Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan. ......Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure.

Abstrak :
Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris "R.S.B", di Kota Depok, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris "R.S.B". dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris kepada Notaris "R.S.B", sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Code of Ethic Notary is all method of moral becoming guidance in running Notary occupation. Scope Code of Ethic Notary apply for all member bevy of Ikatan Notaris Indonesia organization (INI). Ikatan Notaris Indonesia play important role in straightening of execution of Code of Ethic Notary, passing Honorary Council which have duty do observation of execution of Code of Ethic Notary. Code of Ethic Notary always relate to Law Occupation Notary because both is an unity taken as guidance to all Notaries in running his occupation. Notary conducting collision to Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary will be sanctioned pursuant to which have been specified. One of the conducted by collision is Notary in running the occupation of is collision in the case of making of act, among others is to make act loading spurious description in it. Collision like that can be seen in case collision of Code of Ethic and Law Occupation Notary conducted by Notary "R.S.B", in Town of Depok, which of collision which the was conducting of Notary "R.S.B" sanctioned as according to provisions in Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary as in the reality in Decision Ceremony Supervisor Center Notary of 03 June 2009 Number 06/B/Mj.PPN/2009. However writer have a notion that applying of sanction which in giving Ceremony Supervisor Center proportional is not with loss suffered by rapporteur side, ceremony Supervisor of Center Ought to drop more coherent sanction namely cessation disrespectfully from Notary occupation to Notary "R.S.B" as according to provisions in Law Occupation Notary.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang upaya kontrol sosial oleh perusahaan asuransi kepada para agen asuransinya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia yang seiring dengan minimnya pemahaman calon nasabah terhadap pola kerja produk asuransi sehingga membuka celah bagi terjadinya pelanggaran kode etik misrepresentasi yang dilakukan oleh agen asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan akan asuransi terutama yang berkaitan dengan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi moderat dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol eksternal yang baik sebagai suatu upaya pencegahan tindak pelanggaran kode etik harus dibarengi dengan kontrol internal yang baik pula karena pada dasarnya setiap individu memiliki kehendak bebas yang merefleksikan konformitas dirinya dalam suatu tatanan sosial. ......This thesis discusses the efforts of social control by insurance companies to their insurance agents. This is due to the still low penetration of insurance in Indonesia which is in line with the lack of understanding of prospective customers regarding the working pattern of insurance products so as to open a gap for misrepresentation of ethical codes committed by insurance agents. This research aims to broaden the insights of insurance, especially those relating to investment. This research was conducted with qualitative research methods in which researcher conducted data collection techniques through moderate participation observations and interviews. The results of the study indicate that good external controls as an effort to prevent violations of the code of ethics must be accompanied by good internal control as well because basically every individual has a free will that reflects their conformity in a social order.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. ......This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act. Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public.

Abstrak :
Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris,yang berwenang untuk menentukan Formasi Jabatan Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM RI. Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu daerah harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasanya, dengan kriteria formasi,yaitu: Kegiatan Dunia Usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta notaris yang dibuat setiap bulan. Permintaan formasi yang berlebih dibanding dengan formasi yang tersedia dapat menimbulkan kesulitan pada saat penempatannya, sehingga terjadi penumpukkan Notaris yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagai suatu pelanggaran, baik pelanggaran kode etik notaris maupun pelanggaran UUJN. Jumlah Notaris yang terlalu banyak juga akan berpengaruh pada sulitnya mengontrol kinerja para Notaris, baik secara internal oleh organisasi Notaris maupun eksternal oleh pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Ham RI yang menjalankan administrasi negara khususnya dalam penentuan formasi jabatan Notaris harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-05.02.11 Tahun 2009 tentang formasi jabatan Notaris haruslah ditinjau kembali karena penentuan formasi jabatan Notaris tidak bisa ditentukan dari jumlah penduduk semata dan hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dapat berpengaruh pada kinerja Notaris dalam praktek dalam masyarakat sebagai pejabat umum.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji mengenai dampak pelanggaran dari kewajiban dan kode etik notaris dalam melakukan pembuatan akta karena pembuatan akta tanpa memperhatikan asas itikad baik pada Perjanjian Jual Beli (PJB) Lunas yang disertai Kuasa Menjual yang seharusnya merupakan perjanjian hutang-piutang dengan objek jaminan berupa tanah sehingga terhadap akta yang dibuat oleh notaris ER terdapat cacat dalam kehendak yang disebabkan adanya keberpihakan dari Notaris dalam mengkontatirkan akta pada perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh penghadap P dan L sebagai Debitur, adapun pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 26/PDT/2018/PT YYK dalam amar putusannya majelis hakim memenangkan tuan P dan nyonya L dan membatalkan akta PJB Lunas dan Kuasa Menjual yang telah dibuat sebelumnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pelanggaran kewajiban dan kode etik Notaris yang mengakibatkan terjadinya cacat dalam kehendak terhadap keabsahan akta dan implikasinya terhadap notaris yang bersangkutan, penelitan ini mempergunkan metode penelitian yuridis normatif, dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan keberpihakan menjadi dapat dibatalkan karena terdapat cacat dalam kehendak dan tidak didasari dengan itikad baik karena perjanjian hutang piutang dibuat menjadi PJB Lunas dan Kuasa Menjual atas perbuatannya notaris mendapatkan sanksi berupa Sanksi Perdata yaitu mengganti kerugian dan perintah pengadilan untuk merubah menjadi akta hutang-piutang, serta sanksi Administrasi berupa teguran tertulis kepada notaris, untuk itu notaris seharusnya melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyuluhan hukum, dan menjelaskan mengenai perbuatan hukum pada perjanjia, serta memberi masukan terhadap perjanjian yang akan dituangkan dengan memperhatikan asas kepantasan dan kepatutan dengan memperhatikan asas itikad baik.

