Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Minat yang besar mendorong saya memilih periode pendudukan Jepang sebagai topik dalam penulisan skripsi dilandasi oleh beberapa hal pertama karena. pada masa yang relatif singkat tersebut, telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar dan bahkan pada akhirnva dapat menempatkan peranan dan status bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Persoalan tiga setengah tahun pendudukan Jepang di Indonesia tidaklah sesederharia apa yang kita duga, karena selama periode tersebut melibatkan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan militer. Beberapa keresidenan yang dapat kita catat sebagai daerah pemerintahan pendudukan Jepang adalah antara lain: Keresidenan Bogor, Keresidenan Madiun, Keresidenan Malang, Keresideran Cirebon. Daerah mana telah diungkapkan pula dalam bentuk skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut saya berusaha untuk membatasi diri memilih daerah tertentu dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan dapat melengkapi studi-studi lain yang juga membahas periode pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah mengadakan penelitian seperlunya, kemudian saya menentukan pilihan dan pilihan tersebut jatuh pada Keresidenan Pekalongan ( Pekalongan shu )."

"ABSTRAKDengan merambahnya globalisasi keseluruh penjuru dunia akan terjadi persaingan ketat dalam perekonomian yang menuntut adanya perubahan disemua bidang , demikian juga untuk usaha kecil batik di Kabupaten Pekalongan, karena batik mempunyai peluang ekspor. Untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya digunakan "Knowledge Creation". Adapun yang dimaksud dengan "knowledge creation" adalah : "Suatu kapabilitas organisasi dalam menciptakan pengetahuan baru untuk organisasi yang diwujudkan pada produk, jasa dan sistem", lebih lanjut dapat dikatakan bahwa "knowledge creation" merupakan kondisi dan kapabilitas berpikir yang interaktif, baik secara individual maupun kelompok, bahkan intra dan antar organisasi. Wilayah penelitian meliputi 3 (tiga) desa yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu : desa Buaran, desa Jenggot dan desa Tirto, responden yang perusahaan sebagai informan, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, adapun pengambilan data digunakan kuesioner untuk para responden dan wawancara mendalam (indepth interview) untuk informan. Dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya menggunakan "Knowledge Creation" dalam usaha meningkatkan kemampuan bersaingnya, disamping itu sebagian besar pengusaha masih menggunakan manajemen tradisionil karena pengetahuan manajemennya sangat minim.Rekomendasi yang disarankan dalam kondisi ekonomi yang buruk agar tetap bertahan yaitu mengadakan perubahan di sektor internal terutama untuk lebih memperhatikan "knowledge creation" dengan mengadakan pelatihan maupun penataran untuk menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. "

"Mikrozonasi Kota Pekalongan dibagi menjadi tiga zona : Zona Rentan Goncangan Gempa bumi I, mempunyai karakteristik lahan dengan amplifikasi / penguatan sangat tinggi (>9 kali), periode dominan tanahnya 0,93 ? 1,15 detik dengan ketebalan sedimen lunak antara 40,14 ? 50,29 m; Zona Rentan Goncangan gempa bumi II, mempunyai karakteristik lahan dengan amplifikasi / penguatan tinggi (6 - 9 kali), periode dominannya antara 0,55 ? 1,49 detik dengan ketebalan sedimen lunak 23,91 ? 65,30 m; Zona Rentan Goncangan gempa bumi III, mempunyai karakteristik lahan dengan amplifikasi / penguatan sedang (3 - 6 kali), periode dominannya antara 0,47 ? 1,54 detik dengan ketebalan sedimen lunak 20,73 ? 67,31 m.Secara umum, Kota Pekalongan dan sekitarnya mempunyai nilai amplifikasi / penguatan tanah antara 3,17 ? 12, 91 kali. Lebih dari setengah luas wilayahnya mempunyai amplifikasi tinggi, hanya sebagian kecil dan setempat-setempat saja yang mempunyai amplifikasi sangat tinggi, dan selebihnya mempunyai amplifikasi sedang. Mikrozonasi merupakan langkah awal untuk mengurangi risiko bencana alam khususnya gempa bumi. Untuk mengurangi risiko bencana secara nyata, diperlukan langkah kebijakan oleh Pemerintah Daerah mengatur tata ruang.Pada daerah yang amplifikasi tanahnya tinggi ? sangat tinggi harus dibangun dengan konstruksi khusus."

"Dua hal utama yang menyebabkan dipilihnya Jawa menjadi lahan penanaman modal oleh negara kolonial Hindia Belanda adalah terdapatnya tenaga kerja dan tanah yang murah, atau dengan kata lain biaya produksi yang rendah. Prasyarat pembentukan kondisi tersebut diletakkan dalam kurun Cultuurstelsel) (secara salah kaprah sering juga disebut sebagai kurun Tanam Paksa).Yaitu, ketika berbagai kendala politik dan ekonomi menemukan bentuknya dalam wadah penggunaan kekuasaan pribumi sebagai mediasi bagi pengerahannya. Bagi masyarakat pribumi hadirnya modal mulai dira_sakan ketika didirikan industri perkebunan. Muncul pola kerja industri yang merupakan gabungan kerja agrikultur penanaman tanaman ekspor, dengan kerja manufaktur. Wu_jud kongkritnya adalah pabrik gula. Dalam pengoperasian pabrik-pabrik gula di Pekalongan, persoalan yang timbul terutama pada cara bagaimana gubernemen mengkondisikan berbagai lapisan sosial dari elit teratas hingga kaum petani kecil diserap untuk mendukung berjalannya proyek-proyek penanaman di onderneming-onderneming dan proses pengolahan tebu men_jadi gula. Ternyata, apa yang diduga bahwa mekanisme kerja hanya bisa berjalan jika terdapat keterlibatan langsung dari para elit pribumi dengan menggunakan pengaruhnya, tidak berlaku mutlak. Memang, hingga paruh pertama abad 19, berbagai ikatan perhambaan menjadi alat utama sistem perekrutan tenaga kerja. Namun, perkembangan setelah 1850-an ternyata lain sama sekali, dengan munculnya apa yang disebut kerja bebas. Gejala kerja bebas muncul akibat menjadi efek_tifnya sistem upah yang diintensifkan oleh pabrik gula. Selain juga disebabkan oleh runtuhnya sistem perekono_mian pedesaan yang menjadi tidak sanggup mensejahterakan penduduknya, akibat penyerapan berlebih dari nega_ra kolonial dalam penggunaan tanah dan terutama tenaga kerja. Demikianlah masyarakat pribumi mulal menapaki dunia baru, melepas hubungan kerja irasional, sementa_ra itu mereka didorong untuk menyambut kerja rasional sebuah masyarakat industri yang khas kolonial, pabrik onderneming gula. Sebuah proses perubahan sosial yang perlahan tetapi pasti menyergap kaum tani Jawa."

