Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman pangan nasional kedua setelah padi dan perannya semakin meningkat sejalan bertambahnya jumlah penduduk, usaha peternakan, dan berkembangnya industri olahan berbahan baku jagung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif serta dilakukan secara bertahap yaitu: pra-study dalam rangka pengumpulan informasi tetang kondisi umum dan petani di kabupaten Pasaman Barat, desk study intensif terhadap data luasan dan perkembangan jagung hibrida serta semua informasi yang diperoleh dari kegiatan pra-study; observasi, survey lapangan. Penelitian ini bertujuan : mengidentifikasi system produksi jagung di Pasaman Barat mengidentifikasi potensi pengembangan areal dan analisa usahatani jagung, menyusun Program Aksi Pengembangan jagung di Pasaman Barat. Umur petani jagung di Kabupaten Pasaman Barat antara 40-60 tahun, dengan lama sekolah selama dari 9 tahun dan jumlah anggota keluarga petani 5 orang. Produksi jagung tertinggi di kabupaten Pasaman Barat terjadi pada tahun 2009 sebesar 364.287 ton dengan luas panen 44.793 ha dan produktivitas 6,99 ton/ha, pada tahun 2010 terjadi penurunan produksi menjadi 220.761 ton dengan produktivitas 6,3 ton/ karena terjadinya penurunan luas panen menjadi 33.757 ha. Dan pada tahun 2011 produksi jagung kembali normal dengan produksi 286.078 ton/tahun dengan luas tanam 44.360 ha dan produktivitas 6,50 ton/ha. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usahatani jagung mencapai 142.850 ha yang didominasi tanah gambut dan mineral masing-masing seluas 7.550 ha dan 16.550 ha. Dari usahatani jagung dapat memberikan keuntungan sebesar Rp 8.860.000,-/ha. Bila masa pertanaman jagung 4 bulan maka pendapatan petani jagung per bulannya sebesar Rp 2.215.000,-.

Abstrak :
Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan kesehatan antara lain peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia dibidang kesehatan. Dengan mengacu kepada UU no. 22 tahun 1999, dan UU no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Semenjak dimulainya Otonomi Daerah tahun 2001 ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dipandang perlu mempunyai rencana strategik. Untuk dapat menyusun rencana strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dilakukan penelitian Operasional dengan analisa kualitatif. Penyusunan rencana strategik ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap I (Input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh Consensus Decision Making (CDM) yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Subdinas, dan Kepala Seksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Kemudian pads tahap II (Making Stage, CDM) melakukan identifikasi alternatif strategik dengan analisis internal dan eksternal (IE) Matrix dan SWOT Matrix. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap III (Decision Stage) untuk menentukan prioritas strategik terpilih dengan menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrixs (QSPM). Berdasarkan hasil analisis SWOT Matrixs memperlihatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berada dalam kuadran Strenghths-Opportunities (S-O), dimana pada kondisi yang demikian Dinas Kesehatan dapat menciptakan Strategik yang menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang sedangkan pada analisis dengan Matrixs IE memperlihatkan posisi Dinas Kesehatan berada pada set II (Growth and Build) yang berarti Dinas Kesehatan masih punya peluang untuk melakukan pertumbuhan dan pengembangan organisasinya. Melalui kedua analisis Matrixs tersebut maka Strategik prioritas yang tepat untuk Dinas Kesehatan adalah Strategik Intensif dan Strategik Integratif. Sebagai saran agar rencana strategik Dinas Kesehatan yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan maka perlu adanya rekomendasi dan dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD Pasaman, setelah itu baru dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjalin koordinasi di dalam pelaksanaannya.

---

Strategic Planning of health office of Pasaman Regency Within framework of Regional Autonomy, Year 2001-2005 Department of health, the Republic of Indonesia according to Healthy Indonesia Year 2010 has determined general policy of health aspect development such as increasing of human resource in health aspect. Referring to Law Number 22 Year 1999, and Law Number 25 year 1999 regarding Financial Balancing between central government and the regional government and Government Regulation Number 25 year 2000 regarding authority of the government and the provinces as autonomous regions. Beginning Pasaman District of autonomous in 2001, certainly the health office of Pasaman District would be a necessity this strategic Planning. In order to build a strategic planning of this Board this operational research has been conducted using Qualitative analyses, this strategic we build in three stage. First (Input stage), Consists of external and Internal environmental analyses of health office. Through Consensus Decision Making (DMC) people in this group include Head public Health Centre, Head Sub District, Health office and Head Section Health office from Health Pasaman District. On the second stage (Matching Stage), intended alternative strategic by Internal-External Matrixs and SWOT Matrix analyses. Finally the third Stage (Decision Stage) was select the strategic priority, using Quantitative strategic Planning Matrix (QSPM) Method. Based on the result of SWOT Matrix analyses, Health Pasaman District is positioned at Strenght-Opportunities (S-0) Quadrant, which means Health Pasaman District could maximizes its Internal strength using the opportunity meanwhile, the result of IE Matrix shown that position of health Pasaman District was at cell two (Growth and Build), it means that the Board still have the Opportunity to grow and develop its organization. Both Matrixes analyses resulted in the priority strategic for organization development of Health Pasaman District are as follows intensive strategy and integrative strategy. In order to Operational this Health Pasaman District Strategic Planning. There is a need of recommendation and support from Bupati and District Parliament (DPRD) after word socialization to related sectors should be done to build Coordination of the delivery of the programs.