---

This thesis researching the impact of violations of the obligations and notary code of ethics in making deeds due to conducting a simulation agreement in the form of making 'PJB Lunas' and also 'Kuasa Menjual' that should be a 'Hutang-Piutang' agreement with an object of agreement in the form of land so that the ER notary there is a defect in the will caused by the partiality of the Notary in worrying about the deed 'Hutang-Piutang' agreement which Mr.P and Mrs.L as the Debitor, as the Decision of the Yogyakarta High Court Number 26 / PDT / 2018 / PT YYK the decision of judges Mr.P and Mrs.L and canceling the PJB 'Lunas' deed and 'Kuasa Menjual' Authorization previously made The purpose of this study is to understand the impact of violations of the Notary's obligations and code of ethics which results in a defect in the will of the validity of the deed and its implications for the notary concerned, This research uses a normative juridical research method, with qualitative analysis. The results of this study that the deed of notary who makes partiality can be canceled because there is a defect in the will and is not based on good faith because the debt agreement is made into PJB Lunas and the Kuasa Menjual, the notary been punished in the form of Civil Sanctions that replace loss and court order to change into an akta Hutang-Piutang, and administrative sanctions in the form of a written warning to the notary, for that the notary should carry out its function to carry out legal counseling, and explain legal actions on the agreement, and provide input on the agreement to be taken into account principle of appropriateness and propriety by paying attention to the principle of good faith.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandang hukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis mengkategorikan penggelapan BPHTB sebagai pelanggaran kode etik PPAT karena penggelapan BPHTB telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab yang harus dimiliki oleh notaris/PPAT serta melanggar isi sumpah jabatan PPAT terkait dengan pelecehan terhadap martabat PPAT. Pada intinya, kode etik dan hukum saling terkait. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka sepanjang pelanggaran yang dilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara, maka notaris/PPAT yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Penulisan tesis ini memakai metode yuridis normatif dimana penulis akan membahas semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis kasus dan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan sedangkan kesimpulan diambil dengan menggunakan pola pikir induktif.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the embezzlement case of BPHTB1 by a notary public/PPAT2, ASD3. The core issues of this thesis are to observe how the notary, who carried out BPHTB embezzlement, be held responsible by law and PPAT’s code of ethics. The other one will be: should the BPHTB embezzlement be categorized as violating the PPAT’s code of ethics or is it only a matter of criminal law violation. From criminal law point of view, the penalty for notary who embezzles BPHTB is regulated on Article 372 Criminal Code. While from point of view of ethical code, researcher categorizes the BPHTB embezzlement as violation of PPAT ethical code. Since the act of BPHTB embezzlement violates the principles of honesty and responsibility, which all notaries ought to have, also it violates the oath of PPAT regarding the abuse of PPAT’s values. The code of ethic and law are mutually bound. If an ethical code violation was to happen, then as long as all following violations relate to the state law violation, then the concerned notary/PPAT is to be penalized to criminal sanctions. Researcher applies the normative judicial method in this thesis where research questions are explored, discussed and analyzed through case study in relation to relevant laws. Conclusion of the thesis is presented through inductive method.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai dua orang notaris yang memperjanjikan suatu perjanjian bagi hasil di bidang kenotariatan dimana masing-masing pihak dibebankan kewajiban dan diberikan hak. Dengan dibuatnya perjanjian bagi hasil di bawah tangan antarnotaris merupakan sebuah pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris telah merendahkan harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik dan harus bertanggung jawab karena perbuatan tersebut. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut juga melanggar beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam setiap pelanggaran yang dilakukan, Notaris memiliki tanggung jawab dan akibat hukum yang akan ditanggung berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tanggung jawab yang dibebankan pada Notaris dalam kasus ini adalah tanggung jawab jabatan, kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan akibat hukum yang dapat dibebankan adalah penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis discusses the case of two notaries bound by a profit sharing agreement in the notarization field whereas each party carries with them some rights and obligations. By signing such agreement with no notaries other than the involved parties, despite both having occupations as notaries, they have violated the Law on the Position of Notary. By doing so, the notaries have degraded their dignity as public officials and thus must be hold responsible for their actions. Additionally, the agreed points in the abovementioned agreement are in violations with some provisions contained in the Notary Ethical Codes, the Law on the Position of Notary and the Notary Oath. This research is a normative research with descriptive analytical analysis. The data used is secondary data with a qualitative approach. In each of the violations committed, the Notaries are subject to the legal consequences as stated in the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary. The obligations assumed are the notarial duties, ethical codes and Law on the Position of Notary, while the qualified legal consequences are sanctions based upon the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary.