Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Daerah Penelitian terdiri dari dua kecamatan yaitu, kecamatan Pasar Minggu dan kecamatan Jagakarsa. Kedua kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Pasar Minggu pada tahun 1986, yang selanjutnya disebut daerah Pasar Minggu. Daerah Pasar Minggu terletak diantara Depok dan Jakarta telah lama dikenal sebagai wilayah penghasil buah-buahan yang penting bagi warga kota Jakarta. Sehubungan dengan letaknya yang demikian itu Pasar Minggu sangat berperan sebagai jalur transportasi. Seirama dengan perkembangan kota Jakarta dan Depok, Pasar Minggupun berkembang dalam pembangunan fisik perkotaan sehingga banyak daerah yang pada mulanya ditanami dengan buah-buahan berubah menjadi penggunaan tanah perkotaan. Masalah yang akan dicari jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, daerah manakah yang mengalami perubahan luas wilayah buah-buahan. Kedua, bagaimana tingkat perubahan luas. Ketiga, faktor-faktor apa yang berpengaruh dan yang paling berpengaruh terhadap perubahan luas wilayah buah-buahan. Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat perubahan luas wilayah buah-buahan adalah bervariasi, tergantung pada letak daerah terhadap fungsi jalan. Kedua, faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahán luas wilayah buah buahan adalah kerapatan jalan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai kegiatan-kegiatan petugas bintara pembina Kamtibmas dalam membina sistem keamanan lingkungan pemukiman di Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu.

Kelurahan Kebagusan dipilih menjadi daerah penelitian, karena Kelurahan ini mirip dengan pedesaan. Walaupun Kelurahan ini letaknya di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta.

Permasalahan yang akan diteliti adalah: Pembinaan Siskamling yang dilakukan oleh Babinkamtibmas Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu.

Dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Petugas Babinkamtibmas kelurahan Kebagusan kecamatan Pasar Minggu dalam melaksanakaan tugas pembinaan Siskamling diwilayah kelurahan Kebagusan, telah mengikuti aturan-aturan formal berupa buku petunjuk lapangan Kapolri tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara aktual dan menurut pengetahuan, pengalaman dan keyakinan Babinkamtibmas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan etnografi dan metode-metode lain yang telah digunakan adalah: metode pengamatan, metode pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman.

Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Siskamling di kelurahan Kebagusan kecamatan Pasar Minggu, mengikuti aturan-aturan formal berupa Bujuklap Kapolri No Pol: Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polri pembina Kamtibmas di desa/kelurahan. Begitu pula Babinkamtibmas telah pula mengikuti aturan-aturan tidak tertulis yang ditetapkan Kapolres dan Kasat Bimmas serta mengikuti pengetahuan, pengalaman dan keyakinannya mengenai sikap warga kelurahan Kebagusan terhadap Siskamling serta dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Abstrak :
Di Indonesia berlaku hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Istilah hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "adat rack", yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya "De A jehers ". Istilah ini, kemudian dipakai pula oleh van Vollenhoven yang menulis buku tentang hukum adat dalam 3 (tiga) jilid, yaitu "HetAdat Recht van Nederlandsch India" (Hukum adat Hindia Belanda)2. Menurut van Vollenhoven, hukum Adat ialah keseluruhan aturan lingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi3. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam4 dan di Indonesia sebelum tahun 1800 maupun sesudahnya diakui oleh ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda berlaku bagi orang bumiputera yang beragama Islam5. Oleh karena itu politik hukum pemerintahan Belanda tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya (pemerintahan Vereenigde Oast Indische Compagnie). 'Mohammad Daud Ali, "Undang-undang Peradilan Agama dan Masalahnya , (Makalah tanpa keterangan yang lain), hall 1. Lihat juga Mohammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hakim Indonesia, (Jakarta: Yayasan Ar Risalah, 1984), hal. 7. 2Iman Sadiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal1. 3Ib'd, hal 5. 'Mohammad Daud Ali dan Habibahz Daud, Lembaga-Iembaga Islam di Indonesia, (Jakarta PT Raja Grafmdo Persada, 1995), hal. 124. 5Sajuti Thalib, Receprio a Conlrario, (Jakarta: PT Bina Aksara,1985), hal- 4.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang analisis pemungutan PBB, khusus di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilatarbelakangi dengan jumlah pokok ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sama, adanya SPPT bermasalah seperti ganda, tidak dikenal, dan tidak diketahui, serta prosentase realisasi penerimaan PBB belum mencapai angka target. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penetapan dan penagihan SPPT PBB serta apa kendala dan bagaimana upaya dalam penetapan dan penagihan SPPT PBB. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah Implementasi Penetapan dan Penagihan SPPT PBB yang dilaksanakan antara lain dengan penetapan SPPT PBB dan target penerimaan PBB dan  pelaksanaan penagihan SPPT PBB untuk merealisasikan target penerimaan PBB, beserta kendala dan  upaya mengenai Penetapan serta Penagihan PBB di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan PBB yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda DKI disarankan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung dan berkesinambungan serta koordinasi dan pendampingan pemungutan PBB oleh Dirjen Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ......This study discusses the analysis of tax property collection, specifically in the Kelurahan pasar minggu District South Jakarta caused by the principal provisions of the property tax established by the government revenue target set by the city administration is not the same, the existence of such problematic SPPT, not known SPPT, and unknown SPPT, as well as the percentage of actual revenues haven’t reached the property tax target. The question in this research is how the establishment and implementation of billing SPPT and what constraints and how the efforts in setting and billing SPPT. The method used in this research is descriptive qualitative approach to data collection techniques based on literature studies and field studies.