Abstrak :
Sejak krisis moneter pertengahan 1997 Indonesia menghadapi krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi yang sampai sekarang belum memberikan tanda-tanda perbaikan ekonomi untuk rakyat. Permasalahan tersebut telah menyebabkan kemunduran dan kebangkrutan dari berbagai kegiatan ekonomi, Hantaman badai krisis ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Sikaping khususnya pada masyarakat Jorong Ambacang Anggang Kenagarian Air Manggis, dimana sebagaian besar penduduk Jorong Ambacang Anggang hidup sebagai petani buruh tani subsistem. Keadaan tersebut menyebabkan sebagian warganya mencari usaha alternatif sebagai lapangan kerja baru yang bisa memberikan peluang kerja bagi warga Jorong Ambacang Anggang lainnya. Usaha tersebut adalah membudidayakan ikan dengan mengunakan keramba yang diletakkan di sepanjang pinggiran sungai aliran sungan ?Batang Sumpu" yang melintasi daerah ini. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang peran usaha keramba ikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat dalam mengatasi krisis ekonomi di daerah pedesaan, khususnya di Jorong Ambacang Anggang Nagari Airmanggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan memperoleh data tentang : Siapa yang memiliki inisiatif awal dalam memanfaatkan sumber alam tersedia yaitu sungai untuk lain serta bagaimana proses ketenagakerjaan dalam usaha keramba ikan; Apakah terjadi polarisasi kepemilikan usaha keramba ikan antara pemilik dan pekerja; Bagaimanakan status ekonomi dan sosial sebelum dan sesudah menjadi pengusaha/pekerja keramba ikan; .Apa peran Pemda atau Dinas Perikanan dalam usaha keramba ikan itu; Bagaimana reaksi/tanggapan petani terhadap peran pemda?. Studi ini mengunakan gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah survey dengan instrumen penelitian kuisioner. Populasi adalah semua petani ikan yang membudidayakan ikan dengan mengunakan keramba di Jorong Ambacang Anggang Kriteria populasi adalah petani keramba yang berkeluarga. Proses dan analisa data penelitian kuantitatif yang sudah terkumpul akan diproses atau diolah secara manual. Dari proses pengolahan data tersebut dibuat tabel-tabel yaitu tab& tabel silang 2 (dua) variabel. Dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi tidak terlibat. Data deskriptif yang berupa traskrip wawancara diproses dan dianalisis melalui open coding dan focused coding. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah pedoman wawancara dan pedomen observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; Pengembangan usaha budidaya ikan dalam keramba di Jorong Ambacang Anggang, merupakan pengembangan usaha keramba yang diawali oleh kejelian dari sebagian masyarakatnya (7 orang sebagai pelopor usaha ini), yang dapat menangkap peluang untuk mencari alternatif usaha lain, yang dapat membuka peluang kerja dan mendapatkan penghasilan bagi mereka. usaha keramba ikan yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong ini adalah usaha budidaya keramba ikan yang dilakukan secara swadaya (mandiri), dan telah berhasil membantu mereka sendiri dalam upaya bertahan menghadapi badai krisis dan juga telah dapat meningkatkan keadaan ekonomi dan sosiai mereka, karena mendapatkan peluang usaha untuk memperoleh penghasilan keluarga sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya; Dari usaha ini juga memunculkan kearifan lokal untuk menjaga kelestrarian lingkungan serta menjaga tradisi-tradisi lokal yang ada dengan, pengaturan pembuatan keramba harus melalui izin dari ninik mamak (pemuka masyarakat) setempat; Pengembangan usaha ini lebih didasarkan kepada pengembangan usaha secara kekerabatan dimana antara pemilik dan pekerja sudah sating mengenal dan mempunyal hububungan kekerabatan, sehingga polarisasi antara pemilik dan pekerja tidak terjadi; Kelompok sangat berperan dalam membantu mereka mengatasi kendala-kendala dalam berusaha; Peran Pemda dalam usaha budidaya ini hampir tidak ada, dan usaha ini murni usaha rakyat secara mandiri. Agar usaha ini lebih berkembanglagi maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat ikut berperan membantu pengembangan usaha ini dengan memberikan bantuan teknis maupun modal yang sangat dibutuhkan oleh petani. Kemudia petani diharapkan berusaha untuk mengembangkan diri dengan mencari akses langsung ke pemasaran dan melakukan pengembangan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan produksi mereka.

