Ditemukan 224 dokumen yang sesuai dengan query
Anggreni Gozali, author
Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29262
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992
S9920
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lubis, Yanuar Adil Martua, author
Provos selaku sub bidang Propam POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk memutuskan seorang anggota POLRI telah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, telah ditetapkan peraturan berupa Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin serta Keputusan Kapolri No. Pol:...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S22100
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fina Atikah, author
Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap iklan pada
umumnya dan khususnya rokok menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus dkk, dan
sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap PT. Djarum Kudus dkk dalam kasus
pelanggaran iklan rokok di media. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat
yuridis normatif. Hasil penelitian...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2010
S22541
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fariza Dzatalim, author
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S6481
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Anisa Fajriana Oktasari, author
Dewasa ini retorika diartikan sebagai seni berbicara baik, yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Penelitian ini mengenai linguistik analisis bahasa dan mencakup retorika. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Berretorika juga harus dapat dipertanggung...
Serang: Kantor Bahasa Banten, 2018
400 BEBASAN 5:1 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Novita Ariesta Affandari, author
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44554
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dengsi Kristina, author
Tesis ini membahas mengenai Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris terhadap Pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta. Sesuai Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I pada Ketentuan Umum, pasal 1 poin 6 disebutkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T21845
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Firmaini Soangkoepon, author
ABSTRAK
Masalah Pokok. Adapun yang menjadi mesalah pokok dalam skripsi ini adalah mengenai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Misalnya, apakah negara atau penguasa dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, dapatkah negara atau penguasa dipertanggung-jawabkan atas perbuatan rnelanggar hukum tersebut dan sejeuh mana pertenggungan-jawab penguasa tersebut Jika kita tinjau dari yurisprudensi di negeri...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Warsiyatno, author
ABSTRAK
Belum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara.,
perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasar
perbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim Pengadilan
Negeri, sehingga timbul adany.~;;,ap:gg~:f.J.n bahwa seolah-olah
p8 laksanaan pengadilan tersebut tidak obyektif
Karena disatu pihaK hakim sebagai aparat pemerintah,
di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintahj~
ga.,
Penafsiraii-secara -.analogi: terhada.p pasal 28 ยท Undang-
Undang Nomor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