            The results and findings of this study is SPPT determination and Billing Implementation  established such as by setting SPPT of property tax and its goals, and the implementation of  SPPT billing to realize its goals, along with the constraints and the efforts of the establishment and Billing of property tax in kelurahan pasar minggu district South Jakarta . Suggestions from this study is the implementation of the tax property collection to be carried out entirely by the Government of DKI recommended for updating the data directly and continuously and polling coordination and assistance to the tax service office by the Government.

Abstrak :
ABSTRAK
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya di wilayah kerjanya. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peran apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kefarmasian sangat penting. Pelaksanaan praktik kerja apoteker di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu memberikan pemahaman tentang peranan, tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

---

ABSTRACT
Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized. Health service facility is a tool and/or place that is used to carry out health service program in promotive, preventive, curative, and rehabilitative way. Public Health Center is health service facility which provide both public health service program and first level individual health service program by prioritize promotive and preventive way. Pharmaceutical service is one of health service programs implemented by Public Health Center which has important role in improving the quality of health services for the community. Pharmacist role in carry out health service mainly harmaceutical service is very important. Internship at Public Health Center is means to give understanding about pharmacist role and responsibility in carried out health service in Public Health Center.

Abstrak :
Semakin menjamurnya keberadaan pasar minggu di Kota Bandung, khususnya di Kawasan Bandung Timur menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan adalah kemacetan, timbulan sampah yang dihasilkan akibat kegiatan jual-beli, dan kondisi lingkungan yang kotor dan semrawut. Jika hal ini dibiarkan terus berkembang, maka pertumbuhan pasar minggu ini bisa menjadi semakin berkembang tak terkendali. Sebagai penelitian awal, maka diperlukan kajian mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya pasar minggu di Kawasan Bandung Timur. Diharapkan dari penelitian ini dapat disusun strategi-strategi yang dapat meminimalisir dampak negatif dari perkembangan pasar minggu ini. Dipilih dua lokasi di Kawasan Bandung Timur yaitu Kawasan Metro-Margahayu Raya dan Kawasaan Koridor Jalan Ibrahim Adjie. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data adalah melakukan survey data-data sekunder dan primer ke lapangan menggunakan alat kuesioner dan wawancara. Ditemukan faktor-faktor penyebab timbulnya pasar minggu di Kawasan Bandung Timur diantaranya: murahnya biaya iuran rutin, lokasi yang strategis dekat permukiman penduduk, kemudahan sarana transportasi untuk mencapai lokasi berdagang, pedagang umumnya tinggal tidak jauh dari pasar minggu, dan omset penghasilan cukup besar.