"ABSTRAKSituasi perang dunia II merupakan faktor penting yang membedakan masa pendudukan Jepang dengan masa kolonial Belanda di Indonesia, khususnya kresidenan Pekalongan (Pekalongan Shu). Kendatipun waktunya relatif singkat hanya tiga setengah tahun, namun dampaknya di berbagai bidang kehidupan sangat dirasakan oleh penduduk kresidenan Pekalongan.Dalam bidang pemerintahan, sejak Jepang masuk di kabupaten Tegal, kresidenan Pekalongan sekitar bulan Maret, situasinya masih belum mengalami perubahan. Struktur pemerintahan kolonial belanda, untuk sementara masih mereka pedulikan. Namun setelah beberapa bulan kemudian, pembatasan-pembatasan mulai diterapkan. Badan-badan yang mempunyai potensi untuk mehyebarkan informasi, dilarang melakukan aktivitasnya tanpa seijin balatentara Jepang. Semua informasi dan penerangan baik dari dalam maupun dari luar mulai Organisasi-organisasi politik dilarang, tanpa seizin Jepang. Struktur pemerintahan kini mulai dirubah dari sistem pemerintahan sipil, ke sistem pemerintahan militer (Autarki).Japanisasi juga cepat diterapkan dalam bidang pendidikan dan sosial budaya. Seluruh nama-nama kantor atau lembaga apapun yang masih menggunakan bahasa Bélanda, harus segera diganti dengan bahasa Indonesia atau Jepang. Sekolah-sekolah yang masih mengunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar harus segera diganti dengan bahasa Indonesia. Tarikh Masehi diganti dengan tahun perhitungan Jepang, demikian juga waktu harus dengan waktu Tokyo.Perekonomian ini juga mengalami perubahan, dengan ditetapkannya sistem autarki, yang harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri diberbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan. Ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan tuntutan perang, yang mengakibatkan berkurangnya persediaan pangan hingga kelaparan terjadi di hampir semua kabupaten dalam kresidanan Pekalongan."

"Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pekalongan sebagai sarana pengembangan perekonomian daerah dituntut untuk mendesain ulang (redesign) organisasinya yang lebih baik dan fleksibel dalam rangka menyesuaikan kebutuhan pelanggan, Melalui revitalisasi SDM, diharapkan SDM PDAM mampu menentukan segmentasi pasar/pelanggan, menciptakan bisnis baru dan mengintegrasikan bisnis berbasis teknologi. Faktor perencanaan SDM, kepemimpinan dan budaya organisasi diduga memiliki hubungan yang kuat dan sangat signifikan terhadap keberhasilan revitalisasi SDM PDAM Kota Pekalongan. Tujuan penelitian mengkaji kondisi revitalisasi SDM, perencanaan SDM, kepemimpinan dan budaya organisasi PDAM Kota Pekalongan dan menganalisis masing-masing hubungan antara perencanaan SDM, kepemimpinan dan budaya organisasi dengan revitalisasi SDM.Tipe penelitian adalah deskriptif asosiatif dengan populasi karyawan PDAM Kota Pekalongan berjumlah ± 100 dengan sampel berjumlah 80 karyawan. Hasil analisis uji Tanda menunjukkan kondisi revitalisasi SDM PDAM Kota Pekalongan secara umum cenderung baik dan sangat signiftkan. Sementara itu kondisi perencanaan SDM cenderung tidak baik dan sangat signifikan. Sedangkan kondisi kepemimpinan dan budaya organisasi cenderung baik dan sangat signifkan. Sedangkan hasil analisa Korelasi Ranking Spearman menunjukkan hubungan antara variabel perencanaan SDM dengan revitalisasi SDM sangat kuat dengan koefisien korelasi (rho) 0,455 dan sangat signifikan. Hubungan antara variabel kepemimpinan SDM dengan revitalisasi SDM sangat kuat dengan nilai rho sebesar 0,573 dan sangat signifikan. Demikian pula hubungan antara variabel budaya organisasi SDM dengan revitalisasi SDM sangat kuat dengan nilai rho sebesar 0,481 dan sangat signifikan. Prioritas perbaikan yang harus dilakukan adalah pada perencanaan SDM. Rekomendasi dari peneliti adalah perlunya membuat grand strategy penataan sistem perencanaan SDM PDAM Kota Pekalongan yang dapat dijabarkan secara rinci dan dapat diaplikasikan melalui program perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Rekomendasi ini memungkinkan bagi PDAM untuk menghadapi tantangan bisnis perusahaan dan perubahan lingkungan yang semakin kompleks."