discusses the political and security review of the United States-Mexico border wall during Donald Trumps administration (2017-2019). The author chooses Trump administration because on US politics, the border securitization policy undergoes tightening during the Trump era. The author examines the border wall establishment and its relation to US internal security. The author analyzes the attitude of the two dominant parties in the US namely the Democratic Party and the Republican Party. In this research, the author applies two concepts that related to each other namely the concept of State Sovereignty and the concept of National Security with explorative qualitative analysis method. The findings show that in the security aspect, Trump's policy establishing the US-Mexico wall is less relevant because illegal immigrants from Latin America who come to the US are not proven to increase crime rates within the US. In the political aspect, both the Democratic Party and the Republican Party consider border security as an important matter. However, the Democratic Party does not agree with the idea of the wall. The Democratic Party does not agree with the wall because of several reasons: first, Trump has yet started constructing the wall as his campaign promise in 2016 to build concrete walls. Second, the wall will not become an effective security tool. Third, the border wall is impossible to build because it passes through various topographies. Fourth, the wall rather becomes a problem instead of becoming solution. Trump has placed immigrants in a more vulnerable position. Nevertheless, both parties are conducting the politicization of the wall. The Republican Party maintain the idea of constructing wall for Trumps electability in the 2020 presidential election, while the Democratic Party is trying to balance the votes in immigrant-based states."