Abstrak :
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan prosedur kerja dari setiap jenis kegiatan pelayanan yang diberikan. Bila dilihat dari pendekatan sistem yang terdiri dari komponen masukan, proses, keluaran, maka SOP dapat dikatakan sebagai komponen proses.
Dari data laporan tahunan RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk tiga tahun terakhir nilai indikator-indikator kesehatan menggambarkan rendahnya mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan proses pelaksanaan SOP pelayanan rawat inap oleh perawat dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tahun 2000.
Penelitian dilakukan secara observasional dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian merupakan observasi kegiatan oleh perawat di ruang rawat inap. Sedangkan jumlah sampel adalah 64 kali observasi yang dilakukan oleh 32 orang perawat di ruang rawat inap RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Pengumpulan data menggunakan tiga buah instrumen. Instrumen untuk perawat dan pasien berupa data sekunder. Instrumen untuk pelaksanaan SOP berupa data primer. Pengolahan data menggunakan program Epi Info dan SPSS, sedangkan analisis data dengan melakukan analisis univariat, bivariat, dan multivariat.
Hasil penelitian menunjukkan hahwa faktor-faktor yang berhubungan secara signifikan pada cc=0,05 terhadap pelaksanaan SOP adalah pendidikan, status pernikahan, beban kerja, diagnosa penyakit, dan kemandirian pasien. Faktor yang paling dominan adalah beban kerja dimana perawat yang tidak diberi tugas rangkap akan cenderung bekerja sesuai dengan SOP 6,564 kali dibanding dengan perawat yang punya tugas rangkap. Untuk itu perlu kiranya pertimbangan sejauh mungkin agar tidak memberikan tugas rangkap kepada perawat yang bertugas di ruang rawat inap RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

---

Factors Related to Implementation of SOP of in-Patient Service by Nurses in Increasing the Quality of Service in Regional General Hospital Regency of Pasaman Year 2000.Standard Operating Procedure (SOP) is the work procedure of each type of service activities provided. In terms of system approach that consists of input, process, output process components, the SOP is a part of the process component.
From the annual report of Lubuk Sikaping Regional General Hospital, in regency of Pasaman, for the past three years it turned out that the health indicators that describe the health service quality is not in accordance with to the expected level_
The purpose of this research is to identify the factors related to the implementation process of the SOP of in-patient service by nurses in improving the service quality in the regional general hospital of Lubuk Sikaping in 2000.
This research is done through observation with cross sectional method. The population of the research is observation activities from nurses that in charge in an in-patient room. While the sample of the research is 64 observation activities from 32 nurses that in charge in an in-patient room of the Regional General Hospital of Lubuk Sikaping. The data collection is done by using 3 instruments. The instrument for nurses and patients are obtained from secondary data. While instrument for SOP is primary data.
The data processing is done by using Epi Info and SPSS, while the data analysis is done by using univariate, bivariate, and multivariate analysis.
The result of this research indicates the factors that related significantly within a=0.05 toward the implementation of SOP is education, marital status, workload,
diseases diagnosis, and self-sufficiency of patients. The most dominant factors is the workload in which the nurses that have no multiple tasks will tend work according the SOP 6.564 times compared to the nurses that have multiple tasks.
Therefore, the management of the Regional General Hospital of Lubuk Sikaping needs to consider not to give multiple task to nurses that are in charge in the in-patients ward.

Bibliography 30 (1980 - 2000)

Abstrak :
Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap Dana Alokasi Umum Nagari yang menjadi salah satu sumber pendapatan Nagari dalam APPN (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Nagari). Hal ini menjadi panting mengingat bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat mengalami perubahan dari Desa ke Nagari sejak tahun 2001. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskripsi dengan cara wawancara mendalam terhadap para informan yang dipilih secara purposive dan studi pustaka. Sementara itu untuk mendukung data diatas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap beberapa variabel untuk lebih menjelaskan data yang ditemukan dilapangan dengan responder yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam mengelola Dana Alokasi Umum Nagari. Pada empat faktor yang diteliti dalam studi ini yaitu status sosial ekonomi, dukungan terhadap Wali Nagari, keterlibatan organisasi dan keterlibatan psikologis ternyata faktor status sosial ekonomi sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan sedangkan faktor lain memiliki kontribusi yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan di Nagari Batahan. Sementara itu selain keempat faktor diatas, ternyata pada sistem pengambilan keputusan yang ada di Nagari, masih ada faktor yang lebih berpengaruh yaitu pemerintah atasan Nagari. Pemerintah atasan Nagari sebagai aktor eksternal dalam sistem pengambilah keputusan Nagari ikut memiliki peran yang dominan dalam menentukan hasil yang dibuat oleh Nagari. Akibatnya upaya untuk menghilangkan hubungan paternalistik yang selama ini telah tercipta dengan memberikan wewenang diskresi kepada Nagari menjadi tidak tercapai. Prioritas yang harus dilakukan dalam hal ini untuk mencegah masyarakat merasa tidak memiliki peran apa-apa dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah selain harus memberikan kewenangan diskresi yang lebih luas, perlu pula melakukan perubahan terhadap pemilihan wakil yang ada di BPAN sebagai badan perwakilan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan dan pemberdayaan terhadap lembaga perwakilan tingkat lokal ini perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), karena dari sinilah masyarakat akan belajar cara berdemokrasi dan mampu mengatasi persoalannya sendiri.