Abstrak :
1. Pembangunan nasional dan pembangunan politik Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh 'bangsa Indonesia, pada hakekatnya bertujuan untuk: "Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai". Pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi segala aspek kehidupan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya aspek kehidupan bidang politik. Pembangunan di bidang politik, secara nasional merupakan salah satu tugas Departemen Dalam Negeri, yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik. Ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974 tanggal 26 Maret 1974 tentang tugas pokok Departemen Dalam negeri, yaltu: "Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa dan agraria" Sedangkan urusan pemerintahan umum, yang dimaksud adalah: "Urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketemtraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk rumah tangga Daerah". Pembangunan politik tersebut di atas adalah dalam rangka tercapainya stabilitas politik dalam negeri, dengan sendirinya juga stabilitas keamanan nasional. Dengan dicapainya stabilitas keamanan nasional tersebut, maka pelaksanaan pembangunan dibidang lainnya diharapkan akan dapat berjalan dengan baik. Atas dasar ini, maka pembinaan politik masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius supaya pelaksanaan dan perwujudannya dapat terarah sehingga pada gilirannya dapat melahirkan suatu kehidupan masyarakat yang menunjang kesinambungan pembangunan Nasional. 2. Sistem pembinaan politik. Berdasar pada Keputusan Presiden di atas, maka yang berwenang mengadakan pembinaan politik terhadap masyarakat adalah Menteri Dalam Negeri, yang taktis operasionalnya dilakukan oleh Dirjen Sospol. Mengingat luasnya wilayah negara Indonesia dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak?

Abstrak :
Latar belakang: Pada pertengahan tahun 2021, Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19 dengan infeksi berat yang berdampak pada peningkatan jumlah kematian. Hipertensi diketahui menjadi salah satu penyakit penyerta yang paling banyak dimiliki oleh pasien COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh hipertensi secara independen terhadap mortalitas COVID-19 di RSUD Pasar Minggu periode tahun 2021. Metode: Penelitian ini menggunakan desain kohort retrospektif dengan data yang digunakan berasal dari rekam medis pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sampel terpilih dengan metode simple random sampling dan analisis yang digunakan adalah analisis survival Kaplan-meier dan analisis multivariat Cox proportional-hazards regression. Hasil: Hasil yang didapatkan yaitu probabilitas kumulatif survival pasien dengan hipertensi lebih rendah dibandingkan dengan pasien tanpa hipertensi (50,6% dengan 62,7%, log-rank test=0,007). Selain itu, hipertensi secara independen meningkatkan risiko mortalitas pada pasien COVID-19 yang dirawat inap di RSUD Pasar Minggu periode tahun 2021 (aHR=1,721; 95% CI 1,109-2,677; p-value 0,015). Kesimpulan: Dengan demikian, seiring dengan perjalanan waktu pandemi COVID-19 ini diharapkan rumah sakit dapat tetap melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap pasien dengan komorbiditas terutama hipertensi sehingga dapat terus menurunkan angka kematian akibat COVID-19. ......Introduction: In Mid-2021, Indonesia encountered a surge of severe cases of COVID-19 resulting in an increased number of death. Hypertension is well-known as one of the most common comorbidities in COVID-19 patients. This study aims to examine the impact of hypertension independently on COVID-19 mortality at Pasar Minggu Hospital in 2021. Method: This study used a retrospective cohort design from the medical records of confirmed cases of COVID-19. The sample was selected using simple random sampling, analyzed using Kaplan-meier survival analysis and cox proportional-hazards regression analysis. Results: The result of this study found that the cumulative probability survival of COVID-19 patient’s with hypertension was lower than without hypertension (50.6% vs 62.7%, log-rank test=0.007). In addition, hypertension independently increased the risk of mortality in COVID-19 patients hospitalized at Pasar Minggu Hospital throughout 2021 (aHR = 1.721; 95% CI 1,109-2,677; p-value 0,015). Conclusion: Thus, along with the passage of time for the COVID-19 pandemic, we hoped that health-care provider would continue to treat patients with hypertension and other comorbidities firmly in order to reduce the COVID-19 mortality rate.